Dokumen ini menjelaskan standar sistem penjaminan mutu pendidikan di STIKES Surabaya, yang terdiri dari 11 standar yang mencakup isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dan pengelolaan. Standar-standar ini disusun berdasarkan regulasi pendidikan nasional dan visi misi institusi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara objektif. Implementasi standar melibatkan partisipasi pimpinan, dosen, dan mahasiswa untuk memastikan keberhasilan pelajaran dan evaluasi kurikulum.

1. 1 | P a g e
BUKU STANDART
SISTEM PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKES SURABAYA
Jl. Medokan Semampir Indah 27 Surabaya
Tlp. 031- 5913372, Fax. 031-5939466
Email : stikesby@gmail.com
website : www.stikes-sby.ac.id
STIKES SURABAYA
TAHUN 2015

2. 2 | P a g e
Daftar Istilah
A. Standar isi
B. Standar proses pembelajaran
C. Standar kompetensi lulusan
D. Standar dosen dan tenaga kependidikan
E. Standar sarana dan prasarana
F. Standar pengelolaan
G. Standar pembiayaan
H. Standar penilaian pendidikan
I. Standar penelitian
J. Standar pengabdian masyarakat
K. Standar kerja sama
Rasionalisasi Standar
Penetapan standar mutu berdasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2003, peraturan
menteri pendidikan nasional nomor 63 tahun 2009 mengenai sistem penjaminan mutu
pendidikan, naskah akademik sistem akreditaasi program studi pendidikan kesehatan tahun
2013, penuntun dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi-DIKTI serta
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 50 tahun 2014 mengenai sistem
penjaminan mutu PT (memperkuat permendikbud nomor 63 tahun 2009). Kesebelas standar
dibuat untuk menjadi koridor dalam pelaksanaan setiap proses di perguruan tinggi serta
menjamin pelaksanaan proses sesuai dengan standar sehingga mutu PT dapat
dipertanggungjawabakan secara objektif.
Strategi
Pembuata standar disusun berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia (peraturan
mengenai standar pendidikan tinggi, guru dan dosen, managemen perguruan tinggi, KKNI),
disesuaikan dengan visi, misi institusi dalam hal ini STIKes Surabaya, serta dengan
memperhatikan dokumen pendirian (statuta, Renstra, dan RIP dari perguruan tinggi).

3. 3 | P a g e
Pihak Terkait
Adapun pihak yang terlibat pada pelaksanaan ke-11 standar yaitu: pimpinan STIKes dan prodi,
setiap unit di bawah lingkup kerja STIkes Surabaya (LPPM, Laboratorium, perpustakaan, Adak,
Adum), dosen dan staff serta seluruh mahasiswa (civitas akademika STIKes Surabaya).
Referensi
1. Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan Kesehatan, 2013.
2. DIKTI D. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Jakarta: DIKTI. 2012
3. Waluyo BM. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). In:
Tinggi DP, editor. Jakarta: Kemendikbud; 2012.
4. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. Jakarta. Dikti; 2014
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2014
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi.DIKTI.2003
7. Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, DIKTI. 2005
8. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu
pendidikan
9. pusatpendidikan tenaga kesehatan, pedoman penjaminan mutu pendidikan tenaga kesehatan,
Depkes RI, 2009

4. 4 | P a g e
SSTTAANNDDAARRIISSII

5. 5 | P a g e
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Standar isi merupakan ketentuan minimal mengeni lingkup materi dan kompetensi
yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada setiap
program studi di Lingkup STIKes Surabaya.
Standar isi seperti yang disebutkan pada pasal 55 PP no.19 tahun 2005 tentang
SNP, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi yang meliputi kompetensi
lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran
mahasiswa. Kurikulum ini merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran
mahasiswa sebagai rujukan prodi daalam perencanaan, pelaksaanaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan. Subtansi standar isi diantarnya ruang lingkup, landasan penyusunan
standar, penetapan standar mutu mekanisme pemenuhan standar, meknisme
pengendaalian standard dan peningkatan standar.
Standar isi sesuai dengan SNP meliputi kerangka daasaar, struktur kurikulum,
beban belajar, cakupan kurikulum dan kalender akademik
B. Fungsi standar isi
1. Sebagai peunjuk ketua program studi dan unit kerja terkai dengan stanar isi dapat
merancang, menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan isi standar
2. Sebagai petunjuk bagi para pejabat structural dan unit kerja terlait dengan standar isi
dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kurikuum sesuai dengan tugas,
wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pembelajaran dapat
ditngkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan
3. Sebagai petunjuk bagaiamana kegiatan kurikulum dapat dilaksanakan secara
optimal sesuai dengan standar yang diterapkan

6. 6 | P a g e
BAB II
Pengertian dan Ruang Lingkup
A. Pengertian
Definisi istilah dalam standar isi diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan
persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi standar isi di seluruh
unit kerja di STIKes Surabaya. Definisi istilah dalam standar isi adalah sebagai berikut:
1. Kurikulum
Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat diartikan sebuah
program yang berupa dokumen program dan pelakasanaan program. Kurikulum
diartikan sebagai sebuah dokumen, yaitu berupa rincian matakuliah, silabus,
rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan, sedangkan kurikulum
sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata
dilakukan (actual curriculum)
2. Kurikulum berbaasis komtenesi (KBK)
Seperaangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan
pembelajaran, serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai
pedoman penyeenggaraan kegiatan belajar mengajar di PT. KBK merupakan
kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang dapat
mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama.
3. Kurikulum inti
Penciri dari kemampuan utama, yang bersifat daasar untuk mencapai kompetensi
lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi.
Berlaku secara nasional dan internaasional, fleksibel dan akomodatif terhadap
perubahan, disepakati oleh PT dan pengguna.
4. Kompetensi
Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang
sebagai syaratuntuk dianggap mampu oleh masyarakatdalam melaksanakan tugas-
tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Kompetensi utama
Kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan
penciri program studi di dlam kurkulum inti, sebagai dasar pencapaian kompetensi,
merupakan acuan baku minimal mutu, dan ditetapkan antara PT dan pengguna.
6. Kompetensi pendukung
Kemampuan yang bersifat khusus dan relevaan dengan kompetensi utama di dalam
kurikulum institusional suatu prodi yang merupakan ciri khas studi dan universitas
yang berbada dari universitas lain dengan prodi yang sama.
7. Kompetensi lainnya

7. 7 | P a g e
Kompetensi yang diterapkan oleh institusi penyelenggara prodi merupakan
kemampuan yang ditambahkan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, dan
ditetapkan berdasarkan keadaaan dan kebutuhan oleh pengguna.
8. Road map mata kuliah
Desripsi untuk menunjukan keterkaitan ssuatu mata kuliah dengan mata kuliah
lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi atau sub-kompetensi tertentu, serta
menunjukan relevansi kurikulum dengan kompetensi di dunia kerja.
9. Relevansi kurikulum
Kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi,
tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan pengguna.
10. Bahan kajian
Suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukan
ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukan bidang kajian atau inti
keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat berupa pengetahuan/bidang
kajian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengguna.
11. Elemen kompetensi
Unsur dari kompetensi utama yang terdiri dari MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB
12. Kaidah dasar
Prinsip-prinsip atau acuan yang menjadi landasan dan titik tolak penyusunan
kurikulum.
B. Ruang lingkup
Pedoman standaar isi STIkes Surabaya yang meliputi garis besar batas kurikulum sesuai
dengan SNP, yang memuat kriteria, indicator dari berbagai isi standar mutu yang harus
dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggungjawaab dalam
pemenuhan standar isi dan pengendalian standar.
Kurikulum disusun berdasarkan pada dua hal, yaitu:
1. Kurikulum inti yang mencirikan kompetensi utama
2. Kurikulum institusional yang merupakan bagian dari kurikulum STIKes Surabaya,
komplementer dengan kurikulum inti, disusun dengan memperhatikan keadan dan
kebutuhan lingkungan, serta ciri khas PT yang bersangkutan (SK mendiknas No.
232/U/2000 pasal 7)
Kurikulum disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi ssebagai berikut :
1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)
2. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)
3. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB)
4. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB)
5. Maata kuliah berkehidupan bersama (MBB)
Kelima elemen tersebut menghantarkan peserta didik atau mahasiswa untuk mencapai
kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.

8. 8 | P a g e
BAB III
Landasan Penetapan Standar Isi
A. Visi dan misi
1. Visi
2. Misi
B. Dasar penetapan standar
1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas),
yakni (i) pasal 1 ayat (19) menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu; (ii) pasaal 38 ayat (4) menadaskan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum
dikembangkan oleh PT yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasionaaal
pendidikan (SNP) untuk setiap program studi.
2. Undang-undang nomor 12 tahun 202 tentang pendidikan tinggi pasal 35 menyatakan
kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi
3. Peraturan pemerintah (PP) no. 19 tahun 2005 tentang SNP: a. bab I pasal 1 ayat 5
mendefinisikan bahwa standaar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi
yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta
didik padaa jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
4. Bab I pasal 5 ayat 1 menyebut bahwaa standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu, ayat 2 standar isi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 memuat kerangka
dasar dan struktur kurikulum, beban mengajar, kurikulum tingkat saatuan pendidikan dan
kalender pendidikan dan akademik.
5. Bab I pasal 8 ayat 1 kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan
dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan SNP,
ayat 2 kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat1 terdiri atas standar kompetensi dan
kompetensi dasaar, dan ayat 3 ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum
sebagaimana dimaksudkan paada yat 1 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh
peraturan pemerintah
6. Bab I pasal 9 ayat 3 kerangka dasar dan struktur kurikulum dikemangkan oleh PT yang
bersangkutan untuksetiap program studi; bab I pasal 15 ayat 1 beban SKS minimal dan
maksimal program pendidikan dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan
menteri, ayat 2 beban SKS efektif program pendidikan diatur oleh maasing-masaing PT;
(iv) pasal 17 ayat 4 kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di PT
dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing PT dengan mengacu pada SNP; dan
(vii) pasal 18 ayat 1 kalender pendidikan dan akademik mencakup permulan tahun ajaran,

9. 9 | P a g e
minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan libur, ayat 2 hari libur sebagaimana
dimaksudkan ayat1 dapat berbentuk jedaa tengah semester selama satu minggu dan jeda
antar semester.
7. Peraturan pemerintah no.66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan; pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa program studi adalah program yang
mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai
pengetahun, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 97 tentang kurikulum menyatakan:
1) Kurikulum PT dikembangkan daan dilaksanakan berbasis kompetensi
2) Kurikulum tingkat satuan pendidikaan untuk setiap program studi di PT dikembangkan
dan ditetapkan oleh tiap-tiap PT dengan mengacu SNP
3) Kompetensi sebagaimana dimaksudkan padaa ayat 1 paling sedikit memenuhi elemn
kurikulum sebagai berikut
a. Landasan kepribadian
b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga
c. Kemampuan dan keterampilan berkarya
d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan
keterampilan yang dikuasai
e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian
dalam berkarya
9. Keputusan mendiknas no.232/U/2002 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan
Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa pasal 1 ayat 7 kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk
mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertawa terhadap Tuhan Yang Maha
esa dan berbudi pekerti Luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, sserta mempunyai rasa
tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaaan; ayat 8 kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan
keterampilan tertentu; ayat 9 kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adaalh
kelompok bahan kajian dan pelaajaran yang bertujuan menghaasilkan tenaaga ahli dengan
kekaryaan berdaasarkan dasaar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; ayat 10 kelompok
matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang
bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdaasaarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dana
ayat 11 kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan
kajian daan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidaah
berkehidupan bermaasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

10. 10 | P a g e
BAB IV
Penetapan Standar Mutu
Standar isi menjaadi acuan untuk terlaksaananya kompetensi utama, pendukung dan
lainnya sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mahaasiswa. Secara garis besar standar isi
STIKes Surabaya meliputi standar mutu yang akan dijelaskan dengan beberapa standar turunan
sebagai berikut:
A. Standar kerangka dasar dan Struktur kurikulum
Standar 1.1 Pada tahun 2016, semua prodi sudah dilengkapi kurikulum prodi
dengan kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi, misi prodi
serta kebutuhan pengguna
Standar 1.2 Pada tahun 2016 kurikulum pada semua prodi sudah dikembangkan
berdasarkan visi-misi prodi serta sesuai profile lulusan
Standar 1.3 Pada tahun 2016, semua mata kuliah disetiap program studi
disusun berdasarkan kompetensi lulusan (kompetensi utama,
pendukung dan lainnya) yang akan dihassilkan
Standar 1.4 Pada tahun 2016, semua program studi sudah menyusun peta mata
kuliah berdasaaarkan kompetensi pendukung dan lainnya oleh
lulusan prodi
Standar 1.5 Pada tahun 2016 semua matakuliah setiap prodi sudah dilengkapi
dengan standart kompetensi dan kompetensi utama yang
mendukung kompetensi luluan program studi
Standar 1.6 Paada tahun 2016 semua mata kuliah di setiap prodi sudah
dilengkapi dengan silabus dan SAP
Standar 1.7 Pada tahun 2016, semua silabus matakuliah di setiap pdrodi sudah
dilengkapi dengan sistem dan komponen penilaian untuk
menentukan nilai akhir mata kuliah
B. Standar Beban belajar
Standar 2.1 Pada tahun 2016 semua prodi D.3 sudah menetapkan minimal SKS
52 dan S1160 untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL berdasarakan
standar kompetensi lulusan
Standar 2.2 Pada tahun 2016, prodi D3 sudah menetapkan jumlah pelaksanaan
kegiatan praktikum/praktek /PKL berdasarkan kompetensi lulusan
minimal 2084 jam pelajaran (D3) dan….. jam (S1) dan ….. (profesi)
Standar 2.3 Pada tahun 2015 prodi sudah merancang kurikulum yang dapat
diselesaikan mahasiswa minimal 6 semester, maksimal 10
ssemester untuk d3 dan minimal… semester dengan maksimal…
semester untuk S1.
Standar 2.4 Pada tahun 2016, semua prodi studi sudah menyusun paket
perkuliahan semester berdasarkan kompetensi lulusan yang harus
dikuasai mahasiswa

11. 11 | P a g e
C. Standar Muatan Kurikulum
Standar 3.1 Pada tahun 2016 kurikulum setiap prodi memuat kurikulum inti,
kurikulum institusional, dan kurikulum muatan local yang sesuai
dengan visi, misi dan kompetensi lulusan prodi
Standar 3.2 Pada tahun 2016, semua kelompok ilmu di Prodimelakukan evaluasi
dan penyempurnaan silabus matakuliah sesuai dengan
perkembangan keilmuan dn teknologi tiap akhir tahun ajaran
Standar 3.3 Pada tahun 2016 semua prodi sudah melakukan tinjauan dna
pemutakhiran kurikulum tiap 4 tahunan sesuai dengan
perkembangan teknologi dan tuntutan pengguna
Standar 3.4 Paada tahun 2016, semua prodi bersama pengguna menetapkan
matakuliah kompetensi lainnya sesuai dengan karakteristik prodi
minimal SKS 14 dan maksimal 24 SKS

12. 12 | P a g e
BAB V
Mekanisme Pemenuhan Standar
Ketua program studi sebagai penangungjawab standar isi perlu menyusun dan
melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapain standar. Strategi pencapaian standar
mutu isi diterapkan di STIKes Surabaya berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan, pemenuhan,
pengendalian, peningkatan kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, cakupan
kurikulum dan kalender akademik.
Beberapa strategi dikembangkan dalam upaya pencapaian standar, diantaranya:
A. Penetapan standar isi dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti
diatur dalam manual SPMI STIkes Surabaya, dengan pendekatan antara lain:
1. Mempelajari dn memahami peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
relevan serta berkaitan dengan standar mutu isi
2. Melakukan studi banding ke berbegai PT yang telah berjalan dengan baik,
mengimplementasikan standar isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap
implementaasi standaaar isi
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan
penetapan jurusan/prodi
4. Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia
usaha sebagai pengguna luluan, khusunya dalam merencanakan penyusunan kurikulum
B. Pelaksanaan standar isi, strategi pemenuhan atau pencapaian standaar isi dilakukan melalui
mekanisme yang tertuang dalam manual SPMI, disamping itu dilakukan startegi, diantarnya:
1. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dana terencana
dengan muatan standar isi bagi para dosen dan penanggungjawaab kelompo matakuliah
2. Melakukan sosilaisasi standar isi, standar operasional procedure (SOP), formulir
(borang) kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat structural bidang
akademik, dan para mahasiswa secara periodic
3. ketua Prodi merancang kerjasama terkait pelaksanaan standar isi mengacu pada isi
standar mutu isi yang telah ditetapkan
4. ketua prodi merancang program kerja dalam rangka monitoring daan evaluasi kurikulum
pada setiap akhir berlakunya kurikulum.
C. Implementasi standar isi diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada
manual SPMI serta melalui strategi pengendalian standar isi antara lain:
1. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu isi agar terbangun “siklus
kaizen” yang berkelanjutan
2. Melaksanakan manajemen pengendalina standar isi melalui evaluasi penyempurnaan
kurikulum yang dilakukan setiap akhir tahun akademik
3. Melakukan pengendalian standar melalui evaluasi penyempurnaan kurikulum yang
dilakukan setiap akhir tahun akademik
4. Melakukan manajemen pengendalian standar isi melalui evaluasi peninkauan kurikulum
yang dilakukan setiap akhir kurun waktu berlakunya kurikulum
5. Melaksaanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai
kriteria yang terdapat dalam dokumen standar isi dan sebagai penilaian (assessment)

13. 13 | P a g e
daari seiap unit kerja terkait standar isi dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan
standar isi yang diterapkan.
D. Pemenuhan standar kerangka dasar dan struktur kurikulum
Standar 1.1 Prodi menyusun kompetensi lulusan berdasaarkan visi, misi
program studi serta kebutuhan pengguna
Standar 1.2 Prodi mengkoordinasikan penyusunan kurikulum prodi yang
melibatkan seluruh sivitas akademika dan pengguna prodi
Standar 1.3 Ketua prodi mengkoordinasikan kelompok bidaan ilmu membuat
analisis matakuliah berdasarkan kompeteni lulusan program studi,
yaitu kompetensi utama pendukung dan lainnya
Standar 1.4 Ketua prodi mengkoordinasikan kelompok bidaang ilmu daalam
menyusun peta matakuliah berdasarkan kompetensi lulusan
program studi, yaitu komoetensi utama, pendukung dan lainnya
Standar 1.5 Kelompok bidang ilmu di setiap prodi menyusun SK dan KD
matakuliah berdasarkan standaar kompetensi lulusan yang akan
dihaasilkan prodi
Standar 1.6 Kelompok bidang ilmu di setiap prodi menyusun ilabus matakuliah
dan mengembangkannya dalam bentuk SAP
Standar 1.7 Kelompok bidang ilmu di semua prodi menetapkan sistem
penilaian dalam silabus sesuai dengan karakteristik dan
kompetensi matakuliah
E. Pemenuhan standar beban belajar
Standar 2.1 Dosen dan tenaga kependidikan prodi menyusun dan menetapkan
jumlah SKS praktiku/prakti/PKL berdasarkan kompetensi lulusan
Standar 2.2 Dosen dan tenaga kependidikan prodi menyusun dan menetapkan
jumlah jam pelaksanaan praktiku/praktek/PKL berdasarkan
kompetensi lulusan
Standar 2.3 Ketua prodi berdasarkan dosen menyusun paket matakuliah
berdasarkan kometensi agar dapat diselesaikan mahaasiswa
dalam kurun waktu yang telah ditetapkan
Standar 2.4 Prodi menyusun peta matakuliah dalam paket semesteran agar
kompetensi lulusan dapat dicapai secara berjenjang
F. Pemenuhan standar muatan kurikulum
Standar 3.1 Ketua prodi melibatkan pihak terkait dari dalam dan luar program
studi dalam menyusun kurikulum prodi
Standar 3.2 Prodi memfassilitasi peninjauan dan penyempurnaan silabus
matakuliah tiap semester antara bidang ilmu dan pemangku
kepentingan dari dalam dan luar STIKes
Standar 3.3 Puket I memfasilitasi kegiata peninjauan dan pemutakhiran
kurikulum prodi yang melibatkan sivitas akademika dan pengguna
Standar 3.4 Ketua prodi melibatkan kelompok bidang ilmu dan pengguna
dalam menyusun matakuliah untuk kompetensi khusus prodi
BAB VI

14. 14 | P a g e
Mekanisme Pengendalian Standar Isi
Para pejabat dilingkungan STIKes Surabaya, dalam hal ini Ketua STIkes, Para Pembantu
Ketua (Khusunya Puket I), ketua prodi berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawsaan
proses pembelajaran. Tujuan adalah memantau penerapan standar secara konsisten pada
kondisi factual, jika ditemukan adanya penyimpangan dan atau kesalahan, maka pejabat terkait
mengambil tindakan korektif. Setiap prodi harus selalu melakukan pengecekan untuk
memaastikan baha standar telah dipenuhi dan ditaati.
A. Pengendalian Standar kerangka dasar dan Struktur Kurikulum
Standar 1.1 Jajaran pimpinan menetapkan aturan, pedoman dan SOP penyusunan
kurikulum Prodi
Standar 1.2 Puket I dan unit SPMI melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan
kurikulum prodi
Standar 1.3 Ketua prodi menetapkan aturan dan SOP penyusunan matakuliah tingkat
prodi
Standar 1.4 Tersusunnya peta matakuliah berdasarkan tingkat kompetensi yang harus
dikuaasai mahasiswa
Standar 1.5 PuketI melibatkan kelompok dosen dan pengguna menganalisis SK dan
KD matakuliah berdasarkan sstandar kompetensi lulusan prodi
Standar 1.6 PuketI melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan silabus dan SAP
matakuliah di setiap prodi
Standar 1.7 Pudir I memfasilitasi kelompok bidang ilmu di semua prodi dan menyusun
sistem penilaian akhir matakuliah berdasarkan karakteristik daan
kompetensi matakuliah
B. Pengendalian Standar beban Belajar
Standar 2.1 Puket I memfasilitasi prodi dalam menyusun kegiatan
parktikum/praktek/PKL yang sesuai dengan kompetensi lulusan prodi
Standar 2.2 Puket I memfasilitai prodi dalam menyusun modul pelaksaaanaan
praktikum/praktik/PKL yang sesuai dengan kompetensi lulusan prodi dan
jumlah pelajaran ideal untuk kegiatan praktik
Standar 2.3 Puket I melakukan evaluasi paket kurikulum berdasarkan semester dan
kompetensi lulusan yang dihasilkan
Standar 2.4 Puket I dan prodi melakukan sosialisasi paket matakuliah prodi
berdasarkan semester dan jenjang kompetensi yang akan dikuasai
mahasiswa
C. Pengendalian Staandar Muatan kurikulum
Standar 3.1 Ketua STikes menerapkan aturan dan pedoman penyusunan kurikulum di

15. 15 | P a g e
setiap prodi di lingkungan STIKes Surabaya
Standar 3.2 1. Ketua menetapkan mekanisme peninjauan dn penyempurnaan silabus
matakuliah di setiap program studi
2. Puket I dan unit SPMI melakukan evaluasi dn monitoring pelaksanaan
peninjauan dan penyempurnaan silabus matakuliah di prodi
Standar 3.3 Keua menetapkan aturan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum prodi
yang melibatkan sivitas akademika dan pengguna prodi
Standar 3.4 Setiap prodi memiliki ciri khusus yang tergambar dari kompetensi khusus
yang ditawarkan melalui beberapa matakuliah khusus.

