SlideShare a Scribd company logo
RANGKUMAN PP 53 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
Berlakunya PP 53/2010 : Sejak tanggal diundangkan : tgl 6 Juni 2010
Obyek/ sasaran : a.PNS Pusat dan PNS Daerah (Pasal 1 ayat 2)
b.Calon PNS (pasal 2)
DISIPLIN PNS : Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
Pengertian HD : Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
Bentuk Hukuman Disiplin
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
Jenis Hukuman Disiplin
1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a.teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
PP 30 :
a. Penundaan KGB paling lama 1 th
b. Penurunan gaji 1 x KGB paling lama 1 tahun
c. Penundaan KP paling lama 1 tahun
3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c.pembebasan dari jabatan;
d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
PP 30 :
a. Penurunan pangkat : 1 tahun
b. Huruf b tidak ada, c sampai e sama
I. JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA
A. Hukuman Disipli Ringan ( pasal 8 )
1. Teguran Lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja
2. Teguran Tertulis : tidak masuk selama 6 s.d 10 hari kerja
3. Pernyataan tidak puas scr tertulis : tidak masuk selama 11 s.d 15 hari kerja
B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 9 )
1. Penundaan KGB selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 16 s.d 20 hari kerja
2. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 21 s.d 25 hari kerja
3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 26 s.d 30
hari kerja
C. Hukuman Disipliln Berat ( pasal 10 )
1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga ) tahun : tidak masuk selama 31 s.d 35
hari kerja
2. Pemindahan dalam rangka Penurunan jabata setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 s.d
40 hari kerja
3. Pembebasan dari jabatan Strktural atau JFT : tidak masuk selama 41 s.d 45 hari kerja
4. Pemberhentian dengan hormat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian
tidak dengan hormat : tidak masuk selama 46 hari kerja atau lebih
Pasal 14 : Pelanggaran Pasal 8, 9 dan 10 dihitung secara komulatif s.d akhir tahun berjalan
Penjelasan Pasal 3 angka 11 :
Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½
(tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
II JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KAMPANYE
A. BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE :
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 12 ) angka :
6. memberikan dukungan kepada capres/Cawapres, DPR, DPD, atau DPRD, dg menjadi
pelaksana/peserta kampanye dg gunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta
kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
7. memberikan dukungan kepada capres/Cawapres dg mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;
8. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala /Wakil Kepala Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 14; dan
9. memberikan dukungan kepada calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat
dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15
huruf a dan huruf d.
C. HUKUMAN DISPLIN BERAT (Pasal 13) angka :
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD
dengan menjadi peserta dg menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15
huruf b dan huruf c.
III. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
A. BUPATI ( pasal 20 ayat 1)
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :
1. Sekretaris Daerah untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat
2. JFT pada jenjang Utama untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat
3. JFU pada golru IV/d dan IV/e semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a,
huruf d dan huruf e.
4. Pejabat Struktural eselon II dan JFT jenjang Madya (IV/c) dan Penyelia (III/c dan III/d)
untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat;
5. JFU golru IV/a s.d IV/c untuk jeniS HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d
dan huruf e ;
6. Pejabat Struktural eselon III kebawah dan JFT jenjang muda dan penyelia kebawah untuk
semua jenis HD tingkat Sedang dan Berat;
7. JFU golru III/d kebawah untuk jenis HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d
dan huruf e ;
B. SEKRETARIS DAERAH ( Pasal 20 ayat 2 )
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :
1. Pejabat struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis HD Tingkat ringan ;
2. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia (III/
c dan III/d non kesehatan), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan ;
3. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b non guru ) dan
Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan), dan JFU golru II/c s.d III/b untuk jenis HD tingkat
sedang huruf a dan b;
4. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan
C. PEJABAT ESELON II
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD
1. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia
( III/c dan III/d non kesehatan ), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk jenis hukuman ringan
2. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan JFU golru II/c
s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sedang huruf a dan b;
D. PEJABAT ESELON III
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD
1. Pejabat eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b ) dan Pelaksana Lanjutan ( III/a
Kesehatan) , dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan
2. Pejabat eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan JFU golru II/a dan II/b,
untuk jenis HD sedang huruf a dan huruf b;
E. PEJABAT ESELON IV
Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD
1. Pejabat struktural eselon V, JFT jenjang Pelaksana(II/a sd II/d) dan Pelaksana Pemula (II/a),
dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD ringan
2. JFU golru I/a s.d I/d, untuk HD tingkat sedang huruf a dan huruf b;
III. SANKSI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN HD : Pasal 21
1. Atasan Pejabat tersebut menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar HD
2. Atasan Pejabat juga wajib menjatuhkan HD kepada Pejabat yang berwenang menghukum.
3. HD bagi pejabat yang tidak menjatuhkan sanksi = HD bagi PNS yang melanggar
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan
hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. (Pasal 21)
TATACARA PEMERIKSAAN

