Dokumen tersebut merangkum geografi, demografi, ekonomi, dan pembangunan di Jawa Tengah selama PJP I. Propinsi ini memiliki luas wilayah 32.548 km2 dengan penduduk 28,5 juta jiwa pada 1990. PDRB nonmigas tumbuh 6,73% per tahun hingga Rp1,1 triliun pada 1990. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan telah meningkatkan kese

1. BAB 47
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
11. JAWA TENGAH

3. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
11. JAWA TENGAH
I. PENDAHULUAN
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, terletak antara
5°40' - 8°30' lintang selatan dan 108°30' - 111°30' bujur timur,
merupakan wilayah daratan yang berbatasan di sebelah utara
dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Propinsi Jawa Timur,
di sebelah selatan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Samudra Indonesia, dan di sebelah barat dengan Propinsi Jawa
Barat.
Wilayah Propinsi Jawa Tengah mencakup areal seluas
32.548,20 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di
wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi areal hutan seluas 5.565
kilometer persegi atau 17,1 persen, areal yang ditumbuhi kayu-
kayuan seluas 455 kilometer persegi atau 1,4 persen, areal padang
rumput seluas 97 kilometer persegi atau 0,3 persen, areal
permukiman/perumahan seluas 5.403 kilometer persegi atau 16,6
persen, areal tegalan seluas 7.388 kilometer persegi atau 22,7
persen, areal sawah seluas 9.602 kilometer persegi atau 29,5
persen, areal perkebunan negara seluas 781 kilometer persegi atau
523

4. 2,4 persen, areal tambak seluas 293 kilometer persegi atau 0,9
persen, areal kolam/tebat/empang seluas 33 kilometer persegi atau
0,1 persen, areal lahan kering yang sementara tidak diusahakan
seluas 33 kilometer persegi atau 0,1 persen, dan areal budidaya
lainnya seluas 2.898 kilometer persegi atau 8,9 persen dari seluruh
luas wilayah.
Propinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan beragam
topografi berupa dataran dan pegunungan, yang sebagian besar
yaitu sekitar 53,30 persen berada pada ketinggian antara 0 - 100
meter di atas permukaan laut, sedangkan bentang daratan yang
mempunyai ketinggian 100 - 500 meter meliputi kurang lebih
27,40 persen, 500 - 1000 meter meliputi kurang lebih 14,70 per-
sen, dan dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi kurang
lebih 4,60 persen. Wilayah ini memiliki perairan umum berupa
sungai, danau, dan waduk. Iklim daerah Jawa Tengah termasuk
tropis basah dengan curah hujan yang beragam antara daerah yang
kering dan basah berkisar antara 800 - 8.890 milimeter setiap
tahun. Suhu udara beragam antara 18,7° Celsius - 30,2° Celsius
setiap tahun. Propinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa kawasan
yang rawan terhadap bencana, yaitu gempa bumi, letusan gunung
api, erosi tanah, tanah longsor, banjir, dan kekeringan.
Lahan di Propinsi Jawa Tengah sebagian besar telah diman-
faatkan untuk kegiatan pertanian, industri, dan permukiman. Selain
itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertambangan dan kelautan
yang potensil untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum diman-
faatkan secara optimal.
Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Jawa Tengah berjumlah
28.569.800 jiwa, dengan kepadatan penduduk 878 jiwa per kilome-
ter persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah
Kotamadya Pekalongan dengan kepadatan 13.966 jiwa per
kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten
Blora dengan kepadatan 428 jiwa per kilometer persegi. Penduduk
yang tinggal di kawasan perkotaan berjumlah 7.698.927 jiwa atau
524

5. 27,00 persen dari jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah. Jumlah
penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang
cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971
dan 1990 sebesar 6,5 persen per tahun.
Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di
propinsi ini berjumlah 22.065.827 orang (77,38 persen). Dari
jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak
13.735.977 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah
13.424.784 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja terse-
but, sebagian besar terserap di sektor pertanian (48,23 persen).
Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri
(19,60 persen) dan jasa (32,17 persen).
Propinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan budaya yang ber-
aneka ragam dalam bentuk adat-istiadat, tradisi, dan kesenian.
Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (96,0 per-
sen), selebihnya beragama Kristen (2,6 persen), dan lainnya (1,4
persen).
Secara administratif Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdiri atas
29 kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyu-
mas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonoso-
bo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karang-
anyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara,
Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan,
Pemalang, Tegal, dan Brebes, dan enam kotamadya daerah tingkat
II, yaitu Kotamadya Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan,
Tegal, dan Semarang sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah
Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdapat tiga kota administratif
(kotif), yaitu Kotif Cilacap, Purwokerto, dan Klaten, 532 wilayah
kecamatan, serta 8.496 desa dan kelurahan.
525