16. 16 | P a g e
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar Isi
Peningkatan standar isi perlu ketika standar isi dari setiap isi standar dalam satu siklus atau
kurun waktu proses pembelajaran berakhir, proses peningkatan standar isi dapat dilakukan
melalui:
A. Berchmarking internal antar prodi dan eksternal (antar prodi di PTlain)
B. Mengusahakan kerjasama dengan prodi daan unit kerjasama internal serta eksternal,
pemerintah dan swatsa baik daalam dan luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu
standar.
Pada dasarnya dalam pengelolaan standar, mutu mengandung makna memenuhi krieria.
Pemenuhan kriteria hakekatnya mengandung 2 unsur yaitu kriteria daan pengukuran.
Pengukuran mutu dilakukan berdasarkan relevansi, efisiensi, keefektifan dan dampak dari
program, proses atau tindakan. Sedaangkan kriteria berkenaan dengan batas minimal yang
harus dicapai atau target. Pengukuran adalah serangkaian prosses untuk membandingkan
hasil yang dicapai dengan kondisi nyata sebelum proses peningkatan dilakukan dan
perbandingan hasil yang dicapai dengan target yang diharapkan.
Terdapat 2 trategi pokok pengelolaan mutu, yaitu peningkatan mutu dan penjaminan
mutu. Peningkatan mutu merupakan seperangkat strategi dan program terkoordinaai yang
dirancang dan dilaksanakan oleh semua tingkatan daalam SPN guna meningkatkan hasil
belajar mahasiswa. Peningkatan berkenaan dengan upaya menambah derajat kebaikan
padaa tiap indicator sukses pencapaian tujuan belajar. Menambah derajat kebaikan kondisi
nyata menjadi kondisi yang diharapkan. Penjaminan mutu adalah rangkaian proses dan
sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai
kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program dan lembaga. Penjaminan mutu erupakan
serangkaian tindakan mendukung peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu
mengidentifikasi bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk
perencanaan berbasis data dan pembuatan keputusan serta membantu membangun budaya
perbaikan mutu berkelanjutan.
Peningkatan dan penjaminan mutu mensyaratkan adanya tujuan yang dilengkapi dengan
indicator dan target pencapaian. Berdaasarkan indicator dan target pencapaian itu maka
pengelolaan menentukan alat ukur dan selanjutnya digunakan untuk menghimpun data kinerja
peningkatan mutu.
C. Perbaikan Mutu
Peningkatan standar sistem disusun berdasarkan hasil audit internal daan atau hasil evaluasi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil tuntutan dan kebutuhan
pengguna lulusan di masyarakat, serta berbagai regulasai pemerintah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi.
1. Tujuan perbaikan mutu
Terjadinya peningkatan mutu standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas
keluaran/lulusan di STIkes Surabaya

17. 17 | P a g e
2. Mekanisme perbaikan mutu
a. Evaluasi internal
Evaluai internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh Ketua STIkes Surabaya,
dibawah koordinasi unit Penjaminan mutu terhadap evaluasi diri yang telah dibuat
oleh masing-masing jurusan yang didaarkan pada prosedur penjaminan utu standar
isi dana hasil tinjauan lapangan. Tim audit akan membuat rekomendaasi dalam
pelaksanaan dan perbaikan mutu standar isi. Dalam tinjuan lapangan tim audit
memeriksa tingkat keakuratan data yang disampaikan dalam evaluasi diri dengan
kenyataan dilapangan. Tim audit akan memeriksa tingkat ketercapaian semua butir
standar yang ditetapkan, pelaksanaan standar sesuai dengan pedoman yang ada.
b. Perumusan rencana kerja baru
Hasil evaluasi diri dan reomendasi tim audit, dijadikan pertimbangan Puket I, ketua
unit PMI dan para ketua jurusan dalam memperbaiki standar isi yang berlaku di
lingkungan STIKes Surabaya

18. 18 | P a g e
BAB VIII
Penutup
Standar isi merupakan dokumen yang harus dimiliki dan dilakasanakan oleh segenap sivitas
akademika sebagai pedoma pelaksaanaan proses belajar mengajar dan langkah mencapai visi
misi STIkes Surabaya. Sehingga keseluruhan unit dan bagian yang terlibat pada setiap prodi di
lingkungan STIKes Surabaya harus memahami benar standar kerangka dasar, struktur
kurikulum, beban belajar, muatan kurikulum dan kalender akademik. Pemenuhan standar isi
merupakan bagian dari SPM yang harus dilaksanakan dengan upaya perbaikan sebagai sebuah
siklus dan berkelanjutan.

19. 19 | P a g e
STANDARPROSES
PEMBELAJARAN

20. 20 | P a g e
C. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
nasional, pasal 1 butir 20 menyatakan bhwaa pembelajaran dalah prosses
interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar. Dilindungi pendidikan tinggi, interaksi
tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang
berpusat pada mahasiswa (student center learning) tersebut terjadi
proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yaitu
pengetahuan, keterampilan, sikap dan kooperatif.
Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan pada
mahasiswa di keempat ranah, diperlukannya suatu standar yang diusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi misi PT dengan
memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh pengguna.
Standar proses merupakan SNP yang berhubungan dengan pelaksanaan
pembelajaran dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta didik
per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio buku dengan
peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
Adapun yang menjadi lingkup standar proses diantaranya adalah
standar mutu yang ditetapkan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh PT.
proses pembelajaran merupakan rangakain proses terkait diantara
dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode
atau strategi pembelajaran. Keberhasilan implementai strategi
pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian dosen daalam
menggunakan metode atau strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran
sebagai pengikat seggara aktivitas dosen dan mahasiswa, karena tujuan
pembelajaran harus diterapkan sesuai standard dan rumusan PT. suatu
proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila mahasiswa dapat
mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan visi dan misi yang
diterapkan dan sesuai dengan harapan pengguna. Tujuan pembelajaran
BAB I
Pendahuluan

21. 21 | P a g e
menjadi acuan dosen dalam menentukan strategi, model, media dan alat
bantu dalam pembelajaran.
D. Sasaran
Sasaran yang diharapkan dari penyusunan standar proses
pembelajaran adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran di
lingkungan STIkes Surabaya melalui proses pembelajaran yang berkualitas
pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta kooperatif sesuai
dengan karakteristik prodi.
Saasaran yang diharapkan dari penyusunan standar proses
pembelajaran adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran di
lingkungan STIkes Surabaya. Proses pembelajaran yang berkualitas pada
keempat ranah sesuai dengan karakteristik prodi sehingga menghasilkan
lulusan yang berkualitas.
E. Tujuan
1. Menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengaawasan dan
pengembangan proses pembelajaran di lingkungan STIkes Surabaya
2. Menjamin bahwa proses pembelajaran di lingkungan STIkes
Surabaya dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi serta
mengikat semua unsur dan unit kerja yang berada dalam lingkungan
STIKes.
3. Menjamin bahwa setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di
lingkungan STIkes Surabaya sesuai dengan standar PT.

22. 22 | P a g e
C. Pengertian
Definisi standar proses pembelajaran merupakan keseluruhan tolok ukur
pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu berkenaan dengan
keseluruhan proses embelajaran ada setiap prodi yang diselenggarakan oleh
PT serta pengembangan secara berkelanjutan.
D. Ruang lingkup
Ruang lingkup standar proses pembelajaran meliputi, standar perencanaan
proses pembelajaran, standar pelaksanaan proses pembelajaran, dan standar
pengawasan dan evaluasi proses pembelajaran.
BAB II
Pengertian dan Ruang Lingkup

23. 23 | P a g e
C.Visi dan misi
3. Visi
4. Misi
D. Dasar penetapan standar
1. UUD 1945 pasal 31 ayat 5: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan
nasional pasal 20 ayat 2: PT berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2012 tentang perubahan
peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar naasional
pendidikan.
6. Kementrian pendidikan Nasional, direktorat Jendral Pendidikan tinggi,
2010 Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT)
BAB III
Landasan Penetapan Standar Isi

24. 24 | P a g e
Standar mutu proses pembelajaran bertujuan untuk menjamin
pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran di lingkungan belajar yang
kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan
kemampuan aspek kognitif, afektif psikomotor, dan kooperatif secara utuh,
menyeluruh dan berkelanjutan :
Standar mutu proses pembelajaran pada STIkes Surabaya, meliputi 1)
Standar Perencanaan proses pembelajaran 2) Standar pelaksanaan proses
pembelajaran dan 3) Standar Evaluasi dan Pengawasan Proses Pembelajaran.
D. Standar perencanaan proses pembelajaran
Standar 1.1 Pada tahun 2016, setiap awal tahun akaademik Ketua
STIkes menetapkan kalender akademik yang akan
diberlakukan di lingkungan STIKes
Standar 1.2 Pada tahun 2016, setiap awal semester ketua jurusan
atau ketua prodi menetapkan jadwal perkuliahan dan
penggunaan ruang kuliah, dosen pengampu matakuliah
serta beban mengajar dosen
Standar 1.3 Pada tahun 2016, setiap awal semester seluruh dosen
mempersiapkan silabus yang memuat sekurang-
kurangnya tujuan pembelajaran, mata ajar, metode
pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar
sesuai dengan mata kuliah yang diampunya
Standar 1.4 Pada tahun 2016, setiap awal semester seluruh dosen di
semua program studi mempersiapkan satuan acara
perkuliahan (SAP) yang memuat sekurang-kurangnya
tujuan pembelajaran, mata ajar, metode pengajaran,
sumber belajar dan penilaian hasil belajar, sesuai
dengan mata kuliah yang diampu.
Standar 1.5 Pada tahun 2016, setiap awal semester seluruh ketua
prodi menyusun kelompok bimbingan akademik berisi
dosen pembimbing daan mahasiswa terbimbing
Standar 1.6 Pada tahun 2016, setiap awal semester mahasiswa wajib
mengisi kartu rencana studi dan diketahui oleh
dosen/pembimbing akademik dan ketua prodi.
E. Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran
Standar 2.1 Pada tahun 2016, dosen di setiap prodi minimal 80%
melakukan kegiatan pembelajaran dengan kalender
akademik yang diterapkan oleh STIKes
Standar 2.2 Pada tahun 2016, efektifitas pelaksanaan proses
pembelajaran setiap prodi dalam melaksanakan
BAB IV
Penetapan Standar Mutu

25. 25 | P a g e
pembelajaran di kelas (aspek pengetahuan) maksimal
jumlah mahasiswa ssebanyak 40 orang dan
dilaboratorium (aspek keterampilan) maksimal
sebanyak 20 orang
Standar 2.3 Pada tahun 2016, setiap dosen fungsional/bersertifikat
wajib memenuhi beban kerja minimal 12 SKS dan
maksimal 16 SKS dalam satu semester (termasuk
penelitian dan pengabdian maasyarakat), kecuali ketua
dan pembantu ketua, Ketua prodi, minimal 3 SKS
Standar 2.4 Pada tahun 2016, seluruh prodi harus memenuhi rasio
maksimal buku 1:10 dalam upaya memaksimalkan
efektifitas pembelajaran mahasiswa dalam mengakses
informasi dan pengetahuan lainnya
Standar 2.5 Pada tahun 2016, setiap mahasiswa wajib mendapatkan
bimbingan dari PA minimal 2 kali dalam satu smester
Standar 2.6 Pada tahun 2016, setiap mahasiswa selama mengikuti
kegiatan belajar mengajar di lahan praktik dan
laboratorium, mendapatkan bimbingan dari
pembimbing dan instruksi klinik
Standar 2.7 Pada tahun 2016, setiap dosen harus melaksanakan
perkuiahan sebanyak 14 kali pertemuan dan
melaksanakan minimal 2 kali evaluasi (UTS dan UAS)
Standar 2.8 Pada tahun 2016, setiap mahasiswa harus hadir minimal
80% dari 14 kali jumlah pertemuan untuk dapat
mengikuti ujian akhir semester
Standar 2.9 Pada tahun 2016, ketua Prodi memenuhi sarana dan
prasarana perkuliahan seperti kursi sesuai jumlah
mahasiswa, white board sesuai dengan ukuran ruangan,
spidol dan penghapus, serta alat bantu pembelajaran
(infocus, layar proyektor, alat peraga, chart, dan lainnya
sesuai kebutuhan) di setiap prodi.
Standar 2.10 Pada tahun 2016, ketua Prodi wajib memenuhi sarana
dan prasarana laboratorium minimal 80% sesuai standar
laboratorium setiap prodi.
F. Standar Pengawasan proses Pembelajaran
Standar 3.1 Pada tahun 2016, ketua prodi melaksanakan
pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas
dan laboratorium minimal dua kali dalam satu semester
melalui pengamatan langsung maupun daftar hadir
dosen da mahasiswa, serta pemantauan pembelajaran di
lahan praktik minimal satu kali dalam satu kegiatan
praktik
Standar 3.2 Pada tahun 2016, ketua STIkes/Puket secara berkala
minimal 2 kali dalam satu semester melaksanakan
supervise ke setiap jurusan sesuai masalah/kebutuhan
dan ruang lingkup tugasnya
Standar 3.3 Pada tahun 2016, setiap dosen wajib melaksanakan
evaluasi tiap mata kuliah yang diampunya minimal dua

26. 26 | P a g e
kali dalam satu semester
Standar 3.4 Pada tahun 2016, ketua STIkes/Ketua Prodi pada setiap
akhir kegiatan proses pembelajaran (Semester dan
tahunan) wajib membuat laporan proses pembelajaran
yang ditempuh beserta hasil kegiatan
Standar 3.5 Ketua STIKes/ketua prodi mengambil tindakan atau
tindak lanjut yang diperlukan jika ditemukan
penyimpangan/kekurangan dalam proses belajar
mengajar sesuai ketentuan berlaku

27. 27 | P a g e
Pemenuhan standar proses pembelajaran pada prinsipnya menuntut setiap
jurusan/program studi dan atau dosen sesuai dengan tugas dan kewenangannya
masing-masing berdasarkan struktur organisasi di STIkes Surabaya secara
konsisten memenuhi atau melaksanakan Standar proses pembelajaran yang
telah ditetapkan. Ketua STIKes, para pembantu ketua (terutama PUKET I),
ketua Prodi, dosen menjadikan standar sebagai tolok ukur dalam menjalankan
tugas daan fungsinya masing-masing. Langkah awaal, para ketua Prodi
melakukan sosialisasi isi standar proses pembelajaran kepada para dosen dan
tenaga kependidikan. Selanjunya bekerja untuk memenuhi atau melaksanakan
isi standar proses pembelajaran.
Untuk memudahkan admiistrasi pelaksanaannya, maka semua instrument
tertulis harus diberi nama dan kode numerasi tertentu.
G. Pemenuhan Standar Perencanaan proses Pembelajaran
Standar 1.1 Setiap awal tahun akademik ketua STIKes bersama seluruh
ketua Prodi menentukan dan mempersiapkan kalender
akademik tingkat STIKes
Standar 1.2 Ketua jurusan menyusun jadwal perkuliahan semester yang
akan dilaksanakan bersama dosen dan tenaga kependidikan
berdasarkan kalender akademik dan sebaran matakuliah
semester
Standar 1.3 Ketua STIKes atau ketua Prodi mengkoordinir kelompok
bidang ilmu dalam menyususn tujuan pembelajaran, mata
ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil
belajar untuk setiap matakuliah
Standar 1.4 Coordinator kelompok bidang ilmu setiap awal semester
mengkoordinir dosen pengampu matakuliah menyusun SAP
yang akan digunakan dalam semester yang akan
dilaksanakan
Standar 1.5 Ketua prodi menyusun kelompok bimbingan akademik
berisi dosen pembimbing dan mahasiswa terbimbing pada
awal semester
Standar 1.6 Pembimbing akademik melakukan bimbingan pengisian
KRS mahasiswa sesuai dengan kuliahnya jadwal akademik
yang ditetapkan
H. Pemenuhan Standar Pelaksanaan proses pembelajaran
Standar 2.1 Setiap awal tahun akademik ketua STIkes beserta ketua
prodi menentukan, mempersiapkan dan menetapkan
kalender akademik tingkat STIkes Surabaya
Standar 2.2 Ketua STIKes menetapkan ketentuan tentang jumlah
maksimum ahasiswa pebelajaran untuk aspek pengetahuan
sebanyak 40 orang dan untuk aspek keterampilan sebanyak
20 orang
BAB V
Mekanisme Pemenuhan Standar

28. 28 | P a g e
Standar 2.3 Ketua STIKes membuat peta beban kerja setiap dosen
fungsional/bersertifikat dalam setiap semester
Standar 2.4 Ketua prodi mengajukan kebutuhan buku sumber
pembelajaran ke direktur dan direktur merealisasikan untuk
terpenuhi rasio maksimal buku sumber pembelajaran
permahasiswaan (1:10)
Standar 2.5 Seluruh dosen memberikan bimbingan terhadap mahasiswa
minimal 3 kali dalam satu semester dan
mendokumentasikan hasil bimbingannya
Standar 2.6 Dosen pembimbingan dan instruktur klinik memberikan
bimbingan terhadap mahasiswa di lahan praktek dan
laboratorium sesuai kerangka acuanpraktik lahan praktik
dan coordinator mata kuliah menyiapkan daftar pencapaian
kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa
Standar 2.7 Setiap dosen melaksanakan perkuliahan mengisi presensi
kehadiran setiap kali mengajar dan agenda mengajar
Standar 2.8 Coordinator mata kuliah menyiapkan presensi mahasiswa
dan dosen. Dosen pengajar mengecek kehadiran mahasiswa
setiap memberikan perkuliahan
Standar 2.9 Ketua Prodi mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana
pembelajaran ke direktur dan direktur merealisasikan untuk
terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana minimal yang
dibutuhkan prodi
Standar 2.10 Ketua prodi mengajukan kebutuhan laboratorium ke
direktur dan direktur merealisasikan untuk terpenuhi
kebutuhan laboratorium yang dibutuhkan prodi.
I. Pemenuhan Standar pengawasan Proses Pembelajaran
Standar 3.1 Ketua STIKes/Ketua Prodi wajib mengambil tindakan atau
tindak lanjut yang diperlukan jika ditemukan
penyimpangan/kekurangan dalam proses belajar mengajar
sesuai ketentuan yang berlaku
Standar 3.2 Ketua STIKes/ketua prodi wajib mengambil tindakan atau
tindak lanjut yang diperlukan jika ditemukan
penyimpangan/kekurangan dalam proses belajar mengajar
sesuai ketentuan yang berlaku
Standar 3.3 Ketua prodi membuat jadwal evaluasi tengah semester dan
akhir semester. Dosen menyiapkan penyusunan soal
assessmen dan melakukan penilaian hasil belajar
Standar 3.4 Ketua STIKes/ ketua Prodi pada setiap akhir kegiatan proses
pembelajaran (seester dan tahunan) membuat laporan
proses pembelajaran yang ditempuh beserta hasil kegiatan
Standar 3.5 Ketua STIKes menetapkan peraturan pendidikan beserta
petunjuk pelaksanaannya dalam dilingkungan STIKes

29. 29 | P a g e
Para pejabat dilingkungan STIkes Surabaya, dalam hal ini Ketua STIkes,
Para Pembantu Ketua (Khusunya Puket I), ketua prodi berkewajiban melakukan
pengendalian dan pengawsaan proses pembelajaran. Tujuan adalah memantau
penerapan standar secara konsisten pada kondisi factual, jika ditemukan
adanya penyimpangan dan atau kesalahan, maka pejabat terkait mengambil
tindakan korektif. Setiap prodi harus selalu melakukan pengecekan untuk
memaastikan bahan standar telah dipenuhi dan ditaati.
D. Pengendalian Standar perencanaan Proses Belajar
Standar 1.1 Puket I menggandakan dan mendistribusikan kalender
akademik kepada setiap unit kerja di lingkungan STIKes
Standar 1.2 Puket I memonitoring dan mengevaluasi penyusunan jadwal
perkuliahan disetiap prodi di Lingkungan STIKes
Standar 1.3 1. Pudir I menetapkan format dan template silabus untuk
setiap matakuliah di Lingkungan STIKes
2. Pudir I memonitoring dan mengevaluasi ketersediaan
silabus untuk setiap matakuliah di semua prodi di
lingkungan STIKes
Standar 1.4 1. Puket I menetapkan format dan templet SAP yang
berlakukan di Lingkungan STIKes
2. Ketua Prodi mengecek pada seluruh dosen sebelum suatu
semester dimulai, apakah sudah menyerahkan SAP mata
kuliah yang diampunya agar dapat dibagikan kepada
mahasaiswa sebelum kuliah pada awal semester dimulai
Standar 1.5 Setiap awal semester Puket I memonitoring dan
mengevaluasi sebaran jumlah mahasiswa bimbingan
akademik untuk setiap dosen aktif di lingkungan STIKes
Standar 1.6 1. Puket I menetapkan format kartu studi
2. Puket I menetapkan SOP imbingan akademik yang
dilakukan dosen pembimbing akademik dalam setiap
semester
3. Setiap awal semester pudir I memonitoring dan
mengevaluaasi pengisi KRS mahasiswa, dan diketahui
oleh dosen/PA dan ketua prodi
E.Pengendalian Standar pelaksanaan proses Pembelajaran
Standar 2.1 1. Unit penjaminan mutu elakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembelajaran disetiap program studi
2. Pudir I dan Ketua Unit Penaminan Mutu melaporkan hasil
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
kepada Ketua STIKes untuk ditindaklanjut
Standar 2.2 Ketua STIKes menetapkan sistem monitoring pada setiap
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

