ceramah jabatan

1. KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
Oleh:
I Nyoman Subanda

2. BIODATA
Nama : Dr. I Nyoman Subanda, Drs,Msi.
Tempat/Tgl. Lahir : Singaraja, 22 Pebruari 1965
NPP. : 02.6.90.082
Pangkat/Gol. : Penata Muda/IIID
Jabatan Akademik : Lektor
Agam : Hindu
Alamat : Perum. Tunjung Tutur kav. Telkom Jl. Patih Nambi
No 18x Ubung Kaja, Denpasar
Telp : (0361) 8443356 Hp. 081338704615
Riwayat Pendidikan:
S1. - Undiknas Denpasar tahun 1985-1990
- UNUD Denpasar Tahun 1985-1989
S2. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 1992-1995
S3. Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, 1998-2005
Jabatan Sekarang :
Dekan FISIPOL dan KPS S2 MAP
Pascasarjana Undiknas Denpasar

3. Government dan Governance
Konsep governance lebih inklusif daripada government.
Menurut Ganie Rochman dalam Sjamsuddin (2006 : 18), konsep
government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan
berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah).
Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan
Negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan
negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.
Lebih lanjut Sjamsuddin (2006 : 17) juga menjelaskan bahwa
konsep government berbeda dengan governance. Kalau dalam
“government”, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan publik (public service) lebih menyandarkan pada
pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan pada “governance” penyelenggaraannya tidak
semata-mata didasarkan pada pemerintah (government atau
state), tetapi pada pelibatan segenap elemen yang ada baik
dalam intern birokrasi maupun luar birokrasi publik, yaitu
masyarakat (society) dan dunia usaha (private sector).

5. Paradigma New Public Service
 Joined up thinking and joined up action
 Semua stakeholder harus menjadi pemain
 Tidak ada yang boleh sebagai penonton
 Pemerintah harus menjamin hak-hak
masyarakat
 Mengutamakan kepentingan masyarakat
 Pemerintah bersemboyan pada citizen first
 Mengutamakan justice, partipation dan
leadership

6. Environment

7. MODEL SISTEM POLITIK
INPUT
-DEMANDS
-SUPPORT
-RESOURCES
(INPRA
STRUKTUR)
PROSES
THE POLITICAL
SYSTEM
(SUPRA
STRUKTUR)
OUTPUT
-DECISION
-POLICY
-ACTION
POSES POLITIK
- INPRASTRUKTUR POLITIK
- PARPOL, MEDIA MASSA,
- INTEREST GROUP, CITIZEN, PRESSURE GROUP
-SUPRA STRUKTUR POLITIK
- LEGISLATIF, YUDIKATIF, EKSEKUTIF, LEMBAGA NEGARA LAIN

8. Good Governance Memiliki
Beberapa Karakteristik
 Prinsip Partisipasi (Participation)
 Prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law)
 PrinsipTransparansi (Transparency)
 Prinsip CepatTanggap (Responsiveness)
 Prinsip Membangun Konsensus (Consensus Orientation)
 Prinsip Kesetaraan (Equity)
 Prinsip Efektifitas dan Efisiensi (Efficiency and
Effectiveness)
 Prinsip Akuntabilitas (Accountability)
 PrinsipVisi Strategis (StrategicVision)

9. PRINSIP PEMERINTAHAN
 Customer-Driven Government (Pemerintahan Berorientasi
pelanggan);
 Mission-Driven Government (Pemerintahan berorientasi pada
misinya);
 Anticipatory Government (Pemerintahan yang tanggap);
 Result-Oriented Government (Pemerentahan berorientasi
hasil);
 Competitive Government (Pemerintahan yang kompetitif);
 Enterprising Government (Pemerintahan yang berjiwa
wirausahaan);
 Decentralized Government (Pemerintah yang disentralisasi);
 Community-Owned Government (Pemerintahan milik
masyarakat);
 Catalytic Government (Pemerintahan Katalis);
 Market-Oriented Government (Pemerintah berorientasi pasar).

