Demokrasi_pendidikan

1. Kelompok 9
Demokrasi pendidikan

2. Agus Ali (20147470166)
Muhammad Alwi (20147470169)
Slamet (20147470178)
Alfredo. S (20147470129)
Abdus Sukur (20147470103)
Putri Nairiyah (20147470

3. Pengertian demokrasi adalah
Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan
kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Pengertian pendidikan adalah
Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok
orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan, proses atau cara perbuatan mendidik.
Jadi dapat di simpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah
Proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban
serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik.

4. a. Rasa hormat terhadap harkat sesama
manusia
b. Setiap manusia memiliki perubahan
kearah pikirannya yang sehat.
c. Rela berbakti untuk kepentingan dan
kebaikan bersama

5. Dalam setiap pelaksanaan pendidikan
selalu terkait dengan masalah-masalah
antara lain :
 Hak asasi setiap warga negara untuk
memperoleh pendidikan.
 Kesempatan yang sama bagi warga
negara untuk memperoleh pendidikan.
 Hak dan kesempatan atas dasar
kemampuan mereka.

6. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
2. Wajib menghormati dan melindungi Hak Asasi
Manusia yang bermartabat dan berbudi luhur.
3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap
warga negara untuk memperoleh pendidikan dan
pengajaran nasional dengan memanfaatkan
kemampuan peribadinya dalam rangka
mengembangkan kreasinya kearah perkembangan
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) tanpa merugikan orang lain.

7.  Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 berbunyi :
1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran
2. Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu system pengajaran
nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun
1989 tentang sistem pendidikan nasional.
1. Diantaranya menyebutkan pada bab III hak
warga negara untuk memperoleh pendidikan,
2. pasal 5 (setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan).

8.  Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Sektor
Pendidikan
1. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk
meningkatkan kualitas manusia Indonesia
2. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan
harkat dan martabat manusia
3. Untuk mencapai tujuan diknas perlu disempurnakan sisdiknas
sesuai UU diknas
4. Pendidikan nasional dilakukan lebih terpadu dan serasi
5. Titik berat pembangunan pendidikan diletakan pada
peningkatan mutu setia jenjang dan jenis pendidikan
6. Kesempatan belajar bagi anak kurang mampu
7. Perguruan swasta perlu didorong untuk meningkatkan
tanggung jawab, penalaran, kebebasan mimbar
8. Prasarana gedung perlu di tingkatkan
9. Penulisan dan penerjemahan perlu di tingkatkan jumlahnya.
10. Pembinaan dan pengembangan olah raga merupakan bagian
peningkatan kualitas manusia.

9. 1. Aspek status siswa, berorientasi pada pendidikan
modern yang mempunyai asumsi bahwa pendidikan
berlangsung dari lahir sampai mati.
2. Aspek fungsi guru: yaitu bahwa guru sebagai fasilitator
dan motivator.
3. Dimensi Materi Pendidikan: yaitu materi pendidikan
bersifat problem oriented,
4. Dimensi Manajemen Pendidikan: yaitu manajemen
yang bersifat desentralisasi yaitu kebijakan pendidikan
lebih banyak ditentukan pada level daerah, level
sekolah dan level kelas.

10. Demokrasi dan pendidikan merupakan dua istilah
yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena
itu dalam membangun sistem pendidikan yang
demokratis di Indonesia melibatkan seluruh pelaku
pendidikan dalam mempersiapkan, merancang dan
mengembangkan lembaga pendidikan yang
berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai
demokrasi Pancasila. Nilai demokrasi harus melekat
pada seluruh komponen pendidikan yaitu nilai
demokrasi melekat pada guru, peserta didik,
kurikulum, sarana pendidikan, proses pendidikan
dan lingkungan pendiidkan.