More Related Content

What's hot

Disiplin pns (pp)
Disiplin pns (pp)Disiplin pns (pp)
Disiplin pns (pp)
Benny Aqbar
 
PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13
PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13
PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13
RepublikaDigital
 
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNSPP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
Billy Buhaiba
 
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsPp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Nandang Sukmara
 
Pp 53 tahun 2010
Pp 53 tahun 2010Pp 53 tahun 2010
Pp 53 tahun 2010
Tatang Suwandi
 
Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013
IdnJournal
 
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...Erie Gusnellyanti
 
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pnsPp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
rickygunawan84
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSTrust Tour And Travel
 
Slide pp 94 2021-kumham
Slide pp 94 2021-kumhamSlide pp 94 2021-kumham
Slide pp 94 2021-kumham
LAPASPALANGKARAYA
 
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...
Shieni Rahmadani Amalia
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Hendri Tovan
 
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaianUu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Nandang Sukmara
 
Disiplin pns
Disiplin pnsDisiplin pns
Disiplin pnswidi25
 
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanBuku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanAntonius Psb
 
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Ilham Mustafa
 

What's hot (17)

Disiplin pns (pp)
Disiplin pns (pp)Disiplin pns (pp)
Disiplin pns (pp)
 
PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13
PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13
PP Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Gaji ke-13
 
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNSPP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
 
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
 
Pp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pnsPp 12 2002 pengangkatan pns
Pp 12 2002 pengangkatan pns
 
Pp 53 tahun 2010
Pp 53 tahun 2010Pp 53 tahun 2010
Pp 53 tahun 2010
 
Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013Perpres 12 tahun 2013
Perpres 12 tahun 2013
 
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
Perpres No. 111 Th 2013 ttg Perubahan atas Perpres no. 12 Th 2013 ttg Jaminan...
 
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pnsPp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
Pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
 
Slide pp 94 2021-kumham
Slide pp 94 2021-kumhamSlide pp 94 2021-kumham
Slide pp 94 2021-kumham
 
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...
Kepegawaian : Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pendelegasian Wewenang untuk ...
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
 
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaianUu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
 
Disiplin pns
Disiplin pnsDisiplin pns
Disiplin pns
 
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanBuku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
 
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
 

Similar to Disiplin rangkuman pp 53 tahun 2010

1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
MuhammadSaka1
 
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptx
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptxDISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptx
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptx
Nurmalita11
 
Disiplin PNS
Disiplin PNSDisiplin PNS
Disiplin PNS
Kacung Abdullah
 
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptx
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptxPembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptx
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptx
awanaan
 
PENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADA
PENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADAPENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADA
PENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADA
skamdo253
 
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
National Institute of Administration Public
 
Adikara siaran
Adikara siaranAdikara siaran
Adikara siaran
Agus Witono
 
Disiplin pns 2010.53. pp
Disiplin pns 2010.53. ppDisiplin pns 2010.53. pp
Disiplin pns 2010.53. pp
Teten Ali Mulku Engkun
 
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal ivPengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
KutsiyatinMSi
 
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
RumahSakitJiwaJambi
 
Netralitas asn kepala desa
Netralitas asn kepala desaNetralitas asn kepala desa
Netralitas asn kepala desa
Taufik Chaniago
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
HardiFadli1
 
Netralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptx
Netralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptxNetralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptx
Netralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptx
djauntung
 
presentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptxpresentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptx
ADHY ARJUNA
 
Rakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptx
Rakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptxRakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptx
Rakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptx
HanyaAbdulH
 
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Agaton Kenshanahan
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Septian Muna Barakati
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Election Commision
 

Similar to Disiplin rangkuman pp 53 tahun 2010 (20)

1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
 
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptx
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptxDISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptx
DISIPLIN BAGI PNS PP 94 THN 2021 NEW.pptx
 
Disiplin PNS
Disiplin PNSDisiplin PNS
Disiplin PNS
 
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptx
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptxPembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptx
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.pptx
 
PENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADA
PENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADAPENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADA
PENYEBAB PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI YANG ADA
 
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
 
Adikara siaran
Adikara siaranAdikara siaran
Adikara siaran
 
Disiplin pns 2010.53. pp
Disiplin pns 2010.53. ppDisiplin pns 2010.53. pp
Disiplin pns 2010.53. pp
 
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal ivPengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
 
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021.pptx
 
Netralitas asn kepala desa
Netralitas asn kepala desaNetralitas asn kepala desa
Netralitas asn kepala desa
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
 
Ratekkepegawaian
RatekkepegawaianRatekkepegawaian
Ratekkepegawaian
 
Netralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptx
Netralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptxNetralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptx
Netralitas ASN dalam pilkada ende 2018.pptx
 
presentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptxpresentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptx
 
Rakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptx
Rakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptxRakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptx
Rakor Pencalonan DPRD Pemilu 2024.pptx
 
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 

Recently uploaded

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 

Recently uploaded (10)

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 

Disiplin rangkuman pp 53 tahun 2010

  • 1. RANGKUMAN PP 53 2010 TENTANG DISIPLIN PNS Berlakunya PP 53/2010 : Sejak tanggal diundangkan : tgl 6 Juni 2010 Obyek/ sasaran : a.PNS Pusat dan PNS Daerah (Pasal 1 ayat 2) b.Calon PNS (pasal 2) DISIPLIN PNS : Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin Pengertian HD : Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja Bentuk Hukuman Disiplin a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. Jenis Hukuman Disiplin 1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a.teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. PP 30 : a. Penundaan KGB paling lama 1 th b. Penurunan gaji 1 x KGB paling lama 1 tahun c. Penundaan KP paling lama 1 tahun 3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c.pembebasan dari jabatan; d.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. PP 30 : a. Penurunan pangkat : 1 tahun b. Huruf b tidak ada, c sampai e sama I. JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA A. Hukuman Disipli Ringan ( pasal 8 ) 1. Teguran Lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja 2. Teguran Tertulis : tidak masuk selama 6 s.d 10 hari kerja 3. Pernyataan tidak puas scr tertulis : tidak masuk selama 11 s.d 15 hari kerja
  • 2. B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 9 ) 1. Penundaan KGB selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 16 s.d 20 hari kerja 2. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 21 s.d 25 hari kerja 3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 26 s.d 30 hari kerja C. Hukuman Disipliln Berat ( pasal 10 ) 1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga ) tahun : tidak masuk selama 31 s.d 35 hari kerja 2. Pemindahan dalam rangka Penurunan jabata setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 s.d 40 hari kerja 3. Pembebasan dari jabatan Strktural atau JFT : tidak masuk selama 41 s.d 45 hari kerja 4. Pemberhentian dengan hormat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat : tidak masuk selama 46 hari kerja atau lebih Pasal 14 : Pelanggaran Pasal 8, 9 dan 10 dihitung secara komulatif s.d akhir tahun berjalan Penjelasan Pasal 3 angka 11 : Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja; II JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KAMPANYE A. BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE : 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 12 ) angka : 6. memberikan dukungan kepada capres/Cawapres, DPR, DPD, atau DPRD, dg menjadi pelaksana/peserta kampanye dg gunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 7. memberikan dukungan kepada capres/Cawapres dg mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b; 8. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan 9. memberikan dukungan kepada calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d. C. HUKUMAN DISPLIN BERAT (Pasal 13) angka : 11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan menjadi peserta dg menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d; 12. memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
  • 3. 13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c. III. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM A. BUPATI ( pasal 20 ayat 1) Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD : 1. Sekretaris Daerah untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat 2. JFT pada jenjang Utama untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat 3. JFU pada golru IV/d dan IV/e semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e. 4. Pejabat Struktural eselon II dan JFT jenjang Madya (IV/c) dan Penyelia (III/c dan III/d) untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat; 5. JFU golru IV/a s.d IV/c untuk jeniS HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e ; 6. Pejabat Struktural eselon III kebawah dan JFT jenjang muda dan penyelia kebawah untuk semua jenis HD tingkat Sedang dan Berat; 7. JFU golru III/d kebawah untuk jenis HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e ; B. SEKRETARIS DAERAH ( Pasal 20 ayat 2 ) Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD : 1. Pejabat struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis HD Tingkat ringan ; 2. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia (III/ c dan III/d non kesehatan), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan ; 3. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b non guru ) dan Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan), dan JFU golru II/c s.d III/b untuk jenis HD tingkat sedang huruf a dan b; 4. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan C. PEJABAT ESELON II Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia ( III/c dan III/d non kesehatan ), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk jenis hukuman ringan 2. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sedang huruf a dan b; D. PEJABAT ESELON III Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b ) dan Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan) , dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan 2. Pejabat eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD sedang huruf a dan huruf b; E. PEJABAT ESELON IV Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat struktural eselon V, JFT jenjang Pelaksana(II/a sd II/d) dan Pelaksana Pemula (II/a), dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD ringan 2. JFU golru I/a s.d I/d, untuk HD tingkat sedang huruf a dan huruf b; III. SANKSI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN HD : Pasal 21 1. Atasan Pejabat tersebut menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar HD
  • 4. 2. Atasan Pejabat juga wajib menjatuhkan HD kepada Pejabat yang berwenang menghukum. 3. HD bagi pejabat yang tidak menjatuhkan sanksi = HD bagi PNS yang melanggar Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. (Pasal 21) TATACARA PEMERIKSAAN