1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt
OPTIMASI KOPERASI DAN UKM
1. BAB IV
PELAKSANAAN ACARA WORKSHOP
Pada Bab IV ini akan dipaparkan mengenai rangkaian kegiatan Workshop Nasional dan
Ekspose Hasil Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh Deputi
Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tanggal
27 Juli 2010 bertempat di Gedung SMESCOs, Jakarta.
4.1 Peserta Yang Hadir
Berdasarkan dari daftar hadir yang diisi peserta yang mengikuti acara Workshop
Nasional dan Ekspose Hasil Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang diselenggarakan di
oleh tercatat sebanyak 267 orang atau 68% dari undangan yang disebar.
Dari data tersebut terekam terdapat 2 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak
hadir, yakni Kab.Belu dan Kab. Nagekeko. Dari Jawa Tengah ada 5 Kabupaten yang
berhalangan hadir yaitu Kab.Batang, Kab.Purbalingga, Kab.Wonosobo, Kab Pekalongan
dan Kab. Grobogan.
Tabel 4.1
Undangan dan Peserta yang Hadir pada Workshop Nasional
JUMLAH UNDANGAN
PERWAKILAN PESERTA YANG HADIR
(Orang)
Eselon I dan II 54 20
Eselon III 115 111
KaDinas Koperasi & UKM Selindo 33 22
Kabupaten/Kota DKI 6 2
Dinas Koperasi & UKM Kabupaten/
Kota JABAR 26 25
Dinas Koperasi & UKM Kabupaten/
II - 1
3. JUMLAH UNDANGAN
PERWAKILAN PESERTA YANG HADIR
(Orang)
Kota Mojokerto 2 1
Kab.Magetan 2 1
Kab.Bojonegoro 2 1
Kab.Sampang 2 1
Prop.Bali 0
Kab.Klungkung 2 1
Kota Denpasar 2 1
Kab.Buleleng 2 -
Kab.Jembrana 2 -
Kab.Karang asem 2 1
Kab.Gianyar 2 -
Prop Kalimantan Timur 0 -
Kab.Kutai Barat 2 1
Prop.Bangka Belitung 0 -
Kab.Belitung Timur 2 1
Prop. NTB 0 -
Kab.Sumbawa Barat 2 1
Prop. Jawa Barat 0 -
Kab.Kuningan 2 1
Nara Sumber dan Moderator 10 10
Wartawan 20 19
Asosiasi KUKM 10 10
Panitia 20 20
TOTAL 430 297 ( 68%)
Sedangkan dari Provinsi Bali terdapat 3 Kabupaten yang tidak dapat mengikuti acara
Workshop yakni Kab.Buleleng, Kab.Jembrana dan Kabupaten Gianyar.
2.2. Susunan Acara Workshop
Workshop Workshop Nasional dan Ekspose Hasil Pemberdayaan Koperasi dan UKM
disusun berdasarkan rangkaian jadwal acara sebagai berikut;
II - 3
4. Tabel 4.2
Susunan Acara Workshop Nasional
dan Ekspose Hasil Pemberdayaan Koperasi dan UKM
JAM ACARA PELAKSANA
08.00 - 09.00 Registrasi Peserta Panitia
09.00 - 09.02 Pembukaan MC : Utari Permadi
09.02 - 09.05 Lagu Indonesia Raya MC : Utari Permadi
09.05 - 09.10 Laporan Penyelenggaraan Deputi Kelembagaan
09.10 - 09.20 Sambutan Menteri KUKM Menteri KUKM Diwakili
Sekretaris KUKM
09.20 – 09. 25 Pembacaan Do’a Samsudin
Sesi I DISKUSI PANEL SESSI I Moderator: Dr.M.Taufic
09.25 – 09.50 Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Propinsi Gubernur NTT
NTT
09.50 – 10.15 Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Propinsi Gubernur Jawa Tengah
Jawa Tengah
10.15 – 10.40 Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Kota Walikota Kupang
Kupang
10.40 – 11.05 Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Bupati Temanggung
Kabupaten Temaggung
Sesi II DISKUSI PANEL SESI II moderador : Wayan Suarja,
MBA
11.05 – 11.25 Revitalisasi Koperasi dalam menghadapi DR. Revrisond Baswir
Perdagangan Bebas (ACFTA, ANZFTA)
11.25 – 11.45 Gerakan Koperasi Perempuan dalam INKOWAPI-Sarmila,SH
Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga
11.45 – 12.25 Tanya Jawab
12.25 – 12.30 Pembacaan Rangkuman Sementara Hasil Deputi Bidang Kelembagaan
Workshop dan Penutupan KUKM
12.30 – 13.00 Makan Siang Bersama Panitia
II - 4
5. 2.3. Pelaksanaan Acara Workshop
Acara Workshop dan Ekspose Hasil Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan
di ruang berjalan dengan lancar. Acara dimulai pukul 09.15 WIB dengan diawali
dengan Pembukaan.
Adapun jalannya pelaksanaan adalah sebagai berikut:
2.3.1 Pembukaan
Yakni dimulai dengan:
Laporan Penyelenggaraan oleh Bp. Untung Tri Basuki Deputi
Bidang Kelembagaan KUKM
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat datang peserta workshop nasional dan ekspose hasil pemberdayaan
Koperasi dan UKM.Acara workshop sebagai ajang silaturahmi antara
Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi dan
seluruh stakeholder Koperasi.
Tema :
Kelembagaan Koperasi Sehat, Koperasi Kuat, Rakyat Sejahtera
Acara hari ini akan dilanjutkan dengan acara pemberian penghargaan
Propinsi, Kabupaten/Kota
penggerak koperasi , diharapkan
melalui acara workshop ini dapat
mendengarkan keberhasilan
daerah yang berhasil mendapat
penghargaan sebagai inspirasi
pemberdayaan koperasi
dikemudian hari.
350 undangan yang hadir pada
acara ini mewakili propinsi,
kabupaten/kota penggerak koperasi, kepala-kepala dinas KUKM, Instansi
terkait, Gerakan Koperasi Kabupaten/Kota, sebagai inspirasi bagi kita semua
maka akan dihadirkan narasumber dari para pejabat daerah yang telah
berhasil memberdayakan koperasi dan UKM, namun karena keterbatasan
waktu hanya beberapa daerah saja yang mewakilinya yaitu dari Propinsi
Jawa Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kotamadya Kupang,
Kabupaten Temanggung . Selain itu masih ada pemakalah dari nara sumber
lain sebagai second opinion yaitu Dr. Revrisond Baswir, SE.MM serta ibu
Ir.Sharmila, Msi.
II - 5
6. Demikian laporan kami selaku penyelenggara kegiatan
Wassalamu’alaikum ww
Sambutan Bp. Drs.Guritno Kusumo Sekretaris KUKM mewakili
Menteri
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME, sehingga kita semua dapat
berkumpul menghadir acara workshop nasional dan Ekspose Pemberdayaan
Koperasi dan UKM pada hari ini .
Kita patut bersyukur dapat bersilaturahmi dengan para gubernur, bupati,
walikota yang berhasil mendapatkan
penghargaan penggerak koperasi
berprestasi untuk saling berbagi
pengalaman dalam pemberdayaan
koperasi.
Tanggal 15 Juli 2010 yang lalu kita
baru saja memperingati hari jadi
koperasi dengan tema : Koperasi
Bangkit Untuk Kesejahteraan Rakyat.
Pesan Presiden mengantar rakyat mencapai kesejahteraannya melalui
koperasi.
Himbaun presiden kepada seluruh gubernur-bupati-walikota seluruh
Indonesia untuk mendorong seluruh kekuatan masyarakat melalui kegiatan
yang sinergi dengan kebijakan daerah masing-masing.
Sesuai dengan Otonomi Daerah pembinaan koperasi masih belum memadai
mengingat dari 22 propinsi terdapat SKPD yang berdiri sendiri, 11 propinsi
SKPD bergabung dengan instansi lainnya, termasuk didalam pembinaan SDM
koperasi masih dirasa kurang, sehingga diperlukan anggaran dan komitmen
saudara dalam pembinaan personil pengelola koperasi.
