kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Dr. Hamdan
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Disampaikan dalam kegiatan Study Excursie Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang
Jakarta, 20 April 2016
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN
DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

2. Perlu diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi nasional untuk mengatasi tantangan
perekonomian nasional
• Dependensi perekonomian nasional kepada sektor
ekstraksi sumberdaya alam (mineral, perkebunan).
• Industri manufaktur saat ini sulit berperan sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi.
• Masih tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran
terbuka termasuk di kalangan usia muda dan terdidik,
serta kesenjangan pendapatan.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Hingga Q4/2015
TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
pertumbuhan
ekonomi melemah
%
Perpres No. 2 Tahun 2015
(RPJMN 2015-2019)
Kebijakan Umum, antara lain:
1. Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, antara lain melalui:
 Pengembangan Ekonomi Kreatif
 Peningkatan Kapasitas Inovasi
dan Teknologi
2. Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah
Pengembangan wilayah nasional
diarahkan untuk mengurangi
kesenjangan antardaerah dan
memajukan daerah menjadi daerah
yang maju, mandiri, dan berdaya
saing dengan mendorong percepatan
pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dengan
menggali potensi dan keunggulan
daerah.
ARAHAN PRESIDEN RI
Ekonomi kreatif harus
menjadi tulang punggung
ekonomi Indonesia
PERTUMBUHAN
EKONOMI
2

3. PELUANG PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Pada tahun 2030, jumlah penduduk
usia produktif diperkirakan di atas
60% dan 27% di antaranya adalah
penduduk muda dengan rentang
usia 16-30 tahun. Penduduk muda
Indonesia berpotensi menjadi
Creative Class.
BONUS DEMOGRAFI
HINGGA TAHUN 2035
PENINGKATAN JUMLAH
KELAS MENENGAH
Pada tahun 2030,
diperkirakan 135 juta
penduduk Indonesia akan
memiliki penghasilan bersih
(net income) di atas US$
3.600 sebagai konsumen
ekonomi kreatif
Peningkatan di pasar
global terutama produk
berbasis media dan ICT
(content industry)
MENINGKATNYA
PERMINTAAN
PRODUK KREATIF
Indonesia memiliki
international cultural
heritage, serta kekayaan
dan keindahan alam
sebagai “bahan baku”
ekonomi kreatif
POTENSI KEKAYAAN
ALAM DAN BUDAYA
PERKEMBANGAN
GAYA HIDUP
DIGITAL
Akses teknologi informasi
dan komunikasi sudah
menjangkau lebih dari
90% populasi Indonesia
3

4. RUANG LINGKUP & KONTRIBUSI EKONOMI
KREATIF
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Ruang lingkup industri kreatif meliputi 16 sub sektor (industri)
arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film,
animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; aplikasi dan game developer;
penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.
(Perpres No. 72 Tahun 2015)
RUANG LINGKUP INDUSTRI KREATIF
KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF TERHADAP
PEREKONOMIAN NASIONAL
Sumber: RAJM Ekonomi Kreatif 2015 - 2019
5,76% ekonomi kreatif di atas rata-rata pertumbuhan nasional
7,05% share PDB
10,7% penyerapan tenaga kerja
TH.2013
Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan
daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Inpres No. 6 Tahun
2009)
“ “
4

5. BAHAN
BAKU
DAYA SAING EKONOMI KREATIF INDONESIA
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Indeks Kreativitas Global (Global Creativity Index) Tahun 2015
Sumber: Kemenparekraf, 2014
Daya saing ekonomi kreatif nasional masih lemah,
yang ditunjukkan oleh rendahnya skor pada tujuh dimensi
ekosistem ekonomi kreatif (Skor tertinggi sebesar 5,3
yaitu pada dimensi Pengembangan Industri dan
terendah sebesar 3,5 yaitu pada dimensi pembiayaan)
DIMENSI DAYA SAING EKONOMI KREATIF
GCI dihitung dengan menggunakan tiga faktor yaitu teknologi (technology),
orang kreatif (talent), dan toleransi (tolerance).
 Indeks Teknologi: proporsi pengeluaran untuk penelitian dan
pengembangan dari total PDB, proporsi biaya penelitian per kapita, dan
inovasi suatu negara yang dihitung dengan menggunakan jumlah hak
paten yang dikeluarkan dalam kurun waktu penilaian.
 Indeks Talenta: partisipasi murni pada pendidikan tinggi dan variabel
kelas kreatif, yaitu orang-orang yang bekerja pada pekerjaan yang
dianggap memiliki tingkat problem solving tinggi.
 Toleransi: penerimaan terhadap minoritas.
5

6. KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
AGENDA NASIONAL PEMBANGUNAN EKONOMI
KREATIF
Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019
NAWACITA 2015-2019
Butir 6: Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
Meningkatkan Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
SUB AGENDA PRIORITAS
PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
ISU STRATEGIS
“Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan
mengutamakan penumbuhan usaha pemula
di ekonomi kreatif”
TH.2019
PD
B12%
TENAGA KERJA
13 juta
EKSPOR
10%
Target Kontribusi
Ekonomi Kreatif
Memfasilitasi Orang Kreatif
(OK) di sepanjang rantai
nilai pada tahap
KREASI – PRODUKSI –
DISTRIBUSI – KONSUMSI
– KONSERVASI
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
1. Perluasan pasar
(ekspor dan
domestik)
2. Fasilitasi proses
(ruang kreasi dan
jaringan orang
kreatif)
3. Fasilitasi rantai nilai
ekonomi kreatif
4. Fasilitasi start-up
6

7. RUANG LINGKUP EKONOMI KREATIF
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
CREATIVE
CAPITAL
CREATIVE
SPACE
ENABLER
Mengakomodasi
penumbuhkembangan kreativitas
HULU
Menumbuhkembangkan industri
kreatif yang berdaya saing
HILIR
MODAL
SDM
7

8. PERMASALAHAN INDUSTRI KREATIF (RPJP Ekonomi Kreatif)
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH MEMBERIKAN DUKUNGAN REGULASI DAN FASILITASI
UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DAN MEENGEMBANGKAN
No Sub Sektor
Permasalahan dominan yang dihadapi setiap sub sektor ekonomi kreatif
SDM
Sumberdaya
Pendukung
Kelembagaan Pembiayaan
Infrastruktur dan
Teknologi
Pemasaran
1 Arsitektur ●
2 Desain ● ● ●
3 Film ● ●
4 Animasi ● ●
5 Video ● ●
6 Fotografi ● ●
7 Kuliner ● ● ●
8 Kerajinan ●
9 Mode ●
10 Musik ● ● ● ●
11 Penerbitan ● ●
12 Permainan interaktif ● ● ●
13 Periklanan ● ● ●
14 Seni rupa ● ● ●
15 Seni pertunjukan ● ●
16 Teknologi informasi ● ●
17 Televisi dan radio ● ●
8

9. REGULASI TERKAIT EKONOMI KREATIF
PAKET KEBIJAKAN 2015-2016
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Paket Kebijakan Tahap III (7 Oktober 2015)
Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan
 Modal ventura (Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi PMV, Perizinan Usaha bagi PMV, Penyelenggraan
Usaha PMV, Pemeriksaan Langsung PMV).
 Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi.
Perluasan wirausahawan penerima KUR untuk mendorong munculnya wirausahawan baru
 Penurunan tingkat bunga KUR dari 22% menjadi 9%.
 Ekonomi Kreatif menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas KUR.
 Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM dan Ekonomi Kreatif
Paket Kebijakan Tahap IX (27 Januari 2016)
Paket Kebijakan Tahap X (11 Februari 2016)
 Pembukaan Daftar Negatif Investasi (Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar negatif Investasi)
untuk mengembangkan usaha di sektor perfilman dalam negeri.
9

10. REGULASI TERKAIT EKONOMI KREATIF (2)
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM
2. UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman -
mendorong pengembangan industri
perfilman
3. UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian -
mendorong pengembangan industri kreatif
nasional
4. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta-
memberikan perlindungan kekayaan
intelektual bagi karya kreatif
5. UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- mendorong perdagangan produk berbasis
ekonomi kreatif
KEBIJAKAN LAIN YANG MENDUKUNG
1. Payung Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional
2. Pengembangan skema pembiayaan
khusus bagi ekonomi kreatif
3. Pengembangan kriteria dan indikator
kota kreatif sebagai basis wilayah
pembentukan ekosistem ekonomi kreatif
yang berkelanjutan
4. Inkubasi wirausaha pemula (start-up)
berbasis teknologi
TEROBOSAN KEBIJAKAN YANG TENGAH
DISUSUN
10

