Buku panduan Dalkamtib di Rutan atau Lapas

1
Buku Saku DALKAMTIB LAPAS/RUTAN
(Pengendalian Keamanan dan Ketertiban LAPAS/RUTAN)
Buku saku
DALKAMTIB
(Pengendalian Keamanan dan Ketertiban)
BUKU SAKU
pengendalian keamanan
dan ketertiban ( dalkamtib )
pada lapas/rutan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

2 Buku Saku DALKAMTIB
Pengendalian Keamanan dan Ketertiban LAPAS/RUTAN
Sekapur Sirih
Menteri Hukum dan HAM RI
Yasonna H Laoly
S
aat ini beberapa isu
negatif kerap menerpa
Kementerian Hukum
dan HAM, terutama bidang
Pemasyarakatan.
Menghadapi isu seperti ini
maka yang HARUS kita lakukan
adalah mengesampingkan
kepentingan yang bersifat ego
sektoral, saling bergandengan
tangan untuk bersama-
sama menghadapi dan
menyelesaikan persoalan
Pemasyarakatan.
Dalam lingkup yang lebih
kecil, para Kepala UPT Lapas/
Rutan hendaknya senantiasa
melakukan pengendalian
yang ketat terhadap
pelaksanaan tugas para
anggotanya, memberikan
motivasi positif, melakukan
coaching mentoring, dan yang
terpenting menjadi teladan
atau role model yang baik bagi
jajaran kita masing-masing.
Melalui buku saku ini,
saya berharap setiap

3
petugas Lapas/Rutan dapat membaca, mempedomani,
lalu mengimplementasikan setiap prosedur keamanan dan
ketertiban dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dari hal-
hal kecil yang dilakukan secara disiplin dan taat aturan, serta
mengedepankan prinsip kewaspadaan, mawas diri, tanggap,
dan peduli terhadap lingkungan sekitar, maka kita akan dapat
mengendalikan situasi Lapas/Rutan yang kondusif dan jauh dari
hal-hal yang menyimpang.
Izinkan saya mengingatkan kepada seluruh petugas Lapas/Rutan
agar tidak pernah bosan melakukan koordinasi dengan instansi
terkait. Selalu bersinergi dan berkomunikasi secara yang aktif dan
positif. Lakukan solusi konstruktif dengan progres kedepan dan
maju, sehingga pelanggaran maupun kejadian menyimpang yang
dilakukan oleh oknum petugas tidak terjadi terus menerus dan
terulang kembali.
Mari segenap insan Pemasyarakatan kita rapatkan barisan untuk
memperbaiki dan menjaga Kementerian Hukum dan HAM yang
sama-sama kita cintai dengan cara meninggalkan legacy (warisan)
yang baik kepada penerus kita.
Jakarta, 27 April 2017
Menteri Hukum dan HAM RI,
ttd.
Yasonna H Laoly

Sepatah Kata
Direktur Jenderal Pemasyarakatan
I Wayan K Dusak
B
ahwa keamanan dan
ketertiban Lembaga
P e m a s y a r a k a t a n
(Lapas) dan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) merupakan
situasai yang bisa di ciptakan,
adapun upaya menciptakan
kondisi tersebut merupakan
bagian dari strategi yang
wajib di susun secara baik
oleh Kepala Lapas / Rutan.
Terima kasih dan apresiasi
kami sampaikan kepada Ibu
Sri Puguh Budi Utami dan
Tim, dengan terbitnya buku
Pengendalian Keamanan

5
dan Ketertiban pada lapas dan Rutan ini, mudah-mudahan
menjadi langkah penguatan bagi Kepala Lapas dan Rutan.
Selanjutnya agar buku ini menjadi panduan dalam bekerja dan
berkinerja supaya gangguan keamanan yang selama ini terjadi
dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Direktur Jenderal pemasyarakatan,
ttd.
I Wayan K Dusak

Kata Pengantar
P
uji syukur kehadirat
Allah SWT atas limpahan
rahmat dan karunia-
Nya, Buku Saku Pengendalian
Keamanan dan Ketertiban
(Dalkamtib) pada Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) dan
Rumah Tahanan Negara
(Rutan) dapat diselesaikan.
Buku ini diharapkan dapat
menjadi masukan dalam
pelaksanaan tugas-tugas
Kepala Lapas maupun Kepala
Rutan dalam mengendalikan
keamanan dan ketertiban
di Lapas dan Rutan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
Implementasi buku ini dalam
pelaksanaan tugas diharapkan
dapat mewujudkan keamanan
dan ketertiban di Lapas dan
Rutan.
Terima kasih kami sampaikan
kepada Bapak Drs. Mashudi,
Sekertaris Direktorat Jenderal Pemasyrakatan
Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si.

7
Bc.IP, MAP dan Tim yang telah bekerja keras menyelesaikan
penyusunan Buku Saku Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
(Dalkamtib) pada Lapas dan Rutan.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku
ini, untuk itu saran dan masukan ide penyempurnaan kami
hargai. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi jajaran
Pemasyarakatan dalam bekerja secara SMART dan PASTI.
Sekretaris
Direktorat Jenderal pemasyarakatan,
ttd.
Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si

A. Strategi Keamanan dan Ketertiban di Lapas/Rutan 10
1. Preemtif (Upaya Awal) 15
2. Preventif (Pencegahan) 19
a. Pengaturan 20
b. Penjagaan 23
c. Pengawalan 28
d. Penggeledahan 32
1). Penggeledahan dalam upaya preventif 32
2). Penggeledahan dalam rangka penindakan 33
3). Tata cara Penggeledahan kamar 35
e. Patroli/Kontrol 43
1). Sasaran Kontrol 44
2). Cara melaksanakan kontrol / patroli rutin 45
3). Hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan
kontrol ke dalam Lapas/Rutan
49
3. Represif (Penegakan Hukum) 58
a. Landasan Yuridis 59
b. Tata cara menjatuhkan Hukuman Disiplin 61
DAFTAR ISI

9
c. Tata cara pemeriksaan penghuni 65
d. Pelaksanaan hukuman disiplin 66
B. Meluasnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban 70
1. Quick Respon / Reaksi Cepat 72
2. Konflik diselesaikan oleh Petugas bukan oleh sesama
Narapidana
75
3. Tidak membiarkan adanya premanisme 77
C. Penanggulangan Kerusuhan dan Huru hara 80
1. Tingkat Kontijensi yang sangat tinggi 82
2. Memperkuat Pengamanan Pintu Utama P2U dan
Pos-pos Penjagaan
85
3. Kepala Lapas/Rutan sebagai Komandan
Penanggulangan Huru hara
87
4. Negosiasi 98
5. Tindakan hukum terhadap pelaku kerusuhan 102
6. Pemicu timbulnya perlawanan kerusuhan 106
a. Inspeksi mendadak pejabat tinggi membawa crew
televisi dan wartawan
107
b. Penangkapan narapidana di dalam Lapas dan
berbuntut kerusuhan
108
D. Hal Penting dalam Penegakan Keamanan dan
Ketertiban di Lapas/Rutan
121

A.
Strategi Keamanan
dan Ketertiban
LAPAS/RUTAN

11
K
eamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN
merupakan faktor yang wajib mendapatkan
perhatian yang serius, tidak perlu melakukan
dikotomimanahalyanglebihpentingantarakeamanan
dan pembinaan, keadaan aman dan terkendali akan
membuat pembinaan berjalan dengan baik, sebaliknya
jika pembinaan berjalan dengan tertib, terukur dan
berkelanjutan maka akan berdampak sangat baik
terhadap terciptanya kondisi aman dan terkendali .
Namun mengingat kemungkinan akan munculnya
dampak yang negatif serta resiko yang dapat
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian
yang sangat besar baik secara materiil maupun
moril, jika timbul gangguan keamanan dan ketertiban
di LAPAS / RUTAN, maka sudah seharusnya
masalah keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN
mendapatkan perhatian utama, prioritas dan sungguh
sungguh.
Dalam keseharian kondisi LAPAS / RUTAN mempunyai
tingkat kontijensi tinggi, sehingga sewaktu – waktu tidak
tertutup kemungkinan timbul gangguan keamanan

dan ketertiban, bahkan jika tidak ditanggulangi dengan
tepat dan cepat dapat berubah menjadi keadaan yang
sangat kacau dan bahkan hingga jatuh korban jiwa,
harta benda dan lain sebagainya, Untuk itu Kepala
LAPAS / RUTAN sebagai pejabat yang bertanggung
jawab atas terciptanya keamanan dan ketertiban,
harus mampou melakukan upaya menciptakan kondisi
keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN baik .
Bahwa keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN
merupakan situasai yang bisa di ciptakan, adapun
upaya menciptakan kondisi tersebut merupakan
bagian dari strategi yang wajib di susun secara baik
oleh Kepala LAPAS / RUTAN.
Kepala LAPAS / RUTAN bertanggung jawab
atas keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN,
berdasarkan Undang – undang Nomor 12 tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan, disebutkan Pasal 46 : Kepala
LAPAS / RUTAN bertanggung jawab atas keamanan
dan ketertiban LAPAS / RUTAN yang di pimpinnya.
Sebagai penanggung jawab utama keamanan
dan ketertiban LAPAS / RUTAN . maka ketentuan

13
tersebut memberikan kewenangan kepada kepala
LAPAS / RUTAN untuk melakukan kebijakan dan
kewenangan nya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, menciptakan kondisi LAPAS
/ RUTAN yang aman dan tertib, mengendalikan serta
memelihara agar situasi keamanan dan ketertiban
LAPAS / RUTAN menjadi keadaan yang permanen;
Bahwa pasal 46 undang – undang nomor 12 tahun
1995 tentang pemasyarakatan, tidak hanya di jadikan
sebagai dasar hukum dan alasan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada kepala LAPAS / RUTAN jika
terjadi gangguan dan keamanan di LAPAS / RUTAN
tersebut, untuk itu Kepala LAPAS / RUTAN dalam
hal memelihara dan mengendalikan keamanan dan
ketertiban LAPAS / RUTAN, wajib menetapkan Strategi
Keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN.
Strategi merupakan cara atau siasat yang di susun
berdasarkan analisa faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan
ancaman), seorang kepala LAPAS / RUTAN seharusnya
telah mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan

sehingga seorang kepala LAPAS / RUTAN mampu
menyusun perencanaan strategis dengan dasar
analisis SWOT yang meliputi Strengths (Kekuatan),
Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang)
dan Threats (ancaman) yakni analisa yang
mendasarkan pada faktor lingkungan strategis yaitu
analisa lingkungan Internal dan lingkungan external
sebagaimana tersebut diatas . Atas dasar hal tersebut
maka Kepala LAPAS / RUTAN dalam menjalankan
strategi penciptaan, pemeliharaan, pengendalian dan
penegakan keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN
melakukan strategi sebagai berikut :
1. Peemtif (Upaya Awal)
2. Preventif (Pencegahan)
3. Represif (Penegakan Hukum)
4. Pemulihan

15
1.
preemtif ( Upaya awal )

P
reemtif merupakan kegiatan untuk menciptakan
kondisi keamanan dan ketertiban LAPAS/RUTAN
yang di inginkan, adapun upaya yang bersifat
Preemtif antara lain :
a. Membuat aturan tata tertib kehidupan penghuni
LAPAS / RUTAN, yang mencakup jadual kegiatan
kehidupan narapidana sepanjang sehari semalam
selama 24 (dua puluh empat) jam, yang mengatur
apa – apa yang harus di kerjakan dan di lakukan
oleh seluruh penghuni, tata tertib peri kehidupan
penghuni tersebut wajib di buat dan di tempatkan
di berbagai tempat sehingga, mudah di baca oleh
setiap orang yang berkepentingan untuk itu;
b. Melakukan sosialisasi dan penerangan secara terus
menerus serta secara berkala, selain tertib peri
kehidupan penghuni juga perlu di sosialisasikan
tentang hak, kewajiban, larangan serta himbauan
- himbauan dan informasi penting lainnya;
c. Melaksanakan setiap program pembinaan secara
terus menerus, melaksanakan jadual kegiatan

17
sebagai rangkaian program pembinaan sesuai
tahapan pembinaan;
d.
Menetapkan pos – pos pengamanan, serta
menetapkan tempat – tempat yang perlu di jaga,
dan menetapkan batasan – batasan lokasi yang
merupakan area steril;
e. Memberikan hak – hak penghuni secara baik,
tidak terjadi diskriminasi serta memperlakukan
penghuni dengan tidak merendahkan harkat dan
martabat manusia;
f. Melakukan pembekalan kepada setiap petugas
sesuai dengan tugas nya, memberikan Atensi
Pimpinan kepada Tim atau kelompok kerja sebelum
Tim atau kelompok kerja tersebut melakukan tugas
nya;
g.
Pemberian pengarahan, pencerahan dan
pembekalan terhadap petugas tersebut merupakan
hal yang sangat penting, hal tersebut diharapkan
akan meningkatkan mutu kualitas pekerjaan nya
juga menghindarkan dari hal yang tidak di inginkan;

h.
Begitu pula hal nya terhadap kelompok kerja
narapidana, atau kelompok – kelompok
berdasarkan hunian, maka upaya pencerahan
tersebut wajib di laksanakan dengan tanpa bosan;
i. Jika terdapat penghuni yang mempunyai perilaku
tertentu, maka terhadap yang bersangkutan perlu
mendapat pendekatan dan pembinaan secara
individu;
j. Upaya Preemtif merupakan hal yang sangat penting
dan hal lainnya yang termasuk upaya preemtif
yakni membiasakan memberikan penjelasan serta
himbauan jika akan ada kegiatan tertentu, ajakan,
himbauan dan bahkan perintah harus bagaimana
perlu di sampaikan secara jelas kepada seluruh
penghuni;
k. Banyak hal yang dapat di lakukan dalam upaya
Preemtif tersebut, sehingga kepala LAPAS / RUTAN
dan jajaran tidak akan kehilangan cara untuk
melakukan cipta kondisi melalui upaya Preemtif
tersebut.