Hari ini dan besok telah dan akan hadir gubernur, bupati dan walikota,
penerima penghargaan yang berhasil memajukan koperasi didaerah masing-
masing. Berbagai kebijakan telah dicanangkan : Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi (GEMASKOP) menjadi koperasi yang inovatif yang mampu
menghasilkan produk unggulan : ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP).
Dengan ini acara Workshop Nasional dan Ekspose Hasil Pemberdayaan
Koperasi dan UKM dinyatakan secara resmi dibuka.
2.3.2 Diskusi Panel I : Ekspose Koperasi dan UKM
II - 6
7. Setelah Pembukaan, acara memasuki Diskusi Panel I dengan dipandu oleh DR.
M.Taufik dengan menampilkan 4 pemakalah, yakni:
1. Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Propinsi Jawa Tengah
Paparan disampaikan oleh Drs Sriyadhi MM, Asisten Ekonomi dan
Pembangunan dikarenakan Gubernur Jawa Tengah pada saat bersamaan
melantik Bupati Purbalingga. Mengucapkan terimakasih atas penghargaan
dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai Propinsi Penggerak
Koperasi sehingga dapat mendorong kabupaten/ kota dalam mendorong
kegiatan koperasi dan UKM.
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 sebagaimana RPJMD Perda
No. 4 Tahun 2008 bahwa Provinsi Jawa Tengah dengan Gerakan Balik
Deso, Mbangun Deso demi terwujudnya visi Provinsi Jawa Tengah yakni,
Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera. Dan visi ini sesuai
dengan tujuan Gerakan Koperasi yakni untuk Kesejahteraan untuk Anggota
dan Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
Visi ini kemudian dijabarkan dalam 6 misi, yaitu:
1. Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional serta Sikap
Responsif Aparatur
2. Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dalam Arti
Luas dengan Melaksanakan Sapta Usaha Tani, Pemberdayaan
UMKM dan Industri Padat Karya
Visi ke-2 ini merupakan dasar bagi pengembangan Gerakan
Koperasi dan UKM di Jawa Tengah.
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Berbasis Kearifan Lokal
4. Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi secara
Berkelanjutan
Termasuk di dalamnya pengembangan SDM di Koperasi, baik
dengan pelatihan, magang maupun uji kompetensi.
5. Peningkatan Perwujudan Pembangunan Fisik dan Infrastruktur
6. Mewujudkan Kondisi Aman dan Rasa Aman dalam Kehidupan
Masyarakat.
Selanjutnya, Implementasi Visi Provinsi Jateng dibagi dalam 3 tahapan,
yakni:
1. Tahap 1 - Tahap Konsolidasi dan Susun Konsep (2008-2009)
2. Tahap 2 - Tahap Percepatan dan Prioritas Sasaran (2010-2011)
3. Tahap 3 - Tahap Perwujudan/ Goals (2012-2013)
Kinerja Provinsi Jateng dapat dilihat dari sisi:
a. Angkatan Kerja.
Dari jumlah angkatan kerja pada Februari 2010 sebanyak
17.130.931 jiwa, penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 15.956.034
jiwa atau mencapai 93,14 %. Angka ini jika dibandingkan bulan
II - 7
8. sama pada 2009 menunjukkan kenaikan sebesar 554.538 jiwa atau
naik sebesar 3,47%.
b. Pengangguran
Jika dibandingkan data pengangguran pada Februari 2009 sebanyak
1.208.671 jiwa dengan Februari 2010 sebanyak 1.174.897 jiwa,
maka terjadi penurunan sebanyak 33.774 jiwa atau setara 2,79%.
c. Penduduk Miskin
Kecenderungan penduduk miskin dalam 3 tahun terakhir
(2008-2010) adalah menurun. Jika pada 2008 sebesar 6.190.000
jiwa (19,23%), pada 2009 sebanyak 5.726.000 jiwa (17,72%) maka
per Maret 2010 angkanya menjadi 5.369.000 jiwa (16,56%).
d. Pertanian
Dengan meningkatkan nilai tukar petani, tercatat pada Juni 2010
sebesar 101,09 meningkat jika dibandingkan Desember 2009
sebesar 100,03
e. Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pada triwulan I 2010 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar
6,5% di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,7%.
Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Untuk mendukung Gerakan Koperasi dan UKM, Provinsi Jateng melalui:
a. Regulasi
Perda Nomor 7 tahun 2001, urusan Koperasi dilakukan oleh dinas
tersendiri yakni Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM. Dan sesuai
informasi Sesmeneg tadi, baru 23 Provinsi yang nomenklaturnya
urusan Koperasi menjadi urusan Dinas tersendiri. Dan ini diperkuat
dalam Perda 6 Tahun 2008. Dan memiliki Balatkop sebagai UPT yang
bertugas meningkat kapasitas manajerial koperasi dan UKM.
Selanjutnya pada Kep. Gubernur Nomor 500.05/34/2008 tentang
Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Dan Sumber Daya
(LPESD) Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM masuk dalam forum
ini.
Kep Gubernur Nomor 521.3/43/2008 tentang Pembentukan Komisi
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Prov. Jateng
melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM di dalamnya.
Kep Gubernur Nomor 518/12/2010 tentang Pembentukan Tim
Pemantau Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Prov. Jateng
dimana Kepala Dinas Koperasi dan UMKM selaku Wakil Ketua dalam
Tim ini.
b. Anggaran
Anggaran pada APBD Provinsi Jateng untuk Dinas Koperasi dan UMKM
dalam 3 tahun terakhir meningkat. Tahun 2007 sebanyak 15,89 miliar
atau 0,35% dari APBD, pada 2008 menjadi 24, 91 miliar (0,44%)
dan 2009 naik menjadi 30 miliar (0,53%)
II - 8
9. Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Di Jawa Tengah kinerja kelembagaan koperasi dan UKM tumbuh sebagai
berikut:
Tabel 4.3
Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi di Jawa Tengah
Rata-rata
NO. URAIAN Satuan 2007 2008 2009 Pertumbuhan
(%)
1. Jumlah Koperasi Kop 17.090 17.617 25.077 23,36
2. Jumlah Kop Aktif Kop 12.274 12.426 19.850 30,86
3. Jumlah Audit Kop 8.134 8.568 8.910 4,77
4. Jumlah Koperasi Kop 1.713 2.181 3.831 61,50
Berkualitas
5. Jumlah RAT Kop 10.372 11.455 16.826 30,99
6. Jumlah Anggota Org 4.387.110 4.576.355 4.702.225 3,49
7. Jumlah Tenaga Kerja Org 38.539 48.481 56.987 23,49
Koperasi
8. Modal Sendiri Rp. T 3,15 3,65 5,12 30,99
9. Modal Luar Rp. T 2,95 4,67 5,20 37,99
10. Asset Koperasi Rp. T 6,11 8,32 12,94 55,50
11. Volume Usaha Rp. T 10,75 11,18 16,07 179,49
12. SHU Rp. Jt 154.191 161.633 708.096 24,49
13. Sertifikasi Profesi Org - 110 167 51,81
KJK
Kegiatan Koperasi di Propinsi Jawa Tengah
Tercatat sebanyak 590 KUD yang terlibat dalam kegiatan:
o Pertanian : 556 KUD
o Persusuan : 21 KUD
o Perikanan : 23 KUD
o Dist. Pupuk : 28 Kop/KUD
o Peng. Pangan : 26 Kop/KUD
Kinerja KUD Mina sebagai berikut:
o Jumlah KUD : 23 KUD
o Jumlah Anggota : 171.447 ORANG
o Jumlah Nelayan : 176.589
II - 9
10. o Nilai Lelang : Rp.806.128.619.905,-
o Jumlah Karyawan : 881 orang
2. Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Kota Kupang
Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah NTT Paulus Tadung. NTT memang kurang banyak dikenal
dibanding Jawa Tengah. NTT terdiri dari 20 kabupaten dan 1 kotamadia
yang terdiri dari 3 kepulauan besar. Pada paparan terlihat kondisi geografis
dan kependudukan selanjutnya indikator ekonomi nampak sebagai berikut:
Tabel 4.4
Indikator Ekonomi Provinsi NTT
INDIKATOR NTT (2008) NTT (2009) NASIONAL (2008)
EKONOMI
Penduduk Miskin (%) 25,65 23,31 14,15
Pengangguran 3,98 3,98 9,75
Pendapatan Per Kapita Rp. 4,1 juta Rp. 4,1 juta Rp. 17,5 juta
Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,18 4,18 6,1
Inflasi (%) 10,9 10,9 11,6
Sedangkan visi NTT adalah: Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara
Timur yang berkualitas, adil, demokratis dan sejahtera, dalam Bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya visi NTT ini diterjemahkan dalam 7 misi:
1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efesien dan
efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakatmelalui
pelayanan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku
ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat
memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
layak;
5. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka
menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta
mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum;
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan
lingkungan hidup dan;
7. Meningkatkan akses perempuan dan anak dalam sektor publik,
serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
II - 10
11. Dari ketujuh misi ini, yang terkait KUKM adalah misi ke-3, yakni:
Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi
yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal
Selanjutnya dari visi dan misi ini dikemas dalam 4 tekad yakni:
Mewujudkan NTT sebagai Provinsi Penghasil Jagung;
Menjadikan NTT sebagai Gudang Ternak (sapi);
Mewujudkan Provinsi NTT sebagai Provinsi Cendana.
