Keberadaan UU no 8 Tahun 2008 tentang penyandang disabilitas memberikan kesempatan sama kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti warga lain. Bagaimana realitanya di Yogyakarta? Yuk lihat disini! https://bit.ly/2E9TZ0p

1. Benarkah Yogyakarta
Sudah Inklusif dan
Ramah Disabilitas ?

2. Hari Difabel Internasional
 3 Desember bertepatan dengan peringatan Hari Difabel Internasional.
 Peringatan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan dan
dukungan terhadap para difabel atau penyandang disabilitas demi
terwujudnya kesejahteraan kelompok masyarakat yang sering dipandang
sebelah mata ini.
 Peringatan ini telah ada sejak tahun 1992 dan didukung oleh PB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 Di Indonesia sendiri, telah ada peraturan yang berisi tentang penyandang
disabilitas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas.
 Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa penyandang disabilitas
adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik. Intelektual, mental
dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.
 Dalam Undang-Undang ini pula disebutkan bahwa para penyandang disabilitas
dijamin kelangsungan hidupnya dan memiliki hak asasi manusia dan
kedudukan hukum yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

4. Data Statistik Jumlah Penduduk
Disabilitas di DIY
 Pada tahun 2018, data statistik jumlah penduduk dengan disabilitas di Provinsi
Yogyakarta hingga Semester I yaitu sebanyak 9.741 orang dimana mayoritas masih
dalam usia produktif.
 Sedangkan dari lima wilayah di DIY, Gunung Kidul memiliki jumlah penyandang
disabilitas tertinggi dibanding wilayah lain yaitu sebanyak 3.246 orang.

5. Masalah Yang Dihadapi
 Telah dilaporkan pula sejumlah penyandang disabilitas mengalami pembatasan,
pengurangan atau bahkan penghilangan hak. Hal ini membuktikan penyandang
disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin.
 Padahal Undang-Undang telah menjamin bahwa para penyandang disabilitas memiliki
hak untuk mendapatkan kesamaan hak dan kesempatan untuk kehidupan yang
sejahtera.

6. Pertanyaan:
 Lalu apakah yang sudah dilakukan pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-
Undang Republik Indonesia?

7. Apa Itu Inklusif?
 Inklusif memiliki arti yaitu mengikutsertakan. Artinya jika Indonesia ingin mewujudkan
prinsip inklusif, sistem yang dimiliki Indonesia harus mengikutsertakan semua pihak
tanpa membeda-bedakan latar belakang.
 Dalam hal ini, misal dalam bidang pendidikan, sekolah untuk penyandang disabilitas
harusnya tidak dibedakan dengan sekolah untuk non-penyandang disabilitas.

8. Faktanya..
 Walaupun sudah ditulis dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 mengenai
Sistem Pendidikan Nasional, faktanya banyak sekolah reguler yang tidak dapat
menerima siswa dengan penyandang disabilitas dengan alasan tidak ada fasilitas yang
memadahi atau tidak ada pengajar yang memahami metode pengajaran untuk kelas
inklusif.
 Sehingga dalam segi pendidikan sendiri, penyandang disabilitas telah terisolasi.

9. Apa itu ramah disabilitas?
 Lalu bagaimana dengan istilah ramah disabilitas? Ramah disabilitas artinya fasilitas
pembangunan daerah harus bisa memenuhi kebutuhan setiap orang termasuk para
penyandang disabilitas.
 Pembangunan ini termasuk trotoar, zebra cross, JPO (Jembatan Penyeberangan
Orang), halte bus dan lain sebagainya harus juga memikirkan aksesibilitas para
penyandang disabilitas.
 Namun pada kenyataannya, banyak yang tidak bisa memberikan ffasilitas yang ramah
disabilitas karena kekurangan anggaran dana.

10. Conclusion
 Dengan kondisi seperti ini, benarkah Yogyakarta secara keseluruhan, baik dari
pemerintah maupun masyarakatnya sudah inklusif dan ramah disabilitas?

11. Sumber
 Artikel Kompasiana Midway Writer “Benarkah Yogyakarta Sudah Inklusif dan
Ramah Disabilitas?