Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Pp nomor 94 tahun 2021 disiplin pegawai negeriwawan sahib
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi PNS dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin. Juga diatur mengenai kewajiban, larangan, dan jenis pelanggaran serta sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan. Sanksi disiplin terdiri dari ringan, sedang, dan berat seperti teguran, pemotongan tunjangan, penurunan
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Bap pp 53 tata cara pemeriksaan penjatuhandan penyampaian keputusan hukuman d...Isme Thian
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kewajiban, larangan, hukuman, dan prosedur pemeriksaannya."
Pp nomor 94 tahun 2021 disiplin pegawai negeriwawan sahib
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi PNS dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin. Juga diatur mengenai kewajiban, larangan, dan jenis pelanggaran serta sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan. Sanksi disiplin terdiri dari ringan, sedang, dan berat seperti teguran, pemotongan tunjangan, penurunan
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi pengaturan periode kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat reguler dan pilihan, batasan kenaikan pangkat berdasarkan ijazah, serta ketentuan kenaikan pangkat bagi pegawai yang mengikuti tugas belajar.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...Shieni Rahmadani Amalia
Dokumen tersebut menjelaskan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Wewenang tersebut didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pejabat tertentu, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan pangkat pegawai. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai serta
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptxNurmalita11
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin P
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis dan tingkat hukuman disiplin apabila melanggar ketentuan tersebut. PNS diwajibkan untuk taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah serta melaksanakan tugas dengan baik, dan dilarang melanggar etika kerja dan kepentingan negara. Pelanggaran dapat dikenai sanksi
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut meliputi pengaturan periode kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat reguler dan pilihan, batasan kenaikan pangkat berdasarkan ijazah, serta ketentuan kenaikan pangkat bagi pegawai yang mengikuti tugas belajar.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur pelanggaran dan hukuman, kriteria pelanggaran dan jenis hukuman, tata cara pemberian hukuman, serta upaya administratif yang dapat dilakukan oleh PNS yang tidak puas dengan hukuman yang diterima.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...Shieni Rahmadani Amalia
Dokumen tersebut menjelaskan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Wewenang tersebut didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pejabat tertentu, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan pangkat pegawai. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai serta
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptxNurmalita11
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin PNS
Berisi tentang peraturan disiplin P
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis dan tingkat hukuman disiplin apabila melanggar ketentuan tersebut. PNS diwajibkan untuk taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah serta melaksanakan tugas dengan baik, dan dilarang melanggar etika kerja dan kepentingan negara. Pelanggaran dapat dikenai sanksi
Dokumen tersebut membahas pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya birokrasi untuk kepentingan politik. Beberapa peraturan seperti UU ASN, UU Pilkada, dan PP tentang Disiplin PNS mengatur larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dan mendukung calon tertentu agar tet
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk beberapa jabatan tertentu di lingkungan PNS, termasuk syarat-syarat umum dan khusus pengangkatan serta tunjangan dan batas usia pensiun.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur ketentuan umum tentang disiplin PNS, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi PNS, jenis hukuman disiplin, dan hubungan antara pelanggaran dengan jenis hukuman yang dapat dij
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan netralitas bagi ASN, kepala desa, dan perangkat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dokumen menjelaskan larangan-larangan yang berlaku bagi mereka seperti tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye dan membuat keputusan yang memihak calon tertentu. Dokumen juga menjelaskan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pelaks
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja dan pola hubungan antara Panwaslu Kecamatan dengan Sekretariat, yang mencakup pembinaan kinerja Sekretariat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, evaluasi pegawai oleh Koordinator Sekretariat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang oleh instansi terkait.
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum PNS, maksud dan tujuan disiplin, aspek kewajiban dan larangan bagi PNS, serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan.
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dari aspek yuridis dan teknis, mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan KPU, mekanisme pencalonan, kampanye, dan potensi pelanggaran.
