dasar dasar audit

1. PENGANTAR AUDIT
LINGKUNGAN
DAN DASAR-DASAR
PERATURANNYA

2. www.pln.co.id |
OUTLINE
1
2
3
4
5
6

3. Pengantar Audit
Lingkungan
Dan Dasar-dasar
Peraturannya
SEJARAH AUDIT LINGKUNGAN DI
INDONESIA
1.1I

4. www.pln.co.id |
SEJARAH AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA
BAPEDAL
melakukan audit lingkungan sebagai
bagian dari laporan tahunannya
terhadap para pemilik sahamnya
(Th 1990-an)
PT Caltex Pacific
Indonesia
PT Inti Indo Rayon
Utama
PT Freeport Indonesia

5. www.pln.co.id |
SEJARAH AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA
KepMen LH No.42 tahun 1994 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
Beberapa ahli lingkungan berpendapat bahwa nuansa pedoman ini
seharusnya bersifat sukarela (voluntary), tetapi malah wajib (mandatory)
(Soemarwoto, 1995 dalam Modul I Audit Lingkungan UT, Agus Susanto, 2017)
Inisiatif pelaksanaan audit di Indonesia berkembang
(butuh dasar pelaksanaan audit lingkungan)
command and control dengan
Voluntary compliance
(stick & carrot)
Command &
Control

6. www.pln.co.id |
SEJARAH AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA
KepMen LH No.42
tahun 1994 tentang
Pedoman Umum
Pelaksanaan Audit
Lingkungan
Kepmen LH No.17
tahun 2010
tentang Audit
Lingkungan Hidup
Permen LH
No.3 Tahun
2013
tentang Audit
Lingkungan
Audit lingkungan dibagi
menjadi 2, yaitu:
1. Sukarela,
2. Wajib, yaitu bagi usaha
dan/atau kegiatan yang
beresiko tinggi, serta usaha
dan/atau kegiatan yang
menunjukkan ketidaktaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan di
bidang PPLH.

7. www.pln.co.id |
SEJARAH AUDIT LINGKUNGAN DI INDONESIA
Berikut adalah beberapa hal yang menjadi landasan kebijakan penerapan audit lingkungan di Indonesia:
1. Perangkat audit lingkungan sangat potensial sebagai perangkat pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan audit lingkungan diupayakan untuk tidak menjadi suatu perangkat yang mengikat tetapi
didorong untuk dilaksanakan secara sukarela.
3. Pemerintah berkeinginan untuk dapat memperkenalkan suatu perangkat lain bagi perusahaan untuk
memeriksa dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup usahanya secara mandiri.
4. Karena hasil audit lingkungan digunakan secara internal maka tidak harus dipublikasikan. Namun jika
akan digunakan untuk promosi/publikasi, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi informasi
masyarakat melalui proses verifikasi.
5. Audit wajib hanya diterapkan untuk kasus tertentu dan dilakukan secara terbatas.
(Sumber: Modul I Audit Lingkungan UT, Agus Susanto, 2017)

8. Pengantar Audit
Lingkungan
Dan Dasar-dasar
Peraturannya
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
TERKAIT AUDIT LINGKUNGAN
1.2I

9. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 14: Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup

10. www.pln.co.id |
Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit
lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan
kinerja lingkungan hidup.
(audit lingkungan sukarela)
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:

11. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 49
di audit lingkungan
secara berkala.
Wajib audit lingkungan bagi perusahaan :

12. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 50
Berhak
menunjuk
Melakukan Audit
lingkungan terhadap
Terhadap perusahaan yg tidak patuhi pasal 49 ayat (1):

13. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 51
Audit lingkungan dilakukan oleh :
Lembaga Sertifikasi Kompetensi
(LSK)
auditor lingkungan hidup

14. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 52
Lebih lengkap mengenai audit lingkungan dijelaskan oleh :

15. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 121
Wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup, bagi:
Kegiatan yang telah memiliki izin usaha tapi
belum memiliki dokumen Amdal
Paling lambat 4 Oktober 2011.

16. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TERKAIT
AUDIT LINGKUNGAN
Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait Audit
Lingkungan, yaitu:
Pasal 122
Setiap auditor lingkungan hidup wajib :
per 4 Oktober 2010.

17. Pengantar Audit
Lingkungan
Dan Dasar-dasar
Peraturannya
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN
2013 TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
1.3I

18. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Audit Lingkungan Hidup:
evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

19. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tujuan PermenLH No. 3 Tahun 2013
sebagai pedoman untuk pelaksanaan:
a. Sertifikasi Kompetensi Auditor
Lingkungan Hidup; dan
b. Audit Lingkungan Hidup.
PermenLH No. 3 Tahun 2013 mengatur:
a. Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
b. tata laksana Audit Lingkungan Hidup;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. pembiayaan

20. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. Auditor utama
 memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana Audit Lingkungan Hidup;
 melakukan Audit Lingkungan Hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan
pelaporan;
 merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut Audit Lingkungan Hidup;
 menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggungjawabnya sebagai auditor utama;
 merumuskan kesimpulan Audit Lingkungan Hidup;
 mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian
 laporan hasil Audit Lingkungan Hidup; dan
 memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup.

21. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup terdiri atas:
b. Auditor
 memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana Audit Lingkungan Hidup;
 melakukan Audit Lingkungan Hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan;
 merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut Audit Lingkungan Hidup; dan
 memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup.

22. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
Auditor Lingkungan Hidup wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup sesuai kualifikasinya,
mengikuti dan lulus pelatihan Audit Lingkungan Hidup serta mengikuti uji Kompetensi (penilaian portofolio, uji
tertulis dan/atau wawancara) yang diselenggarakan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup.
Penilaian portofolio tersebut dilakukan terhadap:
a. latar belakang pendidikan;
b. pelatihan di bidang Audit Lingkungan Hidup;
c. pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup; dan
d. pengalaman melakukan Audit Lingkungan Hidup.
Sedangkan uji tertulis dan/atau wawancara dilakukan terhadap penguasaan kriteria sesuai kualifikasinya.

23. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
Pelatihan Audit Lingkungan Hidup yaitu yang dilaksanakan oleh LPK Auditor Lingkungan Hidup yang
sudah memiliki Registrasi Kompetensi dari Menteri.
Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup juga wajib melakukan Registrasi Kompetensi
secara tertulis kepada Menteri.

24. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tata Laksana Audit Lingkungan;
(1) Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi
terhadap lingkungan hidup yaitu sesuai Lampiran I
PermenLH No.3 Th 2013
(2) Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Tata laksana Audit
Lingkungan Hidup
yang diatur dalam
Peraturan Menteri LH
No. 3 Tahun 2013

25. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Menteri juga dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang beresiko tinggi diluar Lampiran I
berdasarkan kriteria berikut:
a. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di
masa datang; dan
c. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.
Tata Laksana Audit Lingkungan;

26. www.pln.co.id |
a. rencana Audit Lingkungan Hidup, yang paling
sedikit berisi:
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tata Laksana Audit Lingkungan;
 identitas pemberi perintah audit dan pihak yang diaudit;
 tujuan audit;
 lingkup audit;
 kriteria audit;
 identitas dan identifikasi Kompetensi tim audit;
 pernyataan ketidakberpihakan dan kemandirian tim audit;
 proses dan metode kerja audit;
 tata waktu audit keseluruhan;
 lokasi dan jadwal audit lapangan;
 wakil dari pihak yang diaudit;
 kerangka protokol audit;
 pengumpulan bukti audit; dan
 kerangka sistematika laporan.
 informasi yang meliputi tujuan, lingkup, kriteria, dan proses
pelaksanaan audit;
 temuan audit;
 kesimpulan audit;
 rekomendasi audit dan tindak lanjut; dan
 data dan informasi pendukung yang relevan.
b. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup, yang
paling sedikit berisi:
Dokumen Audit Lingkungan Hidup terdiri atas:

27. www.pln.co.id |
Penujukan tim audit
30 hari sblm periode
audit berakhir
10
hari
10
hari
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tata Laksana Audit Lingkungan;
Diwajibkan
Secara
Berkala

28. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tata Laksana Audit Lingkungan;
Pelaksanaan Audit
dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak
diterbitkannya surat persetujuan rencana Audit
Diwajibkan
Secara
Berkala

29. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tata Laksana Audit Lingkungan;
Diwajibkan
Bagi
Kegiatan
Yang
Meunjukkan
Ktidaktaatan

30. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Tata Laksana Audit Lingkungan;
Diwajibkan
Bagi
Kegiatan
Yang
Meunjukkan
Ktidaktaatan

31. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Pembinaan
• Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup,
• LSK Auditor Lingkungan Hidup,
• LPK Auditor Lingkungan Hidup dan
• Pengajar
penyediaan
informasi
• memuat tatacara dan penjelasan teknis Audit
Lingkungan Hidup
penyediaan
panduan teknis
• auditor utama,
• auditor, dan
• pengajar
bimbingan teknis

32. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Pengawasan
a. LPK Auditor Lingkungan Hidup,
yang tidak dapat menjaga
pemenuhan persyaratan Registrasi
sesuai pasal 11.
b. Lembaga penyedia jasa Audit
Lingkungan Hidup, yang tidak
dapat menjaga pemenuhan
persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.
Menteri berwenang
membekukan Registrasi
c. Lembaga penyedia jasa Audit
Lingkungan Hidup melakukan
penjiplakan dan/atau pemalsuan
data hasil Audit Lingkungan Hidup;
d. Setelah dibekukan dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan
lembaga penyedia jasa Audit
Lingkungan Hidup dan/atau LPK
Auditor Lingkungan Hidup tetap
tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada point
a atau b
Menteri berwenang mencabut
Registrasi Kompetensi

33. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Pembiayaan
Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
1. Pelaksanaan Audit
Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan penilaian
rencana Audit Lingkungan
Hidup
3. Pengumuman dan
publikasi oleh Menteri
4. Pengumuman ringkasan
laporan hasil evaluasi atas
hasil Audit Lingkungan
Hidup yang diwajibkan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
1. pelaksanaan evaluasi
terhadap usulan Audit
Lingkungan Hidup yang
diwajibkan
2. penerbitan surat
persetujuan rencana Audit
Lingkungan Hidup,
penilaian, dan penyaksian
audit
3. pembinaan kepada
penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
Anggaran instansi yang membidangi
Usaha dan/atau Kegiatan
1. pembinaan teknis pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang melakukan
Audit Lingkungan Hidup

