Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila secara yuridis dan historis telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945. Pancasila juga memiliki relevansi sosiologis dan politis sebagai pedoman nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai kebijakan pemerintah.

1. INTRODUCTION
I Dewa Ketut Putra Wiyasa (2301010010)
Ni Kadek Lia Mastika Dewi (2301010013)
I Nyoman Risky Dila Kosta (2301010019)
Putu Wika Candra Meirananda (2301010022)
Anselmus Apriyanto Wora (2301010024)
Putu Ergi Candra Bayu Permana (2301010026)
www.primakara.ac.id

2. Bagaimana Pancasila
Menjadi Dasar
Negara Republik
Indonesia?

3. Menelusuri Konsep Negara
Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi
Dasar Negara
Dinopolo mendefinisikan negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata
pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.
Atmordjo menegaskan bahwa : “Konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur,
yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”.
www.primakara.ac.id

4. Menelusuri Konsep Tujuan Negara
Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi
Dasar Negara
Secarat teoretik Diponolo menyajikan 5 teori tujuan negara yaitu :
Teori kekuatan, kekuasaan,
dan kebesaran/keagungan
Teori kepastian hidup,
keamanan dan ketertiban
Teori keadilan
Teori kemerdekaan
Teori kesejahteraan dan
kebahagiaan hidup
www.primakara.ac.id

5. Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara
Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegra yang menjadi sumber dari
segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu
negara.
Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan peraturan perundang-undangan karena
dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan.
Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi
Dasar Negara
www.primakara.ac.id

6. Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai
Dasar Negara
Landasan
Ideologis
Pembentukan
Identitas
Nasional
Panduan
Pembangunan
Adaptasi
Terhadap
Perubahan
Dasar Hukum
www.primakara.ac.id

7. 1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara
Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara
Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara
Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan
menggunakan Bahasa Belanda, Philosophische grondslag bagi
Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar negara sering juga
disebut sebagai Philoshophische Grondslag dari negara, ideologi
negara, staatside.
Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis dan
Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara
Sumber gambar : www.gelora.co
www.primakara.ac.id

8. 3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara
Secara ringkas, Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisai MPR) menguraikan pokok-pokok moralitas dan Haluan
kebangsaankenegaraan menurut alam Pancasila ada 5
Pertama, nilai-nilai
ketuhanan
(religiusitas)
Keempat, nilai
ketuhanan, nilai
kemanusiaan
Kedua, nilai-nilai
kemanusiaan
universal
Ketiga, nilai-nilai etis
kemanusiaan
Kelima, nilai ketuhanan, nilai
kemanusiaan, serta demokrasi
permusyawaratan
www.primakara.ac.id

9. 4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar
Negara
Pasar 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa
Pancasila menjelma menjadi asas dalam system demokrasi
konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan
etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila
merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan
mengimplementasikan kebijakan public yang menyangkut
hajat hidup orang banyak
Sumber gambar : www.kaltimtoday.co
www.primakara.ac.id

10. Argumen Tentang Dinamika Pancasila
Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai
Dasar Negara
1 Juni 1945
(Pancasila disuarakan)
18 Agustus 1945
(Pancasila diresmikan)
5 Juli 1959 (Ditetapkannya
Dekrit Presiden)
Gerakan Reformasi 1998
30 September 1965
(Pembrontakan G30S PKI)
2004 berkembangnya para
akademis Pancasila

11. 2. Argumen Tentang Tantangan Terhadap
Pancasila
Pancasila senantiasa harus menjadi benteng dalam
menjaga tantangan-tantangan. Tantangan yang muncul
antara lain berasal dari derasnya paham-paham yang
bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme,
kapitalisime, komunisme, sakularisme, ramagtisme, dan
hedonisme.
Sumber gambar : www.maxmanroe.com
www.primakara.ac.id

12. Pancasila secara legal formal telah ditetapkan sebagai dasar
dan ideologi bangsa indonesia sejak 18 agustus 1945. Dan
telah ditegaskan oleh Mahfud M.D bahwa pancasila sebagai
dasar negara
A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila memilki urgensi sebagai dasar negara Indonesia yang
dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu, pendekatan institusional
dan sumber daya manusia
1. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
www.primakara.ac.id

13. Proklamasi 17 agustus 1945 bukan hanya tujuan, melainkan
juga suatu sarana untuk menyatakan kemerdekaan
Indonesia dan Tindakan-Tindakan yang harus selenggarakan
terkait dengan kemerdekaan tersebut. Dan pada 18 agustus
1945 disusun suatu naskah undang-undang dasar yang
memuat pembukaan.
2. Hubungan Pancasila dengan proklamasi
kemerdekaan
Sumber gambar : www.kompas.com
www.primakara.ac.id

14. Undang-undang dasar bukanlah peraturan
hukum tertinggi, melainkan ada dasar-dasar
pokok yang lebih tinggi, yang dinamakan pokok
kaidah negara yang fundamental
(staatsfundamentalnorm).
3. Hubungan Pancasila dengan
Pembukaan UUD 1945
Setelah amandemen atau perubahan ke-4,
undang-undang dasar negara repulbik Indonesia
tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-
pasal yang dimana berarti penjelasan UUD 1945
sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan
dalam UUD 1945.
4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal
Pasal UUD NRI 1945
www.primakara.ac.id

15. Bidang Politik
Implementasi pancasila dalam perumusan kebijakan politik
di Indonesia dilakukan melalui sistem politik yang
didasarkan pada asas kedaulatan rakyat sesuai dengan
konstitusi, terutama pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Kebijakan ekonomi suatu komitmen untuk mengarahkan
pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai
dasar negara dan untuk memastikan bahwa semua warga
negara mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Bidang Ekonomi
5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan
Sumber gambar : www.blogspot.com
Sumber gambar : www.polhukam.com
www.primakara.ac.id

16. Bidang Sosial Budaya
Kebijakan sosial budaya di Indonesia harus
memprioritaskan kebersamaan dan semangat gotong
royong, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,
untuk menjadi budaya yang relevan pada saat ini
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara”.
(Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara”.
Bidang Hankam
5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan
Sumber gambar: www.kumparan.com
Sumber gambar : www.blog.unnes.ac.id
www.primakara.ac.id

17. Mengkritik Kebijakan Jokowi Tentang
Subsidi Kendaraan Listrik
Pada tanggal 8 Agustus 2019 dikeluarkan Peraturan Presiden
No 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.
Mulai 20 Maret 2023 permerintah memberikan subsidi sebesar
7juta untuk setiap pembelian motor listrik, subsidi ini diberikan
kepada orang orang yang memenuhi syarat diantaranya
adalah pelaku UMKM
Sumber gambar : www.kompas.com

18. Menurut kami kebijakan ini hanya membuang buang
anggaran dengan ouput yang tidak maksimal. sejatinya
pelaku UMKM tidak butuh motor listrik, apalagi mobil
listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk
mengembangkan usahanya, akses pasar, pelatihan
SDM.
Sumber gambar : www.kompas.com
www.primakara.ac.id

19. Any question?
THANK YOU