19
2.
preventif ( pencegahan )

U
paya Preventif atau pencegahan merupakan
tahapan yang sangat penting, upaya Preventif
di lakukan untuk mencegah timbulnya
gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga
gangguan keamanan dan ketertiban tersebut tidak
terjadi dan berkembang menjadi situasi yang kacau
tidak terkendali sehingga jatuh korban jiwa, moril
maupun materiil yang tidak terhingga dan lain
sebagainya, adapun upaya pencegahan tersebut di
lakukan melalui sebagai berikut :
a. Pengaturan
1) Pengaturan di maksud bukan saja pengaturan
penugasan terhadap petugas untuk melakukan
tugas – tugas tertentu, melainkan juga
pengaturan terhadap narapidana tertentu
untuk melakukan pekerjaan yang bersifat
membantu petugas baik dalam pengamanan,
pembinaan maupun keperluan rumah tangga
LAPAS / RUTAN ;
2) Namun dalam pengaturan ini lebih di titik

21
beratkan pada pengaturan seluruh petugas
LAPAS / RUTAN untuk menjalankan tugas dan
fungsi nya sesuai dengan kemampuan dan
keterampilan nya, pengaturan tersebut perlu
mendapatkan perhatian sehingga pengaturan
menjadi adil, seimbang dan proporsional serta
sesuai dengan kecakapan dan keahlian nya atau
atas dasar latihan dan pendidikan yang telah di
ikuti
3) Pengaturan petugas yang berisikan : siapa
melakukan apa,dimana dan berapa lama,
pengaturan petugas – petugas tersebut baik
yang bersifat insidentil, maupun dalam waku
tertentu wajib di tuangkan dalam keputusan
tertulis dengan berisikan kewajiban, larangan
serta pertanggungan jawabannya;
4) Petugas yang telah di atur untuk melakukan
penugasan tertentu wajib menjalankan sesuai
dengan prosedur tetap yang telah di tetapkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku, petugas
dilarang keras melakukan tugas sesuai dengan

keinginan nya sendiri untuk kepentingan
pribadinya, petugas yang lalai atau tidak
melaksanakan tugas sebagaimana telah
diperintahkan wajib diberikan sangsi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dan jika tingkat
kelaiaiannya cukup dengan teguran maka
dapat dilaksanakan saat itu juga atau dalam
kesempatan pertama ;
5) Selain adanya pengaturan yang jelas dan terinci,
maka di harapkan atasan dari kelompok –
kelompok kerja memberikan atensi pimpinan
atau arahan yang perlu untuk di patuhi setiap
kali kelompok kerja tersebut menjalankan
aktivitas nya ;
6) Selain mengatur tentang penugasan, Kepala
LAPAS / RUTAN pun mengatur dan menetapkan
tempat – tempat tertentu yang wajib di jaga,
serta batas wilayah mana yang merupakan batas
wilayah steril, sehingga hanya orang tertentu
dan untuk kepentingan tertentu diperbolehkan
melintas atau berada di area tersebut.

23
b. Penjagaan
Pengertian Penjagaan berdasarkan
Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Tentang
Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara disebutkan pada Pasal
1:12 adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan
orang dan fasilitas guna mencegah Gangguan
Keamanan dan Ketertiban.
Tugas penjagaan adalah menjaga obyek atau
tempat atau orang tertentu sehingga tidak terjadi
hal yang melanggar aturan tata tertib atau yang
tidak di inginkan, tugas penjagaan adalah berjaga
sehingga petugas tersebut harus dalam keadaan
terjaga, jika tugas penjagaan di laksanakan oleh
petugas dalam kondisi atau keadaan tidak terjaga
maka fungsi penjagaan tersebut tidak akan ada
manfaat nya .
Pelaksanaan tugas penjagaan di LAPAS / RUTAN
di laksanakan di tempat yang sangat rawan terjadi
nya Pelanggaran tata tertib terutama melarikan

diri dan atau menyelundupkan barang terlarang,
adapun tempat di LAPAS / RUTAN yang wajib di jaga
adalah :
1). Pintu Utama dan atau Pintu lain yang
mempunyai akses keluar masuk orang dan
barang serta dapat di lalui kendaraan keluar
masuk LAPAS / RUTAN.
Pintu utama dan atau pintu lain tersebut
merupakan titik atau obyek yang sangat rawan
terjadinya pelanggaran dan gangguan tata tertib
LAPAS / RUTAN, untuk itu dalam pengaturan dan
penjagaan nya wajib mendapatkan perhatian
yang serius dari Kepalas LAPAS / RUTAN dan atau
PEJABAT STRUKTURAL terkait, untuk itu seluruh
orang baik jajaran internal LAPAS / RUTAN
maupun anggota masyarakat lainnya WAJIB
mentaati aturan yang berlaku, dan petugas
yang diberikan tugas menjaga dan mengawasi
operasional PINTU UTAMA dan PINTU LAIN
wajib menjalankan prosedur pemeriksaan dan
penggeledahan secara tertib, teliti dan cermat
serta di laksanakan dengan baik

25
2).
Pos penjagaan Atas, atau Pos Atas
Pos Penjagaan Atas di LAPAS / RUTAN biasa
nya di bangun di empat sudut LAPAS / RUTAN,
menuju ke Pos Atas tersebut dibangun jalan
setapak yang merupakan akses menuju pos
tersebut, dan di bagian bawah di buat pintu
serta tangga menuju lantai atas pos penjagaan
tersebut, pintu pos tersebut di kunci dari dalam
sehingga terhindar dari kemungkinan adanya
narapidana memasuki area pos melalui pintu
tersebut .
Di Pos Atas tersebut terdapat senjata laras
panjang dengan peluru yang cukup, Lonceng
dan pesawat komunikasi berupa Handli Talki
sebagai alat Komunikasi antara petugas
Pos dengan Kepala Regu, kepala Kesatuan
PengamananLAPAS / RUTAN maupun dengan
kepala LAPAS / RUTAN,sehingga tata cara
penggunaannya pun perlu di lakukan pelatihan
seperlunya untuk menghindarkan penggunaan
pesawat Handi Talky semaunya sendiri .

Poa Atas merupakan tempat yang strategis
untuk menjaga area tertentu dari pelarian
narapidana, untuk itu Pos Atas dengan alasan
apapun wajib di jaga petugas secara aktif bergilir
dan tanpa adanya jeda waktu sedikitpun,
Jika terdapat Pos Atas yang karena alasan
tertentu tidak di jaga oleh petugas , maka pos
atas tersebut akan berubah menjadi tempat
yang strategis bagi narapidana untuk melarikan
diri, maka lebih baik LAPAS / RUTAN tidak
mempunyai Pos Atas, daripada di bangun Pos
atas namun tidak di operasionalkan secara baik
( tolong di perhatikan hal tersebut).
3) Pintu – Pintu Batas area steril dan pintu –
pintu Blok .
Pintu pembatas area steril yang terdapat di
dalam lingkungan LAPAS / RUTAN, maupun
pintu penghubung yang mempunyai akses
dengan Brandgang merupakan pintu yang
wajib di jaga karena pintu tersebut jika tidak di

27
jagadan tidak dalam keadaan terkunci akan di
jadikan sarana atau jalan bagi penghuni untuk
memasuki wilayah terlarang, penjagaan pintu –
pintu tersebut tentunya sangat tergantung dari
ketersediaan dan kecukupan tenaga petugas
penjagaan,
4) Blok – blok hunian dan Pos bawah di dalam
LAPAS / RUTAN
a)
Penempatan petugas jaga blok hunian
merupakan hal yang tidak bisa di abaikan,
karena petugas blok selain mengawasi peri
kehidupan penghuni blok tersebut, juga
melakukan pengecekan ketika dilaksanakan
serah terima regu pengamanan, melakukan
pembukaan dan penguncian pintu – pintu
kamar dan pintu Blok sesuai jadual waktu
yang telah di tetapkan . Penempatan petugas
jaga blok merupakan bagian dari pengaturan
tenaga pengamanan sebagaimana di
terangkan di hal pengaturan, untuk
keperluan penjagaan petugas penjaga blok

maka di blok hunian perlu di sediakan sarana
penjagaan yang diperlukan.
b) Selain penjagaan pada tempat atau obyek
sebagaimana tersebut diatas, maka
penempatan petugas jaga pada tempat -
tempat tertentu perlu di lakukan secara
sewaktu – waktu atau secara terus menerus
semua merupakan kewenangan dan
kebijakan Kepala LAPAS / RUTAN yang wajib
di laksanakan oleh petugas yang di tugaskan
untuk hal tersebut.
c. Pengawalan
Hal yang merupakan upaya pencegahan dalam
pelaksanaan strategi keamanan dan ketertiban
LAPAS / RUTAN Adalah mengenai pengawalan,
tugas pengawalan di laksanakan untuk mengawal
narapidana yang dikeluarkan dari LAPAS /
RUTAN untuk berbagai keperluan sesuai dengan
kepentingan narapidana tersebut di keluarkan dari
LAPAS / RUTAN, antara lain :

29
1) Pengawalan untuk keperluan perpindahan ke
LAPAS / RUTAN lain;
2)
Pengawalan narapidana untuk menghadiri
persidangan di pengadilan negeri dalam perkara
lain,atau sidang peninjauan kembali;
3) Pengawalan narapidana untuk melaksanakan
kegiatan asimilasi termasuk Cuti Mengunjungi
Keluarga;
4)
Pengawalan narapidana untuk Pemeriksaan
kesehatan, berobat dan atau rawat inap di
Rumah Sakit di luar LAPAS / RUTAN;
5) Pengawalan narapidana menjalankan ijin yang
bersifat luar biasa;
6) Pengawalan narapidana untuk di serahkan ke
kejaksaan dan atau BAPAS guna menjalankan
program Integrasi;
7)
Adapun pengawalan terhadap narapidana
karena ijin yang bersifat luar biasa perlu
mendapatkan perhatian sepenuhnya, dan jika di
pandang perlu minta bantuan pihak kepolisian
setempat, sebelum ijin di laksanakan maka
pengawal yang di tunjuk wajib menjelaskan

rute perjalanan yang akan ditempuh serta
perkiraan waktu yang di butuhkan, serta sarana
yang diperlukan untuk keperluan tersebut dan
rencana lain yang di anggap perlu.
Hal Penting dalam Penugasan
Pengawalan Narapidana
Penunjukan petugas pengawal untuk kepentingan
pengawalan narapidana keluar LAPAS / RUTAN
perlu mendapatkan perhatian yang sungguh –
sungguh, karena sudah banyak peristiwa terjadi
dalam pengawalan narapidana telah terjadi
penyimpangan atau hal yang selain timbulnya
gangguan keamanan juga meresahkan dan
menjadi pembicaraan masyarakat yang berakibat
menurunkanakuntabilitaskinerjapemasyarakatan,
hal yang perlu diperhatikan :
1) Pertimbangan pertama adalah narapidana
siapa saja, untuk keperluan apa dan tujuan
kemana narapidana tersebut di keluarkan dari
LAPAS / RUTAN;