Menjadikan NTT, Provinsi Koperasi sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi
Rakyat;
Pintu masuk untuk mewujudkan 3 tekad pertama harus melalui tekad ke-4
yakni koperasi. Dan sesuai pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, bahwa
dari keempat tekad Provinsi NTT, ada 3 tekad yang menjadi domain
Kementerian Koperasi yakni Provinsi Koperasi, Provinsi Jagung dan Provinsi
Ternak.
Kemudian dari 4 tekad itu diimplementasikan dalam paradigma:
1. Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera).
Maknanya, anggaran untuk rakyat harus lebih besar daripada
anggaran untuk aparat. Salah satu pilar dari operasional dari
Anggur Merah adalah Koperasi dan UKM
2. Desa Mandiri Anggur Merah, yakni dimana desa nantinya menjadi
basis pembangunan di NTT.
Selanjutnya potensi unggulan NTT yang tidak perlu saya sebutkan. Ada
beberapa hal yang spesifik mengenai NTT yaitu komitmen dan
keberpihakan Gubernur NTT terhadap Koperasi dan UKM sudah luar biasa.
Dan saya sampaikan kepada Bapak Deputi kemarin bahwa Bapak Gubernur
sudah menjadi anggota di 90 koperasi di NTT. Mungkin gubernur di
Indonesia yang paling banyak menjadi anggota koperasi adalah Gubernur
NTT.
Tadi pada slide pertama ada statemen Sehati Sesuara Membangun NTT
Baru Melalui Koperasi yang menjadi semboyan yang disiarkan radio dan
dikabarkan di koran.
Hal ini didukung semua pihak, baik bupati maupun semua tokoh agama.
Dan di forum ini ada 5 bupati dari NTT yang hadir. Dan dukungan dari
tokoh agama di NTT luar biasa. Kalau orang mau nikah, punya hajatan
pasti ditanya dulu oleh tokoh agamanya: “Sudah jadi anggota koperasi
belum?” Kalau belum harus jadi anggota koperasi.
Bupati Alor dulu Ketua Koperasi dan karena keaktivan di koperasi
membuatnya terpilih jadi bupati. Dan kalau terpilih sebagai bupati harus
punya keberpihakan terhadap koperasi.
II - 11
12. Selain itu koperasi yang merupakan hasil program PUAP, kalau di daerah
lain sulit, maka di NTT tidak. Kekhawatiran identitas kalau jadi koperasi
ditepis dengan cara dibentuk dengan nama Koperasi Gapoktan ......... (titik-
titik). Dan di NTT, menjadi embrio Gapoktan menjadi koperasi. Dan
pertama mencanangkan Gapoktan dari program PUAP menjadi Koperasi
adalah NTT pada 2009 yang lalu. Dan kemudian menjadi program
Departemen Pertanian.
Dan keberpihakan melalui APBN dari tahun ke tahun meningkat.
Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Pembangunan untuk Sektor KUMKM
Tahun Tahun Tahun
No Uraian Satuan
2007 2008 2009
1 APBD Provinsi
Total APBD Rp. Juta 1.036.093 1.139.424 1.164.444
Provinsi
APBD Provinsi
untuk
Rp. Juta 11.305 15.947 28.861
Pemberdayaan
KUMKM
2 APBN (Dekonsentrasi) Rp. Juta 3.200 3.300 3.900
3. Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Kota Kupang
Disampaikan Drs. Daniel Adoe, walikota Kupang. Kenapa saya tertarik
memggerakkan koperasi? Karena melalui koperasi menjadikan saya
walikota. Pada pemilihan saya pinjam uang dari koperasi dan saya
jadikan cost politic. Dan saya terpilih.
Kota Kupang itu semboyannya KASIH (Karya, Aman, Sehat, Indah dan
Harmonis). Dikatakan harmonis karena Penduduk Kota Kupang bersifat
Heterogen – bersifat Indonesia Mini di Selatan (Agama, Ras dan Suku
Bangsa). Kalau di daerah aman tidak aman, maka Kupang aman.
Penduduk Kupang 90% Kristen dan 10% Islam. Saya yang bukan Islam
dijagokan dari partai-partai Islam. Dari PKS, PBR, PKB dan PPP.
Visi Kota Kupang adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA KUPANG
YANG CERDAS BERADAB BERBUDAYA SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING.
Kenapa ada kata Cerdas? Karena SDM adalah modal yang utama. Kota
Kupang itu ada 2 masalah utama, yakni masalah sumberdaya manusia
dan budaya.
II - 12
13. Visi ini diruangkan dalam 8 misi Kota Kupang dan koperasi masuk pada
misi yang ke-3 yakni: Meningkatkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kota
secara Terpadu dan Sinergi. Dan kemudian pada 1 Agustus 2007
dicanangkan Program Prioritas Kota Kupang sebagai berikut :
1. Pendidikan Murah Berkualitas
2.Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelayanan Air Bersih
5. Pembangunan Perumahan Murah Layak
Huni bagi Mayarakat Miskin
6. Penciptaan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Tepatnya 6 bulan kemudian (Januari 2008)seluruh televisi nasional
menyiarkan berita bahwa Kota Kupang merupakan kota yang terburuk
pelayanannya di seluruh Indonesia. Dengan stigma yang jelek justru
membuat saya jadi bisa tampil televisi nasional. Saya bisa dialog dengan
Todung Mulya Lubis di Metro TV.
Tahun 2009 bulan Oktober Pemda Kota Kupang akhirnya justru meraih
penghargaan Pengelolaan Keuangan yang terbaik dari Menteri Keuangan.
Tahun 2000 s/d 2006 saat masih Wakil Walikota, kami kembangkan
pemberdayaan masyarakat namun macet. Kemudian dirubah dengan
alokasi Rp 5 miliar setiap tahun yang disalurkan melalui koperasi.
Koperasi yang harus mendapat restu dari pemuka agama. Misalnya,
Islam melalui MUI, demikian pula Katolik, Protestan dan Hindu harus
melalui pemuka agama masing-masing. Dengan pelibatan pembinaan
pemuka agama, tingkat pengembaliannya menjadi 100%.
Demikian koperasi pegawai negeri (KPN) yang mendapat penyertaan dari
Pemda, sekarang asetnya Rp 35 miliar. Memiliki hotel dan minimarket
maupun perahu wisata. Dan satu-satunya koperasi pegawai negeri yang
maju di Indonesia Timur. Kuncinya, kejujuran dalam pengelolaan.