34. www.pln.co.id |
PERATURAN MENTERI LH NO. 3 TAHUN 2013
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN
Usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik yang diwajibkan melakukan audit
lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala

35. Pengantar Audit
Lingkungan
Dan Dasar-dasar
Peraturannya
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN
1.4I

36. www.pln.co.id |
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN
RuangLingkup penerapan SNI ISO 19001:2012 dan
hubungannya dengan ISO / IEC 17021: 2011
Standar ini tidak menyebutkan persyaratan, namun memberikan panduan mengenai pengelolaan program audit, mengenai
perencanaan dan pelaksanaan audit sistem manajemen, serta kompetensi dan evaluasi auditor dan tim audit.

37. www.pln.co.id |
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN

38. www.pln.co.id |
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN

39. www.pln.co.id |
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN
Kalusul 3
• menetapkan istilah dan definisi utama yang digunakan dalam Standar ini. Semua upaya telah dilakukan untuk
memastikan bahwa definisi ini tidak bertentangan dengan definisi yang digunakan dalam standar lain
Klausul 4
• menjelaskan prinsip-prinsip dasar auditing. Prinsip-prinsip ini membantu pengguna memahami hakikat audit
yang penting dan penting dalam memahami panduan yang ditetapkan dalam Klausul 5 sampai 7
Klausul 5
• memberikan panduan untuk menetapkan dan mengelola program audit, menetapkan tujuan program audit, dan
mengkoordinasikan kegiatan audit.
Klausul 6
• memberikan panduan mengenai perencanaan dan pelaksanaan audit sistem manajemen.
Kalusul 7
• memberikan panduan yang berkaitan dengan kompetensi dan evaluasi auditor sistem manajemen dan tim audit
Lampiran
A
• mengilustrasikan penerapan panduan dalam Klausul 7 ke berbagai disiplin ilmu.
Lampiran
B
• memberikan panduan tambahan bagi auditor mengenai perencanaan dan pelaksanaan audit.

40. www.pln.co.id |
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN
Berikut beberapa definisi yang digunakan dalam standar ini:
• proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit
dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
Audit
• seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan
terhadap bukti audit yang dikompilasikan.
Kriteria audit
• catatan, pernyataan fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan
dapat diverifikasi
Bukti audit
• hasil evaluasi bukti audit terhadap kriteria audit.
Temuan audit
• hasil audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit
Kesimpulan audit

41. www.pln.co.id |
SNI 19011-2012 PANDUAN AUDIT SISTEM
MANAJEMEN MUTU DAN / LINGKUNGAN
PRINSIP
AUDIT
Integritas
Penyampai-
an yang
objektif
Profesional
Kerahasiaan
Independen
Pendekatan
berdasarkan
bukti

42. Pengantar Audit
Lingkungan
Dan Dasar-dasar
Peraturannya
PERATURAN LINGKUNGAN TERKAIT
KETENAGALISTRIKAN
1.5I

43. www.pln.co.id |
PP No. 82 Tahun 2001
PP No. 41 Tahun 1999
KepBapedal No. 205 Tahun 1996
PermenLH No. 21 Tahun 2008
PermenLHK P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
PermenLH No. 12 Tahun 2006
PermenLH No. 8 Tahun 2009
PermenLH No. 01 Tahun 2010
PP No. 101 tahun 2014
Permenlhk P.55/Menlhk-Setjen/2015
Permenlhk P.63 Tahun 2016
KepBapedal No. 1 Tahun 1995
KepBapedal No. 2 Tahun 1995
KepBapedal No. 3 Tahun 1995
KepBapedal No. 4 Tahun 1995
PermenLH No. 18 Tahun 2009
PermenLH No. 14 Tahun 2013
PP No. 27 Tahun 2012
PermenLH No. 14 Tahun 2010
PermenLH No. 5 Tahun 2012
PermenLH No. 16 Tahun 2012
UU PPLH
No. 32 /2009
Izin Lingkungan
Air
Limbah B3
Udara
PERATURAN LINGKUNGAN TERKAIT
KETENAGALISTRIKAN

44. Pengantar Audit
Lingkungan
Dan Dasar-dasar
Peraturannya
HUBUNGAN AMDAL, UKL-UPL DENGAN
AUDIT LINGKUNGAN
1.6I

45. www.pln.co.id |
HUBUNGAN AMDAL, UKL-UPL DENGAN AUDIT
LINGKUNGAN
AUDIT
LINGKUNGAN
UU
No.32
Tahun
2009
Permenlh
No.3
Tahun
2013
Amdal, UKL-UPL dan Audit
Lingkungan merupakan
Instrumen PPLH
Pasal 16 ayat (1) Audit Lingkungan
Hidup dilakukan terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang memiliki
dokumen lingkungan hidup