31
2) Berapa lama waktu yang di perlukan untuk
keperluan tersebut;
3) Diperlukan berapa petugas Pengawal, petugas
siapa saja yang di pandang cakap untuk
melakukan tugas pengawalan tersebut;
4) Menghindarkan menunjuk petugas pengawal
atas permintaan narapidana yang akan di
kawal;
5) Memberikan perhatian dan arahan kepada
petugas sebelum melaksanakan tugas
pengawalan dengan perintah -perintah khusus
serta membekali petugas pengawal dengan
surat tugas, senjata api dan atau alat keamanan
lain jika di perlukan dalam tugas pengawalan;
6) Melakukan monitoring melalui sarana
komunikasi tentang pelaksanaan tugas
pengawalan tersebut .

d. Penggeledahan
1) Penggeledahan dalam upaya preventif
Pengeledahan kamar hunian, blok hunian,
pemeriksaan badan dan barang bawaan yang
di laksanakan merupakan upaya pencegahan,
upaya mencegah agar para penghuni tidak
membawa barang terlarang kedalam LAPAS /
RUTAN atau menyimpannya di dalam kamar
hunian dan atau Blok hunian atau tempat lain di
dalam LAPAS / RUTAN.
Penggeledahan dalam upaya preventif tersebut
dilaksanakan secara rutin dan terjadual maupun
insidentil , dengan melibatkan sebagian besar
petugas LAPAS / RUTAN dilaksanakan secara
serentak dengan tertib serta tidak menimbulkan
penolakan dan perlawanan dari para penghuni,
di karenakan tata cara pengeledahan dilakukan
secara tidak benar .
Penggeledahan yang bersifat preventif di
laksanakan dengan teratur dan tertib dan

33
kegiatan tersebut dapat di laksanakan
sekaligus sebagai kegiatan kebersihan dan
penertiban barang penghuni, seperti antara lain
pengeluaran dan penjemuran kasur dan alas
tidur, menyingkirkan dan membuang barang
barang yang tidak berguna di dalam kamar
dan blok hunian , menyingkirkan kompor, dan
tungku – tungku serta alat masak di dalam blok,
warung – warung liar dan gubuk liar, tumpukan
sampah dan lain sebagainya.
2) Penggeledahan dalam rangka penindakan
Penggeledahan dalam rangka penindakan
tersebut dilakukan untuk mencari benda
terlarang tertentu yang menurut informasi di
sembunyikan dan atau di miliki oleh penghuni
LAPAS / RUTAN, penggeledahan yang bersifat
penindakan tersebut dilakukan dengan obyek
pemeriksaan yang lebih terpusat, dilaksanakan
secara rahasia dan oleh tim khusus yang
di pandang mampu dan cakap untuk

melaksanakan hal tersebut, serta dengan target
benda atau barang yang di cari tersebut harus
di ketemukan .
Penggeledahan yang bersifat penindakan
tersebut direncanakan dan dibahas secara
rinci dengan baik, dan sangat efektif jika di
laksanakan ketika seluruh penghuni LAPAS /
RUTAN dalam posisi berada di dalam kamar nya
masing – masing dan terkunci .
Jika obyek yang di curigai terdiri dari beberapa
kamarhuniandalamsatublokatauberbedablok,
maka pelaksanaan nya di laksanakan dengan
serentak, sehingga petugas penggeledahan di
bagi dalam tim –tim kecil sebanyak kamar yang
menjadi target sasaran .
Selanjutnya penggeledahan dilaksanakan
dengan tertib, cermat dan tenang tanpa
suara bentakan dan perintah- perintah yang
terdengar keras sehingga membuat suasana
menjadi tegang dan tidak kondusif, petugas

35
mulai menyisir dan memeriksa semua tempat
dan orang yang berada di kamar tersebut
hingga selesai dan dengan target yang tercapai.
3) Tata Cara Penggeledahan kamar secara rutin.
Bahwa suasana yang paling tidak di sukai oleh
penghuni di dalam LAPAS / RUTAN adalah antara
lain saat di lakukan penggeledahan kamar,
kecenderungan terjadi perlawanan dari para
penghuni dan bisa menjadi pemicu timbulnya
kerusuhan massal adalah saat pelaksanaan
penggeledahan .
Bahwa penolakan ketika di lakukan
penggeledahan oleh para penghuni merupakan
psywar agar LAPAS / RUTAN tidak lagi
melakukan penggeledahan dan selanjutnya hal
tersebut merupakan keadaan yang di inginkan,
namun demikian pihak LAPAS / RUTAN tidak
boleh gamang,ragu dan bahkan surut akan
hal tersebut sehingga tidak di laksanakan
penggeledahan di dalam LAPAS / RUTAN,

adapun Tata Cara penggeledahan kamar
sebagai berikut :
a) Obyek yang akan di geledah wajib dalam
keadaan terkunci dan seluruh penghuni
berada dalam kamar masing – masing, dan
jika pada saat di lakukan penggeledahan
tersebut terdapat penghuni di luar kamar
maka yang bersangkutan harus di masukkan
ke dalam kamar .
b) Tim penggeledahan secara lengkap sudah
siaga berada di luar kamar, dengan menyapa
terlebih dahulu contoh: Selamat malam
saudara .-saudara, kami tim di tugaskan
untuk melakukan penggeledahan kamar
ini, untuk itu kami minta saudara semua
di persilahkan untuk berdiri dengan tertib,
dan kami minta tikar, karpet atau alas
tidur agar di lipat atau di gulung dengan
baik, dan selanjutnya di sampaikan apakah
ada diantara saudara memiliki dan atau
menyimpan barang atau benda terlarang di

37
kamar ini, jika ada yang memiliki silahkan
bergeser ke sebelah kiri, yang merasa tidak
memiliki di persilahkan satu persatu keluar
kamar “
c) Selanjutnya kamar di buka dan satu persatu
penghuni keluar kamar dengan terlebih
dahulu di lakukan pemeriksaan badan,
kantong celana, dompet, kopiah,lipatan
kain dan lain sebagainya tidak luput dari
penggeledahan, narapidana yang sudah di
luar kamar dilarang berada jauh dari kamar
tetap berdiri di luar kamar karena mereka
akan menyaksikan penggeledahan atas
barang – barang miliknya ;
d) Jika terdapat penghuni yang mengaku
memiliki benda terlarang maka kepada
mereka di persilahkan untuk menyerahkan
benda tersebut kepada petugas dan
selanjutnya yang bersangkutan di
perintahkan untuk keluar kamar bersama
yang lain;

e) Pemeriksaan dilakukan terhadap tempat
yang tersembunyi seperti kamar mandi,
Closet, pojokan – pojokan kamar, kolong
tempat tidur, sela – sela tempat tidur dan
lainnya, kaleng – kaleng kosong, karton
kosong, tempat sampah dan benda – benda
lain yang berada di lantai yang sekiranya
tidak ada manfaatnya untuk di keluarkan
dari kamar.
f) Pemeriksaan berikutnya adalah barang
– barang yang tergantung baik pada tali
jemuran yang di pasang di dalam kamar, tas
– tas, ransel – ransel, pakaian kotor dan lain
sebagainya yang posisinya tergantung pada
dinding kamar di ambil satu persatu untuk di
periksa dan dikumpulkan;
g) Setelah barang yang tergantung sudah di
periksa dengan teliti, maka barang – barang
tersebut di tempatkan pada tempat tertentu
selanjutnya di lakukan pemeriksaan koper,
kotak atau lemari pakaian, pemeriksaan

39
barang tersebut harus di lakukan dengan
baik dan cermat yakni tidak dengan cara
meraba – raba atau mengobok-obok isi
kotak, melainkan dengan cara satu persatu
benda dalam kotak di pegang, diambil
dan dikeluarkan lalu di periksa, jika benda
tersebut berupa pakaian yang terlipat maka
harus di buka lipatan nya lalu diperiksa
dan jika sudah selesai kembali dilipat, jika
peti atau kotak tersebut berada di atas
tempat tidur, maka pemilik benda tersebut
di panggil untuk mengambil kotak tersebut
sehingga petugas tetap bisa memeriksa nya
sambil berdiri di sisi tempat tidur ;
h) Pemeriksaan lemari pakaian, kotak makanan,
atau boks yang berisi segala macam barang,
maka satu persatu barang yang terdapat
di dalam boks, kotak, lemari dan lain
sebagainya di keluarkan, setelah kosong
maka wajib di raba lantai –lantai nya,sudut –
sudut nya, di balik - balik dan geser, setelah

yakin tidak ada benda terlarang terselip di
celah atau di lantai kotak yang di samarkan,,
maka barang – barang yang tadi di keluarkan
di masukkan kembali seperti semula, jika
terdapat kecurigaan akan keadaan kotak,
peti atau lemari yang sudah di modivikasi
buat menyimpan barang terlarang, maka
barang tersebut di perintahkan untuk di
bawa ke kantor guna di lakukan pemeriksaan
yang lebih detail dan lemari yang telah
dimodifikasi dikeluarkan dari kamar untuk
dimusnahkan ;
i) Satu –persatu semua barang yang berada di
kamar tersebut di periksa dan di yakinkan
tidak ada barang yang di sembunyikan,
selanjutnyapemeriksaandilakukanterhadap
teralis – teralis, lantai kamar, tembok kamar
dengan cara di ketok – ketok, closet, bak
mandi dengan cara di raba lantai bak mandi
tersebut, karena narapidana sangat pandai
dalam menyimpan benda terlarang dengan

41
memanfaatkan fasilitas yang terdapat di
dalam kamar .
Hal penting yang perlu di lakukan jika
di belakang kamar hunian adalah lahan
kosong, kebun, brandgang , maka ketika
kamar di geledah di perintahkan satu atau
dua orang petugas melakukan pemeriksaan
di belakang tembok kamar tersebut ;
j) Jika penggeledahan selesai maka di
laksanakan pencocokan barang yang di
sita oleh petugas dengan pemilik nya ,
selanjutnya penghuni kamar di persilahkan
untuk kembali masuk kamar dengan perintah
untuk senantiasa menjaga kebersihan
kamar, tidak membawa barang berlebihan,
hewan peliharaan dan menyimpan barang
yang tidak berguna, mereka di perintahkan
untuk kembali mengatur barang – barang
nya yang tadi di periksa .
k) Petugas yang melakukan penggeledahan

di larang keras mengambil barang apapun
untuk di masukkan ke kantong celana, atau
kedalam baju, memakan makanan, atau
meminum minuman, mengambil rokok yang
terdapat di dalam kamar tersebut ;
l) Pengarahan wajib di lakukan kepada seluruh
tim, dan dalam waktu tertentudan berkala
di lakukan pelatihan penggeledahan dengan
simulasi – simulasi ;
m) Penggeledahan yang melibatkan bantuan
unsur instansi lain, maka hal tersebut di
mungkinkan jika kepala LAPAS / RUTAN
memandang perlu untuk adanya bantuan
tersebut, sedangkan jika penggeledahan
atas inisiatif instansi lain ( kepolisian, Badan
Narkotika Daerah ) maka kepala LAPAS /
RUTAN tetap sebagai penanggung jawab
pelaksanaan nya, dan kapala LAPAS /
RUTAN menolak jika dimungkinkan akan
menimbulkan gangguan keamanan dan
ketertiban LAPAS / RUTAN .