30. 30 | P a g e
ketua prodi tentang realisasi jumlah mahasiswa
Standar 2.3 Ketua STIKes menetapkan keputusan dosen mengajar setiap
semester pada setiap prodi
Standar 2.4 Ketua STIKes mengecek ketersediaan ratio maksimal buku
sumber pembelajaran permahasiswaan (1:0)
Standar 2.5 Ketua Prodi memonitoring pelaksanaan bimbingan dari
dosen akademik minimal 3 kali dalam semester
Standar 2.6 Ketua prodi memonitoring pelaksanaan bimbingan praktek
yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa. Dan
mengecek pencapaian kompetensi yang dicapai oleh setiap
mahasiswa
Standar 2.7 1. Tersedianya formulir presensi kehadiran dosen dan
mahasiswa serta agenda mengajar
2. Ketua prodi memantau kehadiran dosen mengajar melalui
presenis kehadiran dosen dan agenda mengajar
Standar 2.8 Coordinator mata kuliah merekapitulasi jumlah kehadiran
mahasiswa dari mata kuliah yang menjadi
tanggungjawabnya
Standar 2.9 direktur mengecek ketersediaan sarana dan prasarana
pembelajaran
Standar 2.10 Direktur mengecek ketersediaan kebutuhan laboratorium
F.Pengendalian Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
Standar 3.1 Ketua prodi memantau standar minimum kehadiran
mahasiswa dan dosen, di kelas, laboratorium dan lahan
praktek
Standar 3.2 Puket I/unit SPM membuat laporan hasil pelaksanaan
supervise ke setiap jurusan sesuai masalah/kebutuhan dan
ruang lingkup tugasnya
Standar 3.3 Ketua Prodi memonitoring pelaksanaan evaluasi (UTS/UAS)
Standar 3.4 Ketua STIKes membuat ketentuan sistem monitoring
laporan proses pembelajaran dan hasil kegiatan
Standar 3.5 Ketua STIKes ketentuan sistem monitoring implementasi
peraturan pendidikan

31. 31 | P a g e
A.Perbaikan mutu
Perbaikan standar mutu proses pembelajaran disusun berdasarkan hasil
audit internal dan evaluasi yang didasarkan pada keterlaksanaan standar
pada komponen perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran yang dilaksanakan
dosen STIkes Surabaya. Perbaikan standar proses pembelajaran dilakukan
hasil audit internal dan eksternal (BAN-PT atau LAM-PTKes)
B.Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
1. Tujuan peningkatan mutu proses pembelajaran bertujuan untuk
meningkatkan kualitas keluaran atau dampak, hasil proses pembelajaran
yang dilaksanakan di STIKes.
2. Sasaran perbaikan standar mutu proses pembelajaran
a. Terjadinya peningkatan mutu keluaran dan dampak prosses
pembelajaran
b. Jelasskan bentuk pengawasan yang harus dilakukan dalam menjamin
mutu proses pembelajaran
c. Jelaskan pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan standar,
monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan standar prosses
pembelajaran
C.Mekanisme perbaikan mutu
D. Evaluasi internal
Evaluasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh Ketua
STIKes, dibawah coordinator unit Sistem Penjaminan Mutu STIKes
terhadap evaluasi diri yang telah dibuat oleh masing-masing jurusan
yang didasarkan pada prosedur penjaminan Mutu proses pembelajaran
dan hasil tinjauan lapangan. Tim audit akhirnya membuat
rekomendasi/saran dalam pelaksanaan dan perbaikan mutu proses
pembelajaran. Dala tinjauan lapangan tim audit memeriksa tingkat
keakuratan data yang disampaikan dalam evaluasi diri dengan
kenyataan di lapangan. Tim audit juga memeriksa tingkat ketercapaian
semua butir standar yang ditetapkan, pelaksanaan standar sesuai
dengan pedoman yang ada.
E. Perumusan rencana kerja
Hasil evaluasi diri dan rekomendasi tim audit internal, dijadikan
pertimbangan Puket I, ketua Unit SPM dan para ketua prodi dalam
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar

32. 32 | P a g e
memperbaiki kualitas pelaksanaan proses pembelajaran yang akan
dilaksanakan oleh dosen di lingkungan proses pembelajaran yang akan
dilaksanakan oleh dosen di lingkungan STIKes. Tujuan pengembangan
standar proses pembelajaran adalah untuk menyempurnakan standar
mutu yang berlaku guna menghasilkan proses pembelajaran yang lebih
bermutu. Selain itu pengembangan standar mutu proses pembelajaran
ditujukan dalam rangka meningkatkan mutu institusi menjadi lembaga
pendidikan yang bermutu, unggul dan berdaya saing

33. 33 | P a g e
Demikian dokumen standar proses pembelajaran ini disusun, sebagai
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses
pembelajaran dilingkungan STIkes Surabaya. Keberhasilan implementasi
standar proses pembelajaran di Lingkungan STIkes Surabaya tergantung dari
berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini Ketua, para PUKET, para
ketua prodi, dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu komitmen dan
konsisten dan bersungguh-sungguh dalam implementasi sebagai kunci.
BAB VIII
Penutup

34. 34 | P a g e
STANDARKOMPETENSI
LULUSAN

35. 35 | P a g e
F. Latar Belakang
Berdasarkan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan
Tinggi bahwa PT sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional memiliki peran
strategis dalam mencerdasarkan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta
pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selanjutnya
dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 juga disebut tujuan pendidikan tinggi
adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi
untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing bangsa.
Penyelenggaraan program pendidikan sekolah tinggi diarahkan pada lulusan yang
menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum
akrab dengan sifat-sifat ataupun kontekstualnya secara mandiri dalam pelaksanaan
maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawas dan
bimbingan atas dasar kerampilan manajerial yang dimiliki.
Sebagai acuan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan bagi jurusan-
jurusan di lingkup STIKes, maka diperlukan sebuah buku pedoman yang berlaku bagi
semua jurusan di STIKes. Bentuk pedoman berupa standar kompetensi lulusan bagi
program diploma III dan Sarjana
G. Sasaran
Sasaran utama penyusunan standar kompetensi lulusan adalah untuk menjamin
kompetensi luusan yang terstandar sesuai level kompetensi KKNI dan Kebutuhan
pengguna
H. Tujuan
Tujuan penyusunan standar kompetensi lulusan di STIKES Surabaya
1. Sebagai pedoman bagi program studi di STIKES Surabaya menyusun standar
kompetensi lulusan
BAB I
Pendahuluan

36. 36 | P a g e
2. Menjamin standar kompetensi lulusan yang disusun oleh program studi sejalan
dengan standar kompetensi Lulusan STIKES yang sesuai dengan level kompetensi
KKNI dan Kebutuhan pengguna
3. Mencapai Visi STIKES dalam menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan
religious.

37. 37 | P a g e
E. Pengertian
Beberapa pengertiandalam penyusunan standar kompetensi lulusan STIKES adalah:
1. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu
dicapai
2. Kompetensi adalah seperangkattindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan (UU no. 12 th 2012 pasal 29 ayat 2 dan PP no. 8
tahun 2012 tentang KKNI, pasal 5)
4. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector
F. Ruang lingkup
1. Standar kompetensi lulusan program studi
2. Standar kompetensi lulusan kelompok mata kuliah
3. Standar kompetensi lulusan mata kuliah
BAB II
Pengertian dan Ruang Lingkup

38. 38 | P a g e
E. Visi dan misi
5. Visi
6. Misi
F. Dasar penetapan standar
8. UUD 1945 pasal 31 ayat 5: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia
9. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 29; KKNI menjadi acuan pokok dalam
penetapan kometensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan
profesi.
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan
11. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah
No. 19 tahun 2005, tentang Standar naasional pendidikan.
12. Peraturan presiden RI nomor 8 tahun 2012; jenjang kualifikasi pada KKNI memiiki
kesetaraan dengan capaian pemebelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan pelatihan
kerja atau pengalaman kerja
BAB III
Landasan Standar Mutu

39. 39 | P a g e
Standar mutu kompetensi lulusan STIKes meliputi standar kompetensi lulusan, standar
kompetensi lulusan kelompok mata kuliah dan standar kompetensi lulusan mata kuliah. Standar
kompetensi lulusan dimaksudkan sebagai pedoman bagi proodi untuk menentukan standar
kompetensi lulusannya agar sesuai dengan standar level kompetensi KKNI dan kebutuhan
pengguna.
G. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi
Standar 1.1 Pada tahun 2016, setiap prodi menyusun standar kompetensi
lulusan bagi tenaga kesehatan dengan tingkat diploma III (bagi
prodi kebidanan), S1 keperawatan dan ilmu gizi
Standar 1.2 Pada tahun 2016, setiap prodi sudah menetapkan standar
kompetensi lulusan program studi yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna
Standar 1.3 Pada tahun 2016, setiap prodi sudah menetapkan kualifikasi
standar kompetensi lulusan meliputi pengetahuan, keterampilan dan
sikap yang sesuai dengan level KKNI
Standar 1.4 Pada tahun 2016, setiap prodi sudah menetapkan standar
kompetensi lulusan sesuai dengan buku pedoman yang ditetapkan
STIKes berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku
Standar 1.5 Pada tahun 2016, setiap prodi menghasilkan lulusan yang
terstandar dan kompeten ssesuai dengan KKNI dan kebutuhan
pengguna
H. Standar Pelaksanaan Lulusan Kelompok Mata kuliah
Standar 2.1 Pada tahun 2016, setiap kelompok bidang ilmu di program studi
sudah menetapkan SKL kelompok matakuliah berdasarkan SKL
prodi
Standar 2.2 Pada tahun 2016, setiap prodi menyusun standar kompetensi lulusan
kelompok mata kuliah untuk 5 kelompok yang diterapkan dalam
kurikulum inti PT yaitu MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB
I. Standar kompetensi Lulusan Mata Kuliah
Standar 3.1 Pada tahun 2016, setiap prodi menyususn standar kompetensi
lulusan mata kuliah sesuai dengan rumusan standar kompetensi
lulusan program studi yang ingin dicapai
Standar 3.2 Pada tahun 2016, setiap kelompok bidang ilmu di prodi menyusun
standar kompetensi lulusan mata kuliah yang meliputi pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
BAB IV
Penetapan Standar Mutu

40. 40 | P a g e
Standar 3.3 Pada tahun 2016, setiap prodi menyusun standar kompetensi lulusan
mata kuliah dengan proposal kompetensi praktikum minimal 60%
dan kompetensi teori maksimal 40%
Standar 3.4 Standar kompetensi luluan mata kuliah yang disusun harus
mencapai jumlah SKS inti maksimal 96 SKS dan institusional 14
SKS.

41. 41 | P a g e
Pemenuhan standr kompetenssi lulusan dimaksudkan untuk memberikan arah dalam
melaksanakan pemenuhan pencapaian standar arah kompetensi lulusan.
J. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi
Standar 1.1 PuketI mengkoordinasikan penyusunan standar kompetensi lulusan prodi
dengan melibatkan pengguna internal dan eksternal
Standar 1.2 PuketI memfasilitasi pertemuan tim penyusun standar kompetensi lulusan
di tingkat prodi dengan melibatkan pengguna internal dan eksternal
Standar 1.3 Puket I melakukan pembinaan penyusunan standar kompetensi lulusan
meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap berdasarkan KKNI
Standar 1.4 PuketI menetapkan buku pedoman penyusunan SKL berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku
Standar 1.5 Program studi menetapkan komponen penilaian kelulusan program studi
berdasarkan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan
K. Pemenuhan Standar kompetensi lulusan kelompok mata kuliah
Standar 2.1 Kelompok ilmu di program studi menyusun kompetensi kelompok
matakuliah berdasaarkan SKL prodi
Standar 2.2 ketua prodi menyusun SKL kelompok-kelompok matakuliah MPK, MKK,
MKB, MPB dan MBB berdasarkan SKL program studi
L. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Mata Kuliah
Standar 3.1 Puket I mengkoordinir kelopok bidang ilmu di setiap prodi untuk
menyusun SKL matakuliah
Standar 3.2 Puket I memfasilitasi pertemuan tim penyusun SKL matakuliah di tingkat
prodi dengan melibatkan pengguna
Standar 3.3 Puket I mengkoordinir ketua prodi dalam melakukan penyusunan
komposisi matakuliah teori dan matakuliah praktek berdasarkan SKL
kelompok matakuliah
Standar 3.4 Puket I mengkoordinasikanketua prodi dalam menentukan SKS
matakuliah inti dan mata kuliah institusional berdasarkan SKL mata kuliah
BAB V
Mekanisme Pemenuhan Standar

42. 42 | P a g e
Pengendalian standar kompetensi lulusan dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam
pelaksanaan pengendalian standar kompetensi lulusan.
G. Pengendalian standar kompetensi lulusan
Standar 1.1 Puket I menetapkan SOP monitoring dan evaluasi penyusunan standar
kopetensi lulusan di setiap prodi serta jenis dokumen yang harus dipunyai
prodi dalam penyusunan SKL.
Standar 1.2 Ketua prodi menyampaikan laporan hasil penyusunan SKL program studi
dan dokumen pendukung kepada puket I
Standar 1.3 Ketua prodi menyampaikan susunan SKL prodi minimal meliputi
kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan berdasarkan
KKNI
Standar 1.4 Puket I atau gugus mutu melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan
SKL prodi berdasarkan SOP dan pedoman yang sudah diterapkan
Standar 1.5 STIKes menetapkan SOP evaluasi kompetensi lulusan setiap tahun dan
nstrumen pengukuran SKL.
H. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Kuliah
Standar 2.1 Puket I menetapkan SOP dan sistem monitoring dan evaluasi
penyusunan SKL kelompok matakuliah oleh kelompok bidang ilmu di tiap
prodi
Standar 2.2 ketua program studi melaporkan SKL kelompok matakuliah kepada Puket
I untuk ditindaklanjuti
I. Pengendalian Standar Kompetensi lulusan mata kuliah
Standar 3.1 Puket I menerbitkan SOP dan pedoman penyusukan SKL kelompok
matakuliah oleh tim di semua prodi
Standar 3.2 Ketua prodi melaporkan rumusan SKL keompok mata kuliah kepada
direktur melalui Puket I
Standar 3.3 ketua prodi melaporkan hasil penyusunan SKL mata kuliah dan kelompok
mata kuliah teori maupun praktik, diserahkan pada puket I untuk
ditetapkan dan dilakukan monitoring setiap awal tahun ajaran
Standar 3.4 ketua STIKES melalui puket I menetapkan kurikulum inti dan kurikulum
institusional yang berlaku di setiap program studi di lingkungan STIKES.
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

43. 43 | P a g e
D. Perbaikan mutu
Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan
memperbaiki mutu dari isi standar secara periodic dan berkelanjutan. Perbaikan isi standar ini
dapat diakukan berdasarkan hasil audit internal maupun audit eksternal oleh BAN PT atau
lembaga lain yang terkait.
Dalam melaakukan evaluasi standar dilakukan penilaian isi standar berdasarkan pada:
1. Hasil pelaksanaan isi standar yang sudah dijalankan
2. Perkembangan situasi dan kondisi dari prodi dan atau pengguna
3. Relevansinya dengan visi dan misi STIKES
E. Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
Perbaikan standar mutu kompetensi lulusan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan
dalam rangka mencapai visi STIKES untuk menghasilkan lulusan unggul, professional dan
religious.
F. Mekanisme perbaikan mutu
F. Evaluasi internal
Dilakukan evaluasi internal oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Senat
G. Perumusan rencana kerja
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar

44. 44 | P a g e
Standar kompetensi lulusan merupakan pedoman yang harus dimiliki oleh prodi yang
digunakan sebagai acua dalam menetapkan standar kompetensi lulusan, untuk menjamin lulusan
sesuai KKNI dan kebutuhan pengguna dengan berlandaskan pada pencapaian visi STIKES.
Pemenuhan standar mutu kompetensi lulusan erupakan bagian dalam proses penjaminan
mutu yang dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Proses tersebut diikuti
dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan standar kompetensi lulusan sebagai siklus
standar yang berulang setiap tahun.
BAB VIII
Penutup

45. 45 | P a g e
STANDARDOSEN&TENAGA
KEPENDIDIKAN

46. 46 | P a g e
BAB I
Pendahuluan
I. Latar Belakang
Mutu dari suatu PT sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM ini
terdiri dari tenaga pendidik yaitu dosen dan tenaga kependidikan yaitu tenaga
perpustakaan, laboran, analis, teknis, operator, programmer dan staff penunjang lainnya.
Komitmen pimpina dan staf pada mutu perencanaan dan penyelenggaraan program sangat
menetukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat meingkat kulifikasinya sesuai
dengan kompetensi dan kebutuhan.
Strategi perencanaan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan dan kependidikan
adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. PT harus mendorong dan memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk studi
lanjut sesuai dengan kompetensinya
2. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak
kinerja dosen dan tenaga kependidikan
3. PT menetapkan kualifikasi akademik, kompetensi, (pedagogic, social dan
professional) dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan
tidak tetap (dosen matakuliah, dosen sesuai kebutuhan untuk menjamin mutu
program akademik.
4. PT harus mengupayakan berbagai pelatihan dan seminar sesuai dengan kompetensi
sebagai upaya dalam meningkatkan standar mutu pendidikan dan kependidikan.
Bidang pengembangan SDM harus membuat rencana sejalan dengan
pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang telah dibuat oleh masing-
masing prodi. Pengembangan SDM dapat berupa studi lanjut sesuai dengan
kompetensi, penyediaan dana untuk studi lanjut, mengadakan berbagai pelatihan dan
seminar baik dalam maupun luar PT serta pemberia penghargaan dan sanksi yang
sesuai bagi semua tenaga pendidik dan kependidikan.
J. Tujuan
Tujuan penyusunan standar mutu SDM dalam lingkup STIKes untuk:
4. Menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan
SDM di STIKes Surabaya

47. 47 | P a g e
5. Menjamin bahwa kegiatan pengembangan SDM adalah kegiatan yang sistematis
dan terintegrasi serta mengikat unsur dan unit kerja yang berada dalam lingkup
STIKes
6. Menjamin bahwa pengembangan mutu SDM dibuat berdasarkan standar SDM PT

48. 48 | P a g e
G. Pengertian
Beberapa pengertiandalam penyusunan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan
STIKes adalah:
1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian maasyarakat.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota maasyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
H. Ruang lingkup
Ruang lingkup standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi standar kualifikasi dan
kompetensi dosen, standar kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan standar tenaga
kependidikan.
BAB II
Pengertian dan Ruang
Lingkup

49. 49 | P a g e
G. Visi dan misi
7. Visi
8. Misi
H. Dasar penetapan standar
14. UUD 1945 pasal 31 ayat 5: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia
15. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20
ayat 2; PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian
masyarakat
16. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 29; KKNI menjadi acuan pokok dalam
penetapan kometensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan
profesi.
17. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan
18. Kementrian pendidikan nasional, direktorat jenderal pendidikan tinggi, 2010 sistem
penjaminan mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
BAB III
Landasan Standar

50. 50 | P a g e
Penetapan standar tenaga dosen dan tenaga kependidikan dimaksudkan untuk
memberikan arahan STIKes dalam pengelolaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan STIKes.
J. Standar tenaga dosen dan tenaga kependidikan
Standar 1.1 Pada tahun 2016, komposisi dosen berkualifikasi S2 dan S2
terapan 80% dan S1/D4 20%
Standar 1.2 Pada tahun 2016, minimal 90% dosen tetap prodi telah sesuai
dengan kompetensi bidang ilmunya
Standar 1.3 Pada tahun 2016, prodi memiliki ratio dosen mahasiswa 1:20
Standar 1.4 Pada tahun 2016, dosen tetap berkualifikasi S2 sesuai dengan
kompetensi dan jabatan lector minimal 20%
Standar 1.5 Pada tahun 2016, dosen tidak tetap sesuai bidang ilmu di tiap prodi
berjumlah maksimal 25%
K. Standar kinerja dosen dan tenaga kependidikan
Standar 2.1 Pada tahun 2016, STIKes menerapkan penghargaan dan sanksi
kepada setiap pegawai atas kinerjanya di lingkungan STIKes
Standar 2.2 Pada tahun 2016, setiap dosen harus menyampaikan laporan kinerja
Tri Dharma PT (pengajaran, penelitian dan pengabdian
maasyarakat) setiap semester, setidak-tidaknya 2 minggu setelah
kegiatan smester berakhir
Standar 2.3 Pada tahun 2016, beban kerja doen tetap bidang pengajaran,
penelitian dan pengabdian masyarakat setiap semester berkisar 12-
16 SKSprosentasi kehadiran dosen tetap dan dosen tidak tetap pada
setiap mata ajar persemester rata-rata 95%
Tandar 2.4 Pada tahun 2016, dosen tetap wajib melakukan publikasi penelitian
50% dari seluruh penelitian yang ada dalam satu tahun
Standar 2.5 Pada tahun 2016, tenaga kependidikan membuat laporan kinerja
ssesuai dengan tupoksi setiap triwulan
Standar 2.6 Pada tahun 2016 minimal 40% dosen setiap prodi mendapatkan
penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari
tingkat Nasional, regional dan local
Standar 2.7 Pada tahun 2015, minimal 80% dosen mengikuti organisasi profesi
nasional
L. Standar tenaga kependidikan
Standar 3.1 pada tahun 2016, tenaga kependidikan di lingkungan STIKes
memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai denga bidang kerjanya
BAB IV
Penetapan Standar