Tabel 4.6
Koperasi di Kota Kupang
NO URAIAN 2007 2008 2009 2010
1. JML KOPERASI 389 405 422 440
2. ANGGOTA 35.800 40.581 42.064 48.422
3. PENGURUS 1.385 1.408 1.442 1.521
4. PENGAWAS 1.154 1.159 1.176 1.232
5. PENGELOLA 320 332 348 366
6. MODAL SENDIRI 32.07 M 42,99 M 47,47 M 77,73 M
7. MODAL LUAR 27,04 M 41,44 M 176 M 172 M
8. VOLUME USAHA 58,95 M 84,40 M 108,53 M 101 M
9. SHU 4.18 M 8,087 M 8,007 M 8.677 M
10. ASSET 8.90 M 80,64 M 122,26 M 260,49 M
(Kop Maju) 38,5 M (15%)
II - 13
14. Saya mewajibkan setiap lurah mendirikan koperasi. Target saya hingga
September 2010 ini 500 koperasi terbentuk. Semua sekolah harus bentuk
koperasi. Siapa yang hingga September tidak berhasil, akan diganti.
Mereka harus dipaksa, karena ini bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk
itu diberikan reward, setiap lurah berhasil diberikan kenaikan pangkat
istimewa. Untuk kepala sekolah diberikan angka kredit. Tidak pake uang,
tapi berhasil.
Pembinaan dilakukan Dinas Koperasi dan UKM secara sungguh-sungguh.
Pertumbuhan ekonomi Kupang mencapai 7,5% bandingkan 2006 hanya
5,6%.
Dari sisi regulasi ada berapa yang dilakukan:
a. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 tahun
2008 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
b. Sudah terbentuk Badan Perijinan Satu Atap untuk mempermudah
proses perijinan UKM
c. Pemberian legalitas Badan Hukum Koperasi sejak tahun 2003
d. Pemerintah mulai menata PKL
4. Expose Hasil Pemberdayaan KUKM di Kabupaten Temanggung
Disamping oleh KH. Hasyim Affandi, Bupati Temanggung. Secara umum
Kabupaten Temanggung termasuk 5 kabupaten terkecil di Jawa Tengah
dalam hal potensi wilayah, karena luasnya hanya 87 km2 dan kecamatan
hanya 20. Penduduknya hanya 716.295 jiwa.
Pertumbuhan ekonomi karena berbasis pertanian 4,3%. Sementara dari
PDRB per kapita pada 2009 sebesar Rp 6.265.971,95. Angka kemiskinan
15%
Menyadari keterbatasan ini, maka moto Kabupaten Temanggung adalah
Kerja Keras, Cerdas, Jujur dan Tidak Korupsi. Selanjutnya kita menyusun
visi dan misi. Visinya: BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA
Kemudian terkait dengan koperasi dan UKM, Kabupaten Temanggung
mempunyai 6 misi, koperasi masuk ke dalam misi kelima yaitu:
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan,
bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah
serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran misi ke-5 ini adalah
Potensi ekonomi kerakyatan sektor industri, perdagangan serta
koperasi dan UMKM.
Kebijakan umum pengembangan koperasi di Kabupaten Temanggung
(Renstra)
Potensi ekonomi tertinggi adalah sektor pertanian (menyerap tenaga
kerja 59 %) sektor industri kecil dan rumah tangga (menyerap tenaga
II - 14
15. kerja 19 %), dan sektor jasa (pasar) yang sebagian besar pelakunya
adalah UMKM.
Misi kelima ini mendapatkan alokasi dana ± 48 % (Rp
106.081.976.138,-) dari anggaran pembangunan / belanja publik Rp.
220.065.857.107,- yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
Pengalaman koperasi di Temanggung yang sudah 10 tahun berturut-turut
meraih penghargaan koperasi teladan secara nasional dan mendapat SK
dari Kementerian Koperasi untuk akses mendapatkan barang langsung ke
Unilever. Ternyata SK Menteri Koperasi kalah dengan prinsip ekonomi.
Ketika akan mengambil dari Unilever, diminta mereka untuk mengambil
dari agennya. SK Menteri tidak bisa menembus pasar.
Kondisi sebelum pemberdayaan koperasi adalah:
Adanya sejumlah koperasi yang tidak aktif
2007 2008
1.Jumlah Koperasi 438 444
2.Koperasi Aktif 316 ( 72,14 % ) 323 ( 72,74 % )
3.Koperasi Tidak aktif 122 ( 27, 86 % ) 121 (27, 26 % )
Masih tingginya angka kemiskinan
Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
Belum optimalnya kinerja koperasi dan UMKM
Menurunnya citra koperasi
Kurang kondusifnya iklim usaha bagi koperasi dan UKM
Kita berupaya mengembalikan citra dan kinerja koperasi agar supaya
berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya yang
dilakukan antara lain:
Membuat koperasi model, yakni terjadinya interaksi aktif antara
koperasi dengan anggota dalam satu kegiatan ekonomi. Untuk calon
anggota koperasi dididik 3 bulan lamanya. Untuk KSP Anugerah kita
buat model jemput bola ke pasar, karena pasar tempatnya UKM
berkumpul. Jika tidak dibina, akan menjadi sasaran rentenir. Juga
koperasi yang beroperasi di tempat ibadah. Misalnya, koperasi
Darussalam yang modal pertamanya diberikan oleh Bpk. Bustanil
Arifin. Saat beliau meresmikan pabrik tapioka di Temanggung, saat
Jum’atan dan kebetulan khotibnya bapak saya, beliau ceritakan
pentingnya la
Meningkatkan peran KUMKM dalam kegiatan perekonomian di Kab.
Temanggung (Memberikan bantuan modal bergulir.)
Dengan cara mengalokasikan anggaran APBD untuk pembinaan
koperasi. Untuk tahun 2007 anggaran pembinaan koperasi meningkat
dari 413 juta menjadi 661 juta. Total dana bergulir untuk pembinaan
KUMKM sampai dengan Tahun 2009 sejumlah Rp 2,6 Milyar.
Tabel 4.7
II - 15
16. Alokasi Anggaran APBD untuk Pembinaan Koperasi
TAHUN
NO. KETERANGAN 2007 2008 2009
1. Anggaran APBD untuk 949 413 661
Pembinaan Koperasi
2. Anggaran Publik 294,500 332,500 294,400
(Misi ke lima)
Melakukan peningkatan koperasi yang berkualitas dan berprestasi.
Dengan menargetkan koperasi yang sehat dan berkualitas untuk
tingkat kabupaten dan provinsi
Tabel 4.8
Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
TAHUN
NO. KETERANGAN
2007 2008 2009
1. Target Koperasi Berkualitas Prov. 101 130 138
Realisasi 241 245 250
2. Target Kesehatan KSP / USP 50 80 50
Realisasi 127 138 146
3. Koperasi Berprestasi Tingkat 9 6 18
Kabupaten
Melakukan Gerakan Sadar Koperasi dan Gerakan Koperasi Masuk
Pasar untuk bergerak langsung melawan rentenir
Meningkatkan peran gender seperti peningkatan jumlah manajer
perempuan
Masuknya koperasi dari proses pengadaan barang dan jasa di
pemerintah daerah
Kondisi Koperasi setelah dilakukan pemberdayaan adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.9
Kontribusi Koperasi yang Mendapat Dana Bergulir terhadap PAD
TAHUN
NO. KETERANGAN 2007 2008 2009
II - 16
17. 1. Jumlah Nominal 26.782 52.962 78.673
2. Jumlah Koperasi Yang Berperan 27 39 39
Sesi Tanya Jawab
Pertanyaan
• Alfian Tanjung, dari UHAMKA
Saya sungguh tidak sabar menunggu pembicara DR. Revrisond Baswir.
Saya melihat kondisi perekonomian sungguh mengenaskan, situasi neo-
kolonialisme dan penjajahan ekonomi begitu terasa. Saya tidak punya
kalimat pendek untuk menjelaskan ini.
Saya mohon kepada pak Dani dan pak Hisyam untuk menjawab
pertanyaan saya, bagaimana menjadikan koperasi menjadi benteng
pertahanan ekonomi kita? Bagaimana di kampung-kampung Indomaret,
Alfamart menghabisi pasar-pasar di bawah. Dalam acara Plus-Plus di TV
One pada 13 Maret 2010 disinyalir 24 ribu pasar rakyat yang dibakar dan
ini harus dilawan dengan cara-cara produktif.