6. II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH DALAM PJP I
Perkembangan kependudukan di Propinsi Jawa Tengah selama
pembangunan jangka panjang (PJP) I menunjukkan makin
menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,64 persen per
tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 1,18 persen per tahun
dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk di wilayah Jawa-Bali dan di tingkat nasional yang
masing-masing sebesar 1,65 persen per tahun dan 1,97 persen per
tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk
propinsi ini termasuk cukup rendah.
Dalam PJP I pembangunan Propinsi Jawa Tengah telah
meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik
regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Jawa Tengah atas dasar
harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp l 1.042.000 juta. Jika
dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan
PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan terting-
gi, (29,1 persen), diikuti oleh sektor industri (23,6 persen), dan
sektor perdagangan, hotel dan restoran (18,4 persen).
Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan produk domestik
regional bruto (PDRB) nonmigas tercatat sebesar 6,73 persen per
tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah
sektor listrik, gas, dan air minum (16,4 persen), sektor industri
(14,7 persen), dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya
(13,9 persen).
PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga
konstan tahun 1983 mencapai Rp387 ribu. Dibandingkan dengan
angka tahun 1983 yang besarnya Rp263 ribu, terjadi peningkatan
dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,67 persen per tahun.
526

7. Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Jawa
Tengah yang cukup pesat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan
ekspor nonmigas rata-rata sebesar 26,17 persen per tahun antara
tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan kayu, tekstil dan
produk tekstil, dan makanan minuman.
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, telah menghasil-
kan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan
oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat
dari 55,78 persen pada tahun 1971 menjadi 81,23 persen pada
tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun
dari 128 pada tahun 1971 menjadi 54 pada tahun 1990. Demikian
pula, usia harapan hidup penduduk meningkat dari 48,8 tahun pada
tahun 1971 menjadi 62,6 tahun pada tahun 1990.
Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan
pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jang-
kauannya. Pada tahun 1990 telah ada 118 unit rumah sakit dengan
kapasitas tempat tidur 15.517 buah, dan pusat kesehatan masyara-
kat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 2.070 unit
dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 16,5 kilometer
persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 13.776 orang per
puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini jauh lebih
baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah
puskesmas baru mencapai 263 unit dengan jangkauan pelayanan
mencakup luasan 123,7 kilometer persegi dan penduduk yang
dilayani sebanyak 84.549 orang per puskesmas.
Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Jawa Tengah telah
menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh
angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992
telah mencapai 108,4 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru
mencapai 64,9 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih
tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 per-
sen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan
sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 22.038
527

8. unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun
1972 yang baru berjumlah 12.445 unit. Peningkatan jumlah SD
dan murid didukung oleh jumlah guru yang makin meningkat. Pada
tahun 1992 tercatat 206.083 orang guru SD dan setiap guru SD
melayani 22 murid.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari
makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990,
penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah berjumlah 4.915.382
orang atau kurang lebih 17,5 persen dari seluruh penduduk. Pada
tahun 1984, penduduk miskin masih berjumlah 6.529.684 orang
atau kurang lebih 24,6 persen dari jumlah penduduk.
Pembangunan daerah Jawa Tengah didukung oleh pemba-
ngunan prasarana yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat
maupun oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Di bidang
prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun
dan ditingkatkan jaringan jalan yang mencapai 20.878 kilometer.
Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada
tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 610,3 kilometer per
1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lain-
nya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana trans-
portasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi
Jawa Tengah memiliki tiga pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Tan-
jung Mas di Semarang, Pelabuhan Cilacap dan Pelabuhan Tegal
sebagai pelabuhan nusantara. Di samping itu terdapat 7 pelabuhan
kecil lainnya yaitu Rembang, Juwana, Jepara, Karimun Jawa,
Batang, Brebes, dan Pekalongan, yang merupakan pelabuhan
perikanan sekaligus pelabuhan rakyat. Transportasi udara di pro-
pinsi ini dilayani oleh 5 bandar udara dengan Bandar Udara Ahmad
Yani di Semarang yang mampu didarati oleh pesawat jenis F-28
dan Adisumarmo di Surakarta yang sudah dapat didarati pesawat
DC-9, yang merupakan bandar udara utama. Bandar udara lainnya
merupakan bandar udara kecil, yaitu Tunggul Wulung di Cilacap,
Wirasaba di Purbalingga, Ngloram di Cepu, dan Dewandaru di
Karimun Jawa. Bandar Udara Wirasaba dipergunakan khusus
528

9. untuk keperluan Pertamina. Selain itu, prasarana transportasi
antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I, antara lain jalan
lintas propinsi dan jalur kereta api, juga telah meningkatkan keter-
kaitan antara Propinsi Jawa Tengah dan propinsi lainnya di wilayah
Jawa.
Di bidang pengairan, telah ada peningkatan prasarana
pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993
jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih
807 ribu hektare, sehingga membantu peningkatan dan menunjang
produksi pertanian sampai mencapai swasembada beras.
Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani
oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta secara sistem interkonek-
si dengan propinsi se-Jawa Bali, yang sampai dengan tahun 1991,
bersama-sama dengan Propinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, telah memiliki daya terpasang sebesar 1.316,4
megawatt.
Investasi yang dilakukan Pemerintah di Jawa Tengah
melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan
kecenderungan yang meningkat. Alokasi bantuan yang berupa dana
bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui
daftar isian proyek (DIP sektoral) dalam Repelita IV dan V
masing-masing berjumlah Rp1.575,2 miliar dan Rp5.341,7 miliar.
Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan
yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita
V sekitar 16,3 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah
meningkat dari Rp62,5 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp96,9
miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari
PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun
mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Jawa
529