43
e. Patroli Atau Kontrol
Kepala LAPAS/RUTAN wajib mengagendakan
secara rutin maupun insidentil dan
berkesinambungan untuk melakukan kontrol atau
patroli di dalam lingkungan dalam LAPAS/RUTAN
maupun di luar tembok LAPAS/RUTAN, termasuk
lokasi di mana narapidana melaksanakan kegiatan
asimilasi, narapidana sedang menjalani rawat inap
dan atau sedang menjalankan ijin yang bersifat luar
biasa, kegiatan kontrol selain dilaksanakan secara
teratur juga secara mendadak dan sewaktu – waktu
sesuai dengan tujuan melakukan kontrol tersebut .
Kontrol atau patroli yang di lakukan oleh kepala
LAPAS/RUTAN tidak terbatas pada waktu jam kerja
atau di luar jam dan hari kerja, dan justru kontrol di
luar jam dan hari kerja merupakan aktivitas kontrol
kepala LAPAS/RUTAN yang perlu mendapatkan
prioritas.
Kegiatan pelaksanaan patroli kepala LAPAS/
RUTAN baik sendirian atau di dampingi pejabat di

catat dalam buku kontrol khusus kepala LAPAS/
RUTAN, begitu pula kepala LAPAS/RUTAN dapat
memerintahkan pejabat Struktural secara bergilir
untuk melakukan tugas kontrol atau patroli, dan
hasil pelaksanaan kontrol tersebut di catat dalam
buku kontrol pejabat struktural dan di periksa oleh
kepala LAPAS/RUTAN.
1) Sasaran kontrol dilaksanakan:
a) untuk mengetahui pelaksanaan tugas
penjagaan apakah petugas jaga hadir
lengkap, menempati pos penjagaan yang di
atur oleh kepala regu jaga, serta pelaksanaan
tugas bagian – bagian lain dikerjakan dengan
baik;
b) Apakah penghuni LAPAS/RUTAN jumlah
nya sesuai dengan daftar penghuni LAPAS/
RUTAN dan menempati kamar atau tempat
kerja yang di tetapkan;
c) Apakah peri kehidupan penghuni di
laksanakan sesuai ketentuan;

45
d) Mengamati suasana kehidupan di dalam
LAPAS/RUTAN apakah terlihat normal, jika
ada keadaan yang janggal maka segera di
tanyakan kepada petugas jaga saat itu ;
e) Apakah fasilitas di dalam LAPAS/RUTAN
berada dalam kondisi baik, dan lain
sebagainya;
f) Jika di jumpai sesuatu yang tidak sesuai
maka di selesaikan saat itu juga, dan jika
tidak memungkinkan di selesaikan dalam
kesempatan pertama.
2) Cara kepala LAPAS / RUTAN melaksanakan
kontrol atau patroli rutin
a) Kepala LAPAS / RUTAN mengawali
pengawasan nya dengan membaca buku
laporan penjagaan dan buku laporan piket
dengan membaca buku – buku laporan
penjagaan maupun laporan piket tersebut,
maka kepala LAPAS / RUTAN sepintas lalu
sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam

LAPAS / RUTAN selama sehari semalam ;
b) Setiap kali kepala LAPAS / RUTAN
melaksanakan kontrol ke dalam LAPAS /
RUTAN maka diupayakan di mulai dari blok
terdepan, lakukan pengamatan yang baik
setiap blok atau kamar yang di kontrol,
apakah setiap kamar terdapat papan nama
penghuni kamar, dan apakah penghuni
kamar sesuai dengan papan mana yang
tercantum, perhatikan keadaan para
penghuni dengan menanyakan apakah
ada penghuni baru atau apakah ada yang
sakit dan pertanyaan lain yang di pandang
perlu,namun demikian hindari mengobrol
berlama lama dengan penghuni dalam hal
yang tidak perlu.
c) Amati kebersihan blok dan kamar serta
berikan perintah untuk membersihkan
kamar serta mengatur kamar hunian dengan
lebih baik, jika di jumpai penghuni yang
tidak memperhatikan atau tidak peduli

47
atau bersikap kurang sopan saat itu juga di
nasehati dengan baik agar jika kepala LAPAS
/ RUTAN melakukan kontrol agar bersikap
baik dan menghentikan kegiatan yang
sedang di lakukan kecuali kegiatan tersebut
tidak bisa di hentikan begitu saja.
d) Jika kontrol nya di waktu malam hari
sementara penghuni kamar sedang tidur
maka penghuni kamar tidak perlu di
bangunkan ;
e) Jika kamar atau blok hunian pertama
dirasakan sudah cukup maka kontrol di
lanjutkan ke kamar berikutnya secara
berurutan, demikian seterus nya hingga
kamar atau blok terakhir di dalam LAPAS /
RUTAN;
f) Jika saat itu ada narapidana atau penghuni
yang di masukkan ke blok pengasingan, blok
tutupan sunyi , blok karantina, atau bangsal
rawat inap maka tempat –tempat tersebut

pun wajib di kontrol ;
g) Kepala LAPAS / RUTAN dalam menjalankan
tugas kontrol ke dalam blok hunian
seyogyanya dilaksanakan dengan pola dan
jalur yang sama, dengan demikian maka
kegiatan kontrol secara rutin dan terus
menerus tersebut, maka keadaan LAPAS
/ RUTAN secara sistimatis akan terekam
dan di ingat secara baik, sehingga setiap
ada perubahan sedikitpun baik penghuni
maupun keadaan lain di dalam kamar dan
lingkungan blok dapat segera di ketahui
dengan baik oleh Kepala LAPAS / RUTAN;
h) Kontrol di lingkungan luar blok yakni
di Brandgang, dan kontrol petugas pos
jaga dilaksanakan secara rutin seperti
melaksanakan kontrol di dalam blok hunian ;
i) Tugas kontrol oleh kepala LAPAS / RUTAN
wajib di lakukan secara rutin dan sesering
mungkin, jika kepala LAPAS / RUTAN tidak

49
melakukan kontrol dalam waktu yang relatif
cukup lama, maka kepala LAPAS / RUTAN
akan merasa asing dengan kehidupan LAPAS
/ RUTAN yang menjadi tanggung jawabnya.
3) Hal yang perlu dihindari
a) Memilih – milih waktu kontrol ke dalam
LAPAS / RUTAN
Bahwa tugas penjagaan LAPAS / RUTAN di
laksanakan oleh regu penjagaan atau pleton
penjagaan , tiap LAPAS / RUTAN umumnya
terdiri 4 ( empat ) regu pengamanan, yang
berjaga secara bergilir sesuai jadual yang di
tetapkan, dari masing – masing kelompok
jaga tersebut mempunyai perilaku yang
berbeda, mempunyai tamping sendiri –
sendiri, dan mempunyai kebiasaan yang
berbeda, adakala terdapat regu yang disiplin
dan ketat dan menjalankan tugas dan peri
kehidupan LAPAS / RUTAN, namun ada
pula regu tertentu yang tidak tertib dalam

melaksanakan tugas jaga.
Jika keadaan pelaksanaan penjagaan
demikian, biasanya kepala LAPAS / RUTAN
justru lebih merasa nyaman jika melakukan
kontrol pada giliran Regu yang relatif disiplin
tersebut, untuk itu keadaan tersebut harus
di hindari justru kepala LAPAS / RUTAN
wajib melakukan kontrol lebih sering
terhadap regu yang relatif kurang disiplin
tersebut untuk melakukan perubahan agar
setiap regu penjagaan mempunyai kualitas
pekerjaan yang merata dan baik secara
keseluruhan .
b) Masuk kedalam LAPAS / RUTAN sekedar “ say
hello “
Masuknya kepala LAPAS / RUTAN kedalam
LAPAS / RUTAN mempunyai pengaruh yang
positif dalam membangun suasana tertib,
memberi suport terhadap petugas satuan
pengamanandalammenjalankantugas,serta

51
mencegah timbulnya penyimpangan dalam
pelaksanaan tertib peri kehidupan penghuni
dan pelaksanaan tugas pengamanan,
menambah semangat terhadap pelaksanaan
tugas yang telah di kerjakan oleh jajaran
yang telah di tugaskan untuk hal tersebut
dan semakin sering kepala LAPAS / RUTAN
melakukan kontrol atau patroli, mempunyai
dampak positif terhadap performance
kepala LAPAS / RUTAN itu sendiri.
Untuk itu agar di hindari kepala LAPAS /
RUTAN masuk ke dalam LAPAS / RUTAN
hanya sepintas lalu, sekedar “say hello “
atau hadir di pintu utama, atau di pos utama
sepintas lalu, dan selanjutnya kembali ke
ruangan kerja nya atau balik kanan keluar
LAPAS / RUTAN, apalagi jika kepala LAPAS
/ RUTAN hingga waktu berbulan – bulan
semenjak menjabat sebagai kepala LAPAS /
RUTAN tidak sekalipun melakukan kontrol
atau patroli .

c) Patroli atau kontrol mengandalkan pesawat
Handy Talky
Pesawat handy talky sebagai perangkat
komunikasi di gunakan sebagai alat
komunikasi antara kepala LAPAS / RUTAN
dengan pejabat pengamanan dan pejabat
lain serta langsung dengan petugas
kesatuan pengamanan LAPAS / RUTAN,
namun demikian pesawat handy talky bukan
sebagai alat untuk menggantikan kontrol
atau patroli , sehingga ketika kepala LAPAS /
RUTAN jarang atau tidak pernah melakukan
kontrol karena menganggap dan merasa
dengan berkomunikasi melalui perangkat
handy talki sudah melakukan kontrol, karena
kontrol adalah : Aktivitas fisik yang melihat
dan mengetahui serta merasakan langsung
obyek yang di kontrol.
d) Sengaja menghindar atau pura – pura tidak
melihat

53
Ketika kepala LAPAS / RUTAN sedang
menjalankan tugas patroli atau kontrol
ke dalam LAPAS / RUTAN tidak di tutup
kemungkinan menjumpai hal yang
sebenarnya merupakan kejadian yang
bertentangan dengan tata tertib dan bahkan
merupakan bentuk pelanggaran disiplin
LAPAS / RUTAN antara lain :
i. Terdapat narapidana yang seharus nya di
dalam kamar namun masih berkeliaran ;
ii. Terdapat narapidana yang tengah
melakukan perjudian, memasak di dalam
kamar, dan kegiatan lain yang di larang ;
iii. Di jumpai narapidana yang membuka
warung liar atau mengedarkan makanan
untuk di jual secara asongan;
iv. Narapidana yang menggunakan aliran
listrik yang di sambung secara illegal,
untuk memasak air panas dan memasak
dan juga untuk menghangatkan bak
mandi;

v. Sekelompok narapidana secara
bergerombol dengan berperilaku yang
tidak memperhatikan kesopanan dan
atau
vi. Kejadian atau perbuatan yang tidak
sesuai dengan tata tertrib yang telah di
canangkan untuk di patuhi oleh seluruh
penghuni
Jika kepala LAPAS / RUTAN menjumpai
keadaan sebagai mana tersebut diatas,
maka kepala LAPAS / RUTAN tidak boleh
menghindar atau bahkan berpura – pura
tidak melihat atau bahkan mendiamkan
saja, kepala LAPAS / RUTAN wajib melakukan
tindakan yang dipandang perlu yakni :
menegur, menghentikan, menasehati,
melakukan tindakan yang di pandang perlu
yang kesemuanya untuk kepentingan tegak
nya tertib peri kehidupan penghuni . Jika
kepala LAPAS / RUTAN menjumpai hal
terserbut tidak melakukan tindakan apapun,

55
bahkan berpura –pura tidak melihat, atau
bahkan menghindar, maka kontrol atau
patroli yang di lakukan kepala LAPAS /
RUTAN tidak akan mampu merubah keadaan
ke arah yang lebih baik, dan jika keadaan
yang sebagaimana tersebut memerlukan
tindak lanjut untuk penertiban nya, maka
kepala LAPAS / RUTAN membicarakan
dalam rapat dengan pejabat dan petugas
yang memungkinkan untuk membahas dan
mencari jalan keluar penyelesaian yang lebih
baik dan berlaku permanen.
e)
Kedalam LAPAS / RUTAN dengan
mengenakan pakaian ala kadarnya
Ketika kepala LAPAS / RUTAN melakukan
kontrol atau patroli ke dalam LAPAS / RUTAN
maka pada dasarnya sedang manjalankan
tugas pengawasan, untuk itu agar di hindari
ketika menjalankan tugas pengawasan
tersebut berpakaian ala kadarnya, tidak
bersepatu serta mengenakan pakaian

yang tidak sesuai meskipun hal tersebut
dkilakukan di luar jam kerja .
Jika mengenakan pakaian olah raga maka
kenakan pakaian olah raga yang baik, karena
pakaian yang di kenakan akan berpengaruh
terhadap performance , jika kontrol di waktu
malam hari maka meskipun tidak berpakaian
dinas lengkap mamun sekurang – kurang nya
mengenakan celana panjang dan bersepatu
dinas ., karena kewajiban berpakaian
dinas juga di haruskan terhadap pejabat
lain yang di tugaskan melakukan tugas
kontrol maupun piket, karena berdasarkan
Undang _ undang no 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan disebutkan :
a. Pasal 48 : Pada saat menjalankan
tugas nya, petugas LAPAS / RUTAN
diperlengkapi dengan senjata api dan
sarana keamanan lainnya ;
b. Pasal 49 : Pegawai Pemasyarakatan

57
diperlengkapi dengan sarana, dan
prasarana lain sesuai dengan kebutuhan
dan peraturan perundang – undangan
yang berlaku ( penjelasan : yang di
maksud sarana dan prasarana lain “
antara lain penyediaan pakaian dinas dan
perumahan dinas )

3.
represif
( penegakan hukum )

59
a. Landasan Yuridis
T
indakan represif atau penegakan hukum
dilakukan jika telah terjadi pelanggaran
disiplin dan tata tertib atau bahkan tindak
pidana yang di lakukan oleh penghuni LAPAS /
RUTAN, kepala LAPAS / RUTAN sebagai pejabat yang
bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban
LAPAS / RUTAN yang di pimpinnya, maka kepala
LAPAS / RUTAN mempunyai wewenang sebagai
mana di atur dalam Undang – undang nomor 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai
berikut
Pasal 47 (1) : Kepala LAPAS / RUTAN berwenang
memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan
hukuman disiplin terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan yang melanggar peraturan
keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS /
RUTAN yang di pimpinnya ;
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi

narapidana atau anak pidana
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku;
(3) Petugas Pemasyarakatan dalam memberikan
tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib :
a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan
tidak bertindak sewenang – wenang ; dan
b.
Mendasarkan tindakan nya pada pertaturan
tata tertib LAPAS / RUTAN ;
(4) Bagi narapidana dan anak pidana yang pernah
di jatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila
mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan
diri dapat dijatuhi lagi hukuman disiplin tutupan
sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6 ( enam ) hari .