• Dari Madiun Jawa Timur
Pertanyaan saya adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap
pasar-pasar tradisional termasuk menghidupkan Kopmart-Kopmart yang
berada di seluruh Indonesia sehingga tidak terdesak pasar modern
seperti Carefour dan lain-lain?
Pertanyaan kedua, tugas Koperasi adalah peduli pada kemiskinan
sehingga bagaimana caranya dapat mengendus malpraktik yang
berkedok koperasi? Seberapa besar koperasi dalam menanggulangi
kemiskinan? Kebijakan apa agar koperasi dapat menjadi sokoguru
perekonomian Indonesia karena untuk distrubusi pupuk saja koperasi
tidak bisa bersaing?
Tanggapan:
• Drs. Daniel Adoe
Terhadap peritel modern tidak saya ijinkan berdiri karena
menyengsarakan pengusaha kecil. Terhadap masalah pengaruh ekonomi
liberal, pelajaran koperasi saya masukkan dalam kurikulum sekolah (SD-
SMP-SMA) sebagai muatan lokal agar Koperasi minded.
Kontribusi koperasi dapat dilihat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi. Di
Kupang pertumbuhan ekonomi ekonomi Kupang mencapai 7,5% di atas
rata-rata nasional dan ini didorong koperasi dan perputaran uang di
Koperasi cukup besar. Dari asset koperasi Rp 8,9 M di tahun 2007 naik
menjadi Rp 260, 5% di tahun 2010.
Keberpihakan diukur dari komitmen pemda. Setiap tahun dikucurkan Rp
25 M untuk koperasi. Dan untuk masyarakat kecil dibangun rumah murah
sedunia dengan cicilan sebulannya Rp 23.800 per bulan selama 15 tahun.
II - 17
18. Tanahnya 200 m2 rumahnya tipe 24. Dan rumah tersebut dikerjakan oleh
Koperasi Pegawai Negeri.
Kalau semua Bupati di Indonesia berpihak kepada masyarakat kecil, maka
Koperasi di Indonesia makin maju.
• KH. Hisyam Affandi
Terkait dengan pengendalian pasar modern, sampai 2008 dari pantauan
memang jarak Indomaret, Alfamart dan pasar tradisional terlalu
berdekatan. Maka, kita mengeluarkan peraturan bupati yang mengatur
jaraknya harus 0,5 km dari pasar tradisional, baru perijinan kita
pertimbangkan. Karena Temanggung daerah pengunungan jarak 0,5 km
sudah tergolong pinggiran kota.
Untuk pengusaha/ pedagang di pasar, kita lakukan dengan cara koperasi
melakukan jemput bola di pasar sehingga mendapat akses permodalan.
Angka kemiskinan 15% adalah angka makro dibuat BPS berdasarkan
survei, tapi kita punya data faktual by name dan by address sehingga
angka kemiskinan Temanggung 29%. Di Temanggung ada 13 desa dari
19 desa yang angka kemiskinannya di atas 45% ada . Dan alokasi
dananya Rp 7 miliar. Dan dukungan dana Jamsostek bekerja sama
dengan SKPD terkait.
Dengan data kemiskinan by name dan by address kita tahu jenis
kemiskinannya, SKPD mana yang harus turun sehingga pendekatannya
tidak makro.
• Drs. Sriyadi MM
Di Jawa Tengah, untuk distribusi pupuk bersubsidi yang rencananya
melibatkan 28 saat ini baru 15 koperasi untuk 2010. Kenapa demikian?
Karena berdasarkan SK Menteri Perdagangan No 21 tahun 2008 bahwa
dipersyaratkan permodalan dan sarana prasarana.
Strategi kita bagaimana meningkatkan koperasi sehingga permodalan
bertambah dan SDM makin baik. Dari 120 distributor pupuk bersubsidi
dari Pusri dan Petrokimia Gresik, diupayakan koperasi makin banyak yang
bisa berpartisipasi.
Dalam rangka meningkatkan peran Koperasi ditandatangani kerjasama
Kementerian Koperasi UKM dengan Carefour di Surabaya pada perayaan Hari
Koperasi di Surabaya kemarin.
2.3.2 Diskusi Panel II
Acara dipandu dengan moderator Bpk. Wayan Suarja MBA dengan menampilkan
pembicara DR. Revrisond Baswir dan Ketua Inkowapi Sharmila SH.
1. Paparan Sharmila SH., MSi., Ketua Inkowapi
Judul Makalah:
Gerakan Koperasi Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga
II - 18
19. Kami dari Induk Koperasi Pengusaha Wanita Indonesia (Inkowapi) mencoba
menelaah lebih jauh. Inkowapi sudah berdiri 13 tahun yang lalu dipimpin Dewi
Motik Pramono. Di Inkowapi ada 3 program utama, yakni Fasilitasi, Edukasi dan
Advokasi.
Dan Inkowapi menekankan entreupreunership. Dari pembicara sebelumnya
melihat kemiskinan dari segi penyerapan tenaga kerja dan bukan menekan
kewirausahaan. Sehingga koperasi hadir bukan sekedar untuk penyerapan
tenaga kerja tapi menciptakan entrepreunership baru untuk lebih mandiri.
Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu prinsip kami
Berlakunya ACFTA , menginspirasi Inkowapi dalam memantapkan anggotanya
100 koperasi primer yang berada di 33 propinsi. Inkowapi mengkhususkan diri di
pertanian, industri, jasa dan simpan pinjam.
Dari data tahun 2008 terdapat 51,25 juta pengusaha UMKM dengan didominasi
jumlah pengusaha mikro sebanyak 98,9%-nya, pengusaha mikro sebesar 1,1%
dan 0,08% adalah pengusaha menengah dan besar.
di Indonesia kurang lebih 3,5 juta unit. Bayangkan kalau mereka memiliki
keluarga 4 orang berarti jumlahnya sebanyak 138 juta orang, suatu jumlah yang
tidak sedikit, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia. Sayangnya
pengusaha yang menengah dan besar yang hanya 0,08% inilah yang menguasai
sebagiab besar hajat masyarakat Indonesia.
Dari 78% koperasi yang aktif sayangnya jiwa entrepreunership masih sedikit
yang dikembangkan. Hanya 0,1% dari populasi penduduk Indonesia yang
berwirausaha dan ini mungkin penyebab koperasi kurang berkembang bisnisnya.
Mengapa? Karena pengelolanya hanya sekedar profesional yang tidak memiliki
jiwa entrepreunership yang ujungnya hanya mencari gaji dan mencari safety
dalam hidupnya.
Kita masih butuh entrepreuner lagi, karena negara yang baik butuh sekitar 2%
dari jumlah penduduknya adalah enterpreuner. Inkowapi sangat menginginkan
adanya system development untuk koperasi atau trade center dari koperasi.
Kesan selama ini yang masuk di koperasi adalah orang-orang yang perlu
bimbingan atau tidak sanggup kerja. Kalau tidak ada dukungan pihak lain, maka
tidak bisa. Perlu memasukkan jiwa enterpreuner dalam koperasi melalui suatu
kebijakan.
Koperasi punya sifat khas sebagai badan usaha, gerakan ekonomi rakyat dan
sesuai paradigma demokrasi Indonesia. Maka, politik ekonomi harus
mengembangkan koperasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek,
Menengah dan Panjang.
Koperasi memiliki 7 prinsip utama, yakni: (1) Menolong diri sendiri; (2)
Kemandirian; (3) Kemanfaatan; (4) Kebersamaan; (5) Pertumbuhan; (6)
Pemerataan (7) Pemberdayaan.
II - 19
20. Kaitan koperasi dan wanita. Kenapa harus koperasi wanita? Apa keunggulannya?
Koperasi selain berorientasi profit, berasaskan gotong royong, juga
kekeluargaan. Koperasi bukan lembaga sosial dan bukan ormas serta bukan
lembaga yang dikasihani sebenarnya. Kalau boleh dibilang koperasi adalah
demokrasi ekonomi yang terbaik. Di koperasi tidak ada satu bos, semua bos.