51. 51 | P a g e
Pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan pada prinsipnya didasarkan paada
tandar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan di lingkungan STIKes beserta
ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan dosen dan tenaga
kependidikan.
M. Pemenuhan Kualifikasi dan kompeteni dosen
Standar 1.1 1. Prodi membuat perencanaan studi lanjut berdaasarkan tahun dan
kompetensi yang dibutuhkan
2. Puket II menyiapkan dana bagi dosen yang akan melanjutkan studi
sesuai dengan kompetensinya
Standar 1.2 Ketua prodi membuat perencanaan kebutuhan dosen tetap sesuai
dengan kompetensi bidang ilmu di prodi
Standar 1.3 Prodi melakukan perhitungan ratio dosen dengan mahasiswa
Standar 1.4 Prodi memberikan arahan dan motivasi pada dosen tetap sesuai
kompetensi untuk dapat mengusulkan ppangkat dan jabatan fungsional
sesuai waktu
Standar 1.5 Prodi membuat perencanaan dosen tidak tetap sesuai kebutuhan
kompetensi bidang ilmu di prodi
N. Pemenuhan Standar kompetensi lulusan kelompok mata kuliah
Standar 2.1 Kelompok ilmu di program studi menyusun kompetensi kelompok
matakuliah berdasaarkan SKL prodi
Standar 2.2 ketua prodi menyusun SKL kelompok-kelompok matakuliah MPK, MKK,
MKB, MPB dan MBB berdasarkan SKL program studi
O. Pemenuhan Standar kinerja dosen daan tenaga kependidikan
Standar 3.1 Ketua Stikes dan jajarannya serta pengelola prodi membuat aturan dan
standar operational prosedur untuk dosen dan tenaga kependidikan yang
mendapat fasilitas studi lanjut
Standar 3.2 Ketua Stikes memberikan penghargaan terhadap pegawai yang
mempunyai kinerja terbaik setiap tahunnya.
Standar 3.3 Dosen membuatlaporan kinerja tiap akhir semester di bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai format kemenristek DIKTI
melalui prodi
Standar 3.4 Pengelola prodi mengatur beban kerja dosen pada setiap semester agar
dosen tetap minimal dibebani 12-16 SKS.
Standar 3.5 Dosen harus membuat laporan pelaksanaan perkuliahan setiap
terlaksananya pembelajaran di kelas, laboratorium maupun lahan praktik
Standar 3.6 Prodi membuat perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan dosen
dalam setiap tahun
Standar 3.7 Prodi melakukan monitoring pada setiap tenaga kependidikan agar
BAB V
Mekanisme Pemenuhan Standar

52. 52 | P a g e
membuat laporan kinerja sesuai tupoksi setiap triwulan
Standar 3.8 Prodi melakukan pelatihan penyusunan proposal untuk dosen agar
mampu mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, kegiatan
akademik dari tingkat Internasional, nasiona, regional dan local
Standar 3.9 Prodi mendorong dosen untuk mengikuti organisasi profesi baik nasional
maupun internasional
P. Standar tenaga kependidikan
Standar 4.1 1.Ketua Stikes dan jajaran serta prodi membuat perencanaan
pengembangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan melalui
kegiatan pelatihan singkat atau studi lanjut sesuai dengan kompetensi
bidang kerjanya.
2.Ketua Stikes dan jajaran serta prodi memfasilitasi tenaga kependidikan
untuk mengikuti pelatihan singkat atau studi lanjut meningkatkan
kualitas kinerjanya.

53. 53 | P a g e
Pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sebagai berikut:
J. Standar kualifikasi dan kompetensi dosen
Standar 1.1 1. Ketua Stikes melalui Puket II merekrut dosen sesuai dengan
perencanaan yang dibuat oleh prodi dengan membuat usulan
pengadaan dosen kementrian kesehatan RI
2. Ketia STIKes melalui Puket II memberikan izin dan biaya studi lanjut
untuk dosen berdasarkan perencanaan pengembangan dosen
Standar 1.2 Ketua STIKes melalui PuketII memberikan izin studi lanjut kepada dosen
tetap berdasarkan perencanaan yang dibuat ka.Prodi
Standar 1.3 Ketua STIkes melalui Puket II melaksanakan perekrutan dosen untuk
memenuhi perbandingan 1:20 dengan mahasiswa
Standar 1.4 Ketua STIKes melalu Puket II memberikan teguran bagi dosen yang
terlambat mengajukan usulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
Standar 1.5 Ketua STIkes merekrut dosen tidak tetap sesuai bidang ilmu untuk
memenuhi kebutuhan prodi.
K. Pengendalian Standar kinerja dosen dan tenaga kependidikan
Standar 2.1 Ketua STIKes mensosialisasikan pada seluruh pegawai tentang aturan
dan SOP fasilitas studi lanjut di Lingkungan STIKes
Standar 2.2 Ketua STIKes dana prodi menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan
aturan tentang disiplin pegawai di lingkungan STIKes
Standar 2.3 1. Prodi melakukan monitoring pada setiap dosen agar membuat laporan
kinerja setiap akhir semester di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat
2. Ketua STIKes melalui assessor menilai hasil kinerja dosen tetap
semester pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat
Standar 2.4 Ketua STIKes melalui PuketI melakukan telaah, pengawasan dan evaluai
beban kerja padaa setiap semester
Standar 2.5 Prodi melakukan pengawasan dan penilaian kehadiran dosen dalam
proses pembelajaran minimal 3 kali setiap semester yaitu pada awal,
pertengahan dan akhir
Standar 2.6 Ketua STIKes membuatperaturan tentang kewajiban dosen
mempublikasikan hasil penelitian yang dibiayai melalui hibah ke jurnal
ilmiah
Standar 2.7 Ketua STIKes melalui PuketII melakukan evaluasi laporan kinerja tenaga
kependidikan setiap triwulan
Standar 2.8 Ketua STIKes menyelenggarakan program pemilihan dosen berprestasi
yang akan mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan
kegiatan di tingkat internasional, nasional, regional dan local
Standar 2.9 Ketua STIKes puketI melakukan pengawasan dan penilaian dosen yang
mengikuti organisasi profesi baik nasional maupun internasional
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

54. 54 | P a g e
L. Pengendalian Standar Tenaga Kependidikan
Standar 3.1 Ketua STIKes memfasilitasi tenaga kependidikan untuk kursus singkat
atas studi lanjut berdasarkan perencanaan pengembangan kualifikasi dan
kompetensi tenaga kependidikan

55. 55 | P a g e
G. Perbaikan mutu
Peningkatan staandar mutu dosen dan tenaga kependidikan disusun berdasarkan hasil
audit internal dan evaluasi yang didasarkan pada keterlaksanaan standar pada komponen
perencanaan pendidikan dan kependidikan, pelaksanaan pendidikan dan kependidikan, dan
pengawasan pendidikan dan kependidikan yang dilaksanakan seluruh staf akademik STIKes.
Perbaikan standar pendidikan dan kependidikan dilakukan berdasarkan hasil audit internal dan
eksternal (akreditasi BAN-PT dan atau LAM-PTKes).
Perumusan pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan dan penerapannya
dilakukan sebagai upaya tindaklanjut evaluasi internal/eksternal dan benchmarking internal
(antar jurusan) dan eksternal antar institusi yang lebih baik dan atau berpengalaman.
H. Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
Perbaikan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan, sehingga kualitas institusi lebih baik.
I. Mekanisme perbaikan mutu
H. Evaluasi internal
Evaluasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh Ketua STIKes, di bawah
koordinasi unit SPM terhadap evaluasi diri yang telah dibuat oleh masing-masing
jurusan berdasarkan pada prosedur penjamina mutu pendidikan dn kependidikan dan
hasil peninjauan lapangan. Tim audit memeriksa tingkat keakuratan data yang
disampaikan dalam evaluasi diri dengan hasil temuan lapangan. Tim audit melakukan
pemeriksaan pencapaian butir standar sesuai pedoman yang ada.
I. Perumusan rencana kerja
Hasil evaluasi diri dan rekomendasi tim audit internal, dijadikan pertimbangan Puket II,
ketua unit sistem penjaminan mutu dan seluruh Ka. Prodi memperbaiki kualitas standar
dosen dan tenaga kependidikan
Tujuan pengembangan standar untuk menghasilkan dosen dan tenaga kependidikan
yang berkualitas sehingga STIKes Surabaya menjadi lembaga yang bermutu, unggul
dan berdaya saing.
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar

56. 56 | P a g e
Demikian dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan ini disusun, sebagai pedoman
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan STIKes. Keberhasilan implementasi stadar dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan STIKes dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini Ketua STIKes, para
Puket, ketua Prodi, dosen dan tenaga kependidikan itu sendiri, olrh karena itu komitmen dan
konsisten serta kesungguhan dalam mengimplementasikan standar ini adalah
BAB VIII
Penutup

57. 57 | P a g e
Standarpengelolaan

58. 58 | P a g e
K. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan maasyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai
tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan
berkesinambungan.
Keberhaasilan pembangunan kessehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama
tenaga kesehatan bermutu yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana
dan penggerak pembangunan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan dengan
melakukan pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan harus dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan tujuan tanpa mengesampingkan aspek efisiensi dan efektifitas.
Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan memantapkan pengelolaa
institusi pendidikan tenaga kesehatan.
Standar pengelolaan yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan institusi tenaga kesehataan ssehingga
menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat maupun
tuntunan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Diharapkan
dengan menerapkan standar, tenaga pendidikan kesehatan selalu melakukan
evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan
institusi pendidikan tenaga kesehatan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
L. Sasaran
Sasaran utama penyusunan standar pengelolaan agar STIKes memiliki acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan institusi tenaga kesehatan sehingga
dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat maupun tuntutan
program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah
M. Tujuan
Tujuan penyusunan standar mutu pengelolaan dalam lingkup STIKes untuk:
7. Menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan
kegiatan pengelolaan di STIKes
BAB I
Pendahuluan

59. 59 | P a g e
8. Menjamin bahwa kegiatan pengelolaan di STIKes adaah kegiatan yang sistematis
dan terintegrasi serta mengikat semua unsur dan unit yang berada dalam lingkup
STIKes
9. Menjamin bahwa egiatan pengelolaan di STIkes dibuat berdasarkan standar
pengelolaan di PT.

60. 60 | P a g e
I. Pengertian
1. Standar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan adalah standar yang menguraikan
kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksaanaan dan pengawasan
program-program institusi pendidikan tenaga kesehatan yang selanjutnya disebut
standar pengelolaan
2. Institusi pendidikan tenaga kesehatan adalah penyelenggaran pendidikan tenaga
kesehatan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta) yang bertujuan
untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten
3. Statute adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan
untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan
fungsional sesuai dengan tujuan PT, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan
pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan rsedur operasional yang
berlaku.
4. Direktorat adalah tempatkedudukan pimpinan, pembantu pimpinan, kepala sub bagian
ADUMdan ADAK, kepala unit-kepala unit penunjang
5. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan
professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau
kesehatan tertentu sebagai wadah yang memfaasilitasi pelaksanaan program studi.
6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan
pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan ataas dasar suatu
kurikulum serta ditujukan agar mahaasiswa dapat menguasai pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Pimpinan institusi adalah penanggungjawab tertinggi dalam struktur manajemen di
STIKes yang selanjutnya disebut pimpinan
8. Tenaga kependidian adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugaas
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan
administrasi untuk menunjang proses pendidikan
9. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan STIKes
10. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan pada PT dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada PT
12. Warga kampus adalah segenap pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
STIKes yang berada di lingkup managemen yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga
kependidikan dan mahasiswa yang dalam standar ini disebut dengan waarga kampus.
BAB II
Pengertian dan Ruang Lingkup

61. 61 | P a g e
J. Ruang lingkup
Lingkup standar pengelolaan adalah standar input, proses dan output pengelolaan yang
terkait dengan:
1. Standar pengelolaan sumber daya manusia
2. Standar pengelolaan akademik
3. Standar pengelolaan kemahasiswaan
4. Standar pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Standr pengelolaan saran dan prasarana
6. Standar pengelolaan keuangan
7. Standar pengelolaan sistem informasi
8. Standar sistem penjaminan mutu

62. 62 | P a g e
I. Visi dan misi
9. Visi
10. Misi
J. Dasar penetapan standar
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20
ayat 2; PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian
masyarakat
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 29; KKNI menjadi acuan pokok dalam
penetapan kometensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan
profesi.
3. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidkan
4. Peraturan pemerintah no. 32 tahun 1996 no.49 tentang tenaga kesehatan
5. Standar nasional Indonesia-SNI7330-2009 tentang perpustakaan PT
6. Keputusan mendiknas no. 28 tahun 2005 tentang BAN-PT
7. Kebijakan departemen Pendidikan Nasional RI dan kebijakan Mendiknas
8. Rencana Strategi Depdiknas 2005-2009 dan 2010-2014
BAB III
Landasan Standar

63. 63 | P a g e
Penetapan mutu pengelolaan STIkes mencakup standar input, prosses dan output dari: 1)
standar pengelolaan sumber daya manusia, 2) standar pengelolaan akademik, 3) standar
pengelolaan kemahasiswaan, 4) standar pengelolaan saran dan prasarana, 5) standar
pengelolaan keuangan, 6) Standar pnegelolaan sistem informasi.
Standar mutu manajemen pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga dihasilkan lulusan
yang brekualitas sesuai dengan standar peraturan pendidikan dan tuntutan masyarakat aupun
tuntutan program pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Standar disusun
dengan memperhatikan proses utama pendidikan tinggi, prinsip-prinsip manajemen kelembagaan
dan peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen PT.
M. Standar pengelolaan sumber daya manusia
Standar 1.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur penerimaan tenaga
pendidik dan kependidikan
Standar 1.2 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur sistem rekrutmen
dan seleksi calon tenaga pendidik dan kependidikan yang valid
Standar 1.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pola
kepemimpinan STIKes yang dapat memotivasi, menjalin hubungan
kerjasama, menampung aspirasi, berprestasi, memiliki komitmen
yang tinggi, mampu bekerja keras dan dapat menjadi teladan
Standar 1.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengawasan
terhadap tenaga kependidikan dan pendidik
Standar 1.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar rosedur pengembangan,
evaluasi dan pembinaan terhadap tenaga kependidikan dan
pendidik
N. Standar Pengelolaan akademik
Standar 2.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai kurikulum pendidikan tinggi sesuai
dengan aturan yang berlaku
Standar 2.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengembangan
kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi lulusan
Standar 2.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur dalam
penyusunan kalender akademik
Standar 2.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur penyusunan
silabus dan RPP sebagai bentuk penjabaran kurikulum
O. Standar pengelolaan kemahasiswaan
Standar 3.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prossedur pedoman
BAB IV
Penetapan Standar

64. 64 | P a g e
penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 3.2 Tahun 2016 STIKes meningkatkan animo calon mahasiswa
sehingga tercapai keketatan seleksi
Standar 3.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pola
kepemimpinan STIKes yang dapat memotivasi, menjalin hubungan
kerjasama, menampung aspirasi, berprestasi, memiliki komitmen
yang tinggi, mampu bekerja keras dan dapat menjadi teladan
Standar 3.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengawasan
terhadap tenaga kependidikan dan pendidik
Standar 3.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar rosedur pengembangan,
evaluasi dan pembinaan terhadap tenaga kependidikan dan
pendidik
P. Standar Pengelolaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Standar 4.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur program PPM
Standar 4.2 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur perencanaan PPM
Standar 4.3 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur prosedur
implementasi PPM
Standar 4.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur evaluasi dalam
program PPM
Standar 4.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pelaporan PPM
Standar 4.6 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur manajemen unit
PPM
Standar 4.7 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur publikasi hasil
penelitian
Standar 4.8 Tahun 2016 STIKes mempunyai unit manajemen publikasi hasil
penelitian
Q. Standar pengelolaan sarana dan prasarana
Standar 5.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur kecukupann,
keterssediaan, akses dan kewajaran sarana untuk menjamin
penyelenggaraan program tridharma PT yang berkualitas
Standar 5.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai rencana pengembangan sarana
dan prasarana dalam jangka 5 tahun mendatang
Standar 5.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pelaksanaan
pengembangan sarana dan prasarana setiap tahun
Standar 5.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana setiap
tahun
Standar 5.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pencatatan dan
pelaporan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana
setiap tahun
R. Standar pengelolaan keuangan
Standar 6.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur penerimaan
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 6.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur penyusunan

65. 65 | P a g e
usulan RKA-KL sesuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 6.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar procedural pencairan
anggaran
Standar 6.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur laporan
pertanggungjawaban keuangan yang transparan
Standar 6.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengawas
pengeluaran keuangan internal
S. Standar pengelolaan sistem informasi
Standar 7.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar dalam pengelolaan sistem
informasi yang mendukung administrasi pendidikan yang efektif dan
efisiens serta akuntabel
Standar 7.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar ketersediaan fasilitas
informasi yang efektif dan efisien
Standar 7.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar managemen pengelolaan
sistem informasi (IT pusat)
Standar 7.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar pelaporan dan informasi
yang terkait baik secara operasional yang dilaksanakan oleh ADAK
maupun unit lainnya.
T. Standar pengelolaan sistem penjaminan mutu
Standar 8.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur program SPM
Standar 8.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur perencanaan
SPM
Standar 8.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar procedural implementaasi
SPM
Standar 8.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur monitoring,
evaluasi dan pelaporan dalam program SPM
Standar 8.5 Tahun 2016 mempunyai standar prosedur manajemen unit SPM

66. 66 | P a g e
Pemenuhan standar mutu pengelolaan pada prinsipnya didasarkan pada standar yang
ditetapkan di lingkungan STIKes beserta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan pemerintah.
A. Standar pengelolaan sumber daya manusia
Standar 1.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur penerimaan tenaga
pendidik dan kependidikan
Standar 1.2 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur sistem rekrutmen
dan seleksi calon tenaga pendidik dan kependidikan yang valid
Standar 1.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pola
kepemimpinan STIKes yang dapat memotivasi, menjalin hubungan
kerjasama, menampung aspirasi, berprestasi, memiliki komitmen
yang tinggi, mampu bekerja keras dan dapat menjadi teladan
Standar 1.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur managemen
yang mencakup 5 fungsi (POAALC) yang dilaksanakan secara
efektif
Standar 1.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengawasan
terhadap tenaga pendidik dan kependidikan
Standar 1.6 STIKes membuat standar prossedur pengembangan, evaluasi dan
pembinaan terhadap tenaga kependidikan dan pendidik
B. Standar Pengelolaan akademik
Standar 2.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai kurikulum pendidikan tinggi sesuai
dengan aturan yang berlaku
Standar 2.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengembangan
kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi lulusan
Standar 2.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur dalam
penyusunan kalender akademik
Standar 2.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur penyusunan
silabus dan RPP sebagai bentuk penjabaran kurikulum
C. Standar pengelolaan kemahasiswaan
Standar 3.1 Tahun 2016 STIKes mengembangkan standar prosedur pedoman
penerimaan mahasiswa baru seuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 3.2 Tahun 2016 STIKes melakukan sossialisasi untuk meningkatkan
animo mahasiswa
Standar 3.3 Tahun 2016 STIKes menyusun standar prosedur pelayanan
administrasi kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik
dan pembinaan soft skill
Standar 3.4 Tahun 2016 STIKes membuat standar prosedur peraturan akademik
BAB V
Mekanisme Pemenuhan
Standar

67. 67 | P a g e
Standar 3.5 Tahun 2016 STIKes membuat standar operassional prossedur
organisasi kemahassiswaan dan alumni
Standar 3.6 STIKes membuatstandar operasional prosedur penelusuran alumni
Standar 3.7 STIKes membuatstandar prosedur kepuasan stake holder terhadap
kinerja lulusan
D. Standar pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat
Standar 4.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur program PPM
Standar 4.2 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur perencanaan PPM
Standar 4.3 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur prosedur
implementasi PPM
Standar 4.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur evaluasi dalam
program PPM
Standar 4.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pelaporan PPM
Standar 4.6 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur manajemen unit
PPM
Standar 4.7 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur publikasi hasil
penelitian
Standar 4.8 Tahun 2016 STIKes mempunyai unit manajemen publikasi hasil
penelitian
E. Standar pengelolaan sarana dan prasarana
Standar 5.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur kecukupan,
ketersediaan, akses dan kewajaran sarana untuk menjamin
penyelenggaraan program tridharma PT yang berkualitas
Standar 5.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai rencana pengembangan sarana
dan prasarana dalam jangka 5 tahun mendatang
Standar 5.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pelaksanaan
pengembangan sarana dan prasarana setiap tahun
Standar 5.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana setiap
tahun
Standar 5.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pencatatan dan
pelaporan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana
setiap tahun
F. Standar pengelolaan keuangan
Standar 6.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur penerimaan
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 6.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur penyusunan
usulan RKA-KL sesuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 6.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar procedural pencairan
anggaran

