Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan Camat Dusun Selatan yang meliputi uraian tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin Kecamatan Dusun Selatan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan Camat Dusun Selatan yang meliputi uraian tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin Kecamatan Dusun Selatan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Memorandum Program - 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.
Dokumen ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. SOP ini mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan melibatkan unsur-unsur seperti Dinas Kesehatan, Kepala BKOM, bendahara, dan tim pelaksana. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
Pelatihan dasar-dasar AMDAL yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) membahas proses penilaian AMDAL dan persyaratan dokumen AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan terbaru. Pelatihan ini juga menjelaskan tata laksana penilaian AMDAL mulai dari pemeriksaan formulir kerangka acuan, penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, hingga mekanisme penerbitan persetujuan lingkun
Dokumen tersebut menjelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab Camat Dusun Selatan yang meliputi perencanaan program kerja, penyusunan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan teknis, koordinasi pelayanan masyarakat, pengawasan bawahan, pelaporan kinerja, serta pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif di wilayah kerjanya."
TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KM 2022.docxyulizadewi1
Formulir pemantauan tindak lanjut audit internal Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian di berbagai unit kerja dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikannya hingga April 2022. Beberapa contoh temuan antara lain belum lengkapnya dokumentasi konsultasi, belum adanya jadwal pemeliharaan sarana prasarana, serta belum tersedianya alur pelayanan di beber
PPT PMK DD Saluran Pembuang Ciujung.pptxyadisuryadi27
Dokumen tersebut merupakan Program Mutu (PMK) untuk pekerjaan Detail Desain Saluran Pembuang Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang. PMK ini menjelaskan informasi proyek, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, dan metode pelaksanaan proyek selama 120 hari kalender.
7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat;
8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis;
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha
dan/atau kegiatan;
10.
Ringkasan dokumen ini adalah: (1) membahas kebijakan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan penekanan pada integrasi perencanaan pembangunan, (2) menjelaskan langkah-langkah penguatan integrasi perencanaan antar level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, dan (3) menguraikan agenda kegiatan utama program pada tahun 2011.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur standar operasi (SOP) untuk proses utama pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak, meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan penerimaan hasil pekerjaan."
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediriinfosanitasi
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan program sanitasi kota di Kediri meliputi (1) pengenalan program, (2) pemetaan sanitasi dan penyusunan buku putih, (3) peta area resiko sanitasi di Kediri.
Lurah bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di kelurahan sesuai peraturan. Tugas-tugasnya meliputi merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Dokumen tersebut membahas pentingnya penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perda BG diperlukan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan gedung secara teknis, menjamin tertibnya izin bangunan secara administratif, serta mengimplementasikan peraturan nasional tentang bangunan gedung secara yuridis dan kelembagaan. Dokumen ter
Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012infosanitasi
1. Workshop ini membahas peningkatan infrastruktur sanitasi dan permukiman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan prasarana sanitasi yang dibahas meliputi air limbah, drainase, persampahan dan fasilitasi terkait.
3. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat beserta peran masing-masing.
Dokumen ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. SOP ini mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan melibatkan unsur-unsur seperti Dinas Kesehatan, Kepala BKOM, bendahara, dan tim pelaksana. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
Pelatihan dasar-dasar AMDAL yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) membahas proses penilaian AMDAL dan persyaratan dokumen AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan terbaru. Pelatihan ini juga menjelaskan tata laksana penilaian AMDAL mulai dari pemeriksaan formulir kerangka acuan, penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, hingga mekanisme penerbitan persetujuan lingkun
Dokumen tersebut menjelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab Camat Dusun Selatan yang meliputi perencanaan program kerja, penyusunan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan teknis, koordinasi pelayanan masyarakat, pengawasan bawahan, pelaporan kinerja, serta pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif di wilayah kerjanya."
TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KM 2022.docxyulizadewi1
Formulir pemantauan tindak lanjut audit internal Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu tahun 2022 menunjukkan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian di berbagai unit kerja dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikannya hingga April 2022. Beberapa contoh temuan antara lain belum lengkapnya dokumentasi konsultasi, belum adanya jadwal pemeliharaan sarana prasarana, serta belum tersedianya alur pelayanan di beber
PPT PMK DD Saluran Pembuang Ciujung.pptxyadisuryadi27
Dokumen tersebut merupakan Program Mutu (PMK) untuk pekerjaan Detail Desain Saluran Pembuang Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang. PMK ini menjelaskan informasi proyek, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, dan metode pelaksanaan proyek selama 120 hari kalender.
7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat;
8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis;
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha
dan/atau kegiatan;
10.
Ringkasan dokumen ini adalah: (1) membahas kebijakan pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan penekanan pada integrasi perencanaan pembangunan, (2) menjelaskan langkah-langkah penguatan integrasi perencanaan antar level pemerintahan dan partisipasi masyarakat, dan (3) menguraikan agenda kegiatan utama program pada tahun 2011.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur standar operasi (SOP) untuk proses utama pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak, meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan penerimaan hasil pekerjaan."
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan EHRA Kota Kediriinfosanitasi
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan program sanitasi kota di Kediri meliputi (1) pengenalan program, (2) pemetaan sanitasi dan penyusunan buku putih, (3) peta area resiko sanitasi di Kediri.
Lurah bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di kelurahan sesuai peraturan. Tugas-tugasnya meliputi merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Dokumen tersebut membahas pentingnya penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perda BG diperlukan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan gedung secara teknis, menjamin tertibnya izin bangunan secara administratif, serta mengimplementasikan peraturan nasional tentang bangunan gedung secara yuridis dan kelembagaan. Dokumen ter
Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012infosanitasi
1. Workshop ini membahas peningkatan infrastruktur sanitasi dan permukiman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan prasarana sanitasi yang dibahas meliputi air limbah, drainase, persampahan dan fasilitasi terkait.
3. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat beserta peran masing-masing.
Similar to Bahan Tayang Kelembagaan UPTD PALD Kota Cilegon Finall.pptx (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Bahan Tayang Kelembagaan UPTD PALD Kota Cilegon Finall.pptx
1. STATUS DAN EVALUASI KEGIATAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN
TA.2021
BPPW PROVINSI BANTEN
Workshop Akhir Kegiatan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dan Regulasi Bidang Sanitasi serta
Pendampingan Penyiapan Penerapan LLT
DISAMPAIKAN OLEH:
KEPALA SEKSI PERENCANAAN WILAYAH 1
2. Status Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan
Kelembagaan TA.2021
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan
Kelembagaan TA.2021
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan
Kelembagaan TA.2021
Kendala dan Tindaklanjut Pelaksanaan Kegiatan
Pendampingan Kelembagaan TA.2021
Saran dan masukan Pelaksanaan Kegiatan
Pendampingan Kelembagaan TA.2021
3. Provinsi BANTEN
Kota/Kabupaten CILEGON
Dinas Pemrakarsa DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CILEGON
No
Tahapan
Pelaksaanaan
Tanggal Pelaksanaan Kendala/Permasalahan
1. Technical Meeting 05 Mei 2021 Perubahan jadwal pelaksanaan rencana awal tanggal 30
April 2021, dan peserta yang hadir Kurang Lengkap
2. FGD I 17 Juni 2021 Perubahan jadwal pelaksanaan rencana awal tanggal 01
Juni 2021, dan peserta yang hadir Cukup Lengkap
3. FGD II 09 September 2021 Perubahan jadwal pelaksanaan rencana awal tanggal 06
September 2021, dan peserta yang hadir Cukup Lengkap
4. Workshop Daerah 15 November 2021 Perubahan jadwal pelaksanaan rencana awal tanggal 02
November 2021, dan peserta yang hadir Cukup Lengkap
Status Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Kelembagaan TA.2021
1
8. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Pendampingan Kelembagaan TA.2021
03
No Out Put Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Keterangan
Sudah Belum
1. SK Tim Penyusun dan Pembahas Kajian Akademis dan Ranperkada (Pemda) √
2. Kajian Akademis dan Ranperkada ( Tim Penyusun dan Pembahas sudah paraf ) √
3. Surat Permohonan Konsultasi Kajian Akademis (Pemda ) √
4. Surat Permohonan Fasilitasi Ranperkada ( Pemda ) √
5. Persetujuan Pembentukan UPTD dari Pemerintah Provinsi ( Pemda ) √
6. Pengesahan Perkada Pembentukan UPTD ( Pemda ) √
10. Kendala dan Tindaklanjut Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Kelembagaan
TA.2021
04 Permasalahan/Kendala Tindak Lanjut
1. Sering sekali berubahnya jadwal yang sudah direncanakan
pada kegiatan Tecgnical Meeting, FGD-1, FGD-2 dan
Workshop Daerah
1. Merubah jadwal kegiatan yang sudah direncankan
sebelumnya atas kesepakatan bersama Tim Penyusun.
2. Kurang Lengkapnya Kehadiran Tim Penyusun dalam setiap
kali pembahasan Kajian Akademis dan Ranperkada.
2. Mendorong Ketua Tim Penyusun untuk mengingatkan
anggotanya untuk hadir dalam setiap kali Pembahasan/ rapat
pembahasan Kajian Akddemis dan Ranperkada.
3. Kurangnya Pemahaman mengenai substansi Pengelolaan Air
Limbah Domestik
3. Seringnya BPPW Banten mensosialisasikan pemahaman
mengenai Penglolaan Air Limbah Domestik.
4. Belum dilakukannya konsultasi Kajian Akademis dan Fasilitasi
Ranperda dari Pemda Kota Cilegon Ke Provinsi Banten
4. Pemda Kota Cilegon perlu membuat surat Permohonan
konsultasi dan Fasilitasi ke pemerintah Provinsi Banten.
11. Saran dan masukan Pelaksanaan Kegiatan
Pendampingan Kelembagaan TA.2021
05 Saran/masukan
a. Buku Panduan
Sudah bagus, dan Lengkap beserta format lampiran yang dibutuhkan selama proses pendampingan.
b. Alur Kegiatan dan Keterlibatan Para Pihak tekait
Sudah dilaksankan dan sesuai dengan peran masing-masing stakeholder
c. Metode Pendampingan
Sudah sesuai dengan buku panduan
d. Para pihak yang dilibatkan selama kegiatan
Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas Perkim, ekbang Setda Kota Cilegon,
Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Cilegon, Biro Organisasi Provinsi
Banten serta Tim Penyusun Kajian Akademis dan pembahas Ranperkada tentang Pembentukan UPTD PALD
Kota Cielgon.
e. Durasi waktu
Cukup untuk waktu pelaksanaan selama 10 bulan
12. 06
Hasil Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Tahun-
Tahun Sebelumnya
No Kab/Kota
yang
didampingi
Tahun
Pendampingan
Sektor:
Persampahan/Air
Limbah *)
Status/Progres Tindak Lanjut Pemda
1. Kota
Tangerang
2018 Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah Belum Melanjutkan proses
ranperkada menjadi Perkada (belum
melaksanakan konsultasi dan fasilitasi Kajian
Akademik dan Ranperkada ke Provinsi
Banten)
2. Kabupaten
Lebak
2016 Persampahan Sudah terbentuk: Peraturan Bupati Lebak
Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
3. Kota Serang 2017 Persampahan Sudah terbentuk: Peraturan Wali Kota Serang
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja UPTD Pengelolaan
Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Serang