Tidak ada yang lebih tinggi satu dengan lainnya.
Koperasi seperti halnya CV dan PT sehingga harus disamakan perlakuannya.
Lagi-lagi koperasi sering dianggap tidak mampu dan tidak mandiri. Bermacam-
macam program, bertahun-tahun kita masih menganggap koperasi harus
ditingkatkan. Tapi, hasilnya hingga saat kini belum optimal.
Koperasi wanita harus menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
Wanita umumnya loyal/ setia, disiplin, kerja keras, taat peraturan, detil/ segala
hal dipikirkan dan berpikir untuk kepentingan keluarga serta jujur. Wanita tidak
banyak kepentingan
Di China, manajemen BUMN-nya ada yang dipimpin oleh wanita. Wanita itu tiang
negara, kalau wanita diberdayakan maka negara akan maju.
Sayang koperasi wanita tidak menjadi target pembinaan dan dari 54 Induk
Koperasi yang ada, hanya ada 3 Induk Koperasi Wanita., yakni Inkowapi, Induk
Koperasi Wanita (Inkowat) dan Induk Koperasi An-Nisa’ (ketua umunya Ibu
Khofifah Parawangsa). Koperasi wanita kurang mendapatkan perhatian yang
memadai, hanya itu-itu saja koperasi yang dikembangkan dan tidak secara global
dikembangkan. Melalui koperasi wanita bisa dikembangkan usaha berbasis home
industry seperti di Thailand dan Jepang.
Koperasi adalah gerakan yang sebenarnya gerakan luar biasa. Bank terbesar
5.000 outlet, tapi kalau koperasi disatukan dalam satu sistem IT, maka berapa
outlet yang tercipta. Gerakan koperasi harus bersatu, sementara penjajahan
ekonomi di depan kita.
Oleh karena itu Inkowapi mengembangkan konsep Siklus Gerakan Koperasi
Perempuan sebagai terlihat pada Gambar 5.1. Inkowapi mengembangkan pola
kemitraan dengan pemerintah/ departemen melalui berbagai programnya, CSR
dengan BUMN dan swasta, Dekopin serta dunia internasional.
Gambar 5.1
II - 20
21. 2. Paparan DR. Revrisond Baswir, Dosen FEB UGM dan Anggota Majelis
Pakar Dekopin
Judul Makalah:
Secara khusus bicara Revitalisasi Koperasi dalam Menghadapi Perdagangan
Bebas. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Bagaimana seharusnya
masyarakat Koperasi menyikapi perdagangan bebas.
Bicara koperasi sebenarnya tidak ada yang baru. Jangan ada yang dikesankan
hal ini sesuatu yang baru. Fakta sejarah mengatakan koperasi lahir tahun 1814
di Rochdale. Waktu itu, kapitalisme mendominasi perekonomian masyarakat
sehingga ada masyarakat yang terpinggirkan yang kemudian muncul apa yang
kita kenal dengan koperasi.
Koperasi adalah sejak semula merupakan respon terhadap kapitalisme dan
menawarkan diri sebagai alternatif tempat bagi masyarakat yang terpinggirkan/
lemah.
Bicara perdagangan bebas, sebenarnya jika kita kaitkan dengan sejarah koperasi
tadi, sebenarnya perdagangan bebas itu kapitalisme atau bukan? Ini harus
dijawab dulu! Kalau tidak dijawab dulu, jangan sampai koperasi malah ikut
menyukseskan perdagangan bebas.
II - 21
22. Ide perdagangan bebas adalah agenda dari ekonomi liberal. Dalam bahasa
sekarang koperasi anti kapitalisme dan harus tegas saat ini sebagai anti neo
liberalisme. Jadi antara koperasi dan perdagangan bebas adalah dua hal yang
bertentangan. Perdagangan bebas lebih memuliakan kompetisi (individualisme)
sementara koperasi menekankan kerjasama (collectivisme). Ini juga sampai
level mikro, semangat gotong royong koperasi juga di bawah ke tingkat nasional
juga internasional. Ini bicara soal pilihan!
Jika ditarik koperasi, ada problem. Saya khawatir karena sudah kehilangan jati
diri tentang nilai-nilai yang seharusnya dianut pada gerakan koperasi sehingga
masyarakat ikut-ikutan bergaya kapitalistik, pro perdagangan bebas, bicara
omset tapi rakyat menderita. Merek koperasi tapi kelakuan kapitalis.
Kondisi koperasi yang seperti ini dan cenderung kehilangan jati diri, mulai latah/
ikut-ikutan itu bukan tanpa sebab. Jadi, kalau terapi harus jelas diagnosanya,
penyebabnya apa? Bahwa kalau bicara demokrasi di tanah air, banyak yang tidak
menganggap cerita ini. Tapi, bagi saya ini penting karena menyangkut
menghadapi agenda neo liberalisme. Jadi, tidak cuma koperasi tapi negara ini
sudah tergerus oleh kapitalisme.
Ceritanya gimana? Ceritanya adalah jika kita urut sejarah dari proklamasi hingga
sekarang, saya mencatat 10 subversif neo-kolonialisme dan hanya saya sebut 3
saja karena waktu terbatas. Sejak proklamasi, dunia kolonial mencoba masuk
ke Indonesia melalui agresi I dan II. Ini subversif yang pertama. Yang kedua
adalah ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Hagg yaitu kita diakui
kedaulatannya, tapi kita diikat untuk wajib mempertahankan perusahaan asing,
wajib menjadi anggota IMF dan bersedia menanggung utang Hindia Belanda.
Jadi, kita dijerumuskan perangkap neo-kolonialisme pada 1949.
Subversif yang ketiga adalah saat pemerintah Soekarno membatalkan KMB pada
1956 secara sepihak. IMF tidak dipatuhi, perusahaan asing dinasionalisasi dan
utang Hindia Belanda tidak dibayar. Maka terjadi instabilisasi dalam bentuk PRRI/
Permesta.
Keempat yang banyak tidak diketahui orang, yakni Bung Karno pada tanggal 23
Agustus 1965 menerbitkan UU No. 16 Tahun 1965 yang isinya mengakhiri semua
II - 22
23. bentuk keterlibatan modal asing di seluruh Indonesia. Jadi, bukan sekedar
nasionalisasi tapi hapus total. Apa yang terjadi 2 minggu kemudian? Saya kira
semua paham. Saya sampai saat belum berani bicara terbuka, karena tafsiran
yang kita terima saat ini dipaksakan. Dan 5 pekan kemudian, pemerintahan
Soekarno dihabisi.
Subversif berikutnya, masih pada masa Soekarno, beliau menerbitkan aturan
yang sulit diterima oleh akal sehat , yaitu: UU No. 7, 8 dan 9 Tahun 1966.
• UU No 7 tentang bersedia membayar utang Hindia Belanda (diwajib-kan
untuk menyelesaikan outstanding financial problems yang meliputi
jumlah lumpsum Nf. 600 juta atas semua bekas milik Belanda);
• UU No. 8 menjadi anggota Asian Development Bank (ADB);
• UU No. 9 menjadi anggota World Bank;
• UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Kaitannya dengan koperasi, tidak lama kemudian terbit UU No. 12 Tahun 1967
tentang Koperasi. Sejak terbit UU ini, sudah terjadi pembantaian ekonomi
republik ini. Gambaran tentang Koperasi dibangun berdasarkan UU No. 12 Tahun
1967. Padahal ini produk neokolim, saya pelajari sejak penjajahan Belanda
hingga sekarang kita sudah memiliki 8 UU mengenai koperasi, yakni 4 masa
Hindia Belanda dan 4 era republik Indonesia, terdiri dari: UU 79 Tahun 1958, UU
14 Tahun 1965, UU 12 Tahun 1967 dan UU 25 Tahun 1992.
Saya bandingkan antara UU 79 Tahun 1958 dan UU 12 Tahun 1967 yang
merupakan produk neokolim, ternyata pada kriteria anggota:
• UU 79 Tahun 1958
Mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha, yang diselenggarakan oleh
Koperasi. Implikasinya: supplier, buruh bisa jadi anggota
• UU 12 Tahun 1967
Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam usaha
Koperasi. Impilkasinya: kalau ada koperasi dosen, yang bukan dosen tidak
dapat menjadi anggota koperasi
II - 23
24. Maka, munculah Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Tentara dengan Koperasi AD
bikin sendiri, demikian juga Koperasi AU, Koperasi AL dan Koperasi Polisi. Kalau
saya protes Koperasi Wanita, pasti saya disalahkan. Tapi, kalau ada Koperasi
Penyandang Cacat bikin sendiri. Lama-lama Koperasi Rambut Keriting.