68. 68 | P a g e
Standar 6.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur laporan
pertanggungjawaban keuangan yang transparan
Standar 6.5 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur pengawas
pengeluaran keuangan internal
G. Standar pengelolaan sistem informasi
Standar 7.1 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar dalam pengelolaan sistem
informasi yang mendukung administrasi pendidikan yang efektif dan
efisiens serta akuntabel
Standar 7.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar ketersediaan fasilitas
informasi yang efektif dan efisien
Standar 7.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar managemen pengelolaan
sistem informasi (IT pusat)
Standar 7.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar pelaporan dan informasi
yang terkait baik secara operasional yang dilaksanakan oleh ADAK
maupun unit lainnya.
H. Standar pengelolaan sistem penjaminan mutu
Standar 8.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar prosedur program SPM
Standar 8.2 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur perencanaan
SPM
Standar 8.3 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar procedural implementaasi
SPM
Standar 8.4 Tahun 2016 STIKes mempunyai standar prosedur monitoring,
evaluasi dan pelaporan dalam program SPM
Standar 8.5 Tahun 2016 mempunyai standar prosedur manajemen unit SPM

69. 69 | P a g e
Pengendalian standar sarana dan prasarana dilakukan sebagai berikut:
A. Pengendalian standar pengelolaan sumber daya manusia
Standar 1.1 Tersedia sstandar prosedur penerimaan tenaga pendidikan dan pendidik
Standar 1.2 Tersedianya standar prosedur sistem rekrutmen dan seleksi calon tenaga
pendidik dan pendidikan yang valid
Standar 1.3 Tersedianya standar prosedur pola kepemimpinan program studi yang
dapat memotivasi, menjalin hubugan kerjasama, menampung aspirasi,
berprestasi, memiliki komitmen tinggi, mampu bekerja keras dan dapat
menjadi teladan
Standar 1.4 Tersedianya standar prosedur manajemen yang mencakup 5 fungsi
(POALC) yang dilaksanakan secara efektif
Standar 1.5 Tersedianya standar prosedur pengawasan terhadap tenaga pendidikan
dan pendidik
Standar 1.6 Tersedianya standar prosedur pengembangan, evaluasi dan pembinaan
terhadap tenaga kependidikan dan pendidik
B. Pengendalian standar pengelolaan akademik
Standar 2.1 Tersedianya kurikulum prodi sesuai dengan aturan yang berlaku
Standar 2.2 Tersedianya standar prosedur pengembangan kurikulum yang berbasis
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan
Standar 2.3 Tersedianya standar prosedur dalam penyusunan kalender akademik
Standar 2.4 Tersedianya standar prosedur penyusunan silabus dan RPP sebagai
bentuk penjabaran kurikulum yang dievaluasi setiap semester
C. Pengendalian standar pengelolaan kemahasiswaan
Standar 3.1 Tersedianya standar prosedur pedoman penerimaan mahasiswa baru
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Standar 3.2 Tercapainya rasio keketatan calon mahasiswa
Standar 3.3 Tersedianya standar prosedur pelayanan administrasi kemahasiswaan
baik akademik maupun non akademik dan pembinaan soft skill
Standar 3.4 Tersedianya standar prosedur peraturan akademik
Standar 3.5 Tersedianya standar prosedur organisasi kemahasiswaan dan alumni
Standar 3.6 Tersedianya standar prosedur penelusuran kerja lulusan
Standar 3.7 Tersedianya standar prosedur kepuasan stake holder terhadap kinerja
lulusan
D. Pengendalian standar pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Standar 4.1 Tersedianya standar prosedur program PPM
Standar 4.2 Tersedianya standar prosedur perencanaan PPM
Standar 4.3 Tersedianya standar prosedur implementasi PPM
Standar 4.4 Tersedianya standar prosedur evaluasi dalam program PPM
Standar 4.5 Tersedianya standar prosedur pelaporan PPM
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

70. 70 | P a g e
Standar 4.6 Tersedianya standar prosedur manajemen unit PPM
Standar 4.7 Tersedianya standar prosedur publikasi hasil penelitian
Standar 4.8 Tersedianya stadar prosedur manajemen publikasi hasil penelitian
E. Pengendalian standar pengelolaan sarana dan prasarana
Standar 5.1 Tersedianya standar prosedur kecukupan, ketersediaa, aksses dan
kewajaran sarana untuk menjamin penyelenggaraan program tridharma
PT yang berkualitas
Standar 5.2 Tersedianya perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana
dalam jangka waktu 5 tahun medatang
Standar 5.3 Tersedianya standar prosedur pelaksanaan pengembangan sarana dan
prasarana setiap tahun
Standar 5.4 Tersedianya standar prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan sarana dan prasaraana setiap tahun
Standar 5.5 Tersedianya standar prosedur pencatatan dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan sarana dan prasarana setiap tahun
F. Pengendaian standar pengelolaan keuangan
Standar 6.1 Tersedianya standar prosedur penerimaan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Standar 6.2 Tersedianya standar prosedur penyusunan usulan RKA-KL sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Standar 6.3 Tersedianya standar prosedur pencairan anggaran
Standar 6.4 Tersedianya standar prosedur laporan pertanggungjawaban
Standar 6.5 Tersedianya standar prosedur pengawasan dan pengeluaran keuangan
internal
G. Pengendaliann standar pengelolaan sistem informasi
Standar 7.1 Tersedianya standar prosedur dalam pengelolaan sistem informasi yang
mendukung administrasi pendidikan yang efektif dan efisien serta
akuntabel
Standar 7.2 Tersedianya standar prosedur ketersediaan fasilitas informasi yang efektif
dan efisien
Standar 7.3 Tersedianya standar prosedur managemen pengelolaan sistem iformasi
(IT pusat)
Standar 7.4 Tersedianya standar prosedur pelaporan data informasi yang terkait baik
secara operasional yang dilaksanakan oleh ADAK maupun kepala unit
lainnya
H. Pengendalian pengelolaan sistem penjaminan mutu
Standar 8.1 Tersedianya standar prosedur program SPM
Standar 8.2 Tersedianya standar prosedur perencanaan SPM
Standar 8.3 Tersedianya standar prosedur implementasi SPM
Standar 8.4 Tersedianya standar prosedur monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
program SPM
Standar 8.5 Tersedianya standar prosedur manajemen unit SPM

71. 71 | P a g e
J. Perbaikan mutu
Program peningkatan mutu pengelola disusun berdasarkan hasil audit internal dan
evaluasi yang didasarkan pada keterlaksanaan standar pada komponen input, proses dan
output yang dilaksanakan oleh seluruh civitas STIKes. Perbaikan standar sarana dan
prasarana yang dilakukan berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh LAM-PTKes,
BAN-PT atau lembaga lain. Informasi mengenai pengembangan sasaran, waktu pelaksanaan
dan mekanisme tertuang dalam rencana peningkatan mutu.
Perbaikan mutu pengelola disesuaikan dengan standar yang telah diterapkan dan diukur
dengan indicator yang disepakati. Siklus pengembangan standar mutu sarana dan prasarana
mengikuti format PDCA.
K. Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
Peningkatan mutu pengelola bertujuan untuk meningkatkan kualitas output dan outcome yang
dilaksanakan seluruh civitas akademika STIKes. Sasaran perbaikan standar mutu sarana dan
prasarana terlihat jelas dari bentuk pengawasaan yang dilakukan dalam menjamin mutu serta
pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan standar, memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan standar.
L. Mekanisme perbaikan mutu
J. Evaluasi internal
Evaluasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh unit SPM tingkat direktorat
terhadap evaluasi diri yang telah dibuat oleh STIKes yang didasarkan pada prosedur
penjaminan mutu sarana dan prasarana STIKes dan hasil tinjauan lapangan. Tim audit
akhir membuat rekomendasi/saran dalam pelaksanaan dan perbaikan mutu penelitian.
Dalam tinjauan lapangan tim audit memeriksa tingkat keakurasian data yang
disampaikan dalam evaluasi diri dengan keadaan nyata di lapangan. Tim audit
memeriksa tingkat ketercapaian semua butir standar yang diterapkan, pelaksanaan
standar sesuai dengan pedoman yang ada.
K. Perumusan rencana kerja
Hasil evaluasi diri dan rekomendasi tim auditdijadikan pertimbangan PuketI dan kepala
unit SPMI dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan sarana dan prasarana yang akan
dilaksanakan oleh STIKes.
Tujuan pengembangan standar pengelola PT adalah untuk menyempurnakan standar
mutu yang berlaku guna menghasilkan sarana prasarana yang bermutu.
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar

72. 72 | P a g e
Pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan merupakan tantangan dalam rangka
menghasilkan luluan kesehatan yang professional, mandiri dan berdaya saing secara efisien,
efektif dan terus menjaga kualitas (continue improvement) pengelola pendidikan secara benar
akan berdampak pada efisiensi dan efektifotas dalam mencapai tujuan STIKes, karenanya
semua pihak harus memahami benar semua standar pengelolaan yang meliputi input, proses
dan output pengelolaan. Pemenuhan standar mutu merupakan bagian proses penjaminan mutu
penelitian yang harus dijalankan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan diikuti dengan
usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terus menerus setiap tahun.
BAB VIII
Penutup

73. 73 | P a g e
StandarPembiayaan

74. 74 | P a g e
N. Latar Belakang
Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam
penyelenggaraan kegiatan PT. pembiayaan dalan penyelenggaraan PT
pada setiap satuan pendidikan tinggi membutuhkan tolok ukur
minimum (standar) agar pembiayaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan
PT secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang
menjelaskan mengapa masalah pengelolaan pembiayaan dalam PT
menjadi salah satu komponen penting SPMI-PT.
Pembiayaan pada PT tidak hanya diperuntukan bagi kegiatan
pembelajaran saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (Tridharma PT), serta untuk
kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Karenanya
standar mutu pembiayaan sebagai salah satu komponen SPMI-PT
bertujuan untuk meningkatkan mutu pembiayaan daan meningkatkan
relevansi kegiatan Tridharma PT dengan rencana pembiayaan yang telah
diterapkan. Pembiayan yang berhasil baik dan bermutu pada PT itulah
yang menjadi sasaran atau tujuan dari SPMI-PT. pengukuran
keberhasilan dan mutu diperlukan adaanya standar mutu yang
selanjutnya diseut standar pembiayaan.
Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar nasional
pendidikan, pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa standar pembiayaan
adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi
satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini harus
ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga dapat
berkembang dan berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang digunakan
dalam pembiayan PT, diharapkan akan semakin bermutu pula hasil
kegiatan yang dibiayai.
Pembiayaan PT disebut bermutu jika pembiayaan khususnya aspek
pengelolaan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Pengertian
BAB I
Pendahuluan

75. 75 | P a g e
mutu sesuai dengan harapan adalah jika apa yang dihasilkan sesuai
dengan harapan pelanggan pada ssaat melakukan transaksi dengan
penyelenggara. Didalam pembiayaan PT pengguna dapat diberi batasaan
sebagai sumber dana, baik berasal dari yayasan maupun masyarakat.
Bermutu dalam pengertian sesuai harapan pihak-pihak terkait mirip
dengan pelanggan, tetapi mencakup pihak-pihak yang lebih luas
termaasuk mahasiswa, pegawai dan pimpinan unit kerja. Selanjutnya
pengertian mutu sesuai dengan yang dijanjikan adalah pengertian umum
untuk menunjukan bahwa setiap program harus didahului oleh
perencanaan, dan perencanaan pada hakikanya merupakan janji yang
harus dipenuhi saat implementasi.didalam pembiayaan PT janji yang
dimaksud adalah pembiayaan yang tertuang pad rencana kegiatan daaan
anggaran tahunan (RKAT).
O. Sasaran
Sasaran utama penyusunan standar pembiayaan ditujukan untuk
meningkatkan kualitas STIKES melalui pengaturan pembiayaan yang
bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusian komitmen sivitas
akademika dan staf administrasi STIKES. STIKES memberikan
perhatian besar untuk pembiayan pendidikan dan non pendidikan sesuai
karakteristik prodi yang berdampak pada peningkatan mutu yang
berkelanjutan menuju Institusi yang unggul dan kompetitif.
P. Tujuan
Tujuan penyusunan standar mutu penyusunan dalam lingkup STIKES
untuk:
10.Menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan
pengembangan kegiatan pengelolaan di STIKES
11. Menjamin bahwa kegiatan pembiayaan di STIKES adalah kegiatan
yang sistematis dan terintegrasi serta mengikat semua unsur dan unit
yang berada dalam lingkup STIKES
12. Menjamin bahwa kegiatan pembiayaan di STIKES dibuat
berdasarkan standar pengelolaan di PT.

76. 76 | P a g e

77. 77 | P a g e
K. Pengertian
Beberapa pengertian dasar standar mutu pembiayaan di STIKES adalah:
1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan saarana dan prasarana, biaya
pengembangan sumberdaya manusia dan moda kerja tetap
2. Biaya operasional eliputi: gaji dosen dan tenaga kependidikan serta
tunjangan yang melkat pada gaji, bahan atau perlengkapan habis pakai,
dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa,
transportasi, telekomunikasis, pemeliharaan sarana dan prasarana,
uang lembur, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya
3. Biaya personal bias meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan
oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.
L. Ruang lingkup
Lingkup standar pembiayaan adalah standar input, proses dan output
pengelolaan yang terkait dengan:
9. standar arah kebijakan pengelolaan keuangan
10.standar prosses pengelolaan keuangan
11. standar pertanggungjawaban keuangan
BAB II
Pengertian dan ruang Lingkup

78. 78 | P a g e
K. Visi dan misi
11.Visi
12.Misi
L.Dasar penetapan standar
21. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 20 ayat 2; PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan
penelitian dan pengabdian masyarakat
22. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 29; KKNI menjadi acuan
pokok dalam penetapan kometensi lulusan pendidikan akademik,
pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
23. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidkan
24. Peraturan pemerintah mengenai pendidikan tinggi non pemerintah
BAB III
Landasan Standar

79. 79 | P a g e
V.Standar penerimaan
Standar 1.1 Tahun 2016 STIKES menetapkan standar biaya
penerimaan DSP, biaya kuliah dan lain-lain untuk
setiap prodi dengan persetujuan yayasan
Standar 1.2 Tahun 2016 STIKES dan prodi membuat perencanaan
penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan
kemampuan yayasan
Standar 1.3 Tahun 2016 ketua STIKES menetapkan bearan
anggaran bagi setiap unit dengan bantuan Puket II
sesuai kemampuan dan persetujuan yayasan
Standar 1.4 Tahun 2016 STIKES merencanakan jumlah biaya
pengembangan tenaga kependidikan dan pendidik baik
pendidikan maupun non pendidikan
W. Standar Penggunaan biaya
Standar 2.1 Tahun 2016 STIKES memiliki standar penggunaan
biaya yang disesaikan dengan kemampuan yayasan dan
dana swadaya
X. Standar pengelolaan kemahasiswaan
Standar 3.1 Tahun 2016 STIKES melakukan monitoring dan
evaluasi laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan
pada masing-masing unit kerja maksimal 1 bulan
setelah pelaksanaan kegiatan
Standar 3.2 Tahun 2016 STIKES melakukan monitoring dan
evaluasi laporan keuangan ssetiap unit setiap 3 bulan
periode.
BAB IV
Penetapan Standar

80. 80 | P a g e
Pemenuhan standar mutu pembiayaan pada prinsipnya didasarkan pada
standar yang ditetapkan di lingkungan STIKes beserta kemampuan yayasan.
I. Pemenuhan standar penerimaan
Standar 1.1 Pemberian surat edaran pada masing-masing prodi
mengenai biaya penerimaan DSP, biaya kuliah
persemester
Standar 1.2 Prodi bekerjasama dengan tenaga kependidikan
menyusun rencana kerja dan pembiayan
Prodi menyerahkan rencana kerja dan pembiayan pada
STIKES setiap awal tahun
Standar 1.3 Prodi menyusun RKAKL setiap bulan mei untuk tahun
yang akan datang seuai keputusan yayasan
Standar 1.4 Masing-masing unit kerja membuat matrik
pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
melalui studi lanjut dan pelatihan
J. Standar penggunaan pembiayaan
Standar 2.1 Masing-masing unit kerja melaporkan presentasu
realisai penggunaan keuangan setiap bulan, triwulan,
semester dan tahunan
K. Standar akuntabilitas
Standar 3.1 Masing-masing unit menyerahkan laporan
pertanggungjawaban penggunaan biaya setiap bulan
Standar 3.2 Setiap coordinator kegiatan menyerahkan laporan hasil
kegiatan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan
kegiatan beserta bukti fisik
Standar 3.7 STIKES membuat standar prosedur kepuasan stake
holder terhadap kinerja lulusan
BAB V
Mekanisme Pemenuhan
Standar

81. 81 | P a g e
Pengendalian standar sarana dan prasarana dilakukan sebagai berikut:
I. Pengendalian standar penerimaan
Standar 1.1 STIKES mentapkan SOP penerimaan dana yayasan dan
masyarakat
Standar 1.2 STIKES mengadakan rapat pimpinan untuk menetapkan
penerimaan yayasan sesuai usulan prodi
Standar 1.3 Adanya SOP penyusunan rencana anggaran yang ditetapkan
oleh Ketua STIKES dalam rapat pimpinan
Standar 1.4 Adanya rencana anggaran setiap prodi
Adanya SOP penggunaan keuangan
Izin studi lanjut sesuai usulan pengembangan kualias SDM
dan setiap unit kerja
SOP pelaksanaan sstudi lanjut dan diklat
J. Pengendalian standar penguunaan pembiayaan
Standar 2.1 Adanya dokumen laporan realisasi penggunaan keuangan
pada Puket II
Standar 2.2 Setiap triwulan melakukan rapat pimpinan evauasi
penggunaan anggaran unit kerja
Standar 2.3 STIKES memberikan umpan balik terhadap laporan
keuangan unit kerja
K. Pemenuhan standar akuntabilitas
Standar 3.1 STIKES menerbitkan pedoman dan SOP
pertanggungjawaban penggunaan dana oleh setiap unite
kerja
Standar 3.2 STIKES tidak mencairkan usulan pembiayaan sebelum
laporan pertanggungjawaban diselesaikan
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

82. 82 | P a g e
M. Perbaikan mutu
Program peningkatan mutu pengelolaan disusun berdasarkan hasil audit
internal dan evaluasi yang didasarkan pada keterlaksanaan standar pada
komponen input, proses dan output yang dilaksanakan oleh seluruh civitas
STIKES. Perbaikan standar pembiayaan yang dilakukan berdasarkan hasil
audit internal yang dilakukan oleh LAM-PTKes, BAN-PT atau lembaga lain.
Informasi mengenai pengembangan sasaran, waktu pelaksanaan dan
mekanisme tertuang dalam rencana peningkatan mutu.
Perbaikan mutu pengelola disesuaikan dengan standar yang telah
diterapkan dan diukur dengan indicator yang disepakati. Siklus
pengembangan standar mutu sarana dan prasarana mengikuti format PDCA.
N. Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
Peningkatan mutu pemiayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
output dan outcome. Hasil penentuan standar biaya mutu yang dilaksanakan
prodi dalam mengembangkan STIKES. Sasaran mutu pembiayaan adalah
terjadinya peningkatan output dan outcome pembiayaan. Jelasnya dalam
bentuk pengawasan yang harus dilaukan dalam menjamin mutu pembiayaan.
Dengan target kerja harus dilaksanakan serta ada pihak yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan standar, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan standar.
Perbaikan mutu pembiayaan dilakukan dengan rencana yang telah
ditetapkan dan diukur dengan indicator yang telah disepakati dalam rapat
pimpinan prodi dan STIKES.
O. Mekanisme perbaikan mutu
L. Evaluasi internal
Evaluasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh unit SPM
tingkat direktorat terhadap evaluasi diri yang telah dibuat oleh STIKES
yang didasarkan pada prosedur penjaminan mutu pembiayaan STIKES
dan hasil tinjauan lapangan. Tim audit akhir membuat rekomendasi/saran
dalam pelaksanaan dan perbaikan mutu penelitian. Dalam tinjauan
lapangan tim audit memeriksa tingkat keakurasian data yang disampaikan
dalam evaluasi diri dengan keadaan nyata di lapangan. Tim audit
memeriksa tingkat ketercapaian semua butir standar yang diterapkan,
pelaksanaan standar sesuai dengan pedoman yang ada.
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar

83. 83 | P a g e
M. Perumusan rencana kerja
Hasil evaluasi diri dan rekomendasi tim audit dijadikan pertimbangan
Puket II dan kepala unit SPMI dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan
pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh STIKES.
Tujuan pengembangan standar pengelola PT adalah untuk
menyempurnakan standar mutu yang berlaku guna menghasilkan sarana
prasarana yang bermutu.

