Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis mobile digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kecukupan ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dengan memetakan, mengklasifikasi, dan menghitung luasan ruang terbuka hijau berdasarkan citra satelit dan survei lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dibandingkan dengan rencana penyedia
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMgs Zulfikar Rasyidi
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan data geospasial di Kementerian PUPR, Tim Pengelola dan Data Geospasial yang ada di Lingkungan Kementerian PUPR
KABAR JKPP 19 ini menyajikan tulisan utama tentang “Mencari Posisi Peta Partisipatif Dalam JIGN di Daerah”, Imam Hanafi menyorot tentang Kebijakan Satu Peta yang sudah diluncurkan
sejak pemerintahan SBY hingga saat ini implementasinya masih setengah hati. Salah satu upaya advokasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan Peta Partisipatif ke dalam
Kebijakan Satu Peta tersebut melalui dorongan dari tingkat daerah. Perpres no 27 tahun 2014 telah mengatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dimana Pemda
sebagai salah satu Simpul JIGN.
Merupakan kumpulan karya jurnalis yang mendapat
award pada AJTR 2009. Buku ini menjadi salah satu dokumen AJTR 2009 yang akan dijadikan
bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah,
serta dipublikasikan melalui website (http://www.penataanruang.net).
[GEOGRAFI XII IIS 1] Sistem Informasi Geografis/SIG - MAN 2 KOTA SERANGImtihanatq
Berikut ini materi umum mengenai "Sistem Informasi Geografis" termasuk bagian pelajaran BAB 1 KELAS XII SEMESTER GANJIL ( Pemetaan, Penginderaan Jauh, dan SIG). ^^
Selamat belajar!
*Terimakasih untuk berbagai sumber*
Presentasi Pemetaan Digital untuk Materi Ajar Diklat Pengukuran, Pemetaan, dan GIS, Balai Diklat PU Wilayah 3 Yogyakarta 7-11 Oktober 2014
Slide Credits
1. Komang Sri Hartini, Pusat Pengolahan Data Kementerian PU
2. Arif Aditya, Badan Informasi Geospasial
3. SOKKIA Technical Team Indonesia
4. Soma Tranggana, Badan Informasi Geospasial
Presentasi sidang Tugas Akhir SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI CONTOH DAN TITIK PENGAMATAN GEOLOGI (Studi Kasus : LEMBAR NANGAPINOH, KALIMANTAN BARAT)
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adatUsil Dekil
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMgs Zulfikar Rasyidi
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan data geospasial di Kementerian PUPR, Tim Pengelola dan Data Geospasial yang ada di Lingkungan Kementerian PUPR
KABAR JKPP 19 ini menyajikan tulisan utama tentang “Mencari Posisi Peta Partisipatif Dalam JIGN di Daerah”, Imam Hanafi menyorot tentang Kebijakan Satu Peta yang sudah diluncurkan
sejak pemerintahan SBY hingga saat ini implementasinya masih setengah hati. Salah satu upaya advokasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan Peta Partisipatif ke dalam
Kebijakan Satu Peta tersebut melalui dorongan dari tingkat daerah. Perpres no 27 tahun 2014 telah mengatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dimana Pemda
sebagai salah satu Simpul JIGN.
Merupakan kumpulan karya jurnalis yang mendapat
award pada AJTR 2009. Buku ini menjadi salah satu dokumen AJTR 2009 yang akan dijadikan
bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah,
serta dipublikasikan melalui website (http://www.penataanruang.net).
[GEOGRAFI XII IIS 1] Sistem Informasi Geografis/SIG - MAN 2 KOTA SERANGImtihanatq
Berikut ini materi umum mengenai "Sistem Informasi Geografis" termasuk bagian pelajaran BAB 1 KELAS XII SEMESTER GANJIL ( Pemetaan, Penginderaan Jauh, dan SIG). ^^
Selamat belajar!
*Terimakasih untuk berbagai sumber*
Presentasi Pemetaan Digital untuk Materi Ajar Diklat Pengukuran, Pemetaan, dan GIS, Balai Diklat PU Wilayah 3 Yogyakarta 7-11 Oktober 2014
Slide Credits
1. Komang Sri Hartini, Pusat Pengolahan Data Kementerian PU
2. Arif Aditya, Badan Informasi Geospasial
3. SOKKIA Technical Team Indonesia
4. Soma Tranggana, Badan Informasi Geospasial
Presentasi sidang Tugas Akhir SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI CONTOH DAN TITIK PENGAMATAN GEOLOGI (Studi Kasus : LEMBAR NANGAPINOH, KALIMANTAN BARAT)
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adatUsil Dekil
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Untuk pekerjaan:
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota
Pada:
Pemerintah Kota Bengkulu
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Tahun Anggaran 2023Ruang
Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota
Perencanaan tata ruang = spatial planning
Ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat di tengah masyarakat, terkait perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang disusun secara nasional, regional, maupun lokal.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 tahun, dengan peninjauan kembali setiap satu kali dalam 5 tahun.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XI - Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis
1. APLIKASI PENGINDERAAN JAUH DAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS
MOBILE UNTUK ANALISA DAN EVALUASI
KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK KOTA SURAKARTA
OLEH:
MAHARDI SETYOSO P.