11. DUKUNGAN FASILITASI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SUB SEKTOR EKONOMI
KREATIF
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Kw Kinerja
pertumbuhan
dan share PDB
Sub sektor Strategi Umum
Pengembangan Sub
Sektor Ekraf
Dukungan yang Diberikan
Pemerintah
1 Growth↓,
Share ↑
Kuliner, kerajinan Mendorong
pertumbuhan usaha
Fasilitasi proses kreasi untuk
mendorong inovasi produk
dan branding
2 Growth↑,
Share ↓
ICT, periklanan,
arsitektur, litbang,
fotografi, film video,
radio dan televisi,
permainan interaktif
Menumbuh
kembangkan start-up
Fasilitasi akses permodalan,
inkubasi , dan pasar
3 Growth↓,
Share ↓
Seni pertunjukan,
musik, desain,
publikasi, seni rupa
Mendorong
pertumbuhan usaha
Fasilitasi pada seluruh rantai
nilai yang masih lemah
4 Growth↑,
Share ↑
Fesyen Mendorong perluasan
pasar
Fasilitasi ekspansi pasar LN
dan DN yang agresif
Sumber: Badan Ekonomi Kreatif (2015)
 Mendorong ekspansi sub sektor ekonomi kreatif ke pasar global
 Mendorong perkembangan usaha yang pertumbuhannya masih rendah
 Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start-up)
11

12. PELAKU BISNIS
PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH
 Regulator: menetapkan dan
mengendalikan kebijakan
 Fasilitator/Akselerator: dukungan,
insentif, dan kemudahan
INTELEKTUAL
AKTOR
EKRAF
 penciptaan SDM kreatif
 pengembangan, pemanfaatan
dan distribusi pengetahuan
 apresiasi dan literasi terhadap
kreativitas
KOMUNITAS KREATIF
 wadah berbagai pengetahuan
 wadah pengembangan jejaring kreatif
 wadah ekspresi dan eksplorasi
kreativitas
 pengembangan industri
 penciptaan pasar, barang, dan
jasa kreatif serta lapangan
pekerjaan
 penelitian dan pengembangan
 pembentuk komunitas dan
wirausaha kreatif
12

13. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
KAB/KOTA KREATIF: STRATEGI PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF DI TINGKAT DAERAH
7
DEFINISI KOTA/KAB KREATIF
Kota/Kab yang mampu menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta
memanfaatkan iptek untuk mengembangkan potensi lokal sehingga dapat menjadi keunggulan dan identitas daerah dalam
mendorong peningkatan kesejahteraan dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan

14. Kementerian Perdagangan
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Komunikasi & Informatika
Badan Ekonomi Kreatif
Kementerian Perindustrian
Kemenko Perekonomian
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Perdagangan
Badan Ekonomi Kreatif
Kementerian Hukum dan HAM
Bank Indonesia
Kemenko Perekonomian
Badan Ekonomi Kreatif
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Ekonomi Kreatif
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Ketenagakerjaan
Badan Nasional Sertifikasi ProfesiBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Ekonomi Kreatif
Kemenko Perekonomian
Kementerian Komunikasi & Informatika
Kementerian Perindustrian
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Perdagangan
Kementerian PUPR
Kementerian RISTEK DIKTI
SINERGI K/L DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
14

15. terima kasih
Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 10110 | 021-34832622 | 021-34832568 | deputi4.ekon | deputi4.ekon
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN
DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
15

16. No Sub Sektor Ruang Lingkup
1 Arsitektur Jasa konsultan arsitek, properti/karya arsitektur yang memiliki nilai artistik dan
budaya yang dapat menjadi daya tarik/icon suatu wilayah kota
2 Desain interior Jasa konsultan desain, jasa pendidikan desain
a Desain komunikasi visual Jasa konsultan, jasa pendidikan desain
4 Desain produk Jasa konsultan, jasa pendidikan desain
5 Film, animasi, dan video Usaha reproduksi media rekaman; studio produksi dan pasca produksi film, video
dan program televisi; usaha distribusi film, video dan program televisi; jasa
pemutaran film; usaha merchandise
6 Fotografi Jasa fotografi, jasa pendidikan fotografi
7 Kriya Usaha kerajinan berbasis tekstil, kulit, kayu, anyaman, kertas, kaca, logam;
usaha furnitur/mebel, perhiasan dan barang berharga
8 Kuliner Restoran/kafe, usaha makanan dan minuman
16
LAMPIRAN : RUANG LINGKUP USAHA INDUSTRI KREATIF