84. 84 | P a g e
Standar mutu pembiayaan merupakan dokumen penting yang harus dimiliki
dan dilaksanakan oleh STIKES dalam melaksaanakan visi dan misinya sebagai
PT yang unggul. STIKES harus mampu memahami dengan benar semua
standar yang meliputi standar arah kebijakan pengelolaan keuangan, standar
prosses pengelolaan keuangan daan standar pertanggungjawaban keuangan.
Pemenuhan standar mutu pembiayaan merupakan bagian dari proses
penjaminan mutu pembiayaan yang harus dijalankan dari perencanaan hingga
evaluasi dan diikuti dengan usaha sebagai sebuah siklus yang berputar dan
terus menerus setiap tahun.
BAB VIII
Penutup

85. 85 | P a g e
StandarPenilaian

86. 86 | P a g e
Q. Latar Belakang
Pendidikan tenaga kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga
kesehatan yang professional yang memiliki kemampuan untuk bekerja
mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika, sesuai dengan
tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan yang semakin
meningkat. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang mengharuskan
adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang
bergantung pada proses pengadaan tenaga kesehatan melalui
penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
Penilaian pendidikan diatur dalam permendiknas no. 20 tahun 2007
tentang standar penilaian pendidikan sebagai upaya penjaminan mutu
proses penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Standar penilaian
pendidikan merupakan standar nasional pendidikan tentang mekanisme,
prosedur dan instrument penilaian hasil proses pembelajaran peserta
didik melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
Sesuai PP 32 tahun 203 tentang perubahan peraturan pemerintah
no. 19 tahun 2005, menjelaskan bahwa proses penilaian pendidikan pada
jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh
pendidik (dosen) dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
tinggi. Penilian belajar oleh pendidik dilakukan secara
berkesinambungan, untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan
hasil belajar dalam berbagai bentuk tugas/ujian/tes. Sedangkan
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai
pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.
STIKes telah menetapkan sebuah standaar penilaian yang
mengakomodir penerapan dari kebijakan hokum tersebut yang
mencakup pada empat aspek yaitu validitas isi dan konsep penilaian
pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian, reliabilitas informasi
dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilai
BAB I
Pendahuluan

87. 87 | P a g e
dan memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan
khususnya pada Iimproving quality of helath education system.
M. Pengertian
4. Standar penilaian pendidikan adalah standar yang dimiliki oleh
STIKes yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument
penilaian hasil belajar peserta didik
5. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik
6. Penilaian oleh pendidik adaah hasil belajar oleh pendidik (dosen)
dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses,
kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian
7. Penilaian oleh satuan pendidikan yaitu penilaian hasil belajar oleh
satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencappaian standar
kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah
8. Pendidik pada satuan pendidikan tenaga kesehatan terdiri atas dosen
dan instruktur
9. Penilaian pencapaian kompetensi aadalah proses pengumpulan bukti
secara sistematis serta pembuatan kepurusan tentang prilaku peserta
didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan
10. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses
pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan
pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik
11. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik
secara periodic untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
12. Ujian tengah semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran.
Cakupan ujian meliputi seluruh indicator yang mempresentasikan
seluruh kompetensi dasar atau sub kompetensi pada periode terssebut
13. Ujian akhir semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indicator yang
mempresentasikan seluruh kompetensi dasar atau sub kompetensi
pada semester tersebut
14. Objective Skill Competence Evaluation (OSCE) merupakan ujian yang
dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi praktik (skill)
mahasiswa pada semester tertentu sesuai subjek yang dijalaninya dan
BAB II
Pengertian dan Ruang Lingkup

88. 88 | P a g e
dilakukan pada akhir semester sebagai bagian dari penilaian mata
kuliah.
15. Kartu hasil studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah
tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta
indeks prestasi dalam semester
16. Sistem penialain acuan normative (PAN) adalah sistem yang
digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik
berdasarkan hasil ujian peserta didik lain dalam kelompok
17. Sistem penilaian acuan patokan (PAP) adalah sistem yang digunakan
untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan
patokan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu menentukan nilai
batas lulus untuk masing-masing ata kuliah
18. Transkip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang
rangkuman penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta
indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan
19. Putu studi (DO) adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap
peserta didik yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut
haknya sebagai peserta didik.
N.Ruang lingkup
Penilaian pendidikan diilakukan melalui pproses pengumpulan dan
pengolahan informasi yang dilakukan selama proses beajar mengajar
berlangsung yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi
mahasiswa secara berkelanjutan, memantau kemajuan dan memperbaiki
proses pebelajaran. Ruang lingkup standar penilaian pendidikan STIkes
meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar
oleh satuan pendidikan.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik
penilaian berupa tes tulis/lisann (UTS/UAS), penugasan
individu/kelompok, seminar kelompok, ujian praktik lab (OSCE).
Sedangkan penilaian hasil belajar oleh program studi meliputi penilaian
mata kuliah, penilaian index pretasi semester dan komulatif.

89. 89 | P a g e
M. Visi dan misi
13.Visi
14.Misi
N. Dasar penetapan standar
26. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 20 ayat 2; PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan
penelitian dan pengabdian masyarakat
27. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (lembaran
Negara tahun 2005 no.157, tambahan lembaran Negara no.4586)
28. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembar Negara
tahun 2009 no.5063)
29. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 29; KKNI menjadi acuan
pokok dalam penetapan kometensi lulusan pendidikan akademik,
pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
30. Undang-undang no. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
31. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan
32. Peraturan pemerintah no.37 tahun 2009 tentang dosen
33. Perauran pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas pp no.
17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
34. Peraturan menteri pendidikan nasional republic Indonesia no. 20 tahun
2007 tentang standar penilaian pendidikan
35. Peraturan pemerintah no. 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan
pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
36. Surat keputusan mendiknas no. 232/U/2000 tahun 2000 tentang
pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil
belajar mahasiswa
37. Surat keputusan mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang
kurikulum inti pendidikan tinggi
BAB III
Landasan Standar

90. 90 | P a g e
Standar penilaian pendidikan STIKes mencakup standar penilaian oleh
dosen dan standar penilaian oleh institusi. Penetapan standar penilaian
pendidikan dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan
menetapkan berbagai standar turunan di tingkat STIKes, prodi dan unit terkait
termasuk dosen dan karyawan non-dosen dalam rangka
pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan
proses penyelenggaraan pendidikan di STIKes.
Penilaian pendidikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap
mahasiswa dalam mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan
kompetensi lainnya sehingga penyelenggaraan pendidikan di STIKes dapat
berjalan efektif dan terlaksana secara terus menerus dan berkelanjutan.
Standar penilaian pendidikan adalah tolok ukur pencapaian minimal pada
suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pembelajaran yang diikuti
oleh mahasiswa dalam pencapaian kompetensi lulusan pada setiap prodi yang
diselenggarakan oleh
Secara garis besar, sstandar penilaian pendidikan STIKes meliputi
penilaian hasil belajar oleh pendidik/dosen dan penilaian hasil belajar oleh
satuan pendidikan yang diuraikan berikut ini:
Y.Standar penilaian hasil belajar oleh pendidik/dosen
Standar 1.1 Tahun 2016 STIKes menetapkan standar biaya
penerimaan DSP, biaya kuliah dan lain-lain untuk
setiap prodi dengan persetujuan yayasan
Standar 1.2 Tahun 2016 STIKes dan prodi membuat perencanaan
penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan
kemampuan yayasan
Standar 1.3 Tahun 2016 ketua STIKes menetapkan besaran
anggaran bagi setiap unit dengan bantuan Puket II
sesuai kemampuan dan persetujuan yayasan
Standar 1.4 Tahun 2016 STIKes merencanakan jumlah biaya
pengembangan tenaga kependidikan dan pendidik baik
pendidikan maupun non pendidikan
Z. Standar Penggunaan biaya
Standar 2.1 Tahun 2016 STIKes memiliki standar penggunaan biaya
yang disesaikan dengan kemampuan yayasan dan dana
swadaya
AA. Standar pengelolaan kemahasiswaan
Standar 3.1 Tahun 2016 STIKes melakukan monitoring dan evaluasi
BAB IV
Penetapan Standar

91. 91 | P a g e
laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan pada
masing-masing unit kerja maksimal 1 bulan setelah
pelaksanaan kegiatan
Standar 3.2 Tahun 2016 STIKes melakukan monitoring dan evaluasi
laporan keuangan ssetiap unit setiap 3 bulan periode.

92. 92 | P a g e
Standar penilaian pendidikan STIkes mencakup standar penilaian oleh
dosen dan standar oleh institusi. Penetapan standar penilaian pendidikan
dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan
berbagai stanar turunan di tingkat STIKes, prodi dan unit terkait termasuk
dosen dan karyawan non-dosen dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan,
pengendalian dan pengembangan/peningkatan proses penyelenggaraan
pendidikan.
Penilaian pendidikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap
mahasiswa dalam mencapai kompetenssi utama, kompetensi pendukung dan
kometensi lainnya sehingga penyelenggaraan pendidikan di STIKes dapat
berjalan efektif dan terlaksana secara terus-menerus dan berkelanjutan.
Sstandar penilaian pendidikan adalah tolok ukur pencapaiaan minimal pada
suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pembelajaran yang diikuti
oleh mahasiswa yang diselenggarakan oleh STIkes serta pengebangan secara
berkelanjutan.
Secara garis bessar, standaar penilaian STIKes meliputi penilaian hasil
belajar oleh pendidik/dosen dan penilaian haasil belajar oleh satuan pendidikan
yang akan diuraikan berikut:
L. Penilaian haasil belajar oleh pendidik/dosen
Standar 1.1 Tahun 2016 semua kelompok bidang ilmu sudah
menyusun silabus mata kuliah yang memuat kriteria
dan komponen penilaian pencapaian kompetensi sesuai
mata kuliah
Standar 1.2 Tahun 2016 semua dosen melaksanakan ujian tulis
berupa UTS/UAS sesuai kalender akademik untuk
semua mata kuliah teori
Standar 1.3 Tahun 2016 semua dosen pengampu matakuliah
praktik melaksanakan uian praktik laboratorium/OSCE
dan klinik/PKL sesuai dengan kalender akademik
Standar 1.4 Tahun 2016 tersedianya intrumen penilaian/daftar
penilaian/daftar tilik/lembar observasi sesuai dengan
kompetensi mata kuliah/silabus untuk semua kegiatan
di laboratorium atau di lapangan di semua program
studi
Standar 1.5 Tahun 2016 semua dosen kelompok bidang ilmu sudah
melakukan penilaian praktik laboratorium dan prajtik
klinik/PKL menggunakan daftar tilik/ penilaian
observasi yang sesuai dengan kompetensi mata kuliah
Standar 1.6 Tahun 2016 semua dosen pengampu mata kuliah
mengembalikan hasil ujian yang sudah dikoreksi ke
mahasiswa paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan
ujian
BAB V
Mekanisme Pemenuhan Standar

93. 93 | P a g e
Standar 1.7 Tahun 2016 semua dosen menyerahkan nilai paling
lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian
Standar 1.8 Tahun 2016 minimal 50% dosen pengampu maa kuliah
prodi meakukan validasi soal UTS/UAS dengan materi
perkuliahan
Standar 1.9 Tahun 2016 minimal 50% dosen pengampu matakuliah
melakukan analisis butir soal UTS/UAS
Standar 1.10 Tahun 2016 semua dosen pengampu mata kuliah klinik
melaksanakan ujian praktik klinik di lahan praktik
sesuai dengan kompetensi mata kuliah
Standar 1.11 Tahun 2016 semua dosen pengampu mata kuliah teori
memberikan kesempatan ujian perbaikan nilai
maksimal 1 x kepada mahasiswa yang belu mencapai
nilai batas lulus
Standar 1.12 Tahun 2016 semua dosen pengampu mata kuliah
praktik dan klinik memberikan kesempatan ujian ulang
maksimal 1 x kepada mahasiswa yang belum mencapai
nilai batas lulus
Standar 1.13 Tahun 2016 semua dosen kelompok bidang ilmu di
semua program studi melakukan ujian penilain
pencapaian kompetensi secara berkala
Standar 1.14 Tahun 2016 semua prodi sudah melaksanakan
penilaian ujian akhir dengan menggunakan pedoman
tugaas akhir yang sudah divalidasi
M. Standar penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
Standar 2.1 Tahun 2016 semua prodi menetapkan batas lulus mata
kuliah teori yaitu 72 (skala 100) atau setara dengan 2.75
(skala 4)
Standar 2.2 Tahun 2016 semua prodi menetapkan nilai batas lulus
mata kuliah praktik dan klinik …(skala 100) atau
..(skala 4)
Standar 2.3 Tahun 2016, 75% Indeks prestasi semester (IPS)
mahasiswa di semua prodi untuk setiap semester
minimal 3.00
Standar 2.4 Tahun 2016, 90% mahaasiswa di ssemua prodi
memiliki IPK rata-rata minimal 3.00
Standar 2.5 Tahun 2016, 90% lulusan tepat waktu di semua prodi
memiliki IPK yudisium minimal 3.00

94. 94 | P a g e
Pemenuhan standar mutu penelitian dimaksudkan untuk memberikan
arahan tatacara standaar penilaian ini dapat dipenuhi.
L. Pemenuhan standar penilaian hasil belajar oleh
pendidik/dosen
Standar 1.1 Dosen kelompok bidang ilmu menetapkan kriteria dan
komponen penilaian mata kuliah berdasarkan kompetensi
yang harus dicapai mahasiswa
Standar 1.2 Prodi membuat jadwal UTS/UAS
Standar 1.3 Prodi membuat jadwal ujian praktik lab dan klinik/PKL
Standar 1.4 Dosen kelompok bidanng ilmu menyusun instrument
penilaian/daftar tilik (observasi)
Standar 1.5 Dosen kelompok bidang ilmu menilai praktek laboratoriu
dan klinik/PKL menggunakan instrument penilaian/daftar
tilik (lembar observasi)
Standar 1.6 Dosen pengampu mata kuliah menyelesaikan koreksi hasil
ujian segera setelah pelaksanaan ujian
Standar 1.7 Dosen pengampu mata kuliah menyelesaikan pengolahan
nilai segera setelah pelaksanaan ujian
Standar 1.8 Dosen kelompok bidang ilmu melakukan validasi kesesuaian
soal UTS/UAS dengan materi perkuliahan
Standar 1.9 Program studi melakukan bimbingan teknis analisi butir soal
Standar 1.10 Dosen pengampu mata kuliah praktik melakukan praktik
sesuai dengan kompetensi mata kuliah
Standar 1.11 Prodi menyusun jadwal ujian praktik ulang untuk
mahasiswa yang belum mencapai nialai batas lulus
Standar 1.12 Prodi menyusun jadwal ujian praktik ulang untuk
mahasiswa yang belum mencapai nilai batas lulus
Standar 1.13 prodi menyususn jadwal ujian penilaian pencapaian
kompetensi (PPK)
Standar 1.14 Prodi menyusun panduan penilaian tugas akhir/KTI
M. Pemenuhan standar penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidik
Standar 2.1 Program studi menyususn panduan akademik tentang nilai
batas lulus mata kuliah teori
Standar 2.2 Prodi menyususn panduan akademik tentangnilai batas
lulus mata kuliah praktik
Standar 2.3 Prodi melakukan pengembangan secara bertahap yang
melibatkan semua komponen dalam proses pembelajaran
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

95. 95 | P a g e
Standar 2.4 Prodi melakukan pengembangan secara bertahap yang
melibatkan semua komponen dalam proses pembelajaran
N. Pemenuhan standar akuntabilitas
Standar 3.1 STIKes menerbitkan pedoman dan SOP
pertanggungjawaban penggunaan dana oleh setiap unite
kerja
Standar 3.2 STIkes tidak mencairkan usulan pembiayaan sebelum
laporan pertanggungjawaban diselesaikan

96. 96 | P a g e
Startegi pengendalian standar penilaian pendidikan antara lain:
P.Pengendalian standar penilaian hasil belajar oleh pendidik/dosen
Standar 1.1 Prodi melakukan sistem monitoring terhadap penentuan
nilai akhir mata kuliah
Standar 1.2 Terdaapat jadwal dan SOP pelakanaan UTS/UAS
Standar 1.3 Terdapatnya jadwal dan SOP pelaksanaan ujian praktik
laboratorium dan klinik PKL
Standar 1.4 Terdapatnya instrument dan tata cara penialain/daftar tilik
(lembar obeservasi)
Standar 1.5 Adanya dokumen hasil penilaian praktik laboratorium dan
klinik/PKL si semua prodi
Standar 1.6 Prodi melakukan sistem monitoring terhadap kembalinya
lembar hasil ujian yang sudah dikoreksi
Standar 1.7 Terdapatnya rekapitulasi nilai mata kuliah di semua prodi
Standar 1.8 Adanya dokumen hasil analisi butir soal UTS/UAS di semua
prodi
Standar 1.9 Adanya dokumen hasil analisis butir soal UTS/UAS dengan
materi perkuliahan
Standar 1.10 Tersedianya instrumenpenilaian ujian praktik klinik sesuai
dengan kompetensi mata kuliah
Standar 1.11 Terdapatnya jadwal pelaksanaan ujian perbaikan nilai teori
Standar 1.12 1. Terdapatnya jaadwal pelaksnaan ujian ulang praktik
2. Mahasiswa yang belum mencapai batas lulus praktik pada
uji praktik klinik harus melakukan praktik ulang dan uji
klinik ulang
3. Adanya SOP unuk praktik klinik ulang
Standar 1.13 Terdapatnya jadwal dan SOP pelaksanaan ujian penilaian
pencapaian kompetensi (PPK)
Standar 1.14 Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian
akhir/KTI
Q. Pengendalian standar penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan
Standar 2.1 Nilai batas lulus mata kuliah teori harus sesuai dengan
panduan akademik
Standar 2.2 Nilai batasa lulus mata kuliah praktik dan klinik sesuai
dengan panduan akademik
Standar 2.3 Terdapatnya rekapitulasi data IPS mahasiswa di semua
prodi
Standar 2.4 Terdapatnya rekapitulasi data IPK rata-rata mahasiswa di
semua prodi
Standar 2.5 Terdapatnya rekapitulasi nilai yudisium di semua Prodi
BAB VII
Mekanisme Peningkatan Standar

97. 97 | P a g e
R. Mekanisme perbaikan mutu
Kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan standar yaitu dengan
melaksanakan audit internal, sehingga mengetahui kekuatan dan
kelemahan sebagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar
penilaian pendidikan dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap unit
kerja terkait standar penilaian pendidikan dalam mengontrol
pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pendidikan yang ditetapkan.
Hasil kegiatan audit tersebut dapat dijadikan feedback terhadap standar
penilaian dapat terus ditingkatkan.

98. 98 | P a g e
Standar penilaian oleh institusi pendidikan merupakan tolok ukur untuk
mengukur haasil belajar peserta didik. Hasil belajar yang diukur berupa hasil
belajar setiap mata kuliah pada setiap semester dan setiap tahap studi hingga
tahap studi terakhir yaitu kelulusan peserta didik.
Standar penilaian pendidikan telah diatur dalam peraturan pemerintah No.
19 tahun 2005 tentang SNP yang menjelaskan bahwaa penilaian pendidikan
pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik
dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dengan adanya standar ini
diharapkan adanya kesamaan pemahaman dilingkungan STIkes dalam
penyelenggaraan penilaian dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran
sehingga menghasailkan lulusan yang berkualitas.
BAB VIII
Penutup

99. 99 | P a g e
StandarPenelitian

100. 100 | P a g e
R. Latar Belakang
Salah satu tujuan program pendidikan PTadalah meningkatkan mutu, relevansi dan
daya saing dalam rangka menjawab kebutuhan stakeholder untuk memberikan
sumbangan secara optimal bagi peningkatan tujuan maka dilaksanakan kegiatan
peningkatan pelayanan endidikan, penelitian dan pengabdian mayarakat sesuai
Tridaharma PT.
Sebagai arahan padaa kebijakan dan program penelitian padaa lingkup STIKES
maka diperlukan pedoman sebagai penuntun bagi STIKES, pedoman berupa standar
mutu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.
S. Sasaran
Sasaran utama penyusunan standar mutu pelayanan untuk meningkatkan kualitas
STIKES melalui penelitian yang bermanfaat, bagi kemajuan bangda san kemanusiaaan.
STIKES memberikan perhatian dan mendorong para dosen untuk melakukan penelitian.
T. Tujuan
Tujuan penyusunan standar mutu penelitian adalah:
1. Menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan
pengembangan kegiatan penelitian di STIKES
2. Menjamin bahwa kegiatan penelitian di STIKES adalah kegiatan yang sistematis dan
terintegrasi serta mengikat semua unsur dan unit kerja yang berada dalam lingkup
STIKes
3. Menjamin bahwa kegiatan penelitian di STIKES dibuat berdasakan standar
penelitian PT.
BAB I
Pendahuluan

101. 101 | P a g e
O. Pengertian
Beberapa pengertian dalam penyusunan mutu penelitian STIKES adalah:
20. Penyidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, secara
cerdik untuk menetapkan ssesuatu
21. Merupakan metode belajar yang dilakukan seeorang melalui penyelidikan yang hati-
hati dan sempurna terhadap sesuatu maslah sehingga diperoleh pemecahan yang
tepat terhadap masalah tersebut.
22. Suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaaban ilmiah terhadap suatu
masalah
23. Penelitian dalam pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah
ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis serta menarik kesimpulan ilmiah
untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
P. Ruang lingkup
Ruang lingkup dan standar penelitian meliputi:
1. Standar arah yang berisi agenda penelitian
2. Standar input penelitian yang terkait dengan sumber daya, kode etik dan metode
penelitian, pendanaan penelitian, sarana dan prasarana pendukung penelitian
3. Standar proses penelitian yang terkaitdengan perencanaan, pelaksanaan dan
manajemen, monitoring dan evaaluasi serta pelaporan hasil penelitian
4. Standar output dan outcome penelitian
BAB II
Pengertian dan ruang Lingkup

102. 102 | P a g e
O. Visi dan misi
15. Visi
16. Misi
P. Dasar penetapan standar
39. UUD 945 pasal 31 ayat 5: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
40. UU no. 18 tahun 2002 tentang system nasional penelitian, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pasal 7 ayat 1: perguruan tinggi
sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam sistem naasional penelitian, pengebangan
dan penerapan IPTEK berfungsi membentuk sumber daya maanusia IPTEK
41. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20
ayat 2; PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian
masyarakat
42. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (lembaran Negara tahun
2005 no.157, tambahan lembaran Negara no.4586)
43. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
44. Peraturan pemerintah no.37 tahun 2009 tentang dosen
BAB III
Landasan Standar

103. 103 | P a g e
Standar mutu penelitian STIKES meliputi standar arahan penelitian, standar input
penelitian, standar proses penelitian dan standar output penelitian. Standar mutu penelitian
dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi STIKES agar mampu bekerja secara professional
sesuai dengan fungsi dan tanggungjawaab dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas
penelitian yang dilakukan civitas akademika di STIKES.
BB. Standar arah penelitian
Standar 1.1 Tahun 2016 seluruh dosen sudah memahami acuan dan pedoman
penelitian yang ada di STIKES
Standar 1.2 Seluruh jurusan telah memiliki acuan/pedoman penelitian yang
mengacu pada acuan/pedoman penelitian STIKES
Standar 1.3 Tahun 2016 minimal 50% dosen sudah memiliki rencana penelitian
yang akan dilakukan dan sesuai dengan acuan/pedoman penelitian
STIKES
CC. Standar input penelitian
Standar 2.1 Tahun 2016 minimal 50% dosen dari masing-masing prodi dapat
melakukan penelitian sesuai dengan acuan/pedoman penelitian
STIKES
Standar 2.2 Tahun 2015 seluruh prodi dapat mengalokasikan dana untuk
pelaksanaan penelitian mandiri.
Standar 2.3 Tahun 2016 seluruh dosen STIKES memahami dan mentaati kode
etik penelitian yang tercantum pada panduan STIKES
Standar 2.4 Tahun 2016 semua penelitian dosen mengacu pada metode
penelitian baku sesuai tujuan penelitian
Standar 2.5 Tahun 2016 minimal 10% dosen terlibat aktif menysusun proposal
penelitian untuk Hibah bersaing
DD. Standar proses penelitian
Standar 3.1 Tahun 2016 STIKES memiliki instrument untuk menseleksiproposal
penelitian
Standar 3.2 tahun 2016 STIKES menetapkan pedoman penyusunan laporan
hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh
dosen melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat
(LPPM)
Standar 3.3 Tahun 2017 setiap proposal yang disetujui, dosen harus melakukan
presentasi hasil penelitian
EE. Standar output dan outcome
Standar 4.1 Tahun 2017 dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada
BAB IV
Penetapan Standar

104. 104 | P a g e
jurnal yang diakui oleh DIKTI
Standar 4.2 Tahun 2018 hasil penelitian dapat diaplikasikan menjadi
pengabdian masyarakat sehingga memiliki dampak ungkit.