08/267342/GE/06459
2. Latar Belakang
• Wilayah kota merupakan pusat dari segala jenis
aktivitas dan mengalami perkembangan dari
segi politik, sosial,budaya, teknologi, dan
perkembangan fisik
• Perkembangan kota memicu eksploitasi
terhadap lingkungan salah satunya adalah alih
fungsi lahan
3. • Alih fungsi lahan tanpa memperhatikan keseimbangan
lingkungan dapat menimbulkan masalah antara lain
pencemaran, kerusakan lingkungan, masalah sosial,
bencana, dan ketidaknyamanan hunian
• Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi dan peranan
penting dalam menjaga stabilitas pada beberapa aspek
wilayah perkotaan
• Pemerintah kota maupun pihak swasta tidak banyak
berani mengembangkan maupun berinvestasi dalam
pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan
Latar Belakang
4. • Kota Surakarta adalah salah satu kota di Jawa
Tengah yang mengalami perkembangan baik dari
segi sosial, fisik, maupun teknologi secara signifikan
• Kota Surakarta berencana mewujudkan kota ramah
lingkungan dengan konsep “City of Garden”
• Penginderaan jauh dan sistem informasi geografis
berbasis mobile dapat memetakan,mengkaji,
menganalisa, dan mengevaluasi kondisi dan
perkembangan ruang terbuka hijau di kota
Surakarta
Latar Belakang
5. Rumusan Masalah
• Rencana Detil Tata Ruang Kota Surakarta
telah mengatur dan mengalokasikan
peruntukan luasan Ruang Terbuka Hijau
Publik
• Berdasarkan data statistik tata guna lahan
tahun 2010, penggunaan lahan didominasi
oleh permukiman
• Tidak banyak penelitian yang mencoba
menganalisa kecukupan ruang terbuka hijau
kota Surakarta
6. Rumusan Masalah
• Tidak banyak penelitian yang mencoba
mengevaluasi kondisi vegetasi ruang terbuka
hijau kota Surakarta
• Instrumen peta kertas, checklist, yang
dikombinasikan dengan GPS dirasa tidak
cukup efisien dalam mobile mapping,akusisi
data, revisi dan reklasifikasi peta, input dan
manajemen data, serta perhitungan dan
pemodelan saat di lapangan
7. Rumusan Masalah
• Citra satelit quickbird yang memiliki resolusi
spasial tinggi memiliki kemampuan dalam
menyadap obyek ruang terbuka hijau publik
• Sistem informasi geografis berbasis mobile
memiliki potensi dalam menggantikan
instrumen kertas, checklist, dan GPS dalam
mobile mapping, akusisi data, input dan
manajemen data, serta perhitungan dan
pemodelan data spasial di lapangan
8. Pertanyaan Penelitian
• Apakah kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik
kota Surakarta sudah terckupi dan sesuai dengan
RDTRK Surakarta
• Apakah kondisi vegetasi Ruang Terbuka Hijau
Publik kota Surakarta sudah terawat atau
membutuhkan penanganan khusus
• Apakah sistem informasi geografis berbasis
mobile mampu melakukan mobile mapping,akusisi
data, revisi dan reklasifikasi peta, input dan
manajemen data, serta perhitungan dan
pemodelan saat di lapangan dengan lebih efisien
dari instrumen peta kertas, checklist dan GPS
9. Pertanyaan Penelitian
• Apakah citra satelit Quickbird mampu
memetakan distribusi dan
mengklasifikasikan obyek ruang terbuka
hijau publik
10. Tujuan Penelitian
• Evaluasi kecukupan Ruang Terbuka Hijau
Publik kota Surakarta
• Evaluasi kondisi vegetasi Ruang Terbuka
Hijau Publik kota Surakarta
• Mengkaji sejauh mana sistem informasi
geografis berbasis mobile berkembang
dan mampu menggantikan instrumen peta
kertas, checklist maupun, GPS
11. Tujuan Penelitian
• Memetakan distribusi, klasifikasi, evaluasi
vegetasi dan analisa kecukupan Ruang
Terbuka Hijau Surakarta, serta mengetahui
sejauh mana kemampuan citra quickbird
dalam memetakan obyek Ruang Terbuka
Hijau dengan detil
• Sebagai salah satu fasilitas yang dapat
dijadikan pertimbangan oleh Pemda
setempat dalam mengelola Ruang Terbuka
Hijau Publik Surakarta
12. Tinjauan Pustaka
• Penginderaan Jauh: Ilmu dan seni untuk
memperoleh informasi tentang suatu obyek,
daerah atau fenomena melalui sebuah analisis
data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa
kontak langsung dengan obyek, daerah, atau
fenomena yang dikaji (Lilesand & Kiefer, 1979)
• Citra Quickbird: Citra yang dihasilkan BGIS yang