10. Empat Macam Instrument
 Regulasi
 Provisi
 Subsidi
 Produksi

11. Good Governance di Era Globalisasi
1. Membangun modal sosial (social
capital)
2. Adaptif terhadap globalisasi dan
modernisasi
3. Mengembangkan demokratisasi
4. Mampu membangun civil society

12. Pentingnya Modal Sosial BagiAparatur
Negara
 Kepercayaan (Trust)
 Norma-norma (Norms)
 Jejaring Sosial (Social
Networking)

13. Penyelenggaraan Pemerintahan
Berhadapan dengan:
1. Globalisasi dan Modernisasi
2. Open Society (Tuntutan Demokrasi)
3. Low Trust Society
4. Kebebasan dan Kenakalan Pers
5. Kesenjangan sosial
6. Maraknya Golhit – mal praktek - patologi
birokrasi

14. CIVIL SOCIETY (MASYARAKAT
CIVIL/MADANI)
 TIDAK ADA YANG DIPERTUAN DAN
DIPERHAMBA
 MASYARAKAT YANG BERBUDAYA (CIVILLED
SOCIETY) YANG MENGHARGAI NILAI-NILAI
KEMANUSIAAN LAWAN DARI MASYARAKAT
LIAR/BARBAR (SAVAGE SOCIETY)
 MODEL MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF,
MENGUTAMAKAN KESETARAAN HAK DAN
KEWAJIBAN)
 HUMANIS (LAWAN DE – HUMANISM)

15. NURCHOLIS MADJID (CIVIL SOCIETY – DALAM
ONSEP ISLAM)
 EGALITARIANISME
 PENGHARGAAN ATAS PRESTASI (BUKAN PADA
SUKU, AGAMA DAN RAS)
 MASYARAKAT AKTIF
 PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN
 TOLERANSI DAN PLURALISME
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

16. Prinsip-prinsip Administrasi Negara
(Publik)
1. Tidak dapat dihindari
2. Memerlukan adanya kepatuhan
3. Mempunyai ukuran yang tidak terbatas
4. Harapan terakhir ada pada administrasi
Negara
5. Pelayanan Administrasi Negara bersifat urgent
6. Bersifat monopoli/semi monopoli
7. Pelayanan tidak ditentukan oleh harga pasar
8. Pelayanan berdasarkan penilaian masyarakat

17. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Versi
LAN
- Kesederhanaan
- Kejelasan
- Kepastian waktu
- Akurasi
- Keamanan
- Tanggungjawab
- Kelengkapan sarana dan prasarana
- Kemudahan akses
- Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
- Kenyamanan

18. Ukuran Kualitas Pelayanan
Publik
o Tangible
o Reliability atau reliabilitas
o Responsiveness atau responsivitas
o Assurance atau kepastian
o Empathy

19. Kerangka Pemikiran
GAP

20. Variabel dan Indikator
Reliability
 Kepastian waktu pelayanan, berkaitan dengan
waktu proses pemberian atau penyelesaian
pelayanan.
 Biaya pelayanan, adanya standar biaya/tarif
pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.
 Pelayanan yang tidak berbelit belit /
Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu
kemudahan tahapan/alur pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat.

21. Responsiveness
 Ketersediaan data/informasi dan petunjuk-
petunjuk
 Kemampuan petugas dalam
merespon/menyelesaikan berbagai
pengaduan/keluhan, aspirasi serta tuntutan
pelanggan
 Kesungguhan petugas saat memberikan
pelayanan
 Kenyamanan / Kebersihan Lingkungan
Kantor Pelayanan

22. Assurance
 Kesopanan dan keramahan dalam
pelayanan.
 Keamanan dalam proses pelayanan
 Keahlian/pengetahuan aparat
 Kedisiplinan Pegawai dalam memberikan
pelayanan (datang dan pulang tepat
waktu)

23. Empathy
 Adanya komunikasi yang baik dari petugas
dalam memberikan pelayanan.
 Pelayanan yang diberikan petugas kepada
pelanggan tanpa membedakan status
Tangibles
 Penataan tampilan Fisik Gedung
 Kelengkapan dan fasilitas penunjang
(Toilet, Sarana Komunikasi)

24. Bentuk Pelayanan Publik
 Pelayanan Utama (Core Service)
 Pelayanan Fasilitas (Facilitating Service)
 Pelayanan Pendukung (Supporting Service)