Di UGM lebih sadis lagi, ada Koperasi Dosen UGM, Koperasi Karyawan UGM,
Koperasi Mahasiswa. Inilah produk UU 12 Tahun 1967 yang bertahan hingga
sekarang, akibatnya yang terjadi ada transaksi dengan anggota dan transaksi
dengan non-anggota. Dan faktanya, transaksi dengan non-anggota lebih besar
daripada dengan anggota.
Ini bukan koperasi, bung Hatta menyebutnya persekutuan majikan. Majikan-
majikan berkumpul bikin koperasi, pegawai-pegawai bukan anggota dan
konsumennya bukan anggota, suplier bukan anggota.
Saya kritik fenomena yang ada yakni koperasi yang berkembang saat ini adalah
simpan pinjam. Omsetnya yang terbesar, termasuk di KSU.
Apa yang tidak dipikirkan/ direnungkan oleh banyak orang? Ternyata simpan
pinjam di koperasi yang berkembang selama ini adalah mengambil fungsi kartu
kredit bagi anggota yang tidak layak membuat kartu kredit. Kenapa? Karena
yang dibiayai kredit konsumsi, orang beli motor, televisi dan seterusnya. Dan
barangnya bukan barang koperasi, tetap saja ngambil di dealer. Koperasi
menjadi penjamin, kalau anggotanya mengambil dengan potong gaji atau
tanggung renteng. Padahal seharusnya pinjaman diberikan untuk meningkatkan
pendapatan (income growth).
Kalau bicara revitalisasi kita dapat bicara pada level mikro. Yang paling penting
adalah revitalisasi nilai dan jati diri koperasi. Maka, buka kembali prinsip
koperasi. Dalam konteks Indonesia, perdagangan bebas tidak penting. Yang
paling penting adalah amandemen UU 25 Tahun 1995. Itu jadi prioritas. Kalau
tidak dilakukan akan begini-begini saja, pengurus koperasi makin tergoda, malah
koperasi pingin bikin PT, padahal koperasi saingan PT.
Bicara sosialisasi gerakan koperasi adalah bagaimana mengembalikan ideologi
koperasi dengan seperangkat nilai-nilainya. Perdagangan bebas atau tidak, itu
nomor sekian.
II - 24
25. Sessi Tanya Jawab
Pertanyaan
• Warjo, Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Indramayu
Kondisi koperasi yang sangat belum ada perkembangan signifikan dalam jati
dirinya, maka saya sependapat apabila problem kelembagaan yang jadi
prioritas. Dan jika ini jadi komitmen , maka jangan keputusannya setingkat
menteri karena akan terhalang ego sektoral masing-masing.
Sehingga UU bukan hanya mengatur namun mengakomodir permasalahan
yang ada di lapangan. Maka, kementerian koperasi menyiapkan payung
hukumnya.
• Rudiarto, Koperasi Karyawan PT. Adi Goodware dari Tangerang.
Saya ingin menanggapi pernyataan narasumber mengenai tawaran
revitalisasi adalah mengembalikan keanggotaan koperasi sesuai UU
terdahulu. Padahal koperasi didirikan bukan karena keuntungan dulu, tapi
kesamaan dulu. Nanti, kalau koperasi bersifat terbuka maka akan banyak
pihak nelayan, petani dan lain-lain sehingga akan terlalu banyak kepentingan
di sana. Ini sulit. Kalau terlalu terbuka tidak ada bedanya dengan PT.
Yang kedua, justru yang perlu perhatikan adalah bagaimana koperasi yang
punya ciri khas sendiri-sendiri dapat bergabung dan berkolaborasi dengan
koperasi lain yang bidangnya beda. Dari situ nantinya akan dikembangkan
ukandan dipa
• Muhammad Suparman, Dekopinwil Jawa Barat.
Saya menyatakan harapan mudah-mudahan workshop bukan dalam rangka
mengerem dan mengendalikan agar Indonesia tidak terbuka sebagai bentuk
perlawanan terhadap kapitalisme yang menghancurkan aset-aset ekonomi
rakyat. Harapan saya bahwa seminar ini memberikan rekomendasi kepada
pemerintah segera mengeluarkan regulasi. Jangan dari seminar ke seminar
terus, menghabiskan biaya negara.
II - 25
26. Regulasi apa yang penting, bagaimana pemerintah melindungi usaha tani
dan perda mengenai alih fungsi lahan. Di Jawa Barat diperkirakan setiap
tahun 5.000 ha lahan pertanian beralih fungsi.
Dan di perdagangan harus diatur untuk ritel modern, karena di ujung Kulon
saja ada minimarket menghabisi banyak warung.
Saya dengar ada Gubernur yang kerjasama dengan Carefour, ini suatu
bentuk pelecehan betapa pemerintah bertekuk lutut pada pihak kapitalisme
asing. Memang Carefour akan membantu pengusaha Indonesia, tapi
membunuh ribuan warung. Menteri harus membatalkan kerjasama itu dan
harus dilawan.
Regulasi mengatur lokasi dan jam buka. Jangan sampai 24 jam beroperasi.
• Andreas Agas, Wakil Bupati dari Kabupaten Manggarai, Propinsi
NTT
Apa kriteria kita mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM,
apakah alokasi anggaran. Dari penjelasan paparan tadi memang koperasi
merupakan perlawanan terhadap kapitalis. Kenapa koperasi tidak besar,
karena secara riil, ekonomi kapitalis ini sangat kuat. Kita tidak memulai dari
membunuh kapitalis, karena ekonomi kapitalis sangat kuat. Jadi, bagaimana
koperasi exist dalam situasi kapitalis yang kuat.
Kedua, bagaimana caranya supaya koperasi berkembang dan kuat di
tengahnya kuatnya kapitalis?
Ketiga, sebenarnya syarat keanggotaan koperasi UU yang baru khan bukan
larangan. Kalau kita lawan juga tidak masuk bui. Yang kita lawan adalah
segmentasi yang berlebihan.
Tanggapan
• Sharmila
Saya sepakat melawan hari ini. Yang menguntungkan kita adalah sinergi.
Yang kita tawarkan adalah koperasi berkoorporasi sehingga koperasi
dijalankan layaknya perusahaan dan sebagaimana sarana mensinergikan
kekuatan-kekuatan koperasi.
II - 26
27. Yang kedua, terkait segmentasi koperasi, kita selama ini tidak hidup dalam
situasi itu. Selama kita membayar simpanan pokok dan wajib kita bisa
menjadi anggota koperasi. Kita mengutamakan anggota Iwapi menjadi
anggota koperasi, karena banyak pengusaha wanita membutuhkan modal.
Selama ini pinjaman antar teman tidak efektif. Ketika ada tender dan butuh
modal, tidak lari ke sana ke mari, cukup koperasi. Kalau wanita yang mau
ikut, selama mau membayar simpanan pokok dan wajib kita oke. Ini untuk
memudahkan kita melakukan treatment.
Harga di Carefour lebih murah dibanding koperasi. Kebersamaan kita sedang
digoda. Semoga, Giant, Carefour, Alfamart, Indomaret dapat menjadi
inspirasi kita untuk berbuat seperti mereka. Kalau mereka tidak ada, mungkin
kita akan diam-diam saja. Ketika mereka masuk kita bengong saja, sekarang
kelabakan. Ini tantangan buat kita.