terpasang pada satelit Quickbird pada ketinggian
450 km, dengan waktu orbit 93,5 menit dan
periode ulang 1-3,5 hari (Digitalglobe,2006)
13. Tinjauan Pustaka
• Interpretasi citra: interpretasi data penginderaan
jauh secara manual maupun digital dengan
mengacu pada prinsip pengenalan obyek pada
citra yang meliputi rona/warna, ukuran, bentuk,
tekstur, pola dan tinggi, bayangan, situs, dan
asosiasi. (Sutanto, 1997)
• Sistem Informasi Geografis berbasis Mobile:
merupakan sebuah integrasi cara kerja perangkat
lunak/keras untuk pengaksesan data geospasial
melalui perangkat bergerak via jaringan kabel atau
nirkabel (Ming Hsiang Tsou, 2004)
14. Tinjauan Pustaka
• Ruang Terbuka Hijau: merupakan ruang-ruang
dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam
bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area
memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya
lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan
( Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988)
• Ruang Terbuka Hijau publik: adalah RTH yang
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah
kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat secara umum (Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2008)
15. Tinjauan Pustaka
• Kategori RTH Publik:
RTH Taman Kota
Hutan Kota
Sabuk Hijau
RTH Jalur Hijau Jalan
RTH Ruang Pejalan Kaki
RTH Sempadan Rel Kereta Api
RTH Sempadan Sungai
RTH Pemakaman
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2008)
16. Tinjauan Pustaka
• Arahan Penyediaan RTH Publik
berdasarkan RDTRK Kota Surakarta
Alokasi penyediaan RTH Publik sebesar
886 hektar atau kurang lebih 20,12 % luas
kota dengan rincian
RTH Taman Kota : 171,41 hektar
RTH Sempadan sungai : 35,69 hektar
RTH Sempadan jalan : 9.73 hektar
17. Tinjauan Pustaka
RTH Rel kereta Api : 75,63 hektar
RTH Hutan Kota: 50,12 hektar
RTH Jalur hijau : 15,68 hektar
RTH Pemakaman : 58,97 hektar
RTH Tanah negara : 39,57 hektar
RTH untuk fungsi tertentu : 73,04 hektar
( BAPPEDA Surakarta, Laporan Penyusunan
Rencana Detil Tata Ruang Kota Kawasan II
Tahun 2012)
18. Kerangka Pemikiran
Kondisi Eksisting RTH
Peran Pemerintah dalam
Pengelolaan RTH ( RDTRK
)
Teknologi Penginderaan
Jauh dengan memanfaatkan
citra satelit resolusi spasial
tinggi dalam menyadap
informasi ruang terbuka
hijau
Kemampuan Sistem
Informasi Geografis dan
Sistem Informasi Georafis
Mobile dalam memetakan,
mengklasifikasiakan, dan
mnghitung luasan ruang
terbuka hijau
Analisa Kebutuhan
Ruang Terbuka Hijau
Kota
Pertambahan
Jumlah Penduduk
Perkembangan
Permukiman dan
Prasaranan Fisik
Alih Fungsi Lahan
Berukurangnya Luasan
RTH
Kondisi Vegetasi
Distribusi, Klasifikasi,
dan Luasan RTH
Analisa Kecukupan
RTH
19. Metode Penelitian
• Bahan
1. Citra Satelit Quickbird yang direkam pada
25 April 2006
2. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
tahun 1998 terbitan Bakosurtanal
3. Peta Jaringan Jalan
4. Data statistik kependudukan tahun 2011
5. Rencana Detil Tata Ruang dan Kota
Surakarta tahun 2012
20. Metode Penelitian
• Alat
1. Interpretasi dan Pengolahan data :
ArcGIS 9.3
2. Akusisi data di lapangan, kegiatan mobile
mapping, navigasi : Personal Digital
Assistant dan software Arcpad 7
22. Metode Penelitian
• Koreksi Citra
• Interpretasi secara visual obyek RTH meliputi
klasifikasi dan luasan tentatif:
RTH Taman Kota
Hutan Kota
Sabuk Hijau
RTH Jalur Hijau Jalan
RTH Ruang Pejalan Kaki
RTH Sempadan Rel Kereta Api
RTH Sempadan Sungai
RTH Pemakaman
23. Metode Penelitian
• Pembuatan Database untuk diinputkan
pada alat sistem informasi geografis
berbasis mobile
• Cek Lapangan (Uji Interpretasi)
• Aplikasi Sistem Informasi Geografis
berbasis Mobile
1. Mobile Mapping
2. Akusisi dan Manajemen Basisdata di lapangan
3. Geotangging
24. Metode Penelitian
• Analisa Metode
Analisa distribusi, klasifikasi, dan kecukupan
Ruang Terbuka Hijau Publik
Analisa kondisi vegetasi Ruang Terbuka
Hijau Publik dan tindakan penanganan
terhadap vegetasi yang bermasalah
Analisa kemampuan instrumen dan aplikasi
sistem informasi geografis berbasis mobile