Pemerintah Indonesia belum memiliki master plan suplai air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara memadai. Hal ini menyebabkan pengembangan suplai air berjalan tanpa arah dan sering berubah-ubah. Penulis menganjurkan pemerintah segera menyusun master plan suplai air nasional maupun daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara terencana dan berkelanjutan.
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)Helsi Dinafitri
Dokumen ini membahas pentingnya Indonesia membuat Master Plan Suplai Air Nasional untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Saat ini, pengembangan suplai air di Indonesia dilakukan secara terfragmentasi tanpa kerangka acuan yang jelas, menyebabkan konflik dan pelayanan yang kurang memuaskan. Master Plan diperlukan untuk menjamin akses air yang handal dan terjangkau bagi masyarakat dengan melib
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Publik Private Partnership (PPP) dengan menjelaskan definisi, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan implementasi PPP di Indonesia. PPP didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dimana pihak swasta terlibat dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai model PPP mulai dari yang bersifat publik hingga swasta dan keunggulan P
Studi kasus ini membahas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terdapat tantangan dalam memperoleh tanah karena adanya perlawanan dari pemilik tanah. PT Semesta Marga Raya diberi tanggung jawab untuk membiayai pengadaan tanah dan membangun jalan tol berdasarkan perjanjian dengan pemerintah."
MENAGIH MASTER PLAN SUPLAI AIR INDONEISA (Bisnis Indonesia 19 Juni 2015)Helsi Dinafitri
Dokumen ini membahas pentingnya Indonesia membuat Master Plan Suplai Air Nasional untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Saat ini, pengembangan suplai air di Indonesia dilakukan secara terfragmentasi tanpa kerangka acuan yang jelas, menyebabkan konflik dan pelayanan yang kurang memuaskan. Master Plan diperlukan untuk menjamin akses air yang handal dan terjangkau bagi masyarakat dengan melib
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang Publik Private Partnership (PPP) dengan menjelaskan definisi, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan implementasi PPP di Indonesia. PPP didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dimana pihak swasta terlibat dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai model PPP mulai dari yang bersifat publik hingga swasta dan keunggulan P
Studi kasus ini membahas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terdapat tantangan dalam memperoleh tanah karena adanya perlawanan dari pemilik tanah. PT Semesta Marga Raya diberi tanggung jawab untuk membiayai pengadaan tanah dan membangun jalan tol berdasarkan perjanjian dengan pemerintah."
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Dokumen tersebut membahas analisis kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan latar belakang dan tujuan dilaksanakannya privatisasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, meskipun tidak sepenuhnya mencapai target yang diharapkan dan masih terdapat tantangan pelaksanaannya.
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
Dokumen tersebut membahas tentang pengeluaran pemerintah, terdiri dari:
1) Konsep dan teori pengeluaran pemerintah secara mikro dan makro
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pengeluaran pemerintah
3) Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut urusan wajib dan pilihan
Pemerintah berfokus membangkitkan UMKM untuk memulihkan ekonomi nasional dari pandemi. Hal ini dilakukan melalui skema pembiayaan, perkuatan modal, dan kolaborasi antar kementerian serta swasta untuk mendukung UMKM, seperti program PEN untuk UMKM senilai Rp123 triliun. Kolaborasi diperlukan agar dukungan terkoordinasi dan tepat sasaran guna membangkitkan UMKM secepat mungkin.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara utang luar negeri dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Utang luar negeri yang besar telah mengakibatkan sumber daya Indonesia banyak dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunga utang, sehingga kurang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dokumen tersebut mendukung pengurangan utang luar negeri sebagai salah satu cara untuk mengurangi
Bahan Diskusi Kelompok Agenda “Membangun Kolaborasi” PKN I Angkatan 50/2021, dengan Tema “Strategi Kebijakan Pendanaan Inovatif untuk Akselerasi Pembangunan di Era dan Pasca Pandemi“
Jakarta, 21 Juni 2021
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Rismatriamalia
Bank Dunia dan IMF memiliki peran penting dalam mendukung reformasi keuangan Indonesia melalui pendanaan, pinjaman, dan program ekonomi jangka menengah. Letter of intent menjadi komitmen awal untuk kerja sama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan holding BUMN yang dianggap perlu ditinjau kembali aspek hukum dan tata kelolanya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen juga menyinggung perlunya melihat kinerja setiap perusahaan secara kasus demi kasus untuk menentukan apakah perlu digabung atau dipisah.
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta di Kalimantan cenderung berfokus pada pelayanan barang dan jasa, belum menyentuh administrasi. Kemitraan yang terjadi umumnya bersifat profit dan melibatkan pelaku usaha menengah ke atas, belum masyarakat. Masih banyak kendala kemitraan di daerah.
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukmaDewi13
Tugas Mata kuliah aplikasi perpajakan Tentang Pengaruh Kondisi Covid 19 Terhadap Masyarakat atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kendaraan bermotor.