25. Kotler (1997) dikutip Tjiptono (1996 : 148)
terdapat metode untuk mengukur kepuasan
pelanggan, yaitu:
 Sistem keluhan dan saran
 Survei kepuasan pelanggan
1. Directly Reported Satisfaction
2. Derived Dissatisfaction
3. Problem Analysis
4. Importance-performance Analysis
 Ghost Shopping
 Lost Customer Analysis

26. Old PublicAdministration
1. Administrasi publik harus pisah dengan dunia
politik
2. Administrator selalu mempraktekkan sistem
nepotisme dan spoil sistem
3. Doktrin : Legislatif harus pisah dengan
eksekutif
4. Menekankan kepada efisiensi dan ekonomis
5. Mementingkan kecocokan dan kecakapan
dalam bekerja dibanding kesamaan aliran
politik

27. 6. Dalam birokrasi hubungan harus saklek dan
impersonal
7. On the right man, on the right place
8. Dalam mengembangkan birokrasi diperlukan
profesionalitas, prinsip keilmuan, hubungan
yang impersonal, penerapan aturan,
standarisasi yang tegas, sikap yang netral dan
perilaku yang mendorong efisiensi dan
efektivitas

28. Pelajaran Penting dari Paradigma NPS
1. Masyarakat dianggap sebagai warga negara bukan
palanggan
2. Mengutamakan kepentingan umum
3. Mengikutsertakan warga masyarakat
4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis
5. Menghargai masyarakat
6. Memperhatikan norma, nilai dan standar yang ada
7. Pergeseran Paradigma dari konstitusinalism ke
komunitarianism (dari institution-centric civil service ke
citizen-centric govermance)
8. Tidak ada manipulasi partisipasi masyarakat
9. Diterapkannya citizen centered collaborative public
management

29. New Public Management (NPM)
 NPM muncul pertama kali di Inggris, New
Zeland, Amerika Serikat dan Kanada
 Paradigma ini didasarkan pada pasar dan
budaya bisnis dalam organisasi publik
 Teori ini beranggapan sektor publik terlalu
boros in efisien, kinerja pelayanan publik yang
merosot kemudian kurang perhatian pada
kepuasan kerja pegawai

30. NPM dengan 5 Doktrin
 Penerapan deregulasi pada line management
 Konversi unit pelayanan publik menjadi
organisasi yang berdiri sendiri
 Penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja
terutama melalui kontrak
 Penerapan makanisme kompetisi seperti
melakukan kontrak luar
 Memperhatikan mekanisme pasar

31. Model NPM yang Baru
 Efficiency drive
 Downsizing and Decentralization
 In search of excellence
 Public service orientation

32. Pelajaran Penting dari NPM
 Pembangunan birokrasi harus memperhatikan
mekanisme pasar
 Mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai
hasil maksimal
 Lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan
 Lebih cenderung bersifat pengarahan daripada
menjalankan sendiri
 Melakukan deregulasi
 Memperdayakan pelaksana agar lebih kreatif
 Menekankan budaya organisasi yang fleksibel, inovatif,
berjiwa wirausahaan ketimbang budaya taat asas dan
orientasi pada proses dan input

33. DEMOKRASI –YUNANI
DEMOS = RAKYAT,
KRATOS/KRATEIN=BERKUASA
DEMOKRASI =RAKYAT BEKUASA
“GOVERNMENT AND RULE BY THE PEOPLE”

34. MUSUH DEMOKRASI
1. TIRANI = KESEWENANG-WENANGAN
NEGARA
2. ANARKIS =KESEWENANG-WENANGAN
RAKYAT
Grass root = pengerusakan
Intelektual = Demonstrasi brutal
Elit Politik = Instruksi tak terkendali

35. Nilai-Nilai Dalam Demokrasi
 Penyelesaian Konflik secara damai dan melembaga
 Pergantian pemimpin secara teratur
 Mengakui ananya keanekaragaman
 Manjamin tegaknya keadilan
 Meminimalisasi kekerasan
 Menyelenggarakan perubahan secara damai

