Akta Pusat Jagaan 1993 bertujuan untuk mendaftar dan mengawal selia pusat-pusat jagaan untuk memastikan penghuni mendapat perlindungan dan jagaan yang sempurna. Akta ini memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk menetapkan syarat-syarat pendaftaran dan mengawasi pusat-pusat jagaan untuk memastikan piawaian minimum dipatuhi. Pegawai Kebajikan Masyarakat ditugaskan untuk menyiasat pusat
Akta Pusat Jagaan 1993 bertujuan untuk mengawal dan menyelia pusat-pusat jagaan di Malaysia. Ia mewajibkan pendaftaran pusat-pusat jagaan dan memberi kuasa kepada pegawai kebajikan untuk menyiasat dan menutup pusat-pusat yang tidak mematuhi syarat-syarat. Akta ini menetapkan nisbah minimum penjaga dan penghuni untuk melindungi kesejahteraan penghuni.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna melalui rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional, serta memenuhi standar sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen. Undang-undang ini mengatur pula tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan Rum
Akta Pusat Jagaan 1993 bertujuan untuk mengawal dan menyelia pusat-pusat jagaan di Malaysia. Ia mewajibkan pendaftaran pusat-pusat jagaan dan memberi kuasa kepada pegawai kebajikan untuk menyiasat dan menutup pusat-pusat yang tidak mematuhi syarat-syarat. Akta ini menetapkan nisbah minimum penjaga dan penghuni untuk melindungi kesejahteraan penghuni.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna melalui rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional, serta memenuhi standar sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen. Undang-undang ini mengatur pula tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan Rum
Dokumen tersebut merupakan peraturan internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara pemilik rumah sakit, pengelola, staf medis, dan pasien. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola rumah sakit dan melindungi hak serta kewajiban semua pihak secara seimbang. Peraturan ini menjadi pedoman utama pengelolaan rumah sakit.
Dokumen tersebut merupakan peraturan internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara pemilik rumah sakit, pengelola, staf medis, dan pasien. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola rumah sakit dan melindungi hak serta kewajiban semua pihak secara seimbang. Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan peran s
Manajemen rumah sakit melibatkan koordinasi sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur manajemennya meliputi sumber daya manusia, keuangan, metode, peralatan, pasien, bahan, informasi, layanan, reputasi dokter, dan mutu. Staf medis rumah sakit terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis promosi kesehatan rumah sakit. Ia menjelaskan landasan hukum promosi kesehatan di rumah sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan kesehatan. Dokumen ini juga mendefinisikan rumah sakit dan fungsinya serta reformasi perumahsakitan di Indonesia. Petunjuk teknis ini memberikan panduan pelaksanaan promosi kesehatan bagi pasien dan masyarakat secara menyeluruh
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan pemberdayaan aset wakaf di Indonesia melalui pemanfaatan potensi tanah dan uang wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh nazhir, serta program-program pemberdayaan ekonomi umat seperti UMKM, koperasi, dan BMT dengan menggunakan aset wakaf.
Pemeriksaan fisik pada bayi dan balita meliputi pengukuran frekuensi napas dan denyut jantung, inspeksi warna kulit, pengukuran suhu tubuh, serta pengkajian postur dan gerakan guna menilai status kesehatan dan pertumbuhan bayi secara umum.
Undang-undang ini mengatur tentang rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah sakit dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
1) Wakaf merupakan cara untuk menyisihkan harta secara kekal untuk kepentingan umat dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai keinginan orang yang berwakaf.
2) Harta wakaf tidak boleh dijual atau dialihkan kecuali untuk menggantinya dengan harta yang lebih bermanfaat.
3) Wakaf bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan serta memajukan umat.
Dokumen tersebut membahas tentang etika keperawatan dalam keadaan darurat, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, dan peraturan terkait pelayanan kesehatan darurat serta kewenangan perawat.
Diskursus Rancangan Undang-undang Kesehatan 15 Juli 2023 ok.pptxFHUGJ
Presentasi Diskursus Perancangan Undang Undang Kesehatan
menjelaskan secara rinci dan dikemas sedemikian rupa sehingga dibuat agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para mahasiswa.
Peraturan ini mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas menyelenggarakan fungsi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan ting
Dalam menyelenggarakan fungsinya Puskesmas berwenang untuk:
a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
Dokumen tersebut merupakan peraturan internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara pemilik rumah sakit, pengelola, staf medis, dan pasien. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola rumah sakit dan melindungi hak serta kewajiban semua pihak secara seimbang. Peraturan ini menjadi pedoman utama pengelolaan rumah sakit.