61
b. Tata Cara Menjatuhkan Hukuman Disiplin
Penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana
yang di duga melakukan pelanggaran tata tertib
LAPAS / RUTAN merupakan satu – satunya
wewenang yang di miliki oleh Kepala LAPAS /
RUTAN sebagaimana di atur di dalam pasal 47
Undang – undang no 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, penjatuhan hukuman disiplin
termasuk di dalam nya mencabut sebagaian
hak narapidana, untuk itu maka kepala LAPAS /
RUTAN wajib dan harus memberikan perhatian
sepenuhnya dalam hal tersebut , karena
keteledoran atau kurang cermatan dalam proses
penjatuhan hukuman disiplin terhadap sangat
mungkin dapat menimbulkan berbagai dampak
buruk dan jika hal tersebut terjadi maka kepala
LAPAS / RUTAN sebagai pejabat yang di berikan
wewenang untuk hal tersebut wajib di mintakan
pertanggung jawaban. ( contoh kasus terjadinya
kerusuhan di LAPAS / RUTAN BANCEUY Bandung
jawa barat pada tanggal 23 April 2016 )

1)
Adanya laporan terjadinya pelanggaran
keamanan dan ketertiban
Ketika kepala LAPAS / RUTAN menerima laporan
adanya pelanggaran keamanan dan ketertiban
yang dilakukan oleh narapidana, maka kepala
LAPAS / RUTAN sesegera mungkin menanggapi
laporan tersebut dengan menuju ke LAPAS
/ RUTAN untuk mengambil tindakan lebih
lanjut , jika keberadaan kepala LAPAS / RUTAN
tidak mungkin untuk segera masuk LAPAS /
RUTAN, maka kepala LAPAS / RUTAN segera
memerintahkan pejabat yang dianggap cakap
untuk mewakili kepala LAPAS / RUTAN dengan
perintah dan petunjuk yang jelas .
2) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
kejadian yang di laporkan
Pemeriksaan pendahuluan di lakukan oleh
Kepala LAPAS / RUTAN atau pejabat yang di
tunjuk dengan meminta keterangan pelaku dan
orang – orang lain yang terlibat atau mengetahui

63
kejadian pelanggaran keamanan dan ketertiban
yang terjadi, jika berdasarkan pemeriksaan
pendahuluan tersebut telah cukup bukti telah
terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban
, maka kepala LAPAS / RUTAN melakukan
tindakan :
a) Memerintahkan untuk membentuk Tim
Pemeriksa dengan surat keputusan ;
b) Memerintahkan kepada pelaku dan
orang lain yang terlibat untuk dilakukan
pemeriksaan dengan berita acara dan
selama dalam proses pemeriksaan mereka
di tempatkan di blok pengasingan;
c) Memasukkan terperiksa ke blok pengasingan
di lakukan oleh petugas pengamanan dan
wajib di dampingi oleh pejabat keamanan
untuk menghindari adanya tindakan
kekerasan yang di lakukan oleh petugas
pengamanan dan atau oleh penghuni lain,
baik selama dalam perjalanan atau selama di
dalam blok pengasingan . keadaan tersebut

merupakan hal yang krusial, sehingga
kepala LAPAS / RUTAN maupun pejabat
yang di tunjuk wajib meyakinkan bahwa
pelaksanaan memasukkan terperiksa ke
blok pengasingan dapat berjalan dengan
baik dan aman ;
d) Keberadaan dan penempatan penghuni
di dalam blok pengasingan karena di
duga melakukan pelanggaran keamanan
dan ketertiban, merupakan situasi yang
sangat menderitakan dan tidak diinginkan,
karena adanya bayangan akan di cabutnya
hak remisi dan hak lain, bayangan akan
mendapat perlakuan buruk, kekerasan dan
tindakan lain yang merendahkan martabat
nya, maka keadaan tersebut dapat menjadi
faktor yang kuat sehingga penghuni tersebut
rela mengakhiri hidupnya dengan melakukan
bunuh diri .
e) Kunci blok pengasingan tidak di serahkan
kepada regu kesatuan pengamanan, namun

65
di pegang langsung oleh kepala LAPAS /
RUTAN atau Kepala Kesatuan Pengamanan
LAPAS / RUTAN.
c. Tata cara pemeriksaan penghuni
1) Memeriksa pelaku pelanggaran keamanan
dan ketertiban dengan baik, tanpa kekerasan,
pemeriksaan dilakukan dengan maksud untuk
mengungkap kejadian yang sebenarnya sesuai
dengan kronologis nya ;
2) Mengungkap kejadian dengan fakta dengan
bukti serta keterangan yang di sampaikan
secara jujur dan tanpa tekanan ;
3) Menuangkan hasil pemeriksaan dalam berita
acara pemeriksaan, yang di tanda tangani oleh
tim pemeriksa dan terperiksa ;
4) Melakukan pemeriksaan secara detail,
melakukan konfrontir jika di pandang perlu ;
5) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil

pemeriksaan,menetapkan tingkat kesalahan
serta membuat rekomendasi kepada Kepala
LAPAS / RUTAN tentang hukuman yang pantas
di jatuhkan, atau membebaskan seseorang
jika tidak terbukti terlibat dalam pelanggaran
keamanan dan ketertiban.
6) Mengajukan hasil pemeriksaan tersebut
dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan,
membuat surat Keputusan Kepala LAPAS /
RUTAN tentang jenis hukuman disiplin dan
tindakan lain berupa pencabutan hak – hak
tertentu dalam waktu tertentu pula .
d. Pelaksanaan hukuman disiplin
1) Hukuman tutupan sunyi paling lama 6 (enam
) hari, pelaksanaan hukuman tutupan sunyi
di laksanakan di blok F ( Straf cell ), secara
jelas sejak kapan di mulai dan kapan berakhir,
selama peksanaan tutupan sunyi melarang
penghuni lain mendekat atau berada di sekitar
blok F tersebut .

67
2) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
nya, serta wajib di lakukan kontrol sesering
mungkin oleh Kepala LAPAS / RUTAN, kepala
Kesatuan Pengamanan, Pejabat yang di tunjuk,
Kepala Regu Pengaman maupun petugas jaga .
3) Kontrol di lakukan terutama untuk melihat
apakah penghuni tersebut dalam keadaan
sehat, tidak ada tanda – tanda telah terjadi
tindakan kekerasan dan atau telah terjadi
penyelundupan dengan memberikan sesuatu,
atau di ketemukan benda atau alat lain yang
dapat di gunakan untuk bunuh diri atau
menyakiti dirinya ;
4) Jika telah terjadi penurunan kesehatan
maka penghuni tersebut wajib di periksakan
kesehatan nya oleh dokter LAPAS / RUTAN,
jika dokter LAPAS / RUTAN menyarankan
agar tutupan sunyi di hentikan, maka wajib
dihentikan dan penghuni yang bersangkutan
di berikan pelayanan kesehatan sebagaimana
mestinya ;

5) Harap menjadi perhatian bahwa telah banyak
terjadi kasus narapidana ketika menjalankan
hukuman
6) tutupan sunyi meninggal dunia, maka kepala
LAPAS / RUTAN wajib memperhatikan dengan
sungguh - sungguh dalam pelaksanaan nya,
karena hal tersebut terkait dengan wewenang
kepala LAPAS / RUTAN berdasarkan Undang –
Undang
7) Hukuman berupa menunda atau meniadakan
hak tertentu untuk jangka waktu tertentu dapat
berupa,pencabutanhakremisi,ataupembatalan
pengusulan asimilasi , pembatalan usulan
Pembebasan bersyarat atau Cuti menjelang
bebas atau Cuti bersyarat, pembatasan waktu
untuk di kunjungi, atau dilarang dikunjungi oleh
keluarga atau orang tertentu lain nya dalam
waktu tertentu ;
8) Hukuman disiplin yang telah di putuskan oleh
Kepala LAPAS / RUTAN, segera di masukkan

69
dalam Register F sesaat setelah keputusan di
tanda tangani .
9) Penundaanpelaksanaanhukumantutupansunyi
dapat di lakukan jika karena keadaan kesehatan
yang bersangkutan tidak memungkinkan, pada
kejadian tertentu adakalanya narapidana yang
di jatuhi hukuman disiplin telah menerima
tindakan kekerasan atau bahkan menderita
luka atau kesakitan akibat perkelahian atau
akibat lainnya, maka narapidana tersebut wajib
di lakukan pengobatan dan tindakan medis oleh
dokter LAPAS / RUTAN terlebih dahulu hingga
yang bersangkutan dinyatakan sehat dan cukup
kuat untuk menjalankan hukuman tutupan
sunyi.

b.
meluasnya gangguan
keamanan dan
ketertiban

71
B
ahwa terjadinya gangguan keamanan dan
ketertiban di LAPAS / RUTAN secara umum
tidak terjadi begitu saja, melainkan di mulai
dari adanya faktor penyebab dan faktor pemicu , serta
munculnya figur yang berperan sebagai provokator,
sehingga kejadian yang bermula dari persoalan pribadi
antar penghuni, berkembang menjadi perselisihan
kelompok dan terus berkembang menjadi kerusuhan
massal yang mengakibatkan suasana menjadi kacau
tidak terkendali hingga muncul tindakan pembakaran,
pengrusakan, pemberontakan dan terjadi pelarian
massal dan bahkan membawa akibat jatuh korban
jiwa, adapun upaya yang di lakukan untuk mencegah
agar hal tersebut tidak terjadi perlu di lakukan hal – hal
sebagai berikut sebagai berikut :

1.
quickresponse
( reaksi cepat )

73
a. Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban
LAPAS / RUTAN yang mempunyai potensi kuat
berkembang secara cepat dan menjadi faktor
pemicu adalah perselisihan , perkelahian, tindak
kekerasan antar narapidana, perselisihan secara
perorangan sangat besar kemungkinannya
berkembang menjadi perkelahian, perselisihan,
bentrokan antar kelompok dan jika tidak di
selesaikan secara cepat maka keadaan tersebut
bisa berkembang menjadi kerusuhan massal di
dalam LAPAS / RUTAN .
b. Respon cepat ( Quick Response ) atau reaksi cepat
perlu di lakukan terutama oleh kepala Kesatuan
Pengamanan dan jajaran nya, dengan melerai
pihak yang berkelahi atau yang bertikai dan segera
para pelaku untuk di tarik ke depan dan tempatkan
di ruangan kesatuan pengamanan, dalam melerai
harus di hindari adanya tindakan kekerasan apalagi
ada kecenderungan memihak ;
c. Dilaksanakan pemantauan situasi di dalam blok, jika
terdapat kelompok – kelompok narapidana secara

bergerombol dan terdapat adanya kecenderungan
keperpihakan, maka di perintahkan agar penghuni
kembali ke blok nya masing, dengan penjelasan
bahwa pelaku perkelahian sedang di lakukan
pemeriksaan dan seterusnya ;
d. Ciptakan suasana di dalam LAPAS / RUTAN
kembali normal dengan melanjutkan kembali
berbagai kegiatan yang sempat terhenti, serta
laksanakan berbagai kegiatan sebagaimana yang
telah di rencanakan, dan selanjutnya laksanakan
penanganan mereka yang telah bertikai dengan
melakukan pemeriksaan secara baik dan adil ;
e. Perlakuan yang adil terhadap pelaku perselisihan
dan konflik tersebut dapat menjadi faktor yang
mendukung kondusifnya situasi di dalam blok,
namun jika terjadi ketidak adilan maka akan
memicu protes dan memicu munculnya gangguan
keamanan yang lebih besar ;

75
2.
menyelesiakan
perseturuan

Sering di lakukan oleh banyak LAPAS / RUTAN
dalam menyelesaikan perselisihan dan perseteruan
perseorangan atau oleh beberapa kelompok kecil
di serahkan kepada para pemuka keamanan,
kepala kamar atau oleh orang yang di tuakan dari
masing – masing yang terlibat, menyerahkan untuk
menyelesaikan perselisihan kepada mereka, maka
hal tersebut tidak menyelesaikan masalah dan tidak
tuntas, namun justru masalah tersebut akan berulang
dan berulang terjadi lagi, untuk itu setiap konflik yang
terjadi wajib di selesaikan oleh petugas , namun jika
dalam penyelesaian perseteruan tersebut mengikut
sertakan para pemuka , kepala kamar atau oleh
penghuni yang di tua kan merupakan hal yang baik
dan bisa di lakukan .