17. No Sub Sektor Peluang Investasi
9 Musik Usaha pembuatan alat musik, jasa pendidikan musik, pertunjukan musik,
studio rekaman musik, penerbitan musik
10 Fashion Usaha pembuatan pakaian, barang dari kulit, alas kaki
11 Aplikasi dan game
developer
Usaha pembuatan aplikasi dan game, usaha merchandise, usaha
publisher aplikasi dan game, usaha pembuatan alat permainan anak-anak
12 Penerbitan Usaha percetakan, usaha penerbitan buku/majalah
13 Periklanan Jasa pembuatan iklan
14 Televisi dan radio Usaha penyiaran radio dan televisi
15 Seni pertunjukan Gedung pertunjukan, kegiatan pertunjukan tari, kegiatan pertunjukan
teater, jasa pendidikan seni pertunjukan
16 Seni rupa Gedung eksibisi/pameran kesenian, jasa pendidikan seni rupa
17
LAMPIRAN : PELUANG INVESTASI INDUSTRI KREATIF (2)

18. No Aspek Jenis Dukungan Kementerian/Lembaga
1 Permodalan/
Pembiayaan
Mamfasilitasi sub sektor ekonomi kreatif melalui skema KUR,
pendampingan/bimtek kepada bank penyalur KUR.
Kemenko Perekonomian, Bekraf, OJK,
BI
2 SDM Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan
kompetensi pelaku ekonomi/industri kreatif produksi,
manajemen, ekspor, dll
Kemenperin, Kemendag, Bekraf,
Kemnaker, KemenKopUKM, BNSP
Memfasilitasi sertifikasi pelaku ekonomi/industri kreatif Kemenperin, Kemendag, Bekraf,
Kemnaker, KemenKopUKM, BNSP
3 Pemasaran Memfasilitasi penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam
eksebisi, pameran/promosi di dalam dan luar negeri
Bekraf, Kemenperin, Kemendag,
KemenKopUKM
Memfasilitasi pengembangan pusat ekshibisi dan market
place/market agregator
Bekraf, Kemenperin, Kemendag,
KemenKopUKM
Memfasilitasi/bimtek desain produk Indikasi Geografis (HKI) Bekraf, Kemenperin, Kemendag,
KemenKopUKM
Memfasilitasi roadmap pengembangan e-commerce Kemenko Perekonomian,
Kem.Kominfo, Bekraf, Kemenperin,
Kemendag, KemenKopUKM
LAMPIRAN : Bentuk Dukungan K/L
18

19. No Aspek Jenis Dukungan Kementerian/Lembaga
4 Infrastruktur
dan Teknologi
Memfasilitasi pengembangan pusat kreatif (termasuk: sentra industri
kreatif, pusat desain, dsb)
Kemenko Perekonomian, Bekraf, Kemenperin,
Kemendag, KemenKopUKM
Memfasilitasi pengembangan Kota Kreatif dan Jaringan Kota Kreatif
Nasional
Kemenko Perekonomian, Bekraf, Kemenperin,
Kemendag, KemenKopUKM, Kemendagri, Kem.PUPR,
Kem.ATR
Memfasilitasi pengembangan inkubator/akselerator bisnis berbasis
produk ekonomi kreatif
Kemenko Perekonomian, Kem.Kominfo, Bekraf,
Kemenperin, KemenKopUKM, Kem.Ristek Dikti, BPPT
Memfasilitasi bantuan peralatan/mesin bagi pelaku ekonomi/ industri
kreatif
Kem.Kominfo, Bekraf, Kemenperin, KemenKopUKM,
Kem.Ristek Dikti, BPPT
Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Indonesia Creative
& Design Center
Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM
Memfasilitasi pengembangan sistem informasi ekspor produk
ekonomi kreatif
Kemendag, Kemenperin, KemenKopUKM, Bekraf
Menfasilitasi promosi ekspor produk ekonomi kreatif melalui
Indonesia Trade Expo Center
Kemendag, Kemenperin, KemenKopUKM, Bekraf
Memfasilitasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi,
dan komunikasi (TIK)
Kem.Kominfo
5 Kelembagaan
dan HKI
Memfasilitasi kemudahan perolehan HKI melalui sosialisasi,
konsultasi, dan pendampingan teknis
Bekraf, Kemenperin, Kemendag, KemenKopUKM,
KemenkumHAM
Memfasilitasi pembentukan satuan tugas penanganan pengaduan
pembajakan produk ekonomi kreatif
Bekraf, Kemendag, KemenkumHAM, Kemenperin,
KemenKopUKM
19
LAMPIRAN : Bentuk Dukungan K/L (2)