Dokumen tersebut merupakan peraturan internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara pemilik rumah sakit, pengelola, staf medis, dan pasien. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola rumah sakit dan melindungi hak serta kewajiban semua pihak secara seimbang. Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dan menjabarkan peran s
Manajemen rumah sakit melibatkan koordinasi sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur manajemennya meliputi sumber daya manusia, keuangan, metode, peralatan, pasien, bahan, informasi, layanan, reputasi dokter, dan mutu. Staf medis rumah sakit terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis promosi kesehatan rumah sakit. Ia menjelaskan landasan hukum promosi kesehatan di rumah sakit berdasarkan undang-undang dan peraturan kesehatan. Dokumen ini juga mendefinisikan rumah sakit dan fungsinya serta reformasi perumahsakitan di Indonesia. Petunjuk teknis ini memberikan panduan pelaksanaan promosi kesehatan bagi pasien dan masyarakat secara menyeluruh
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan pemberdayaan aset wakaf di Indonesia melalui pemanfaatan potensi tanah dan uang wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh nazhir, serta program-program pemberdayaan ekonomi umat seperti UMKM, koperasi, dan BMT dengan menggunakan aset wakaf.
Pemeriksaan fisik pada bayi dan balita meliputi pengukuran frekuensi napas dan denyut jantung, inspeksi warna kulit, pengukuran suhu tubuh, serta pengkajian postur dan gerakan guna menilai status kesehatan dan pertumbuhan bayi secara umum.
Undang-undang ini mengatur tentang rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah sakit dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
1) Wakaf merupakan cara untuk menyisihkan harta secara kekal untuk kepentingan umat dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai keinginan orang yang berwakaf.
2) Harta wakaf tidak boleh dijual atau dialihkan kecuali untuk menggantinya dengan harta yang lebih bermanfaat.
3) Wakaf bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan serta memajukan umat.
Dokumen tersebut membahas tentang etika keperawatan dalam keadaan darurat, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, dan peraturan terkait pelayanan kesehatan darurat serta kewenangan perawat.
Diskursus Rancangan Undang-undang Kesehatan 15 Juli 2023 ok.pptxFHUGJ
Presentasi Diskursus Perancangan Undang Undang Kesehatan
menjelaskan secara rinci dan dikemas sedemikian rupa sehingga dibuat agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para mahasiswa.
Peraturan ini mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas menyelenggarakan fungsi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan ting
Dalam menyelenggarakan fungsinya Puskesmas berwenang untuk:
a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
1. Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506)
Tujuan Akta
Akta Pusat Jagaan 1993 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi
pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan pusat-pusat jagaan dan bagi
perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
Falsafah Akta
Perkhidmatan sosial di negara ini telah berkembang dengan begitu pesat
sekali khususnya kalau dilihat dalam bidang kebajikan di mana berbagai
perkhidmatan disediakan untuk memenuhi keperluan golongan tertentu.
Pelbagai institusi-institusi kerajaan ditubuhkan untuk memberi jagaan,
perlindungan dan latihan kepada golongan sasaran tertentu seperti orang
cacat, orang-orang tua yang melarat, kanak-kanak yang terbiar, remaja
yang terdedah kepada kerosakan akhlak dan juga kalangan keluarga yang
ditimpa oleh berbagai masalah sosial.
Selain daripada perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, terdapat
juga anggota masyarakat yang sangat bersimpati untuk bersama-sama
menyumbang mengatasi masalah sosial. Mereka ini telah menubuhkan
pelbagai pertubuhan sukarela untuk memberi khidmat kepada golongan
masyarakat yang kurang bernasib baik. Maka wujudnya berbagai institusi
untuk memenuhi keperluan-keperluan tertentu seperti Rumah Anak Yatim
dan Miskin, Rumah Orang Tua, Rumah Perlindungan serta Pusat-Pusat
bagi golongan cacat dan sebagainya.
Kini, terutama di kawasan bandar terdapat pula pusat-pusat jagaan swasta
yang ditubuhkan oleh orang perseorangan atau syarikat sebagai satu
perniagaan dan dengan bayaran yang tinggi dikenakan bagi perkhidmatan
tersebut. Keadaan seumpama ini biasanya disediakan bagi golongan
warga tua di mana mereka menerima jagaan yang rapi.
Adalah wajar bagi kerajaan di samping menggalakkan penglibatan
pertubuhan sukarela dan swasta, satu mutu kawalan jagaan disediakan
bagi menjamin agar penghuni-penghuni pusat jagaan berkediaman dan
harian mendapat jagaan dan perlindungan sempurna terutama sekali dari
segi pemakanan, tempat tinggal, rawatan kesihatan dan aktiviti harian
semasa berada di Pusat Jagaan tersebut.