77
3.
tidak membiarkan adanya
premanisme

Adanya premanisme dan munculnya kelompok –
kelompok atau gangster yang berlatar belakang suku
atau daerah asal merupakan keadaan yang sulit di
hindari, karena narapidana lebih cenderung untuk
bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama suku
atau asal daerah.
Untuk itu pihak LAPAS / RUTAN harus mampu
meminimalisir peran kelompok – kelompok tersebut
dengan tidak membiasakan memberikan kelompok -
kelompok tersebut peran penting dalam pengaturan
tertib peri kehidupan penghuni , pengangkatan
tamping keamanan, pemuka dan pembantu pegawai
di laksanakan berdasarkan kemampuan narapidana
yanag bersangkutan dengan mengabaikan suku atau
daerah asal .
Menyerahkan berbagai tanggung jawab kepada
kelompok tertentu merupakan keadaan yang secara
tidak sadar telah memberikan kesempatan kelompok
tersebut menjadi eksis dan kuat, yang pada akhirnya
peran kelompok tersebut menjadi dominan dan
bahkan mampu mengendalikan situasi keamanan

79
dan ketertiban di dalam LAPAS / RUTAN .Pihak LAPAS
/ RUTAN harus mampu membentuk kelompok –
kelompok dalam kaitan dengan program pembinaan
yang terus dibina dan di kendalikan, serta diarahkan
untuk senantiasa taat dan menghormati tata tertib
dan perintah petugas, antara lain : Kelompok Pramuka,
Kelompok palang merah remaja, kelompok pengajian,
kelompok jamaah gereja, kelompok pendidikan dasar,
kelompok pekerja kebersihan lingkungan, kelompok
pekerja dapur, kelompok pekerja perkantoran,
kelompok kebersihan lingkungan luar LAPAS /
RUTAN, kelompok pendamping kesehatan, kelompok
pekerja pabrik, kelompok kepala kamar, kelompok
olah raga, kelompok peserta program keterampilan,
dan kelompok lain yang di bentuk sesuai banyaknya
kebutuhan sesuai dengan program pembinaan yang
ada serta di kembangkan dan di lakukan pembinaan
dengan baik .

c.
pennggulangan
kerusuhan dan
huru-hara

81
K
erusuhan dan huru hara di LAPAS / RUTAN
kadang kala terjadi dengan cepat terus
berkembang dan meluas hingga melibatkan
hampir sebagian besar penghuni, jika keadaan
telah sedemikian kacau maka Kepala LAPAS /
RUTAN dan jajaran akan mengalami kesulitan dalam
penanggulangan nya, untuk itu kepala LAPAS /
RUTAN segera mugkin meminta bantuan Kepolisian
maupun pihak Tentara Nasional Indonesia setempat,
untuk itu sebelum kondisi keamanan dan ketertiban
LAPAS / RUTAN dalam keadaan yang mencekam
sebagaimanas tersebut diatas, kepala LAPAS / RUTAN
wajib memahami hal – hal sebagai berikut :

1.
tingkat kontijensi yang
sangat tinggi

83
Sebagaimana di jelaskan di awal bahwa keadaan
kontijensi di dalam LAPAS / RUTAN sangat tinggi,
selain adanya narapidana tertentu yang mempunyai
tabiat dan pengaruh kuat terhadap penghuni lain,
serta mampu menggerakkan narapidana lain untuk
melakukan sesuatu yang bersifat perlawanan dan
bahkan menyerang dan melukai serta membunuh,
juga di dalam LAPAS / RUTAN terdapat banyak benda
yang dapat di jadikan alat untuk hal tersebut, adanya
sumber api, minyak tanah, batu – batuan dan benda
lain yang berbahaya, senjata tajam yang di buat di
dalam LAPAS / RUTAN atau sengaja di selundupkan
dari luar LAPAS / RUTAN dan bahkan senjata api. jika
di LAPAS / RUTAN terjadi kerusuhan atau kekacauan
atau bentuk gangguan keamanan dan ketertiban
yang lain, maka kepala LAPAS / RUTAN harus segera
mengetahui tentang keadaan kerusuhan yang tengah
terjadi tersebut antara lain :
a) Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya huru
hara tersebut, apakah berawal dari perkelahian
perorangan dan berkembang menjadi perkelahian

kelompok, apakah kerusuhan berawal dari adanya
perilaku petugas yang tidak bisa di terima oleh
sebagian besar penghuni, atau karena adanya
protes dari para penghuni karena adanya kebijakan
tertentu yang mendapatkan penolakan dan
tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana
mestinya;
b) Mengetahui siapa - siapa saja yang menjadi
provokator dan penggerak kerusuhan, serta
mengetahui senjata apa yang di gunakan dan sudah
sampai dimana gerakan yang mereka lakukan,
apakah sudah menguasai semua blok, atau sudah
menguasai sebagian pintu – pintu pembatas dan
lain sebagainya.

85
2.
memperkuat pengamanan pintu
utama (p2u) dan pos penjagan

Jika keadaan sudah sedemikian rupa, maka langkah
yang di lakukan oleh Kepala LAPAS / RUTAN adalah
dengan memerintahkan petugas pria yang ada di
kantor untuk mempersiapkan diri dan melengkapi
diri dengan perlengkapan penanggulangan huru
hara, jaket, tameng, rompi, helm pengaman, tongkat
kejut dan perlengkapan (masukan senjata terkini)
yang di miliki oleh LAPAS / RUTAN, memerintahkan
petugas pria yang sedang tidak bertugas untuk segera
bergabung, sasaran penguatan pengamanan di
laksanakan pada POS UTAMA, AREA STERIL dan POS
PENJAGAAN .

87
3.
Kepala lapas sebagai komandan
penanggulangan huru-hara

Jika saat kejadian kerusuhan dan atau huru hara
kepala LAPAS / RUTAN berada di tempat maka
kepala LAPAS / RUTAN harus segera bertindak selaku
komandan, dan jika kepala LAPAS / RUTAN tidak
berada di tempat maka kepala Kesatuan pengamanan
LAPAS / RUTAN atau pejabat lain yang mampu untuk
segera mengendalikan kegiatan penanggulangan huru
hara tersebut, dengan
a. Melakukan penguncian blok – blok yang di
maksudkan untuk melakukan penyekatan dan
mempersempitkan cakupan wilayah yang akan di
kuasai oleh penghuni, penguncian pintu blok di
lakukan dengan cepat dan semaksimal mungkin
pintu – pintu blok dapat dikunci ;
b. Ketika keadaan di dalam blok sangat kacau antar
penghuni saling kejar dan saling menyerang, maka
melalui pengeras suara yang keras dan dapat
di dengar oleh seluruh penghuni ( peralatan
pengeras suara tersebut wajib dimiliki setiap
LAPAS / RUTAN dan terpasang dengan baik
dan setiap saat dapat di fungsikan ) maka

89
diperintahkan dengan suara yang tegas dan jelas,
agar seluruh penghuni menghentikan saling
menyerang, atau saling melempar, perintah di
berikan oleh Kepala LAPAS / RUTAN, dengan
mengatakan : saya Kepala LAPAS / RUTAN dengan
ini memerintahkan kepada seluruh penghuni
untuk berhenti, berhenti, berhenti tidak saling
menyerang, tidak saling melempar dan berhenti
melakukan kerusuhan “dan lain sebagainya yang di
anggap penting:
c. Perintah kepala LAPAS / RUTAN melalui pengeras
suara tersebut di lakukan sejelas mungkin dan
berulang ulang hingga perintah di patuhi oleh
penghuni, dan pada saat yang bersamaan petugas
masuk kedalam blok melerai dan menetralisir
keadaan ;
d. Bahwa untuk menghentikan gerakan massa yang
bersifat kerusuhan atau perkelahian massal, maka
suara keras melalui pengeras suara mempunyai
pengaruh kuat untuk bisa menghentikan gerakan
tersebut, dan jika dengan pengeras suara belum

mampu menghentikannya, maka sudah saat nya
kepala LAPAS / RUTAN memerintahkan untuk
menggunakan letusan senjata api laras panjang,
dengan mengarah ke udara dengan harapan bunyi
letusan senjata laras panjang mampu memberikan
pengaruh kuat sehingga kerusuhan berhenti ;
e. Dalam keseharian terkait dalam penyelenggaraan
keamanan dan ketertiban adakalanya terdapat
petugas atau beberapa petugas yang meskipun
yang bersangkutan bukan pejabat struktural
namun karena faktor tertentu ( faktor hubungan
kekeluargaan, kehidupan sosial yang di segani,
faktor suku, faktor status sosial dan faktor internal
petugas tersebut ) mempunyai pengaruh kuat
terhadap kehidupan penghuni, dalam keadaan
kerusuhan atau kekacauan yang terjadi maka perlu
memaksimalkan peranan petugas di maksud untuk
berperan aktif dalam menanggulangi kerusuhan
yang terjadi ;
f. Jika keadaan sudah dapat tertangani pergerakan
narapidana sudah menyusut dan dapat di

91
kendalikan, maka langkah berikutnya adalah
memerintahkan para penghuni untuk kembali ke
blok nya masing – masing atau kembali ke tempat
kegiatan semula semua tergantung situasi ;
g. Perintah untuk kembali ke blok atau ke kamar
masing – masing atau ke tempat kegiatan semula
biasanya mengalami kendala karena ada kelompok
atau narapidana tertentu yang mempengaruhi
untuk tidak taat menjalankan perintah petugas,
mereka akan terus berteriak – teriak dan
mengobarkan semangat agar kekacauan terus
berlanjut, para provokator tersebut tampak terlihat
dari pergerakannya, untuk itu maka perintah
kembali ke blok atau kekamar di laksanakan
dengan spesifik yakni dengan menyebutkan
kelompok penghuni mana yang di nilai pasti
menurut perintah, serta di hindari memerintahkan
seseorang untuk kembali ke blok yang di ketahui
dengan pasti bahwa orang tersebut tidak akan mau
mentaati perintah, sehingga sikap membangkang
tersebut akan di ikuti oleh penghuni yang lain,

perintah kembali ke blok di tujukan secara spesifik
dengan menunjuk kelompok dan di yakini bahwa
kelompok yang di tunjuk pasti menurut , dan ketika
kelompok tertentu yang di perintahkan kembali
ke blok sudah mulai bergerak, maka pergerakan
tersebut akan di ikuti dengan yang lain,misalkan :
1) Kelompok pekerja perkantoran diperintahkan
kembali ke blok, perintah di ulangi dan jika
sudah tampak pergerakan maka di ulangi
perintah tersebut ;
2) Kelompok Pramuka di perintahkan kembali ke
blok . selanjutnya kepala – kamar untuk segera
memasukan anggota nya ke dalam blok dan
seterusnya ;
3) Kelompok – kelompok yang ada di perintahkan
kembali ke blok dan demikian seterusnya
sehingga jika masih ada penghuni yang secara
nyata tidak bersedia dan membangkang
kembali ke blok maka di kasih waktu untuk
segera kembali ke blok, dan jika jumlah nya

93
tinggal sedikit dan dapat di kuasai maka
merekalah yang menjadi target untuk di lakukan
penindakan pertama;
4) Jika secara umum keadaan sudah terkendali,
sebagian besar penghuni telah berada di
dalam blok nya masing -masing dan terkunci,
maka dilakukan penyisiran terhadap korban
kerusuhan apakah ada yang meninggal dunia,
menderita luka parah, atau luka sedang dan luka
ringan, maka petugas melakukan evakuasi dan
membawa korban ke bangsal poliklinik untuk
mendapatkan pertolongan dan perawatan dan
jika ada yang perlu tindakan lebih lanjut maka
di lakukan pengobatan ke rumah sakit di luar,
dan jika terdapat korban yang meninggal dunia
maka segera di laporkan kepihak kepolisian
untuk di lakukan penyidikan dan selanjutnya
pihak LAPAS / RUTAN melakukan persiapan
untuk penyerahan jenazah kepada pihak
keluarga sesuai prosedur yang berlaku ;
5) Jika terdapat bantuan pihak kepolisian maka

pihak kepolisian wajib menahan diri jika
penanganan kerusuhan sudah dapat di lakukan
oleh petugas LAPAS / RUTAN yang ada, pihak
kepolisian melakukan penjagaan di sekitaran
pintu utama , dan jika pihak LAPAS / RUTAN
mulai merasakan kewalahan maka pihak
kepolisian segera ikut turun dalam melerai,
menyekat serta memasukkan penghuni ke
dalam kamar nya masing – masing ;
6) Keadaan dapat di katakan sudah terkendali jika
seluruh penghuni sudah berada di dalam blok
hunian nya masinng – masing, kecuali mereka
yang sedang menjalankan pekerjaan nya, dan
jika keadaan sudah terkendali, korban sudah
di lakukan tindakan, maka langkah berikut
nya adalah penyisiran seluruh kawasan LAPAS
/ RUTAN baik di dalam kamar maupun di luar
kamar dari kemungkinan masih adanya senjata
tajam, senjata api dan alat yang membahayakan
lain nya
7) Selain narapidana yang telah di amankan