Makalah ini membahas organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti pemerintah, organisasi parpol, yayasan, pendidikan dan kesehatan. Sejarah akuntansi sektor publik telah ada sejak zaman Mesir Kuno untuk keperluan pajak. Peranannya penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat
Bahan Ajar untuk Diklat Change Management and Innovation
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
tahun 2022
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA & Tim PIAN
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PAM Jaya perlu melakukan diversifikasi bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pelayanan air bersih di Jakarta. Beberapa alternatif bisnis tambahan yang dapat dijalankan antara lain bisnis Air Minum Dalam Kemasan, menjadi pemasok air curah untuk produsen air kemasan, atau menyediakan sistem suplai air terintegrasi. Namun, diperlukan dukungan gubernur dan revisi peraturan agar PAM Jaya dapat berkemb
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Dokumen tersebut membahas analisis kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan latar belakang dan tujuan dilaksanakannya privatisasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, meskipun tidak sepenuhnya mencapai target yang diharapkan dan masih terdapat tantangan pelaksanaannya.
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
Dokumen tersebut membahas tentang pengeluaran pemerintah, terdiri dari:
1) Konsep dan teori pengeluaran pemerintah secara mikro dan makro
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pengeluaran pemerintah
3) Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut urusan wajib dan pilihan
Pemerintah berfokus membangkitkan UMKM untuk memulihkan ekonomi nasional dari pandemi. Hal ini dilakukan melalui skema pembiayaan, perkuatan modal, dan kolaborasi antar kementerian serta swasta untuk mendukung UMKM, seperti program PEN untuk UMKM senilai Rp123 triliun. Kolaborasi diperlukan agar dukungan terkoordinasi dan tepat sasaran guna membangkitkan UMKM secepat mungkin.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara utang luar negeri dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Utang luar negeri yang besar telah mengakibatkan sumber daya Indonesia banyak dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunga utang, sehingga kurang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dokumen tersebut mendukung pengurangan utang luar negeri sebagai salah satu cara untuk mengurangi
Bahan Diskusi Kelompok Agenda “Membangun Kolaborasi” PKN I Angkatan 50/2021, dengan Tema “Strategi Kebijakan Pendanaan Inovatif untuk Akselerasi Pembangunan di Era dan Pasca Pandemi“
Jakarta, 21 Juni 2021
Jawaban tugas asp pertemuan 2 ff-kelompok 1Rismatriamalia
Bank Dunia dan IMF memiliki peran penting dalam mendukung reformasi keuangan Indonesia melalui pendanaan, pinjaman, dan program ekonomi jangka menengah. Letter of intent menjadi komitmen awal untuk kerja sama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan holding BUMN yang dianggap perlu ditinjau kembali aspek hukum dan tata kelolanya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen juga menyinggung perlunya melihat kinerja setiap perusahaan secara kasus demi kasus untuk menentukan apakah perlu digabung atau dipisah.
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta di Kalimantan cenderung berfokus pada pelayanan barang dan jasa, belum menyentuh administrasi. Kemitraan yang terjadi umumnya bersifat profit dan melibatkan pelaku usaha menengah ke atas, belum masyarakat. Masih banyak kendala kemitraan di daerah.
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukmaDewi13
Tugas Mata kuliah aplikasi perpajakan Tentang Pengaruh Kondisi Covid 19 Terhadap Masyarakat atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kendaraan bermotor.
Makalah ini membahas organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti pemerintah, organisasi parpol, yayasan, pendidikan dan kesehatan. Sejarah akuntansi sektor publik telah ada sejak zaman Mesir Kuno untuk keperluan pajak. Peranannya penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat
Bahan Ajar untuk Diklat Change Management and Innovation
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
tahun 2022
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA & Tim PIAN
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PAM Jaya perlu melakukan diversifikasi bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pelayanan air bersih di Jakarta. Beberapa alternatif bisnis tambahan yang dapat dijalankan antara lain bisnis Air Minum Dalam Kemasan, menjadi pemasok air curah untuk produsen air kemasan, atau menyediakan sistem suplai air terintegrasi. Namun, diperlukan dukungan gubernur dan revisi peraturan agar PAM Jaya dapat berkemb
OFFERING MUTUAL RESPECT TO THE WORLD FROM YOUR TAB Helsi Dinafitri
Indonesian multiculturalism tagline "Bhinneka Tunggal Ika" or Unity in Diversity promote a peaceful livingfor the world between different human cultures by promoting mutual respect platform for any human race, ethnic, religions and countries. What, Why and how ?
QUO VADIS LAYANAN SUPLAI AIR MINUM (Kontan, 8 April 2015)Helsi Dinafitri
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pelayanan air minum di Indonesia masih belum memadai dan PDAM belum mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
2. PDAM selama ini kurang antisipatif terhadap perkembangan bisnis air minum seperti AMDK dan bisnis terkait lainnya.
3. Diperlukan landasan filosofis baru tentang pengelolaan sumber daya air dan peran negara serta swasta untuk meningkatkan pel