2. Ciri-Ciri Utama di bawah Akta ini:
• Pusat Jagaan Berkediaman ditafsirkan sebagai mana-mana premis di
mana 4 orang atau lebih (bukan saudara diterima untuk jagaan
sebagai penghuni-penghuni di dalamnya.
• Pusat Jagaan Harian ditafsirkan sebagai premis di mana 4 orang
atau lebih (bukan saudara) diterima untuk jagaan bagi satu tempoh
yang lebih 3 jam sehari di antara terbit matahari hingga matahari
terbenam dan beroperasi selama sekurang-kurangnya 3 hari
seminggu.
Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mengawal penubuhan Pusat-Pusat
Jagaan,
Fasal 4 - Mewajibkan pendaftaran Pusat-Pusat Jagaan.
Fasal 5 - Bertujuan melarang penyelenggaraan Pusat-Pusat Jagaan tidak
berdaftar. Walau bagaimanapun, kelonggaran tempoh enam bulan diberi
kepada Pusat-Pusat Jagaan yang sedia ada untuk mendaftar.
Fasal 7 - Memperuntukan kuasa kepada Ketua Pengarah untuk
mengenakan syarat-syarat apabila mendaftar sesuatu Pusat-Pusat Jagaan
bagi menentukan piawaian minimum dipatuhi untuk melindungi
kepentingan dan kebajikan penghuni dan orang yang diterima untuk
jagaan.
Fasal 7(i) - Memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk mengenakan
deposit jaminan di mana kuantumnya ditetapkan oleh Ketua Pengarah bagi
tujuan melindungi dan menjamin kesejahteraan penghuni terpelihara.
Fasal 15 - Memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk memerintah
menutup sesuatu Pusat Jagaan Berdaftar yang gagal mematuhi arahan
atau kemungkinan menimbulkan bahaya kepada mana-mana orang.
Tugas-Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Kebajikan Masyarakat di
bawah Akta ini:
• Pegawai Kebajikan Masyarakat diwartakan untuk melaksanakan Akta
Pusat Jagaan.
• Berpandukan Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994, Pegawai
Kebajikan Masyarakat mengawasi serta menjalankan siasatan ke
atas Pusat-Pusat Jagaan.
3. • Pegawai Kebajikan Masyarakat diberikuasa pada bila-bila masa
memasuki dan memeriksa mana-mana premis yang digunakan
sebagai atau bagi sesuatu Pusat Jagaan untuk menentukan:
1. Kesihatan dan kesejahteraan penghuni-penghuni dijaga
dengan memuaskan;
2. Daftar-daftar, rekod-rekod dan akaun-akaun di Pusat Jagaan
diselenggara dengan betul;
3. Kelengkapan yang cukup dan sesuai ada dibekalkan di Pusat-
Pusat Jagaan;
4. Pusat Jagaan diselenggara dengan baik iaitu keadaan
binaannya dan tentang kebersihan dan sanitasinya.
5. langkah-langkah berjaga-jaga yang cukup ada di Pusat Jagaan
iaitu terhadap pencegahan kebakaran dan kejadian lain yang
berkemungkinan membahayakan nyawa atau kesihatan
penghuni-penghuni.
6. Pengedali-pengendali Pusat Jagaan mematuhi peraturan-
peraturan yang dibuat di bawah seksyen 24 Akta Pusat Jagaan
dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7 Akta
Pusat Jagaan 1993.
7. Pusat-Pusat Jagaan mengikut peraturan-peraturan terutama
sekali nisbah penjaga dengan penghuni seperti:
Kumpulan Nisbah
Penjaga
Kanak-Kanak/Remaja
Dibawah umur 4
tahun
1:5
4 - 10 tahun 1:18
10 tahun ke atas 1:18
Orang Cacat
Cacat 1:10
Cacat
Teruk/Terlantar
1:4
Orang Tua
Orang Tua 1:18
Tua
berpenyakit/terlantar
1:14
4. 8.
9. Surat rujukan terhadap setiap permohonan pendaftaran Pusat
Jagaan, iaitu kepada pihak berkuasa tempatan, Jabatan
Bomba dan Jabatan Kesihatan. (Ini adalah sebagai perakuan
bahawa permohon telah mengemukakan permohonan di
Jabatan kebajikan Masyarakat)
• Menjalankan pendakwaan berkenaan dengan apa-apa kesalahan di
bawah Akta ini.