95
ketika terjadi nya kerusuhan, mereka
yang membangkang, mereka yang agresif
melakukan perlawanan terhadap petugas,
maka selanjutnya di lakukan identifikasi siapa –
siapa saja narapidana yang secara aktif terlibat
langsung, mempunyai peranan penting dan lain
sebagainya, maka setelah suasana terkendali,
nama – nama yang terindikasi tersebut
untuk di keluarkan dari kamar dan dilakukan
pemeriksaan;
8) Kepala LAPAS / RUTAN segera memerintahkan
agar terhadap narapidana yang secara nyata
mempunyai peranan penting hingga terjadinya
kerusuhan dan kekacauan untuk di periksa
secara maraton,dan jika terbukti bersalah
segera dijatuhi hukuman disiplin, dan jika
mereka perlu di pindahkan ke LAPAS / RUTAN
lain maka di laksanakan rencana pemindahan
segera, namun demikian pemindahan tersebut
di laksanakan dengan lampiran register F
sehingga terdapat rasa keadilan, karena jika

tidak lakukan tindakan penjatuhan hukuman
disiplin di mungkinkan di LAPAS / RUTAN yang
lain yang bersangkutan akan membuat ulah lagi
;
9) Beberapa kali telah terjadi kerusuhan di suatu
LAPAS / RUTAN penghuni melakukan kerusuhan
yang meluas, seluruh blok telah total di kuasai
oleh penghuni, hingga pos – pos jaga di duduki
oleh penghuni, sebagian blok dan perkantoran
terbakar, yang tersisa hanya bagian perkantoran
dan pintu uitama, kepala LAPAS / RUTAN dan
Pejabat struktural serta petugas sudah tidak
mampu untuk menanggulangi keadaan tersebut
. petugas blok sudah tidak mampu lagi bertahan
di pos nya .
Jika keadaan sudah sedemikian parah dan
bantuan pengamanan baik dari kepolisian dan
pasukan Tentara Nasional Indonesia sudah
berada di sekitar LAPAS / RUTAN lengkap
dengan senjata api dan perlengkapan keamanan
lainnya, maka segera lakukan pembahasan

97
yang serius dengan Pimpinan Kepolisian Resort
dan komandan Tentara Nasional Indonesia
untuk segera melakukan rencana penindakan
dan mengembalikan tertib kehidupan LAPAS
/ RUTAN dengan target memasukkan seluruh
penghuni kedalam blok nya masing – masing,
serta melakukan penyisiran di luar klamar akan
adanya kemungkinan senjata – senjata dan alat
– alat yang dapat di gunakan untuk melakukan
penyerangan
j. Jika pada saat tersebut hadir atasan dari Kepala
LAPAS / RUTAN , maka kepala LAPAS / RUTAN
tetap sebagai Pengendali upaya penormalan
keadaan keamanan dan ketertiban LAPAS /
RUTAN, suatu kekeliruan jika pada saat LAPAS
/ RUTAN dalam keadaan kisruh dan timbul
kerusuhan tersebut kepala LAPAS / RUTAN di
non aktifkan, kecuali dalam kasus terjadinya
gangguan keamanan dan ketertiban LAPAS /
RUTAN bersumber dari kesalahan kepala LAPAS
/ RUTAN;

4.
negosiasi

99
a. Negoisasi dapat dilakukan jika kerusuhan
bersumber dari ada nya tuntutan penghuni atas
adanya kebijakan atau tindakan kepala LAPAS /
RUTAN yang tidak dapat di terima oleh sebagian
besar penghuni, namun jika kerusuhan yang terjadi
akibat perselisihan antar kelompok, atau antar blok
hunian, antar suku dan daerah asal,maka negoisasi
bukan merupakan langkah penyelesaian yang
baik, karena antar pihak yang bertikai mempunyai
tuntutan yang mementingkan kelompoknya ;
b. Bahwa negoisasi yang di lakukan biasanya akan
menghasilkan adanya kompromi - kompromi, dan
jika negoisasi di lakukan oleh pejabat tinggi maka
selain kompromi juga janji dan tindakan mengganti
kepala LAPAS / RUTAN atau lain sebagainya, untuk
itu Negoisasi agar di ambil sebagai upaya terakhir
karena dengan kompromi – kompromi tersebut
maka pelaku kerusuhan besar kemungkinan
tidak akan menerima sanksi dan tindakan hukum
meskipun mereka telah melakukan perlawanan,
kerusakan dan bahkan korban jiwa manusia ;

c. Ketika narapidana sudah kalap dan melakukan
perlawanan dan melakukan kerusakan
dengan brutal dan sengit, maka yang mampu
mempengaruhi untuk menurunkan,ataupun
menghentikan bukan figur seseorang karena
jabatannya yang tinggi dan penting, melainkan
figur yang secara personal mempunyai pengaruh
positif dalam kehidupan sehari hari narapidana
tersebut di dalam LAPAS / RUTAN ;
d. Jika upaya mempengaruhi untuk menghentikan
gerakan kerusakan tidak di hiraukan, maka
tindakan represif di laksanakan, adanya bantuan
dari pihak Kepolisian dan dari Tentara Nasional
Indonesia yang sudah siap siaga dengan berbagai
peralatan yang lengkap, tidak mungkin di biarkan
berbaris dan berada di luar tembok LAPAS / RUTAN
sebagaimana yang biasa kita saksikan di media
elektronik ;
5) Target gerakan represif adalah menghentikan
kerusakan semakin meluas, semaksimal mungkin
mampu mengamankan aset, fasilitas,sarana

101
dan prasarana, serta mengamankan penghuni
wanita, penghuni anak – anak, serta penghuni
bangsal rumah sakit, dan selanjutnya menekan
agar penghuni masuk ke dalam blok nya masing –
masing dan di kunci, tindakan refresif di serahkan
sepenuhnya kepada Komandan satuan masing –
masing.

5.
tindakan hukum terhadap
pelaku kerusuhan

103
a. Setiap kali terjadinya kerusuhan dan huru hara
di LAPAS / RUTAN , maka sebagai tindak lanjut
pasca kerusuhan adalah upaya penegakan hukum
yang di lakukan oleh pihak penyidik,karena
perbuatan yang di lakukan oleh narapidana telah
menimbulkan kerugian negara, sebagai perbuatan
pidana dan bahkan telah jatuhnya korban jiwa,
dan jika perbuatan tersebut tidak di lakukan
tindakan penegakan hukum, maka kemungkinan
besar kerusuhan akan terulang dan mereka akan
mengulang meskipun mereka sudah di pindahkan
ke LAPAS / RUTAN lain , dan apa yang telah terjadi
hingga jatuhnya korban jiwa merupakan korban sia
– sia ;
b. Selain di lakukan tindakan penegakan hukum
oleh instansi Kepolisian sesuai kewenangannya,
maka pihak LAPAS / RUTAN pun sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh kepala LAPAS /
RUTAN berdasarkan Undang – Undang nomor
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
wajib melakukan penegakan hukum dengan

menjatuhkan hukuman disiplin dan mencabut
sebagian hak narapidana yang telah dengan nyata
melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib
LAPAS / RUTAN, sehingga sangat di sayangkan
jika telah terjadi berbagai kerusuhan , namun
tidak ada tindakan hukum lebih lanjut sehingga
hal tersebut menjadikan preseden buruk dalam
penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di
Indonesia ;
c. Dalam tindakan penegakan hukum yang di lakukan
pihak LAPAS / RUTAN , maka dalam pelaksanaannya
di lakukan oleh tim Investigasi baik dari jajaran
Kantor Wilayah Kemenkumham setempat dan atau
tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian hukum
dan Hak Asasi Republik Indonesia ;
d. Dalam penanganan kerusuhan dan keributan
seringkali hadir pejabat pusat baik dari lingkungan
Kementerian maupun dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan serta dari Inspektorat Jenderal,
kehadiran pejabat -pejabat pusat tersebut
diharapkan menjadi kekuatan yang mampu

105
memberikan suport , dukungan serta bantuan
moriel maupun materiil kepada Kepala LAPAS
/ RUTAN dan jajaran serta Instansi Keamanan
setempat yang telah memberikan bantuan dalam
penyelesaian masalah, dalam keadaan tersebut
maka Kepala LAPAS / RUTAN dan jajaran wajib tetap
konsentrasi pada upaya penyelesaian masalah
yang di hadapi ;
e. Untuk selanjutnya guna menanggulangi keadaan
kontijensi serta gawat darurat, maka agar ditingkat
Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM
setempat tersedia dana yang di gunakan untuk
kegiatan penanggulangan gangguan keamanan
dan ketertiban secara cukup, sehingga manakala
terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, Kepala
LAPAS / RUTAN setempat tidak mengalami kesulitan
untuk menanggulangi biaya yang timbul untuk
keperluan penanggulangan gangguan keamanan
dan ketertiban tersebut ;

6.
pemicu timbulnya perlawanan
kerusuhan

107
a. Inspeksi mendadak pejabat tinggi membawa
crew televisi dan wartawan
1) Telah di sampaikan di atas bahwa keadaan
yang paling tidak di sukai oleh sebagian besar
narapidana adalah penggeledahan terutama
di waktu malam hari , jika kegiatan tersebut
dilaksanakan dengan tidak tertib dan bahkan
dengan berbagai intimidasi, maka hal tersebut
dapat menjadi pencetus timbulnya perlawanan
yang berujung pada kerusuhan massal, begitu
pula hal nya dengan kegiatan sidak yang di
lakukan oleh Pejabat Tinggi dengan membawa
crew televisi maupun dengan rombongan
wartawan serta pleton keamanan dengan
senjata lengkap, keadaan tersebut potensial
akan mendapat penolakan dan bahkan
mungkin perlawanan, atau sekurang – kurang
nya muncul nya gestur dan sikap serta ucapan
yang memperlihatkan sikap tidak hormat ;
2) Jika pejabat tinggi berkenan melakukan sidak
ke dalam LAPAS / RUTAN baik siang maupun

di malam hari , maka kegiatan sidak tersebut
seyogyanya dilaksanakan dengan cara yang
senyap, serta lebih banyak untuk mengetahui
serta mendengar keluhan serta kesulitan yang di
alami oleh narapidana sehingga mendapatkan
perhatian untuk perbaikan, jika Sidak di
lakukan untuk melakukan pengecekantentang
keberadaan seseorang atau untuk mengetahui
keadaan sebenarnya dengan adanya laporan
perlakuan yang istimewa, maka kegiatan sidak
tersebut langsung ke titik sasaran yang di tuju,
dengan di pandu oleh Kepala LAPAS / RUTAN,
Pejabat yang berada saat itu atau sekurang –
kurangnya oleh kepala Regu pengamanan yang
tengah bertugas
b. Penangkapan Narapidana di dalam LAPAS /
RUTAN dan berbuntut kerusuhan
Ketika ada kegiatan penggerebekan dan atau
penangkapan narapidana di dalam LAPAS / RUTAN

109
karena di duga terlibat dalam tindak pidana baru,
atau penggerebekan oleh Pihak Kepolisian dan
atau Badan Narkotika Daerah atau pusat , dan
ketika LAPAS / RUTAN di jadikan obyek sasaran
operasi bersih oleh Instansi Kepolisian dan atau di
lakukan razia karena untuk mencari barang bukti
yang di duga di sembunyikan oleh narapidana,
maka kegiatan tersebut senantiasa berakhir
dengan perlawanan,dan bahkan pengrusakan
fasilitas LAPAS / RUTAN dengan cara di bakar, dan
kerusakan lainnya yang berbuntut kerusuhan .
Dengan kejadian kerusuhan akibat kegiatan
tersebut, sehingga muncul tuduhan :
1) Bahwa pihak LAPAS / RUTAN tidak
mendukung kegiatan operasi bersih tersebut
;
2) Kurang adanya koordinasi dalam
pelaksanaan nya ;
3) Adanya oknum pejabat LAPAS / RUTAN yang
melakukan provokasi kepada narapidana

untuk melakukan perlawanan ;
4) Adanya oknum petugas LAPAS / RUTAN yang
merupakan bagian dari jaringan peredaran
narkoba ;
5) Serta tuduhan – tuduhan lain yang
kesemuanya menyudutkan dan
menempatkan pihak LAPAS / RUTAN dalam
posisi yang tidak menguntungkan, karena
jika di ketemukan barang yang dicari maka
merupakan salah satu bukti bahwa LAPAS
/ RUTAN sebagai bagian dari jaringan dan
bahkan sebagai sarang narkoba, sedangkan
jika dalam kegiatan operasi tersebut gagal
tidak di ketemukan barang yang di cari
maka akan di katakan bahwa kegiatan
operasi telah di bocorkan, barang yang di
cari telah di sembunyikan serta ada kerja
sama dengan oknum petugas. Berdasarkan
hal – hal tersebut maka terjadinya berbagai
kegiatan kepolisian yang di laksanakan di
dalam LAPAS dan berbuntut kerusuhan pada

