beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015,
ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa
Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015,
ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa
Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1. NAMA CALON KEPALA DESA DI KECAMATAN SETU
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012
( PILKADES SECARA SERENTAK TANGGAL 9 SEPTEMBER 2012 )
JUMLAH CALON JUMLAH PETAHANA
KODE KECAMATAN DESA KEPALA DESA CALON KEPALA DESA TANDA GAMBAR
KEPALA DESA (INCUMBENT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32.16.18 SETU 28 7
32.16. 18. 2001 PETAHANA 1. CIJENGKOL IRWAN HAKIM 1 H.SAEPULOH APEL 3 1
2 IRWAN HAKIM NANAS
3 AAN SAPUTRA JAYA DURIAN
32.16. 18. 2002 PETAHANA 2. LUBANGBUAYA BOSIH AWALUDIN 1 BESIH (P) APEL 2 1
2 BOSIH AWALLUDIN, S.Sos NANAS
32.16. 18. 2003 PETAHANA 3 BURANGKENG SAMAD 1 NEMIN BIN SAIN APEL 4 1
2 ISAN ISKANDAR NANAS
1
2. JUMLAH CALON JUMLAH PETAHANA
KODE KECAMATAN DESA KEPALA DESA CALON KEPALA DESA TANDA GAMBAR
KEPALA DESA (INCUMBENT)
3 5
3 LODIN MUHYIDIN DURIAN
4 SAMAD, S.AP PISANG
32.16. 18. 2004 4 CILEDUG H. M. KASAN 1 JUNAEDI APEL 3 0
2 IING SOLIHIN,A.Md NANAS
3 ROSIDI DURIAN
32.16. 18. 2005 5 CIBENING TATI ASTUTI 1 EES PUSVITASARI (P) APEL 2 0
2 SURYADI EFENDI NANAS
32.16. 18. 2006 6 TAMANSARI GEDOY 1 AHMAD SAYUTI APEL 3 0
2
3. JUMLAH CALON JUMLAH PETAHANA
KODE KECAMATAN DESA KEPALA DESA CALON KEPALA DESA TANDA GAMBAR
KEPALA DESA (INCUMBENT)
3 5
2 JAHI HIDAYAT NANAS
3 WARTA KUSUMA DURIAN
32.16. 18. 2007 PETAHANA 7 TAMAN RAHAYU H. ABD WAHID 1 KOMARIAH (P) APEL 2 1
2 H. ABD. WAHID NANAS
32.16. 18. 2008 PETAHANA 8 CIKARAGEMAN SUNARDI S. 1 MARKUN HIDAYAT APEL 2 1
2 SUNARDI SURYANA NANAS
32.16. 18. 2009 PETAHANA 9 RAGAMANUNGGAL IKAM HAMDI 1 DADANG SOFYAN APEL 2 1
2 IKAM HANDI NANAS
3
4. JUMLAH CALON JUMLAH PETAHANA
KODE KECAMATAN DESA KEPALA DESA CALON KEPALA DESA TANDA GAMBAR
KEPALA DESA (INCUMBENT)
3 5
32.16. 18. 2010 10 MUKTIJAYA LENIN BIN EMAD 1 KARDI SURYANA APEL 2 0
2 RUNI BT.REBAN NANAS
32.16. 18. 2011 PETAHANA 11 KERTARAHAYU RUDY YULIAS 1 DAMA SUMAWIJAYA APEL 3 1
2 RUDI CATUR PRIBADI NANAS
3 M. USUP DURIAN
JUMLAH TOTAL 28 7
SUMBER DATA LAPORAN CAMAT SETU TAHUN 2012 (7 AGUSTUS 2012)
4