10. Tengah. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan
daerah berjumlah Rp60,0 miliar dan pada tahun terakhir Repelita
V telah meningkat menjadi Rp91,5 miliar, bagian terbesar dari
belanja pembangunan digunakan untuk sektor perhubungan dan
pariwisata.
Investasi swasta di Jawa Tengah telah cukup besar dan
menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Gejala tersebut
terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri
(PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun
Repelita V, yaitu 216 proyek dengan nilai Rp8,99 triliun, dan 27
proyek baru penanaman modal asing (PMA) dengan nilai
US$1.681,7 juta.
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I
yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan
RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa renca-
na umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun,
meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses ditetapkan sebagai
peraturan daerah.
III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG
PEMBANGUNAN
Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah selama PJP I
telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyara-
kat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang
didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana
pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin ter-
cukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar
dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang
dihadapi
Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan
530

11. ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu dite-
mukenali berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi serta
peluang yang dapat dimanfaatkan.
1. Tantangan
Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Daerah
Tingkat I Jawa Tengah antara lain taraf kesejahteraan sosial
masyarakat yang ditunjukkan oleh angka kematian bayi yang lebih
rendah dan usia harapan hidup yang tinggi dibandingkan dengan
rata-rata nasional. Meskipun demikian, baik PDRB nonmigas per
kapita maupun laju pertumbuhannya di daerah ini masih lebih
rendah dari rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama
pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas
landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor
nonmigas, terutama hasil industri kayu dan tekstil, serta perluasan
lapangan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan
ekonomi dan sosial masyarakat.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi
ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Tengah ditandai dengan masih
besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivi-
tasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional,
dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor
nonpertanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa,
yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan
ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas
yang tinggi. Di Propinsi Jawa Tengah, kondisi tenaga kerja yang
tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang
berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertum-
buhannya. Dengan demikian, untuk meningkatkan laju pertumbu-
han ekonomi Propinsi Jawa Tengah, tantangannya adalah memben-
tuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas,
yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta
531

12. yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan
kerja serta kesempatan berusaha.
Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan
investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah
terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan
peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha.
Sehubungan dengan itu, Propinsi Jawa Tengah harus mampu
menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengem-
bangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi
ini. Dengan demikian, Propinsi Jawa Tengah dihadapkan pada
masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investa-
si masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, tantangannya adalah
mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat
menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan
sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.
Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Jawa Tengah terkon-
sentrasi di wilayah pantai utara dengan pusat di sekitar Semarang
dan di bagian tengah dengan pusat di sekitar Surakarta. Bagian
pantai selatan propinsi ini, tingkat perkembangan wilayah serta
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju
pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dari wilayah lain-
nya, sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antarwi-
layah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan
pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasi-
kan laju pertumbuhannya untuk mengurangi kesenjangan tingkat
kesejahteraan dan kemakmuran antarwilayah di propinsi ini.
Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan
dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi,
tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun
telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Jawa Tengah
belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan
yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya
seperti Jawa Tengah, diperlukan sistem transportasi darat, laut,
532

13. dan udara secara terpadu serta sistem transportasi darat yang dapat
meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk
meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang
dan jasa diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi
yang memadai. Di pihak lain, ada keterbatasan kemampuan pe-
merintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana
dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah
ini. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan
ketersediaan dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan
prasarana dasar, khususnya air bersih, dan tenaga listrik, serta
sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan
mengikutsertakan swasta.
Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Propinsi
Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik
dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional.
Meskipun demikian, di Propinsi Jawa Tengah masih terdapat
kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antar-
daerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana
dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Propinsi Jawa
Tengah pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan
memperluas jangkauan dan mufti pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan pelayanan sosial, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh
pelosok daerah.
Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih
sebanyak 4.915 ribu orang atau 17,2 persen dari jumlah penduduk
Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, pada tahun 1993 jumlah desa
tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 2.439 desa
atau 29,7 persen dari seluruh desa tertinggal yang ada di Jawa
Tengah. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan
secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi
pembangunan daerah Jawa Tengah dalam PJP II, khususnya dalam
Repelita VI.
533

14. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan kondisi ekonomi
yang cukup baik menyebabkan cepatnya kegiatan pembangunan di
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Di lain pihak, keadaan ini menga-
kibatkan kurang terkendalinya pembangunan dan pengembangan di
beberapa kota besar seperti Semarang dan Surakarta yang berakibat
menurunnya mutu pelayanan kota dan citra kota. Tantangan yang
dihadapi adalah mengendalikan laju pertambahan penduduk dan
sekaligus mengendalikan pembangunan dan pengembangan kota
agar mutu pelayanan kota makin baik dan efisien serta terciptanya
citra kota yang baik, lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan
nyaman.
Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan
meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam
lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan
menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin mening-
kat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya
dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan
daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa
merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelo-
laan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pem-
bangunan yang berkelanjutan.
Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah
serta belum serasinya koordinasi antarlembaga di daerah dalam
mengelola pembangunan daerah merupakan tantangan yang diha-
dapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan
kelembagaan di daerah.
2. Kendala
Upaya pembangunan daerah di Propinsi Jawa Tengah diha-
dapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan
kondisi geografis wilayah yang kurang menguntungkan antara lain
karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas kawasan rawan benca-
na, antara lain Gunung Merapi dan Pegunungan Dieng.
534

15. Propinsi ini juga dihadapkan pada kendala lain yaitu terbatas-
nya sumber daya air di beberapa daerah, termasuk daerah perko-
taan, yang berakibat terbatasnya kemungkinan pengembangan
daerah tersebut.
3. Peluang
Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Jawa Tengah
selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk
meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan
yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah
dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, dan
peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pem-
bangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.
Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam
yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi
pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal
dikembangkan, antara lain di bidang industri, pertanian tanaman
pangan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan pertambangan dan
penggalian.
Berbagai industri di Jawa Tengah telah berkembang dengan
pesat, antara lain industri mesin dan logam dasar yang telah
menghasilkan komoditas mesin tenun, mesin pengolahan plastik,
besi beton, pipa dan alat-alat pertanian yang terdapat di sekitar
Semarang, Surakarta dan kota-kota di pantai utara; industri mari-
tim galangan kapal di Semarang dan Cilacap; industri kimia dasar
telah menghasilkan komoditas semen nusantara di Cilacap, penye-
dap makanan, kertas, kaca serta ban yang terdapat di berbagai kota
besar terutama Semarang, Surakarta dan kota-kota sedang yang
lain; aneka industri yang telah menghasilkan komoditas makanan,
minuman, kayu lapis di Kendal, tembakau untuk rokok di Kudus,
tekstil dan pakaian jadi, serta industri kecil yang telah menghasil-
kan komoditas kerajinan logam/bukan logam seperti alat pertanian
535

16. dan rumah tangga di Tegal, pangan, sandang, kulit dan bahan
bangunan di Kebumen. Industri-industri tersebut serta industri
lainnya termasuk industri rekayasa dan rancang bangun dan
berbagai industri dengan teknologi madya dan tinggi, memiliki
potensi untuk berkembang dengan memanfaatkan lingkungan
pendidikan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan,
yang kuat di propinsi ini.
Sumber daya pertanian tersebar di wilayah Propinsi Jawa
Tengah dengan komoditas potensial seperti padi, palawija dan
hortikultura. Sementara itu, perkebunan di Propinsi Jawa Tengah
pada umumnya merupakan perkebunan rakyat dan perkebunan
milik BUMN dengan komoditas andalan nya teh, antara lain di
Wonosobo, Tegal, Batang, Banjarnegara; kelapa, kopi, tembakau,
kakao, panili di Temanggung dan Magelang; coklat di Wonogiri;
dan karet di Grobogan. Potensi perikanan yang tersebar di seluruh
propinsi yang berupa perikanan darat dan perikanan laut didukung
oleh kegiatan intensifikasi pada lahan yang tersedia, budidaya
perikanan air tawar, demikian pula pemanfaatan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE). Potensi kehutanan yang tersebar di seluruh
propinsi yang terdiri dari hutan jati yang cukup luas dan beberapa
hasil hutan yang lain.
Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk
dikembangkan. Jawa Tengah memiliki objek wisata yang beragam
baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Wisata alam terdapat di
Tawangmangu, Baturaden, Dieng, Kopeng, Teluk Penyu di Cila-
cap, Pantai Kartini di Jepara, Pantai Widuri di Pemalang, Gua
Petruk, Gua Lawa, Gua Jatijajar, Sarang Burung Walet di Kebu-
men, dan Pulau Nusa Kambangan. Wisata budaya meliputi antara
lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedong Songo,
Candi Sukuh; serta wisata sejarah meliputi Museum Sangiran di
Surakarta, Museum Mangkunegaran di Surakarta, Kraton Surakar-
ta, Makam Sunan Kalijaga, Makam Sunan Muria, Mesjid Demak,
dan Museum Kartini.
536

