Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum desain industri bagi produsen produk penunjang selama masa pandemi. Ia menjelaskan definisi desain industri menurut undang-undang dan perbedaannya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum perlindungan desain industri di Indonesia serta syarat-syarat agar suatu desain dapat dilindungi.

1. MARIA CLARISA TALIA, FH UNAIR
PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI
BAGI PRODUSEN PRODUK PENUNJANG
DI MASA NEW NORMAL

2. Industrial Product Design

3. Industrial Product Design

4. Kreativitas Desain Industri selama Pandemi

6. Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri (RUU Desain Industri dalam pembahasan DPR)
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Permenpan RB No. 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri dan Angka Kreditnya

7. “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
Menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”
Berwujud
(ada visual)
Direpresen-
tasikan berupa
gambar teknik,
render 3D, foto
Tidak semata-
mata fungsi
estetik
Dapat
diproduksi dan
ada kegunaan
praktis
Definisi Desain Industri
Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000

8. Perbedaan DI dengan KI Lainnya
Desain Industri Paten Merek 3D Hak Cipta
- Perlindungan
produk industri
2D / 3D
- Memiliki unsur
kebaharuan dan
estetis
- Perlindungan 10
tahun, tidak dapat
diperpanjang
- Perlindungan
produk, proses,
metode
penggunaan
- Memiliki unsur
kebaharuan dan
patentabilitas
- Perlindungan 10
tahun, tidak dapat
diperpanjang
- Perlindungan
merek 3D
- Memiliki daya
pembeda
- Perlindungan 10
tahun, dapat
diperpanjang
- Perlindungan
ekspresi artistik
- Memiliki
originalitas
- Perlindungan
seumur hidup +
70 tahun setelah
pencipta
meninggal

9. Hak Eksklusif Desain Industri
Pasal 9
1. Melaksanakan Hak Desain Industri yang dimiliki oleh Pemegang Hak
2. Memberikan hak melaksanakan Hak Desain kepada orang lain
(bukan pengalihan hak, contoh: Lisensi)
3. Melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak tersebut
tanpa seijin Pemegang Hak

10. Dasar Pemberian Hak Desain Industri
- Melalui proses pendaftaran di Kemenkumham DJKI
- Adanya novelty/kebaharuan (Pasal 2 UU 31/2000)
- First to File Principle (Pasal 12 UU 31/2000)
- Tidak ada yang mengajukan keberatan saat publikasi (Pasal 29 UU 31/2000)
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 4 UU 31/2000)

11. Komoditas Industri
Barang yang hendak didaftarkan hak desain industri harus bisa diproduksi secara masal,
berulang dan konsisten selayaknya suatu produk komoditas industri. Hal ini berkaitan dengan
Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

12. Penelusuran Desain Industri

13. Estetika

14. Fungsi Baru

15. Novelty / Kebaharuan
1. IPROLINE (Database KI DJKI)
2. Database KI Lain (IP Australia, EUIPO, dkk.)
3. Publikasi Umum (Internet, Social Media, dkk.)

16. Pengecualian Novelty / Kebaharuan (Pasal 3 UU 30/2000)
1. Pameran nasional/internasional resmi
2. Dalam rangka percobaan untuk pendidikan, penelitian, atau pengembangan

17. DI Yang Tidak Mendapat Perlindungan
1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Ketertiban umum
3. Agama
4. Kesusilaan
Memuat HKI orang lain
Memuat kreasi umum / negara
Pasal 4: Desain Yang Bertentangan Dengan

19. Terima Kasih
Semoga bermanfaat