Similar to Disiplin rangkuman pp 53 tahun 2010 (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Disiplin rangkuman pp 53 tahun 2010
1. RANGKUMAN PP 53 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
Berlakunya PP 53/2010 : Sejak tanggal diundangkan : tgl 6 Juni 2010
Obyek/ sasaran : a.PNS Pusat dan PNS Daerah (Pasal 1 ayat 2)
b.Calon PNS (pasal 2)
DISIPLIN PNS : Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
Pengertian HD : Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
Bentuk Hukuman Disiplin
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
Jenis Hukuman Disiplin
1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a.teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
PP 30 :
a. Penundaan KGB paling lama 1 th
b. Penurunan gaji 1 x KGB paling lama 1 tahun
c. Penundaan KP paling lama 1 tahun
3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c.pembebasan dari jabatan;
d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
PP 30 :
a. Penurunan pangkat : 1 tahun
b. Huruf b tidak ada, c sampai e sama
I. JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA
A. Hukuman Disipli Ringan ( pasal 8 )
1. Teguran Lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja
2. Teguran Tertulis : tidak masuk selama 6 s.d 10 hari kerja
3. Pernyataan tidak puas scr tertulis : tidak masuk selama 11 s.d 15 hari kerja
2. B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 9 )
1. Penundaan KGB selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 16 s.d 20 hari kerja
2. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 21 s.d 25 hari kerja
3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 26 s.d 30
hari kerja
C. Hukuman Disipliln Berat ( pasal 10 )
1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga ) tahun : tidak masuk selama 31 s.d 35
hari kerja
2. Pemindahan dalam rangka Penurunan jabata setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 s.d
40 hari kerja
3. Pembebasan dari jabatan Strktural atau JFT : tidak masuk selama 41 s.d 45 hari kerja
4. Pemberhentian dengan hormat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian
tidak dengan hormat : tidak masuk selama 46 hari kerja atau lebih
Pasal 14 : Pelanggaran Pasal 8, 9 dan 10 dihitung secara komulatif s.d akhir tahun berjalan
Penjelasan Pasal 3 angka 11 :
Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½
(tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
II JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KAMPANYE
A. BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE :
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 12 ) angka :
6. memberikan dukungan kepada capres/Cawapres, DPR, DPD, atau DPRD, dg menjadi
pelaksana/peserta kampanye dg gunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta
kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
7. memberikan dukungan kepada capres/Cawapres dg mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;
8. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala /Wakil Kepala Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 14; dan
9. memberikan dukungan kepada calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat
dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15
huruf a dan huruf d.
C. HUKUMAN DISPLIN BERAT (Pasal 13) angka :
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD
dengan menjadi peserta dg menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
3. 13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15
huruf b dan huruf c.
III. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
A. BUPATI ( pasal 20 ayat 1)
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :
1. Sekretaris Daerah untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat
2. JFT pada jenjang Utama untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat
3. JFU pada golru IV/d dan IV/e semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a,
huruf d dan huruf e.
4. Pejabat Struktural eselon II dan JFT jenjang Madya (IV/c) dan Penyelia (III/c dan III/d)
untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat;
5. JFU golru IV/a s.d IV/c untuk jeniS HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d
dan huruf e ;
6. Pejabat Struktural eselon III kebawah dan JFT jenjang muda dan penyelia kebawah untuk
semua jenis HD tingkat Sedang dan Berat;
7. JFU golru III/d kebawah untuk jenis HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d
dan huruf e ;
B. SEKRETARIS DAERAH ( Pasal 20 ayat 2 )
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :
1. Pejabat struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis HD Tingkat ringan ;
2. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia (III/
c dan III/d non kesehatan), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan ;
3. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b non guru ) dan
Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan), dan JFU golru II/c s.d III/b untuk jenis HD tingkat
sedang huruf a dan b;
4. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan
C. PEJABAT ESELON II
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD
1. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia
( III/c dan III/d non kesehatan ), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk jenis hukuman ringan
2. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan JFU golru II/c
s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sedang huruf a dan b;
D. PEJABAT ESELON III
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD
1. Pejabat eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b ) dan Pelaksana Lanjutan ( III/a
Kesehatan) , dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan
2. Pejabat eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan JFU golru II/a dan II/b,
untuk jenis HD sedang huruf a dan huruf b;
E. PEJABAT ESELON IV
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD
1. Pejabat struktural eselon V, JFT jenjang Pelaksana(II/a sd II/d) dan Pelaksana Pemula (II/a),
dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD ringan
2. JFU golru I/a s.d I/d, untuk HD tingkat sedang huruf a dan huruf b;
III. SANKSI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN HD : Pasal 21
1. Atasan Pejabat tersebut menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar HD
4. 2. Atasan Pejabat juga wajib menjatuhkan HD kepada Pejabat yang berwenang menghukum.
3. HD bagi pejabat yang tidak menjatuhkan sanksi = HD bagi PNS yang melanggar
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan
hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. (Pasal 21)
TATACARA PEMERIKSAAN