Dokumen tersebut merupakan bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2011. Bagan tersebut menunjukkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi yang bertugas dalam penegakan hukum daerah, penanggulangan bencana, serta ketentraman dan perlindungan masyarakat.
Dokumen tersebut berisi bagan organisasi beberapa badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika serta bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol. Dokumen ini membahas rencana aksi nasional dan daerah terkait program P4GN di Kabupaten Bandung Barat beserta kegiatannya seperti sosialisasi, pelaksanaan tes urine, pembentukan unit IBM di desa
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam di Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi revisi peraturan tentang PPID, penyelesaian standar operasional prosedur, sosialisasi berkelanjutan, pembentukan pusat layanan informasi masyarakat, dan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaannya."
Dokumen tersebut merupakan bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2011. Bagan tersebut menunjukkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi yang bertugas dalam penegakan hukum daerah, penanggulangan bencana, serta ketentraman dan perlindungan masyarakat.
Dokumen tersebut berisi bagan organisasi beberapa badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika serta bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol. Dokumen ini membahas rencana aksi nasional dan daerah terkait program P4GN di Kabupaten Bandung Barat beserta kegiatannya seperti sosialisasi, pelaksanaan tes urine, pembentukan unit IBM di desa
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam di Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi revisi peraturan tentang PPID, penyelesaian standar operasional prosedur, sosialisasi berkelanjutan, pembentukan pusat layanan informasi masyarakat, dan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaannya."
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2011
C A M A T
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
BUPATI BLORA,
Cap.ttd
DJOKO NUGROHO
BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN BLORA
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 14 TAHUN 2011
L U R A H
BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
BUPATI BLORA,
Cap. ttd
DJOKO NUGROHO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
PEMBANGUNAN