111
dasarnya tidak pada kurang nya koordinasi,
melainkan karena adanya kesalahan
prosedur, mengingat :
a) Bahwa Keamanan dan ketertiban LAPAS ada
pada Kepala LAPAS / RUTAN yang memimpin
nya, sehingga ketika pihak Kepolisian akan
melakukan tindakan kepolisian di dalam
LAPAS / RUTAN wajib mengikuti aturan
yang berlaku di dalam LAPAS / RUTAN
dan tentunya atas persetujuan kepala
LAPAS / RUTAN sebagai penanggung jawab
keamanan dan ketertiban LAPAS / RUTAN
yang di pimpinnya, pihak kepolisian tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan
operasi pembersihan LAPAS sesuai dengan
keinginannya, terlebih menetapkan LAPAS
sebagai target operasi kepolisian ;
c) Jika di dalam LAPAS / RUTAN di duga telah
terjadi peredaran narkoba atau terjadi
pengendalian peredaran narkoba atau
kegiatan produksi narkoba, maka pihak

kepolisian wajib meminta pertanggungan
jawab kepada kepala LAPAS / RUTAN
setempat untuk melakukan pembersihan,
dan jika akan di lakukan kegiatan operasi
pembersihan secara bersama atau
gabungan, maka kepala LAPAS / RUTAN
wajib merencanakan kegiatan tersebut
secara bersama dengan pihak kepolisian
setempat, jika kepala LAPAS / RUTAN tidak
meresponseinformasi tersebut secara
baik,maka pihak Kepolisian melaporkan
hal tersebut kepada Menteri Hukum Dan
HAM agar kepala LAPAS / RUTAN di lakukan
teguran, evaluasi dan atau tindakan;
3. Terkait dengan penangkapan narapidana
di dalam LAPAS yang di duga melakukan
perbuatan pidana di dalam LAPAS atau
terkait dengan terjadinya tindak pidana di
luar LAPAS, dan ketika pihak kepolisian akan
melakukan tindakan kepolisian terhadap
narapidana yang tengah menjalani pidana

113
di LAPAS, maka pihak kepolisian pun tidak
semata- mata mendasarkan tindakan nya
pada undang – undang kepolisian semata,
namun juga tetap menghargai ketentuan
yang berlaku dalam undang – undang nomor
12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ;
a. Di dalam Undang – Undang No 12 tahun
1995 tentang pemasyarakatan maupun
Peraturan pemerintah sebagai peraturan
Pelaksanaan nya, tidak ada ketentuan
tentang penangkapan Narapidana di
dalam LAPAS karena di duga melakukan
tindak pidana, Narapidana adalah
orang yang sedang menjalankan pidana
berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
sehingga terhadap narapidana yang
sedang menjalankan hukuman penjara di
dalamLAPASterhadapyangbersangkutan
tidak ada lagi istilahpenangkapan jika
yang bersangkutan di duga melakukan

tindak pidana baru, dan untuk selanjutnya
harus di hilangkan istilah penangkapan
narapidana di dalam LAPAS, kecuali
untuk PENANGKAPAN narapidana yang
melarikan diri ;
b. Jika Narapidana tersebut di duga
melakukan tindak pidana baru, maka
terhadap yang bersangkutan dapat di
lakukan penyelidikan dan atau penyidikan
oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan tata cara nya mengikuti
aturan sebagai mana di atur pasal 17
Undang – Undang nomor 12 tahun 1995
tentang pemasyarakatan sebagai berikut
:
(1)
Penyidikan terhadap narapidana
yang terlibat perkara lain baik sebagai
tersangka, terdakwa atau saksi yang di
lakukan di LAPAS tempat narapidana
yang bersangkutan menjalani pidana, di
laksanakan setelah penyidik menunjukkan

115
Surat Perintah Penyidikan dari Pejabat
Instansi yang berwenang dan menyerahkan
tembusan nya kepada kepala LAPAS ;
(2)
Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu
dapat menolak pelaksanaan penyidikan
di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan berdasarkan penjelasan ayat
tersebut yang dimaksud dalam “ keadaan
tertentu“ misalnya Narapidana yang
bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan
keamanan .
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hanya dapat di lakukan diluar
LAPAS setelah mendapatkan ijin kepala
LAPAS ;
(4) Narapidana sebagaimana di maksud dalam
ayat (1) dapat di bawa keluar LAPAS untuk
kepentingan :
a. Penyerahan berkas perkara;
b. Rekonstruksi atau

c. Pemeriksaan di sidang Pengadilan .
(5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar
keperluan sebagaimana dimaksud dalam
ayat ( 4 ) narapidana hanya dapat dibawa
keluar LAPAS setelah mendapat ijin tertulis
dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
(6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke
luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama
1(satu ) hari, ( berdasarkan penjelasan
yang dimaksud dengan 1 (satu) hari adalah
1(satu ) hari kerja dan tidak bermalam ),
(7)
Apabila proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang Pengadilan
terhadap narapidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus di lakukan di
luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang
menjatuhkan putusan pidana yang sedang
di jalani, Narapidana yang bersangkutan
dapat di pindahkan ke LAPAS tempat
dilakukan pemeriksaan sebagaimana

117
dimaksud dalam pasal 16.
c.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas,
maka terkait dengan penyidikan oleh pejabat
yang berwenang terhadap narapidana di
dalam LAPAS yang di duga melakukan tindak
pidana baru, maka pihak berwenang tersebut
tidak di benarkan jika dengan tiba – tiba
memberitahukan kepada kepala LAPAS akan
menangkap narapidana di dalam LAPAS,
lalu dengan pasukan bersenjata lengkap
masuk kedalam LAPAS dan menuju tempat
hunian narapidana tersebut lalu melakukan
penangkapan dan penggeledahan, bahwa
tindakan tersebut secara nyata tidak
menghargai ketentuan sebagaimana
yang diatur dalam pasal 17 Undang –
Undang Nomor 12 tahun 1995t tentang
Pemasyarakatan dan kepala LAPAS wajib
menolaknya, penyidikan maupun pencarian
barang bukti yang di duga di sembunyikan
di dalam LAPAS WAJIB di lakukan dengan

hati – hati dengan penuh pertimbangan,
tidak dilakukan dengan gerubak – gerubuk
serta show of force karena hal tersebut
justru akan mendapatkan perlawanan dan
sentimen negatif dari mayoritas penghuni
LAPAS dan berakibat pada tidak berhasilnya
tujuan namun justru akan mendatangkan
kerugian moril maupun materiil ;
d. Narapidana yang akan di lakukan penyidikan
di panggil oleh petugas dan di serahkan
kepada penyidik untuk di lakukan penyidikan
di dalam LAPAS , dan jika penyidikan di
lakukan di luar LAPAS harus mendapat
ijin dari Kepala LAPAS jika dalam hal
tersebut pihak penyidik menghendaki
adanya penggeledahan kamar hunian
untuk mencari barang bukti maka kegiatan
tersebut dapat di lakukan bersama dengan
petugas LAPAS dengan cara yang baik dan
tepat sebagaimana telah di jelaskan pada
bab penggeledahan,

119
e.
Jika berdasarkan perkiraan akan
mendapatkan perlawanan atau mengalami
kesulitan, maka kepala LAPAS membicarakan
dengan pihak kepolisian tentang cara
terbaik dengan kemungkinan timbulnya
resiko sekecil mungkin, kepala LAPAS
sama sekali tidak dibenarkan bersikap
masa bodo atau tidak peduli atau sekedar
menyerahkan kepada bawahan nya saja
dalam pelaksanaan nya, karena apapun yang
terjadi bahwa kepala LAPAS adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas keamanan dan
ketertiban LAPAS yang di pimpinnya ;
f. Mengingat telah terjadi banyak kejadian
di berbagai LAPAS timbulnya kerusuhan
sebagai akibat di lakukan penangkapan
narapidana di dalam LAPAS untuk di lakukan
pemeriksaan atau penyidikan karena di duga
melakukan tindak pidana baru, maka kepala
LAPAS wajib memberikan perhatian yang
sungguh – sungguh serta menjalankan tugas

nya tetap pada ketentuan sebagaimana
di atur dalam Undang – undang nomor 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .

121
D.
hal penting dalam
penegakan keamanan dan
ketertiban
lapas dan rutan

HAL PENTING DALAM PENEGAKAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN LAPAS
Berdasarkan berbagai uraian diatas terkait dengan penegakan
keamanan dan ketertiban, dengan semakin seringnya kejadian
pelanggaran keamanan dan ketertiban tersebut , maka kepala
LAPAS wajib dan perlu memperhatian hal – hal sebagai berikut
:
a. Isu terkait dengan peredaran narkoba dan benda terlarang
lain nya kedalam LAPAS , kepala LAPAS wajib mengetahui
bagaimana barang – barang terlarang tersebut masuk ke
dalam LAPAS dan jika melibatkan oknum petugas maka
kepala LAPAS melakukan upaya semaksimal mungkin
untuk mengetahui dan menindak oknum tersebut tanpa
pandang bulu ;
b. Jika masuknya barang terlarang karena lemahnya
pengawasan dan operasional Pintu Utama, dan melalui
pintu – pintu lain, maka kepala LAPAS wajib memberikan
perhatian sungguh – sungguh serta mencurahkan waktu
untuk memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan tugas
Pintu Utama dan pintu – lain tersebut ;
c. Kepala LAPAS wajib melakukan pelatihan internal terhadap

123
para petugas lapangan, mereka yang menjaga pintu utama,
mereka yang menjaga pos – pos penjagaan, mereka yang
melakukan penjagaan blok dan kamar hunian, pelatihan
tersebut dapat di lakukan secara mandiri, dan tidak perlu
harus menunggu adanya pendidikan dan pelatihan yang
di selenggarakan oleh Kantor Wilayah atau Ikantor Pusat
Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia ;
d. Dalam dunia kemiliteran berlaku sebuah semboyan
bahwa seorang Komandan senantiasa berada pada titik
yang paling berbahaya, semboyan tersebut pun berlaku di
dalam operasionalisasi sebuah Lembaga Pemasyarakatan,
kepala LAPAS menurut Undang _ undang adalah Pejabat
yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan
ketertiban LAPAS yang di pimpinnya, maka seorang Kepala
LAPAS wajib memberikan perhatian sepenuhnya pada titik
paling lemah adanya kemungkinan terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban, jika dalam hal peredaran
narkoba yang di perkirakan melalui pintu Utama atau pintu
lain atau melalui oknum petugas atau pihak lain, maka
kepala LAPAS wajib berusaha melakukan pengawasan
yang ketat, dan melakukan penguatan atau impowering
terhadap pejabat atau petugas yang berkaitan dengan
tugas tersebut ;
e. Kepala LAPAS berusaha sebanyak mungkin berada dalam

lingkungan LAPAS , serta tidak mengabiskan waktu di
belakang meja kerja nya, mengandalkan layar CCTV dan
komunikasi melalui pesawat Handly Talky, atau berada di
luar kantor untuk mengikuti berbagai kegiatan yang pada
dasarnya kegiatan tersebut bisa di wakilkan ;
f. Kepala LAPAS harus memberitahukan kepada pejabat
yang di tunjuk jika meninggalkan kantor untuk keperluan
tertentu, serta jika urusan nya sudah selesai maka jam
berapa pun kepala LAPAS kembali dari urusan tersebut
seyogyanya masuk LAPAS sebelum kembali ke rumah,
pola tersebut agar di biasakan sehingga menjadi gaya
kepemimpinan ;
g. Pada dasarnya seorang Kepala LAPAS adalah pamong
dan bukan semata – mata seorang birokrat, seorang
pamong yang dalam menjalankan tugas dan fungsi nya
terikat dengan asas pemasyarakatan antara lain asas
pengayoman.

Buku panduan Dalkamtib di Rutan atau Lapas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Buku panduan Dalkamtib di Rutan atau Lapas