105. 105 | P a g e
Pemenuhan sstandar mutu penelitian dimaksudkan untuk memberikan arahantatacara
standar penelitian agar dapat dipenuhi
N. Pemenuhan standar arahan penelitian
Standar 1.1 Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)
melakukan sosialisasi acuan/pedoman penelitian kepada seluruh
dosen di lingkungan STIKES
Standar 1.2 LPPM membagi/mengirimkan acuan/pedoman penelitian ke semua
Prodi yang ada di lingkungan STIKES
Standar 1.3 Tahun 2017 LPPM bersama dengan jurusan melakukan pembinaan
penyusunan proposal penelitian yang berpedoman pada acuan
penelitian yang digunakan di lingkungan STIKES
O. Pemenuhan Standar Input Penelitian
Standar 2.1 Mulai tahun 2017 LPPM bersama prodi melakukan pembinaan
pelaksanaan penelitan yang berpedoman pada acuan penelitan
yang digunakan di lingkungan STIKES
Standar 2.2 LPPM melakukan koordinasi penyunan anggaran dengan bagian
keuangan di STIKes dn prodi untuk menyusun rencana anggaran
biaya penelitian mandiri maupun bantuan hibah penelitian DIKTI
Standar 2.3 Tahun 2016 LPPM melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen di
lingkungan STIKes mengenai kode etik penelitian
Standar 2.4 Tahun 2016 LPPM melakukan sosialisasi penelitian hibah dan
melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyusunan
proposal penelitian hibah
Standar 2.5 LPPM melakukan penjajagan peluang penelitian kerjasama pada
instansi lain terutama pendanaan Hibah Kemenristek DIKTI
berkenaan penelitian
P. Pemenuhan standar proses penelitian
Standar 3.1 LPPM melakukan sosialissaasi agenda penelitian setiap tahun
anggaran yang sedang berjalan
Standar 3.2 LPPM melakukan koordinasi dengan PT lain untuk bekerjasama
sebagai dewan bestari penelitian (daalam hal seleksi proposal
penelitian)
Standar 3.3 LPPM melakukan kerjaasama dengan direktoratjenderal penguatan
risert dan pengembangan kemenristek DIKTI untuk pedoman
penelitian
Standar 3.4 LPPM mengkoordinir pelaksanaan seminar proposal dan hasil
penelitian yang dilakukan oleh dosen.
Standar 3.5 LPPM melakukan penjajagan peluang penelitian kerjasama pada
BAB V
Mekanisme Pemenuhan
Standar

106. 106 | P a g e
instansi lain terutama pendanaan Hibah Kemenristek DIKTI
berkenaan penelitian
Q. Pemenuhan Standar output dan outcome penelitian
Standar 4.1 LPPM bekerjaasama dengan PT lain yang telah memiliki jurnal
untuk publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen
Standar 4.2 LPPM bekerjasama dengan PT lain yang telah memiliki jurnal yang
terakreditasi untuk publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh
dosen

107. 107 | P a g e
Pemenuhan standar mutu penelitian dimaksudkan untuk memberikan arahan tatacara
standaar penilaian ini dapat dipenuhi.
O. Pemenuhan stndr arah penelitian
Standar 1.1 Terdapanya dokumen pelaksanaan sosialisaasi berupa daftar haadir
pesera, materi ssosialisasi
Standar 1.2 Adanya acuan/pedoman penelitian di setiap jurusan, adanaya bukti
penyerahan aacuan/pedoman penelitian daari LPPM ke prodi
Standar 1.3 Adanya proposal penelitian yang disusun oleh yang mengacu pada
pedoman dan sudah diterima oleh LPPM STIKES
P. Pemenuhan standar input penelitian
Standar 2.1 Adanya SOP penelitian yang harus dilaksanakan oleh dosen
Standar 2.2 Tercantumnya pendanaan penelitian baik mandiri maupun hibah
Penelitian kopertis dan atau kemenristek DIKTI
Standar 2.3 Adanya standaar kode etik penelitian yang dapat dilakukan oleh dosen di
lingkungan STIKES
Standar 2.4 Terdapatnya aacuan metodlogi penelitan baku yang digunakan di
lingkungan STIKES
Standar 2.5 Terdapatnya acuan penelitian hibah dari instansi terkait
Standar 2.6 Adanya proposal penelitian kerjasama dengan instansi lain yang sudah
disetujui oleh kedua belah pihak
Q. Pemenuhan proses penelitian
Standar 3.1 Adaanyaa dokumen pelaksanaan sosialisasi, berupa daftar hadir dan
materi yang diberikan
Standar 3.2 Aadanya dokumen proposal yang sudah diseleksi, nominasi seleksi
proposal daan proposal yang dinyatakan lulus seleksi
Standar 3.3 Terdapatnya instrument untuk seleksi proposal penelitian yang dilakukan
oleh dosen.
Standar 3.4 Adanya dokumentasi hasil monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian
oleh dosen di STIKES
Standar 3.5 Terdapatnya pedoman penyusunan laporan hasil penelitian
Standar 3.6 Adanya dokumentasi yang dilakukan oleh dosen, berupa daftar hadir,
proposal dan laporan hasil penelitian yang dilakukan oeh dosen
R. Pengendalian Standar Output Dan Outcome Penelitian
Standar 4.1 Terpublikasinya hasil penelitian dosen di jurnal PT
Standar 4.2 Terpublikasinya hasil penelitian dosen di jurnal PT lain yang terakreditasi
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

108. 108 | P a g e
S. Perbaikan mutu
Program peningkatan mutu penelitian disusun berdasarkan hasil audit internal dan
evaluasi yang didasarkan pada terlaksananya standar pada komponen arah penelitian, input
penelitian, proses penelitian serta output dan outcome penelitian yang dilaksanakan oleh
dosen. Perbaikan standar penelitian dapat dilakukan berdasarkan hasil audit internal.
Perencanaan peningkaan utu ini dapat ditemukan informasi mengenai saasarna yang dapat
dikembangkan, target yang harus dicapai, tahap pencapaian target, waktu pelaksanaan dan
mekanisme kerja pencapaian sasaran.Perbaikan mutu penelitian dilakukan sesuai dengan
rencana yang telalh ditetapkan dan diukur dengan indicator yang telah disepakati oleh
STIKes.
Bagan berikut merupakan satu siklus pengembangan standar mutu penelitian dengan
format PDCA (Plan, Do, Check, Action).
T. Standar dan sasaran perbaikan mutu
Peningkatan mutu penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas output dan outcome hasil
penelitian yang dilaksanakan dosen dalam mengembangkan bidang keilmuan dn keahliannya.
Sasaran perbaikan stanar mutu penelitian aalah terjadinya peningkatan mutu output dan
outcome penelitian, jelasnya target kerja yang harus dilaksanakan serta ad pihak yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan standaar, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
standar
penetapan
standar
penelitian
pelaksanaan
standar
penelitian
pengendalian
standar
penelitian
peningkatan
standar
penelitian
BAB VII
Mekanisme Perbaikan Standar

109. 109 | P a g e
Standar mutu pnelitian merupakan dokumen penting yang harus dimiliki daan dilaksanakan
oleh STIKES dalam mencapai visi-misi sebagai institusi yang unggul. Karenaanya semua pihak
yang terlibat di STIKES harus smampu memahami dengan benar semua standar yang meliputi
arah penelitian, input penelitian, prosses penelitian dan output serta outcome penelitian,
pemenuhan sstandar mutu merupakan bagian dari proses penjaminan mutu penelitian yang
harus dijalankan muali dari perencanan hingga evaluasi dan dikuti dengan usaha perbaikan
sebagai siklus yang berputar terus menerus setiap tahun
BAB VIII
Penutup

110. 110 | P a g e
StandarPengabdian
Masyarakat

111. 111 | P a g e
U. Latar Belakang
Pengabdian kepada masyarakat (PPM) merupakan salah satu
tridharma PT yang semestinya merupakan satu kesatuan dengan dua
dharma lain. Apresiasi terhadap pengabdian maasyarakat masih rendah
hal ini trelihat dari pemberian score pada kredit kenaikan jabatan,
sehingga kontribusi pada bidang ini menjadi lebih kecil dibandingkan
dharma lainnya. Secara empiric ditemukan bahwa menyusun usulan
PPM jauh lebih sulit dibandingkan menulis proposal penelitian.
Kesulitan pertama yang dihadapi dosen adalah tidak tersedianya data
atau information di kampus-kampus tentang siapa membutuhkan apa
atau permasalahan apa yang sedan dihadapi masyarakat tertentu.
Kondisi ini memaksa dosen untuk mendatangi masyarakat dan
melakukan survey kebutuhan serta penggalian permasalahan. Selain itu
masyarakat yang memiliki kekomplekan maslah menjadikan proses
analisi lebih sulit dari yang dibayangkan, asas pemberdayaan masyarakat
menjadi hal yang cukup sulit untuk di bangkitkan kembali, karena
masyarakat yang terlalu lama disupport oleh pemerintah sehingga
kemadirian menjadi berkurang.
Kesulitan lain dalam menilai PPM adalah belum adanya tools tetap
penilaian pelaksanaan PPM, serta penyelesaian permasalahan
maasyarakat yang kompleks memerlukan integrasi berbagai bidang
untuk mengatasinya sehingga perlu dilakukan kerjasama antar sector
dan bidang keilmuan, serta daam pelaksanaannya PPM ini memerlukan
kerjaasama dengan pemangku kebijakan sehingga masalah-masalah
teknis yang ditemukan di lapangan tidak menjadi suatu penghalang.
PPM dapat diartikan sebagai respon akademik masyarakat kampus
atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian halnya,
maka PPM tidak hanya diartikan sempit dengan focus pada kegiatan
yang mengarah kepada masyarakat miskin semata. Oleh karena itu, arti
BAB I
Pendahuluan

112. 112 | P a g e
dan makna PPM menjadi lebih luas dengan meliputi seluruh strata social
masyarakat.
PPM dapat diartikan sebagai respon akademik masyarakat kampus
atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat
baik secara langsung maupun tidak. Jika demikian maka PPM tidak
harus diartikan sempit dengan focus pada kegiatan yang mengarah
kepada masyarakat miskin semata. Karenanya arti PPM menjadi lebih
luas dengan meliputi seluruh strata social masyarakat.
Misi PPM sendiri menciptakan peradaban dan nilai-nilai kehidupan
baru bagi masyarakat luas dan juga masyarakat kampus. Dengan
demikian, prinsip transfer ilmu pengetahuan dan tekologi dapat
terpenuhi. PPM dihrapkan menjadi salah satu cara penghiliran hasil
penelitian yang dilakukan oleh dosen berdasarkan permasalahan yang
ditemukan di masyarakat, dan menjadikan hasil penelitian tersebut
sebagai dasar yang dapat memecahkan permasalahan yang ada. Dengan
proses hilirisasi hasil penelitian, menjadikan setiap prosses PPM menjadi
rangkaian proses yang lebih mudah dan lebih efektif.
V. Tujuan
Tujuan penyusunan standar mutu PPM adalah:
1. Menjadikan pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan dan pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Menjamin bahwa kegiatan PPM menjadi suatu kegiatan yang
sistematis dan terinterassi serta mengikat semua unsur dan unit
kerja yang ada di STIKES
3. Menjamin bahwa kegiatan PPM di STIKES dibuat berdasarkan
standar PPM di PT

113. 113 | P a g e
Q.Pengertian
1. Pengabdian masyarakat secara sederhana bagi PT dapat diartikan
sebagai pengamalan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan PT secara
melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat dalam
upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan kesehatan
manusia
2. PPM secara melembaga dilakukan oleh, atas namma dan disetujui oleh
pimpian PT. karena itu kegiatan kelompok ataupun perorangan yang
tidak merupakan program yang direncanakan oleh PT tidak termasuk
pengabdian masyaarakat
3. Dilakukan secara langsung berarti menyampaikan ilmu pengetahuan
untuk diterapkan, disebarluaskan ataupun disemonstrasikan langsung
kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
R. Ruang lingkup
Jenis kegiatan pengabdian mencakup semua IPTEK, seni dan budaya di
bidang kesehatan yang mampu oleh sivitas akademika STIKES secara individu
maupun secara unit. Prioritas diutamakan bagi program yang dibutuhkan egera
oleh kelompok masyarakat secara organisasi masyarakat. Bentuk kegiatan
mencakup semua hal termasuk pemberdayaan, pendamping dan penerapan
produk IPTEK, seni dan budaya di bidang kesehatan.
Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan intelektual
sivitas STIKES dalam menjadikan program kegiatan bermanfaat serta
berkesinambungan, maka ruang lingkup PPM dikategorikan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi teknologi kesehatan
2. Pendamping masyarakat melalui konsultasi kemitraan
3. Pengembangan rintisan upaya-upaya maasyarakat di bidang kesehatan
4. Peningkatan produktivitas dan kualitas kesehatan masyarakat
BAB II
Pengertian dan ruang Lingkup

114. 114 | P a g e
Q. Visi dan misi
a. Visi
b. Misi
R. Dasar penetapan standar
1. UUD 1945 pasal 31 ayat 5: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. UU no. 18 tahun 2002 tentang system nasional penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),
pasal 7 ayat 1: perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan
dalam sistem naasional penelitian, pengebangan dan penerapan IPTEK
berfungsi membentuk sumber daya maanusia IPTEK
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 20 ayat 2; PT berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen (lembaran
Negara tahun 2005 no.157, tambahan lembaran Negara no.4586)
5. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan
6. Peraturan pemerintah no.37 tahun 2009 tentang dosen
BAB III
Landasan Standar

115. 115 | P a g e
Standar mutu pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk memberikan
arahan bagi unit pengabdian di bawaah LPPM STIKES agar dapat bekerja
secara professional sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab dalam
memajukan dan meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh sivitas akademik. Standar mutu pengabdian masyarakat
mencakup standar arah, standar input, standar proses dan satandaar output
dan outcome.
GG. Standar arah pengabdian masyarakat
Standar 1.1 Pada tahun 2017 minimal 50% dosen memahami rencana
induk pengabdian kepada masyarakat
Standar 1.2 Pada tahun 2017, seluruh jurusan telah memiliki
perencanaan pengabdian masyarakat yang mengacu pada
rencana pengabdian masyarakat
Standar 1.3 Pada tahun 2017 minimal 30% dosen memiliki
perencanaan pengabdian masyarakat dengan perencanaan
pengabdian prodi.
HH. Standar input pengabdian masyarakat
Standar 2.1 Tahun 2017 minimal 50% dosen dari masing-masing prodi
dapat melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan
acuan/pedoman pengabdian masyarakat STIKES
Standar 2.2 Tahun 2017 seluruh prodi dapat mengalokasikan dana
untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat mandiri.
Standar 2.3 Tahun 2017 seluruh dosen STIKES memahami dan
mentaati kode etik pengabdian masyarakat yang tercantum
pada panduan STIKES
Standar 2.4 Tahun 2017 semua penelitian dosen mengacu pada metode
penelitian baku sesuai tujuan penelitian
Standar 2.5 Tahun 2017 minimal 10% dosen terlibat aktif menysusun
proposal pengabdian masyarakat untuk Hibah kemenristek
DIKTI
II. Standar proses pengabdian masyarakat
Standar 3.1 Tahun 2017 dosen penerima hibah memahmai dan
memenuhi agenda pengabdian masyarakat yang
dikelola oleh LPPM
Standar 3.2 tahun 2016 LPPM menyusun rencana agenda
pengabdian masyarakat
Standar 3.3 Tahun 2017 LPPM melakukan seleksi proposal
pengabdian masyarakat oleh reviewer eksternal
berdasarkan instrument yang mengacu pada rencana
BAB IV
Penetapan Standar

116. 116 | P a g e
induk pengabdian masyarakat
Standar 3.4 Tahun 2017, 50% proposal pengabdian masyarakat
sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang meliputi
pengajuan proposal, selekssi, pendanaan, pelaksanaan,
penjaminan mutu, supervise dan monitoring kegiatan
sistem pelaporan.
Standar 3.5 Tahun 2017 pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen
sesuai dengan jadwal dan bentuk telah ditetapkan pada
awal sesuai dengan roadmap
Standar 3.6 Tahun 2018 LPPM melaksanakan desiminasi
pengabdian masyarakat tingkat STIKES
JJ. Standar output dan outcome
Standar 4.1 Tahun 2016 dosen yang melakukan melakukan
pengabdian massyarakat membuat laporan sesuai
pedoman yang ditetapkan
Standar 4.2 Tahun 2018 setiap dosen mendapatkan hubah
pengabdian membuat laporan dan telah dipublikasikan

117. 117 | P a g e
Pemenuhan standar mutu pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk
memberikan arahan tatacara standar agar dapat dipenuhi
R. Pemenuhan standar arahan pengabdian masyarakat
Standar 1.1 Tahun 2017 Lembaga penelitian dan pengabdian
masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi rencana induk
pengembangan pengabdian masyarakat (RIPPM) kepada
seluruh dosen melalui prodi masing-masing
Standar 1.2 LPPM mengkoordinasikan penyusunan roadmap PPM
pada prodi
Standar 1.3 Prodi dan LPPM melakukan sosialisasi roadmap
pengabdian kepada seluruh dosen
S. Pemenuhan Standar Input Pengabdian masyarakat
Standar 2.1 mulai tahun 2017 LPPM melakukan seleksi proposal
pengabdian masyarakat menggunakan instrument yang
sesuai dengan roadmap yang telah disepakati
Standar 2.2 Puket II menetapkan anggaran dana LPPM di tingkat
STIKES dan jurusan
Standar 2.3 LPPM menyusun dan mensosialisasikan kode etik PPM
kepada semua dosen di STIKES
Standar 2.4 LPPM dan prodi menysusun program pengabdian
masyarakat yang melibatkan dosen STIKES
T. Pemenuhan standar proses pengabdian masyarakat
Standar 3.1 LPPM dan prodi mengadakan rapat koordinasi dalam
menyusun agenda PPM
Standar 3.2 Dosen membuat rencana kegiatan PPM secara berkala
dan terstruktur sesuai dengan pedoman yang di keluarkan
LPPM
Standar 3.3 LPPM dan prodi mengembangkan intrumen penilaian
proposal pengabdian dosen dan menetapkan tim revie
yang memenuhi persyaratan
Standar 3.4 LPPM membuat dan mensosialisasikan pedoman
pelaksanaan PPM sesuai yang disepakati
Standar 3.5 LPPM melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan pengabdian masyarakat dengan instrument yang
ditetapkan bersama
Standar 3.6 LPPM membuat laporan hasil pengabdian masyarakat di
tingkat STIKES
Staandar 3.7 LPPM melakukan desiminasi laporan di tingkat direktorat
BAB V
Mekanisme Pemenuhan Standar

118. 118 | P a g e
U. Pemenuhan Standar output pengabdian massyarakat
Standar 4.1 Dosen membuat laporan hasil PPM sesuai pedoman
yang dikeluarkan LPPM
Standar 4.2 Masing-masing dosen di tingkat prodi
mempublikasikan hasil pengabdian masyarakatnya
dalam bentuk poster/baner

119. 119 | P a g e
Pemenuhan standar mutu PPM dimaksudkan untuk memberikan arahan
tatacara standar penilaian ini dapat dipenuhi.
T. Pemenuhan stndr arah pengabdian massyarakat
Standar 1.1 a. Proposal/rencana agenda PPM yang diusulkan untuk
dinilai sudah mengacu pada tema uyang ditetapkan LPPM
b. LPPM mengembangkan instrument penilaian
proposal pengabdian masyarakat yang sesuai dengan
RIPPM
Standar 1.2 Puket I menetapkan roadmap penelitian di tingkat STIKES
dan roadmap penelitian di tigkat prodi
Standar 1.3 Ketua prodi melakukan evaluasi kesesuaian anatar roadmap
pengabdian dosen dengan roadmap tingkat STIKES dana
prodi.
U. Pemenuhan standar input ppengabdian masyarakat
Standar 2.1 a. Puket I menetapkan instrument seleksi proposal
pengabdian masyarakat di tingkat prodi dan STIKES
b. Puket I menetapkan SOP seleksi proposal pengabdian
massyarakat
Standar 2.2 Puket II mentapkan aturan pengalokasian dana pengabdian
di tingkat prodi
Standar 2.3 Direktorat menetapkan sanksi bagi dosen yang melanggar
kode etik dala pengabdian masyarakat
Standar 2.4 Ketepatan tema PPM dengan kebutuhan masyarakat
dijadikan salah satu indicator seleksi yang akan didanai pada
tahun 2017
V. Pemenuhan prosespengabdian masyarakat
Standar 3.1 LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian
pelaksanaan PPM dengan agenda yang sudah ditetapkan
pada proposal
Standar 3.2 Ketua STIKES menetapkan kegiatan pengabdian
masayarakat terintegrasi
Standar 3.3 Ketua STIKes menetapkan tim review proposal pengabdian
maasyarakat dosen dan membuat surat tugas untuk tim yang
ditunjuk
Standar 3.4 Ketua LPPM mensosialisasikan pedoman PPM tingkat prodi
dan STIKES kepada seluruh dosen.
Standar 3.5 a. Puket I menetapkan sistem monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen
b. LPPM melakukan monitoring pelaksanaan pengabdian
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