17. Di bidang pertambangan dan galian, Propinsi Jawa Tengah
memiliki potensi berbagai bahan tambang dan galian seperti; emas
di Wonogiri dan Kedu; Tembaga di Surakarta dan Wonogiri; biji
besi di Wonogiri; batu bara di Surakarta dan Rembang. Selain itu,
bahan galian marmer di Semarang, Banyumas, Banjarnegara,
Wonosobo, Klaten dan Pemalang; fosfat di Semarang, Banyumas,
Kebumen, dan Purworejo; pasir besi di sepanjang Pantai Selatan
Cilacap dan Kebumen; serta mangan, asbes, belerang, kaolin, pasir
kuarsa, batu gamping, batu kapur, batu gunung, yang lokasinya
tersebar di berbagai tempat di Jawa Tengah.
Jumlah penduduk yang besar dengan latar belakang pendidikan
yang makin baik merupakan sumber daya manusia yang sangat
potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya
melalui berbagai program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja.
Lokasi Propinsi Jawa Tengah cukup menguntungkan karena
terletak di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi Jawa, yaitu antara
pusat pengembangan kawasan barat Jakarta-Bogor-Tangerang-
Bekasi (Jabotabek) dan kawasan timur Gresik-Bangkalan-Mojoker-
to-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), serta
adanya jalur pelayaran nasional maupun internasional yang me-
nyinggahi pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Hal ini membawa
kemungkinan peluang bagi Jawa Tengah untuk memperluas jaring-
an pemasaran dan perdagangan antarpulau dan internasional.
IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN
PEMBANGUNAN
1. Arahan GBHN 1993
GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah
diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan
537

18. prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan
pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam
mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan
bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang
berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai
perwujudan Wawasan Nusantara.
Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993 pembangunan
Daerah Tingkat I Jawa Tengah diarahkan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat se-
tempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan du-
nia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja se-
tempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan
dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah;
penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan
pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas
investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan
penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi
terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan
terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di
daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksa-
naan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam
yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan
memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pem-
bangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan
dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.
2. Sasaran
a. Sasaran PJP II
Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam
PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi
daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta
538

19. makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju per-
tumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,7
persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya keterse-
diaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar ekonomi,
terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu
meningkatkan efektivitas transportasi antar daerah, baik untuk
menunjang kegiatan industri, pariwisata maupun kegiatan ekonomi
yang lain, meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat
dalam pembangunan, sehingga dapat mendukung penciptaan
lapangan kerja serta meningkatnya sumbangan daerah kepada
ekonomi nasional.
Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat
kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur antara lain dari dua
indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan
hidup menjadi 70,4 tahun dan menurunnya angka kematian bayi
menjadi 27 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuh-
an penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan
kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya
pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Dalam PJP II masalah kemiskinan di Daerah Tingkat I Jawa
Tengah, berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan, diupayakan
dapat terselesaikan.
b. Sasaran Repelita VI
Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam
Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada
daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan
dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah ter-
masuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan
539

20. sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya
kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan
sumber keuangan daerah serta meningkatkan efisiensi belanja
daerah.
Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju
pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar
6,9 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu per-
tanian rata-rata sekitar 3,6 persen; industri nonmigas sekitar 12,5
persen; bangunan sekitar 7,8 persen; perdagangan dan pengang -
kutan sekitar 6,8 persen; jasa -jasa sekitar 6,1 persen; serta lainnya
(mencakup pemerintahan, energi, dan pertambangan) sekitar 4,1
persen. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas
rata-rata untuk Propinsi Jawa Tengah diperkirakan sekitar 11,1
persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja
diperkirakan rata-rata sekitar 1,8 persen per tahun sehingga tercip-
ta tambahan kesempatan kerja baru bagi sekitar 1,2 juta orang.
Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan
prasarana dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem
transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkat-
kan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien;
meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam
kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga
kerja setempat, yaitu di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan
meningkatnya PAD termasuk di daerah tingkat II yang relatif
tertinggal.
Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat
kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan
usia harapan hidup menjadi 65,2 tahun serta penurunan angka
kematian bayi menjadi 48 per seribu kelahiran hidup; menurunnya
laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; serta
makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar
dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjut-
an tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs)
540

21. dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah
(MA) masing-masing menjadi 64,4 persen dan 38,3 persen, serta
dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun.
Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan
masyarakat yang berpendapatan rendah, berkurangnya jumlah
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya
jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah
penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya
dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi
lingkungan hidup, termasuk menurunnya luas lahan kritis.
3. Kebijaksanaan
Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan
mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan
pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Repelita VI
diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang
seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan
sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan
sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan
pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan
prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pengembangan
kawasan andalan.
Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memper-
hatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan
dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah
melalui peningkatan kerjasama antardaerah.
a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah
Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper-
lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan
541

22. pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan tingkat II Propin-
si Jawa Tengah, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentra-
lisasi, dekonsentrasi dan pembantuan, ditingkatkan agar makin
mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung
jawab.
Pelaksanaan otonomi di Propinsi Jawa Tengah ditingkatkan
dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan
manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya
manusia, termasuk pemanfaatan pengembangan, penguasan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan
memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan
kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan
peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka
pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan
untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan
administrasi pemerintahan di daerah.
b. Pengembangan Sektor Unggulan
Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara
berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah
dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Jawa
Tengah. Pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif
lainnya ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertum-
buhan ekonomi yang cukup tinggi.
Pembangunan industri di Propinsi Jawa Tengah diarahkan
terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor
dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang tersedia. Pembangunan industri dikembangkan
secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara
industri dan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan
542

23. memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan
perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri,
ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih
merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan
industri di berbagai daerah tingkat II diupayakan sesuai dengan
potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang
daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk
mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan
prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga
kerja. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan
peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pe-
latihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana
penunjang, sehingga tercipta kondisi yang menarik bagi
pengembangan kegiatan industri, diperlukan investasi yang cukup
besar yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Oleh karena itu
usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan
sarana yang dibutuhkan.
Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Jawa Tengah
mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu,
pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pen-
dapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan
kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang ter-
kait dengan pengembangan budaya daerah, dengan memanfaatkan
keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari,
keanekaragaman seni budaya, serta peninggalan sejarah, dengan
tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa,
serta harkat dan martabat bangsa
Pembangunan pertanian di Propinsi Jawa Tengah diarahkan
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan pertanian,
memantapkan swasembada pangan, serta menganekaragamkan
produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil
perikanan, perkebunan, dan hasil hutan. Upaya tersebut dilaksana-
kan secara terpadu meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan dan
perikanan serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan
543

24. agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan
kerja dan kesempatan usaha, serta peningkatan pendapatan dan
taraf hidup petani, dan nelayan.
Pembangunan kehutanan di Propinsi Jawa Tengah ditingkatkan
dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan dan
perluasan keanekaragaman hasil hutan terutama kayu jati dan
sonokeling. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola
pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di
sekitar hutan.
Pembangunan pertambangan di Propinsi Jawa Tengah diting-
katkan melalui pengembangan sumber daya tambang dan galian
sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutannya untuk
meningkatkan nilai tambah, terutama minyak dan gas bumi, serta
belerang, feldspar, iodium, kaolin, fosfat, dan mangan.
c. Pengembangan Usaha Nasional
Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha kecil dan
menengah, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), dan
badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan
agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan
ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesem-
patan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tang-
guh dan mandiri yang dapat menopang pembangunan perekonomi-
an nasional.
Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk
usaha tradisional dan informal di Propinsi Jawa Tengah, ditingkat-
kan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai
dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur
dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang
kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang
tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.
544

25. Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi
rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan
di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terha-
dap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan,
pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi.
Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara
mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional.
Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang
diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha
kecil termasuk usaha informal dan tradisional dan jika perlu
ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat
terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha
kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan
pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi
rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang
dan jasa yang dibiayai Pemerintah disertai upaya penyediaan
tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha
kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain melalui
koperasi dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui kopera-
si.
Pembangunan koperasi di Propinsi Jawa Tengah dilakukan
melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses
terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan,
dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan
kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses
terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya;
serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga
dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan
pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-
kantung kemiskinan.
Pembangunan perdagangan di Propinsi Jawa Tengah diarahkan
untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distri-
busi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan
545

26. pengembangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmi-
gas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, baik nasional,
regional maupun global.
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Jawa Tengah
diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan
sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur
budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun
pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga
dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya
manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendi-
dikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan
kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan
ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin
berkualitas dan merata.
Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk
meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing,
kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui
kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan
efektif, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam
pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek, serta
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas
tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang
memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan, dan
pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.
Demikian pula industri yang berkadar sumber daya manusia
dengan keterampilan dan pemanfaatan iptek yang tinggi, seperti
industri rekayasa, rancang bangun dan berbagai industri peranti
lunak, termasuk jasa konsultansi dan jasa konstruksi.
546

27. e. Kependudukan
Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I
Jawa Tengah diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan pendu-
duk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk
yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan
memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan hidup.
Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan
upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan
itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan
meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak remaja
serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangun-
an Propinsi Jawa Tengah telah meningkat pesat diupayakan untuk
dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.
Persebaran penduduk dilaksanakan, antara lain, melalui kegiat-
an transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan
transmigrasi swakarsa mandiri.
f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi
Jawa Tengah diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap
peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka
meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang
optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan
berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor
yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksa-
naan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan
pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna.
Uniuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal
ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat
serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk
547

28. meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor
lainnya di perdesaaan, ditingkatkan keterkaitan antar-sektor, teru-
tama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.
Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Jawa
Tengah diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan
mengurangi kesenjangan baik dalam tingkat kemajuan antardaerah,
maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan
masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpa-
duan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral,
pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan
sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta
penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan
swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas
tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan
tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya
mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan
kepentingan rakyat.
Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Pro-
pinsi Jawa Tengah ditempuh pula berbagai upaya, antara lain
meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang
dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok
wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fung-
sional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara
desa dan kota. Selanjutnya penyerasian pertumbuhan antardaerah
diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyara-
kat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberi-
kan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim
usaha yang makin baik.
Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi, dilaku-
kan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan
ekonomi rakyat banyak, seperti kepemilikan hak atas tanah,
perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan
548

29. mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan
kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut
dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah,
sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat
kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya
dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan
kesejahteraannya.
g. Penanggulangan Kemiskinan
Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di
Propinsi Jawa Tengah Inpres Desa Tertinggal. (IDT) merupakan
salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat
kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf
hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial
ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat
miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prin-
sip-prinsip gotong-royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta
menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial
ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pema-
saran terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masya-
rakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pem -
bangunan sarana dan prasarana perdesaan serta disediakan dana
sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan
mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka
itu program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi
kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk
koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlang-
sung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan
khususnya di 2.439 desa tertinggal menurut pedoman yang telah
ditetapkan secara nasional.
549

30. h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi
Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah
Tingkat I Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan keterse-
diaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan
pelayanan. dan efektivitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi
dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan
mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang efisien, yang
dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.
Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya
pembangunan prasarana dan sarana ekonomi lainnya, seperti
tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana
pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan
sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta
masyarakat dan dunia usaha.
i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian
Fungsi Lingkungan Hidup
Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkat-
kan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan
dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk
pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan
kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan
pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup, dan melakukan pengendalian pencemaran
dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi
hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis;
konservasi sungai, rawa, hutan bakau, dan hutan lindung; pe-
lestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah
aliran sungai (DAS) ditingkatkan.
550

31. j. Pengembangan Kawasan Andalan
Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu
dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota
dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan
dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan
lingkungan kerja.
Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan
yang mengalami pertumbuhan pesat antara lain Semarang, Cilacap,
dan Surakarta, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan
pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan
pengelolaannya.
V. PROGRAM PEMBANGUNAN
Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai
kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dalam Repelita VI dilaksanakan melalui
beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan
aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan
pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah;
pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan
kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan
kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas ling-
kungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan
peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan;
dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berba-
gai program penunjang.
551

32. 1. Program pokok
a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur
Pemerintah Daerah
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur
pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur
kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah
daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;
2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang
meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik
antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga
pemerintah pusat dan daerah;
3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perun-
dang-undangan daerah;
4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan
daerah;
5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah
administratif daerah tertentu.
b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan
Pemerintah Daerah
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapa-
tan yang ada baik pajak, retribusi, dan laba perusahaan daerah
serta menggali sumber pendapatan yang baru;
552

33. 2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk
Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan
rekening pembangunan daerah;
3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan
daerah;
4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan
penggunaan keuangan daerah;
5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.
c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah
Program ini meliputi upaya:
1) meningkatkan prasarana transportasi darat, laut dan udara,
yang meliputi kegiatan:
a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang antara lain
meliputi ruas Rembang-Bulu-Batas Jawa Timur, Ajiba-
rang-Wangon-Buntu-Kebumen-Kutoarjo-Prembun-
Purworejo-Karangnongko, Cilacap-Gumilir-Slarang,
Bawen-Pringsurat-Secang-Magelang-Keprekan, Krang-
gan-Temanggung, Demak-Trengguli-Jati-Kudus, Tegal-
Slawi-Prupuk, Wirosari-Blora, Palur-Sragen-Mantingan,
Prambanan-Klaten-Kartasura, Losari-Tegal-Pekalongan-
Semarang-Bawen, Keprakan-Batas Yogya, Banjarnegara-
Selokromo-Wonosobo, Pertigaan Bulu-Kedu-Temang-
gung, Semarang-Demak, dan Kudus-Pati; serta peningkat-
an jalan dan penggantian jembatan pada ruas Bawen-
Kartosuro, Klaten-Kartasura, Ungaran-Gunungpati-
Manyaran-Kalibanteng, Pulau Karimun Jawa, Semarang-
Kendal, Semarang-Kendal-Weleri-Batang, Lingkar
Kaliwungu, Pejagan-Brebes-Tegal- Pemalang, Semarang-
Demak-Godong, Kawasan Wisata Dieng, Brebes-Pejagan,
553