• Revrisond Baswir
Begini, saya menanggapi dengan cara berputar. Boleh nggak karyawan
koperasi menjadi anggota koperasi? Kalau tidak mereka bikin koperasi
karyawan koperasi. Saya setuju kesamaan, tapi tidak dibatasi tempat
bekerja.
Jadi keterlibatan itulah yang menjadi tolok ukur ada tidaknya kesamaan.
Bahwa, bagi karyawan koperasi yang bekerja puluhan tahun bagi dia ada
kesamaan. Ia setia, kerja dan hidup mati dia gantungkan ke koperasi, kok
nggak boleh jadi anggota. Contoh lain, koperasi angkutan, rata-rata sopir
dan kernet bukan anggota. Yang jadi anggota ya..pemilik bis. Boro-boro
penumpang. Itulah masalah.
Di bandara Adi Sucipto atau Juanda, perusahaan taksi yang boleh dan satu-
satunya yang boleh mengangkut penumpang koperasinya siapa? Kok begitu?
Saya juga berjuang di UGM, tapi gagal. Saat saya jadi pengurus Koperasi
Dosen UGM, saya usulkan supaya Koperasi Dosen UGM diamalgasi dengan
Koperasi Karyawan UGM. Oke, disepakati dan saya diminta menyiapkan.
Saya ajak bicara pengurus Koperasi Karyawan UGM. Sepakat, susun AD/ ART
baru. Keputusan terakhir tetap di Rapat Anggota. Rapat Anggota Koperasi
Karyawan UGM, ketok setuju amalgasi dengan Koperasi Dosen UGM. Begitu,
Rapat Anggota Koperasi Dosen mentah semua. Ini serius. Gimana kalau yang
terpilih pengurus koperasi yang terpilih karyawannya? Masalah? Ini yang
bodoh siapa? Bahkan ada pertanyaan, kalau yang nanti dapat pinjaman
karyawan semua, dosen nggak kebagian bagaimana?
Saya sedih, saya saja di kalangan terdidik saja kayak gitu. Akhirnya gagal.
Saya berteriak terus. Sekarang perkembangannya di Koperasi Dosen UGM,
II - 27
28. keanggotaan mulai terbuka tapi diskriminatif. Yang dosen anggota biasa,
yang bukan dosen anggota luar biasa. Sama saja.
Demikian juga di Koperasi Mahasiswa. Muncul pertanyaan, kalau yang terpilih
masyarakat bagaimana. Ternyata rebutan jabatan. Keanggotaan sekarang
terbuka. Harus ada kemauan berubah dari masyarakat koperasi sendiri.
Saya setuju kita jangan bermimpi menghilangkan kapitalisme. Dari dulu
sampai sekarang kapitalisme ada. Tapi, justru kita harus berpikir begini,
semakin marak kapitalisme, semakin subur lahan untuk koperasi. Sehingga
logikanya begitu, kenapa? Karena dengan dominan kapitalisme, makin
banyak orang yang terpinggirkan. Semakin banyak orang susah itu lahan
untuk koperasi.
Persoalannya, apakah gerakan koperasi memperjuangkan orang yang
terpinggirkan atau nggak? Jangan-jangan masyarakat koperasi yang banyak
ini tidak memikirkan orang yang terpinggirkan. Maka, dari dulu saya
mendorong koperasi untuk melawan agenda ekonomi neo-liberal.
Sekarang BUMN dijual, koperasi diam aja. TDL naik, gerakan koperasi diam
saja. Sudah benar-benar kehilangan daya juang. Gerakan koperasi
kehilangan gairah berjuangnya.
Seminar dan workshop memang sudah banyak dan saat ini saya diminta
menjadi dewan majelis pakar Dekopin. Saya tidak bisa berharap banyak,
karena di Dekopin banyak yang aneh. Kebanyakan pengurus Dekopin adalah
pengurus partai. Dan kita sepakat untuk mengakhiri dengan rekomendasi.
Kalau bicara regulasi ada fakta yang sudah jadi hitam putih. UU Kelistrikan
diajukan MK, dan dinyatakan batal demi karena melanggar konstitusi. Pasal
28 UU Migas batal demi hukum dan UU Badan Hukum Pendidikan juga. Apa
jawaban dari DPR? Kalau UU Kelistrikan dibatalkan lagi, MK dibubarkan.
Kalau pemerintah melanggar hukum dapat di-impeach, tapi kalau pemerintah
dan DPR melanggar tidak ada aturannya.
2.3.3 Rekomendasi
Rekomendasi disampaikan oleh Bpk. Untung Tri Basuki Deputi Bidang
Kelembagaan KUKM.
II - 28
29. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya akan
mengucapkan terima kasihnya yang telah memberikan sumbangsihnya pada
acara workshop ini.
Pertama, kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah menyampaikan paparannya,
kita jadi tetap ingat Balik Deso, Bangun Deso, sebagaimana Jawa Tengah
merealisasikan program-programnya.
Kita juga mendengarkan paparan Gubernur NTT yang diwakili Bpk. Paulus. Kita
bisa tahu bagaimana Gubernur NTT mendorong partisipasi masyarakat dalam
berkoperasi dengan insentif dan stimulusnya.
Demikian juga Walikota Kupang, yang dengan piawai memainkan peranannya
untuk memberdayakan wong cilik. Bagaimana PKL merasa dilindungi, orang
berkoperasi lebih mudah.
Dari Temanggung, kita lihat keberpihakan beliau kepada koperasi dan UKM.
Dari workshop ini kita mendapatkan idealisme koperasi dibangun, bagaimana
nilai-nilai yang harus diterapkan dalam koperasi dan diaplikasi dalam koperasi
dengan semangat koperasi dan cara-cara koperasi.
Kita sudah mendapatkan gambaran nilai-nilai koperasi dari Bpk. Revrisond Baswir
dan juga Ibu Sharmila kita dengarkan praktik-praktik dan pengembangan
koperasi dalam aplikasinya.
Dari hasil diskusi tadi, kita mendapat banyak masukan dan ada banyak hal yang
harus kita lakukan sama-sama mulai dari Aspek regulasinya, kebijakan yang
harus kita benahi, kebijakan yang tidak pro-koperasi dan UKM. Harus kita
bongkar sama-sama, mulai dari UU, peraturan-peraturan pemerintah, perpres,
keppres sampai satuan daerah propinsi, kabupaten/ kota. Bahkan peraturan
gubernur atau bupati/ walikota yang tidak pro-koperasi kita coba benahi ke
depan.
Usulan-usulan ini tidak berhenti di sini, bahkan harus cepat kita realisasikan.
Salah satunya yang terkait dengan UU Perkoperasian yakni UU No.25 Tahun
1992 akan kita siapkan amandemennya.Tapi, memang banyak kerikil dalam
perjalanannya sejak 2001 sampai detik ini. Sudah kita sampaikan ke Presiden,
tapi masih dipersoalkan kembali dan meminta paraf ulang menteri terkait.
Dan sudah 2 (dua) bulan ini ada di Menteri Perdagangan dan belum
dikembalikan/ belum diparaf.
Salah satu rekomendasi yang kita buat adalah bagaimana menteri dan DPR
untuk menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU Koperasi menjadi UU
Koperasi baru yang sesuai aspirasi gerakan koperasi.
Saya mengucapkan terima kasih partisipasi bapak-ibu semua dan tidak berhenti
sampai di sini namun harus direalisasikan dalam program konkret di tingkat
pusat, propinsi dan kabupaten/ kota.
Terima kasih sekali lagi kepada pembicara, moderator yang tidak kalah
pentingnya dalam acara ini kepada Bpk. Taufik dan Bpk. Wayan yang memandu
acara ini.
II - 29
30. Kepada peserta sekalian, rekomendasi ini akan menjadi bahan melakukan
perubahan penting untuk kebijakan pemberdayaan koperasi mulai dari tingkat
nasional, propinsi dan kabupaten/ kota.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
II - 30