120. 120 | P a g e
masyarakat oleh dosen
Standar 3.6 Setiap akhir tahun kepala LPPM menyampaikan laporan
hasil pengabdian masyarakat yang dlakukan dsen di
lingkungan STIKES
Standar 3.7 Adanya desiminasi has ail pengabdian masyarakat di tingkat
direktorat dalam bentuk baner dan poster
W. Pengendalian Standar Output Dan Outcomepengabdian
masyarakat
Standar 4.1 Adaanya laporan hasil pengabdian masyarakat oleh dosen
yang masauk ke LPPM sesuai jumlah dosen yang
mendapatkan dana
Standar 4.2 Adanya publikasi di tingkat prodi/STIKES minimal 2 hingga
4 kegiatan PPM sesuai bidang keilmuan dosen

121. 121 | P a g e
U. Perbaikan mutu
Program peningkatan mutu pengabdian masyarakat disusun
berdasarkan hasil audit internal dan evaluasi yang didasarkan pada
terlaksananya standar pada komponen arah, input, proses serta output dan
outcome yang dilaksanakan oleh dosen. Perbaikan standar pengabdian dapat
dilakukan berdasarkan hasil audit internal. Perencanaan peningkaan mutu
ini dapat ditemukan informasi mengenai sasarna yang dapat dikembangkan,
target yang harus dicapai, tahap pencapaian target, waktu pelaksanaan dan
mekanisme kerja pencapaian sasaran. Perbaikan mutu pengabdian
masyarakat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan
diukur dengan indicator yang telah disepakati oleh STIKES.
Pengembangan standar mutu, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
hasil tindak lanjut evaluasi internal/eksternal dan benchmarking ke lembaga
lain yang lebih baik dan berpengalaman
V.Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
Peningkatan mutu PPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas output serta
outcome hasil PPM yang dilaksanakan dosen dalam menerapkan bidang ilmu
dan keahliannya. Sasaran perbaikan PPM adalah terjadinya peningkatan
mutu output dan outcome PPM, jelasnya bentuk pengawasan yang harus
dilakukan dalam menjamin mutu PPM, jelasnya target kerja yang harus
dilaksanakan serta ada pihak yang bertanggungjawaab dalam melaksanakan
standar monitoring dan evalaasi pelaksanaan standar.
W.Mekanisme perbaikan mutu
1.Evaluasi internal
Evaluaasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh LPPM di
bawah koordinasi SPMI terhadap evaluasi diri yang telah dibuat oleh
jurusan berdasarkan prosedur penjaminan mutu PPM STIKes dan hasil
tinjauan lapangan. Tim audit akhirnya membuat rekomendassi/saran
dalam pelaksanaan dan perbaikan mutu PPM. Dalam tinjauan lapangan tim
audit memeriksa tingkat akurasi data yang disampaikan dalam evaluasi diri
dengan keadaan nyata di lapangan. Ti audit memeriksa tingkat
ketercapaian semua butir standar yang ditetapkan, pelaksanaan standar
sesuai dengan pedoman yang ada.
2. Perumusan rencana kerja baru
Hasil evaluasi diri dan rekomendasi tim audit dijadikan pertimbangan
Puket I dan pimpinan lembaga pengabdian masyarakat dalam memperbaiki
kualitas pelaksanaan PPM yang akan dilaksanakan oleh dosen.
BAB VII
Mekanisme Perbaikan Standar

122. 122 | P a g e
Tujuan pengembangan standar PPM adalah untuk menyempurnakan
standar mutu yang berlaku guna menghasilkan PPM yang bermutu. Selain
itu pengembangan standar mutu PPM ditujukan dalam rangka
meningkatkan mutu institusi.
Merujuk pada renstra STIKES, beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan dalam merumuskan pengembangan standar mutu PPM
adallah sebagai berikut:
1. LPPM hendaaknya memberi perhatian dalam pembinaan dan dana
khusus untuk mendorong PPM jurusaan yang dinilai dapat memberikan
pembinaan kepada masyarakat sasaran. Pengembangan pembinaan ini
seiring asanya peningkatan jumlah da kegiatan dosen
2. LPPM hendaknya mempunya jaringan dengan LPPM institusi lain untuk
saling bekerja sama.

123. 123 | P a g e
Standar mutu pengabdian masyarakat merupakan dokumen penting yang
harus dimiliki dan dilaksanakan oleh STIKES dalam mencapai visi dan misi
sebagai PT kesehatan. Karenanya semua pihak terkait harus ikut terlibat dalam
kegiatan PPM serta memahami dengan benar semua standar yang meliputi
arah, input, output dan outcome PPM. Pemenuhan standaar mutu merupakan
bagian dari proses penjaminan mutu PPM yang harus dijalankan mulai dari
perencanaan hingga evaluasi dan diikuti dengan ausaha perbaikan sebagai
sebuah silus yang berputaas teruss-meneruss ssetiap tahun.
BAB VIII
Penutup

124. 124 | P a g e
Standarkemitraan

125. 125 | P a g e
W. Latar Belakang
Kemitraan atau kerjasama yang dilakukan oelh PT merupakan langkah nyata
perwujudan Tri Dharma PT dalam mmencari solusi terhadap suatu permaslaahan,
kesenjangan atau langkah dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit
kegiatan baik di pemerintah maupun dalam masyarakat/industry. Sebagai contoh salah
satu persoalan yang sangat menonjol di Negara berkembang ialah adanya kesenjangan
antara daerah yang terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya atau keterbatasan
fasilitas (komunikaasi, transportasasi). Hal ini dapat diataasi dengan peningkatan
relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebtuhan massyarakat serta pembentukan
masyarakat berbsis pengetahuan. Kerjaasama PT terwujud dalam kerjaasama bilateral
maupun multilateral dan regional.
Agar kerjasaama dalam berbagai bidang yang dlakukan PT dengan berbagai pihak
baik di dalam maupun luar negeri dapat terlaksana tanpa elanggar peraturan perundang-
undanga yang berlaku serta selaras dengan visi, misi STIKes, maka adanya standar
mutu tentang kerjasama dalam dan luar negeri merupakan sebuah keharusan. Standar
mutu ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur atau menilai keberhasailan
kerjasama. Standar mutu ini pun harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu-
kewaktu sehingga standar itu sberkembang secara berkelanjutan. Semakin tinggi
standar yang digunakan, semakin bermutu kerjasama yang dilaksanakan.
X. Sasaran
Dalam pelaksanaan kemitraan, instritusi tidak bekerja sendiri, akan tetapi perlu
masyarakat sasaran yang dapat dikelompokkan msebagai berikut:
1. Masyarakat dunia usaha
2. Masyarakat di instansi pemerintahan
3. Perorangan atau kelompok masyarakat
4. Unit layanan masyarakat profit dan non profit
5. Masyarakat PT dalam Negeri
6. Masyarakat atau institusi di Luar negeri
BAB I
Pendahuluan

126. 126 | P a g e
Y. Tujuan
Tujuan penyusunan standar kemitraan daam lingkup STIKes dimaksudkan untuk:
4. Menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan
kegiatan kemitraan di STIKes
5. Menjamin bahwa kegiatan kemitraan di STIKes adalah kegiatan yang sistematis dan
terintegrasi serta mengikat semua unsur dan unit kerja yang berada dalam lingkup
STIKes
6. Menjamin bahwa kegiatan kemitraan di STIKes dibuat berdasarkan standar
kemitraan di PT
7. Petunjuk bagaimana menjalin kerjasama kemitraan baik lokasi, nasional maupun
internasional yang saling menguntungkan

127. 127 | P a g e
S. Pengertian
Kemitraan merupakan jalinan program kerja sama antara STIKes dengan lembaga mitra yang
dibangun dan dikembangkan bersama mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi sampai dengan tindak lanjut. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik
didalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban
dan tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis.
T. Ruang lingkup
Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektual
sivitaas akademik STIkes dalam menjadikan program kegiatan bermanfaat serta
berkesinambungan, maka ruang lingkup program kemitraan dikategorikan sebagai berikut:
1.Pelayanan/jasa/konsultasi
Merupakan layanan jasa konsultasi dalam bidang kesehatan
2.Pendampingan
Bentuk hubungan yang memungkinkan terjadinya prses berbagai keterampilan dan
pengalaman dari yang dipandang lebih berpengalaman atau lebih professional kepada
kelompok/seseorang yang diposisikan masih kurang berpengalaman atau kurang profeional
untuk mendorong proses tumbuh dan berkembang sepanjang proses yang terjadi.
3.Manufaktur
Proses fisik dalam produksi barang non-jasa. Suatu kumpulan operai dan aktivitas yang
berkorelasi untuk menghasilkan produk, seperti perancangan produk, pemilihan bahan
baku, perencanaan, pemrosesaan, inspeksi dan manajemen
BAB II
Pengertian dan Ruang
Lingkup

128. 128 | P a g e
S. Visi dan misi
17. Visi
18. Misi
T. Dasar penetapan standar
47. UUD 1945 pasal 31 ayat 5: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
48. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
49. Peraturan pemerintah no.37 tahun 2009 tentang dosen
50. Peraturan menteri pendidikan nasional No. 26 tahun 2007 tentang kerjasma PT di
Indonesia dengan PT atau lembaga lain di LN
BAB III
Landasan Standar

129. 129 | P a g e
Standar mutu kemitraan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kemitraan
STIKes agar dapat bekerja sama ssecara professional sesuai fungsi dan tanggungjawabnya
dalam memajukan dan meningkatan kualitas kemitraan yang dilakukan leh sivitas. Standar mutu
kemitraan mencakup standar arah, input, proses, output dan outcome
LL. Standar arah kemitraan
Standar 1.1 Pada tahun 2016 STIKes memiliki dokumen kebijakan kemitraan,
monitoring dan evaluasi mutu kegiatan kemitraan, relevansi kegiatan,
produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kemitraan yang jelas
Standar 1.2 Pada tahun 2016, STIKes memiliki jalinan kemitraan dengan institusi
nasional minimal 5
Standar 1.3 Pada tahun 2016 seluruh dosen menjadi anggota organisasi profesi
atau organisasi keilmuan nasional
Standar 1.4 Pada tahun 2017 STIKes memiliki MoU dengan perpustakaan didalam
negeri minimal 5 institusi
Standar 1.5 Pada tahun 2016 STIKes memiliki MoU dengan mitra swasta maupun
pemerintah dalam kontrak kerja untuk mahasiswa minimal 5 institusi
MM. Standar input kemitraan
Standar 2.1 Tahun 2016 STIKes memiliki dokumen kebijakan, pengelola daan
nonev terkait kemitraan, relevasni kegiatan, produktivitas dan
keberlanjutan kegiatan dengan jelas
Standar 2.2 Tahun 2017 memiliki hubungan kerjasama dengan 5 institusi nasional
Standar 2.3 Tahun 2017 seluruh dosen menjadi anggota organisasi terkait bidang
keilmuannya
Standar 2.4 Tahun 2017 memiliki MoU dengan perpustakan dalam negeri
NN. Standar proses kemitraan
Standar 3.1 Tahun 2017 mengevaluasi dan memperbarui dokumen standar
kemitraan secara berkala dan berkelanjuan dengan mitra
Standar 3.2 Tahun 2018 STIKes menyusun rencana penigkatan akses bagi
kegiatan praktik, pengabdian masyarakat, penelitian, perpustakaan
maupun pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan
pendidikan
Standar 3.3 Tahun 206 STIKesmenciptakan peluang dan aksses bagi
mahasiswa dalam mendapatkan beasiswa maupun pekerjaan
OO. Standar output kemitraan
Standar 4.1 Pada tahun 2017 STIKes memiliki MoU dalam kebijakan,
BAB IV
Penetapan Standar

130. 130 | P a g e
pengelolaan, monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi
kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama dan
keberlanjutan dengan institusi lain
Standar 4.2 tahun 2017 setiap dosen memilki kartu keanggotaan organisasi
sesuai bidang keilmuannya
Standar 4.3 tahun 2017 STIkes melakukan kerjasama dengan perpustakan
didalam negeri secara berkelanjutan

131. 131 | P a g e
Pemenuhan standar mutu kemitraan dimaksudkan untuk memberikan arahan tatacara
standar kemitraan dengan cara:
V. Pemenuhan standar arahan kemitraan
Standar 1.1 STIKes melakukan sosialisasi ruang lingkup kegiatan kemitraan
kepada seluruh prodi
Standar 1.2 STIkes melakukan sosialisasi kegiatan kemitraan kepada seluruh prodi
Standar 1.3 STIKes melakukan sosialisasi kemitraan perpustakaan dari beberapa
institusi
Standar 1.4 STIkes melakukan kemitraan dengan institusi lain terkait
kemahasiswaan
W. Pemenuhan Standar Input kemitraan
Standar 2.1 STIKes membuat dokumen kebijakan, pengelolaan, monev terkait
kemitraan, relevansi, produktivitas dan berkelanjutan secara lengkap
Standar 2.2 STIkes mengajukan MoU dengan institusi nasaional minimal 5 institusi
Standar 2.3 Dosen tetap mendaftar menjadi anggota organisasi dalam bidang ilmu
dan keprofesiannya
Standar 2.4 STIKes mengajukan MoU dengan perpustakaan di dalam negeri
Standar 2.5 STIKes mengajukan MU dengan mitra swasta maupun pemerintah
dalam kontrak kerja untuk mahasiswa
X. Pemenuhan standar proses kemitraan
Standar 3.1 STIKes membuat laporan perkembangan dokumen standar kemitraan
Standar 3.2 STIKes melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana peningkatan
akses bagi kegiatan praktik, pengabmas, penelitian, perpustakan,
maupun pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan
kegiatan akademik
Standar 3.3 STIKes melakukan koordinasi dengan mitra dalam menciptakan
peluang dan akses mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan beasiswa
dan pasar kerja
Y. Pemenuhan Standar output kemitraan
Standar 4.1 STIkes mengarsipkan MoU dalam kebijakan,pengelolaan dan monev
terkait kemitraan, relevansi, produktivitas dan berkelanjutan secara
lengkap.
Standar 4.2 Dosen melampirkan fotocopy katu anggota organisasi yang diikuti
Standar 4.3 Dosen mengikuti aktifitas perukaran dalam kegiatan tridharma PT
Standar 4.4 Dosen dan mahasiswa harus bisa memanfaatkan fasailitaas kemitraan
perpustakaan dalam negeri
BAB V
Mekanisme Pemenuhan
Standar

132. 132 | P a g e
Pemenuhan standar mutu kemitraan dimaksudkan untuk memberikan arahan tata cara
standar penilaian ini dapat dipenuhi.
Y. Pemenuhan stndar arah pengabdian massyarakat
Standar 1.1 Puket III melakukan evaluasi kesesuaian kerjasama prodi dengan mitra
institusi
Standar 1.2 STIKes dan Prodi melakukan evaluasi kesesuaian antara organisasi
profesi dengan bidang keilmuan dosen
Standar 1.3 STIKes dan Prodi melakukan evaluasi esesuaian institusi perpustakaan
dengan bidang keilmuan
Standar 1.4 STIKes dan Prodi melakukan evaluasi tentang kontrak kerja dengan
kemitraan swasta maupun pemerintah
Z. Pemenuhan standar input ppengabdian masyarakat
Standar 2.1 STIkes melakukan evaluasi kesesuaian dokumen kebijakan, pengelolaan
dan monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan
Standar 2.2 Melakukan evaluasi kesesuaian MoU dengan institusi minimal 5 institusi
Standar 2.3 STIKes melakukan koordinasi dan evaluasi tentang keanggotaan dalam
organisasi profesi sesuai bidang keilmuan
Standar 2.4 STIKes melakukan monitoring dan evaluasi mengenai MoU perpustakaan
Staandar 2.5 STIKes melakukan evaaluasi kontrak kerja dengan mitra swasta maupun
pemerintah
AA.Pemenuhan proses kemitraan
Standar 3.1 STIKes melakukan monev keseuaian pelaksanaan dokumen dengan
standar kemitraan
Standar 3.2 Dosen dan mahasiswa mengathui agenda kegiatan praktik, pengabmas,
penelitian, perpusakan, maupun pertukaran dosen dan atau mahasiswa
dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
Standar 3.3 Mahasiswa mengetahui peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan
dalam mendapatkan beasiswa dan pasar kerja
BB. Pengendalian Standar Output kemitraan
Standar 4.1 Minimal 50% MoU sudah disetujui kedua belah pihak sehingga
memudahkan dalam koodinasi dan akses kerjasama berkelanjutan
Standar 4.2 Minimal 50% dosen menyampaikan kartu keanggotaan profesi sehingga
memudahkan dalam mendapatkan informasi keilmuan terbaru dan
keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja
Standar 4.3 Minimal 50% dosen yang telah mengikuti pertukaran dalam kegiatan
tridharma PT membawa perubahan dan iklim akademis yang baru
Standar 4.4 Minimal 50% dosen dan mahasiswa merasakan manfaat fasilitas mitra
perpustakaan sehingga memberikan masukan untuk pengembangan
perpustakan di STIKes.
BAB VI
Mekanisme Pengendalian Standar

133. 133 | P a g e
X. Perbaikan mutu
Program peningkatan mutu kemitraan disusun berdasarkan hasil audit internal dan
evaluasi yang didasarkan pada keteraksanaan standar pada komponen arah, input, proses,
output dan outcome kemitraan yang dilaksanakan oleh sivitas. Perbaikan standar kemitraan
ini dapat dilakukan berdasarkan hasil audit internal maupun eksternal. Dalam rencana
peningkatan mutu dapat ditemukan informasi tentang sasarn yang akan dikembangkan, target
yang harus dicapai, tahapan pencapaian target, waktu pelaksaanaan dan mekanisme kerja
pencapaian saran mutu
Pengembangan standar mutu, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil tindak lanjut
evaluasi internal/eksternal dan benchmarking ke lembaga lain yang lebih baik dan
berpengalaman
Y. Tujuan dan sasaran perbaikan mutu
Peningkatan mutu kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas output serta outcome
hasil kerjasama yang dilaksanakan dosen dalam menerapkan bidang ilmu dan keahliannya.
Sasaran perbaikan kerjasama adalah terjadinya peningkatan mutu output dan outcome
kerjasama, jelasnya bentuk pengawasan yang harus dilakukan dalam menjamin mutu
kerjasama, jelasnya target kerja yang harus dilaksanakan serta ada pihak yang
bertanggungjawaab dalam melaksanakan standar monitoring dan evalaasi pelaksanaan
standar.
Z. Mekanisme perbaikan mutu
3.Evaluasi internal
Evaluaasi internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh SPMI terhadap evaluasi diri
yang telah dibuat oleh jurusan berdasarkan prosedur penjaminan mutu STIKes dan hasil
tinjauan lapangan. Tim audit akhirnya membuatrekomendasi/saran dalam pelaksanaan dan
perbaikan mutu kerjasama. Dalam tinjauan lapangan tim audit memeriksa tingkat akurasi
data yang disampaikan dalam evaluasi diri dengan keadaan nyata di lapangan. Ti audit
memeriksa tingkat ketercapaian semua butir standar yang ditetapkan, pelaksanaan standar
sesuai dengan pedoman yang ada.
4. Perumusan rencana kerja baru
Tujuan pengembangan standarv kemitraan adalah untuk menyempurnakan standar
mutu yang berlaku guna menghasilkan kemitraan yang bermutu. Selain itu pengembangan
standar mutu kemitraan ditujukan dalam rangka meningkatkan quality assurance institusi
menjadi organisasi pendidikan yang lebih baik.
Merujuk pada renstra STIkes, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam
merumuskan pengembangan standar mutu kemitraan STIkes sebagai berikut:
a. STIKes menjalin kerjasama dengan berbagai isntitusi terkait berdssarakan prinsip
kesetaran, saling menghormati, saling menguntungkan
BAB VII
Mekanisme Perbaikan Standar

134. 134 | P a g e
b. Kerjasama yang dilaksanakan harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran STIkes
c. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja kualitas
dan daya saing lulusan STIkes
d. Kerjasasma yang dilaksanakan harus dalam ruang lingkup pelaksanakan kegiatan
pendidikan/pengajaran (kuliah/dosen tamu), penelitian, pengabdian masyarakat,
serta kegiatan pengembangan isntitusi lainnya
e. Kerjasama yang dilaksanakan harus memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan
f. Kemitraan juga harus bermanfaat dan relevan dengan pengembangan keilmuan
dan saling medukung antara institusi daan pihak mitra untuk memenuhi standar
kegunaan dan relevansinya dengan kebutuhan
g. Pengelola harus melaporkan kegiatan kemitraannya yang termuat daalam standar
laporan kegiatan

135. 135 | P a g e
Standaar mutu kemitraan merupakan dokumen pending yang harus dimiliki dan dilaksanakan
oleh STIKes dalam mencapai visi dan misinya sebagai PT kesehatan. Karenanya semua pihak
terkait harus telibat aktif dalam kegiatan kemitraan serta memahami benar standar kemitraan
yang ada (input, proses, output dan outcome) pemenuhan standar mutu merupakan bagian dari
proses penjaminan mutu kemitraan yang harus dijalankan mulai dari perencanaan hingga evalasi
dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berkelanjutan setiap tahun.
BAB VIII
Penutup