34. Pemalang-Tegal, Batang-Weleri, Kendal-Weleri, Sema-
rang-Kendal, Semarang-Demak, Semarang-Bawen,
Surakarta-Kartasura, Banyumas-Klampok, dan Pati-
Rembang;
b) pengembangan transportasi darat, yang meliputi kegiatan
pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 2.500
buah, pagar pengaman jalan sepanjang 15.000 meter,
pembuatan marka jalan sepanjang 300 kilometer, penga-
daan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor
(PKB) berjalan sebanyak 8 unit, lampu lalu lintas seba-
nyak 10 unit, pembangunan terminal penumpang/barang
di 3 lokasi dan pengadaan.bus kota/perintis 10 unit;
peningkatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,
yang meliputi pembangunan dermaga/terminal sungai/
danau dan dermaga penyeberangan masing-masing di 4
lokasi dan 1 lokasi, serta rehabilitasi dermaga/terminal
sungai/danau dan dermaga penyeberangan masing-masing
di 1 lokasi; pengembangan perkeretaapian melalui
kegiatan rehabilitasi kereta penumpang sebanyak 8 buah,
peningkatan jalan kereta api sepanjang 165 kilometer,
pembangunan jalan kereta api sepanjang 70 kilometer,.
peningkatan jembatan kereta api sebanyak 15 buah, dan
pemasangan sinyal elektrik sebanyak 10 unit;
c) pengembangan transportasi laut yang meliputi kegiatan
pembangunan fasilitas pelabuhan Semarang dan Cilacap
serta pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di
perairan Jawa Tengah; dan
d) pengembangan transportasi udara yang meliputi kegiatan
peningkatan fasilitas bandar udara di Semarang dan
Surakarta; peningkatan bandar udara Surakarta menjadi
pusat penyebaran transportasi udara; serta peningkatan
fasilitas keselamatan penerbangan di Semarang, Surakarta,
dan Cilacap.
554

35. 2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi ke-
giatan:
a) pembangunan pusat listrik tenaga air (PLTA) dengan
kapasitas 13 megawatt (PLTA Tulis), pusat listrik tenaga
gas dan uap (PLTGU) Tambak Lorok dengan kapasitas
690 megawatt, dan pusat listrik tenaga panas bumi
(PLTP) Dieng dengan kapasitas 55 megawatt oleh swasta;
studi kelayakan dan rancang bangun PLTA Maung; studi
kelayakan pusat listrik tenaga nuklir (PLTN) di Ujung
Watu, Jepara; serta lanjutan pembangunan percontohan
desa dengan pemanfaatan energi angin untuk pusat listrik
rumah tangga;
b) peningkatan sarana distribusi PLN berupa jaringan trans-
misi sepanjang 1.753 kilometersirkit, gardu induk seba-
nyak 56 unit dengan kapasitas 3.070 megavoltampere,
jaringan tegangan menengah sepanjang 16.289 kilometer-
sirkit; jaringan tegangan rendah sepanjang 21.565
kilometersirkit, pembangunan gardu distribusi sebanyak
8.079 unit dengan kapasitas 2.020 megavoltampere;
c) penyediaan tenaga listrik perdesaan diperluas antara lain
dengan menggunakan minihidro sehingga diperoleh
tambahan pelayanan listrik bagi 1.761 desa,
3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang
meliputi kegiatan pembangunan depot satelit Semarang dan
relokasi depot Tegal; pemipaan BBM Cilacap- Rewulu-Teras-
Semarang, Cilacap-Balongan; dan memperlancar proses
pengolahan Kilang Cilacap;
4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain me
liputi kegiatan penambahan telepon sebanyak 363.900 satuan
sambungan termasuk sarana penunjangnya, perluasan kapasitas
telepon umum, pembangunan warung telekomunikasi (wartel)
555

36. secara tersebar; pengadaan perangkat radio komunikasi seba-
nyak 1 unit, dan pengadaan terminal automatic frequency
management system (AFMS) sebanyak 1 unit;
5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro yang antara lain
meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di
kecamatan, dan perdesaan yang antara lain meliputi pemba-
ngunan kantor pos besar 1 unit, kantor pos 1 unit, kantor pos
pembantu 56 unit, kantor pos tambahan 21 unit, pos keliling
kota/angkutan 50 unit, pos keliling desa/antaran 275 unit, dan
berbagai sarana penunjang;
6) memantapkan prasarana pengairan yang meliputi kegiatan
penyusunan rencana induk wilayah sungai di 4 wilayah sungai,
yaitu Bengawan Solo, Pemali-Comal, Jratunseluna, dan
Serayu, serta rehabilitasi 3 unit waduk, Puring, Pringwetan
dan Graeng; penyediaan serta pengelolaan air baku melalui
pembangunan saluran pembawa air baku sepanjang kurang
lebih 60 kilometer Klambu-Semarang dan Klambu-Demak;
studi penjajagan penyediaan air baku bagi Kabupaten Rem-
bang; pemeliharaan, Danau Rawa Pening, dan perbaikan dan
pengendalian sungai sepanjang kurang lebih 504 kilometer di
Sungai Pemali, Gung, Gongso, Wawar, Telomoyo, Blorong,
Bodri, Serang, Lusi, Tuntang, dan Dolok; meningkatkan
pengendalian banjir, antara lain untuk kota Semarang dan
Surakarta; serta pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang
lebih 811.000 hektare dengan lokasi tersebar dan perbaikan
jaringan irigasi seluas kurang lebih 120.000 hektare dengan
lokasi tersebar antara lain Pemali, Tirtokelir, Jampang, Pabe-
lan, Muncar;
7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang me-
liputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar radio di Purwo-
kerto, pembangunan stasiun penyiaran televisi di Semarang,
dan pembangunan stasiun pemancar televisi di Kebumen dan
Ambarawa;
556