36. Sumber Kekuasaan di Abad
Modern
 Reward power (hadiah/imbalan)
 Information power
 Connection power (jaringan luas)

37. KEKUASAAN & KEWENANGAN
 Kekuasaan adalah Kekuatan atau
Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
agar mau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan
yang mempengaruhi
 Kepemimpinan adalah tehnik atau seni untuk
mempengaruhi orang lain, sehingga orang
tersebut mau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuai dengan keinginan yang
mempengaruhi

38. Sumber-sumber kekuasaan secara umum
1. Karismatik
2. Harta
3. Skill-pendidikan/kecakapan
4. Jabatan formal
5. Ketokohan
a. Rohaniawan
b. Popular
c. Perilaku

39. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Birokrasi - Aturan-aturan dan
prosedur
- Spesialisasi pekerjaan
- Kejelasan Hirarkhi
- Perkembangan
karier-merit system
- Impersonality
- Obyektif
- Adanya Administrasi
tertulis (dokumenter)

40. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Reformasi - Perubahan
bentuk
- Perubahan ke
hal yang lebih
baik
- Perubahan
paradigma

41. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Pelayanan
Publik
- Kesederhanaan
- Kejelasan
- Kepastian waktu
- Akurasi
- Keamanan
- Tanggungjawab
- Kelengkapan sarana
dan prasarana
- Kemudahan akses
- Kedisiplinan,
kesopanan dan
keramahan
- Kenyamanan

42. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Desentrali
sasi dan
Otonomi
Daerah
- Mendekatkan
Negara pada
Masyarakat
- Maksimalisasi
Pelayanan Publik
- Demokratisasi
- Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien
- Menyediakan Public
Good
- Peka dan Respon
terhadap Berbagai
Persoalan
Masyarakat

43. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Birokrasi - Aturan-aturan dan
prosedur
- Spesialisasi pekerjaan
- Kejelasan Hirarkhi
- Perkembangan
karier-merit system
- Impersonality
- Obyektif
- Adanya Administrasi
tertulis (dokumenter)
- Berbelit-belit
(ribet)
- Main sogok
(banyak
pungutan)
- Kantor
kosong
- Ngerumpi
- Tidak ada
standar
- Interpretasi
berbeda
- Tidak ada
kesamaan
bentuk
- Berurusan
dengan
pendekatan
lobi dan
kekuasaan
- Aspek politik
(dalam
karier)

44. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Reformasi - Perubahan
bentuk
- Perubahan ke
hal yang lebih
baik
- Perubahan
paradigma
- Perubahan
total
- Mengganti
rezim
- Tidak teratur
(kacau)
- Proliferasi
- Tumpang tindih,
kewenangan
- Demokrasi
menguat
- Supra struktur
politik berfungsi
- NetralitasTNI,
POLRI, Birokrasi
- Otoritas tradisi
menguat
- Law Enforcemant

45. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Pelayanan
Publik
- Kesederhanaan
- Kejelasan
- Kepastian waktu
- Akurasi
- Keamanan
- Tanggungjawab
- Kelengkapan sarana
dan prasarana
- Kemudahan akses
- Kedisiplinan,
kesopanan dan
keramahan
- Kenyamanan
- Lambat
- Keberpihakan
ke atas
- Biaya besar
- Tidak ada
kepastian
- Percepat dg
biaya
- Lambat
- Keberpihakan
ke atas
- Biaya besar
- Tidak ada
kepastian
- Tidak standar

46. Konsep Teori Image/ Opini Realitas
Empirik
Desentrali
sasi dan
Otonomi
Daerah
- Mendekatkan
Negara pada
Masyarakat
- Maksimalisasi
Pelayanan Publik
- Demokratisasi
- Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien
- Menyediakan Public
Good
- Peka dan Respon
terhadap Berbagai
Persoalan
Masyarakat
- Otonomi
Setengah Hati
- Kebebasan
Daerah
- Daerah
Melakukan
Apa Saja
- Pusat Masih
Mensubsidi
Anggaran
Daerah
- Rekrutmen
Pegawai
Otoritas
Pusat
- Menciptakan
Raja-raja Kecil di
Daerah
- Fanatisme
Daerah
- Pusat Ikut
Campur dalam
Urusan
Kebijakan
Daerah
- Daerah tidak
Mampu dari Segi
Anggaran dan
Politik
- Persekongkolan
Pusat dan
Daerah dalam
Hal Rekrutmen