Dokumen ini membahas tentang alur administrasi pemulangan peserta Program Internsi Dokter Indonesia (PIDI) angkatan II tahun 2021, mulai dari laporan pelaksanaan internsip oleh wahana hingga penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) definitif oleh KKI. Terdapat berbagai format surat yang harus diisi dan disampaikan oleh peserta dan instansi terkait untuk menyelesaikan proses administrasi. Peserta juga diwajibkan menyerahkan berkas administrasi dan keuangan tert
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI FKTP KAKP 2021.pdfIswarno1
Dokumen tersebut berisi tentang profil dr. Arjaty W. Daud, MARS sebagai direktur Institut Manajemen Risiko Klinis (IMRK) yang menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam bidang manajemen risiko klinik serta alat-alat manajemen risiko yang digunakan seperti daftar risiko, ICRA, FMEA, dan HVA.
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kegiatan pemantauan ibu hamil resiko tinggi di Puskesmas Tandilang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini ibu hamil berisiko tinggi, memberikan edukasi kesehatan, dan merencanakan persalinan yang aman. Ibu hamil berisiko tinggi meliputi usia muda atau tua, jarak persalinan dekat, gizi buruk, anemia, dan riwayat medis. Kegiatan ini akan dilaksanakan
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI FKTP KAKP 2021.pdfIswarno1
Dokumen tersebut berisi tentang profil dr. Arjaty W. Daud, MARS sebagai direktur Institut Manajemen Risiko Klinis (IMRK) yang menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam bidang manajemen risiko klinik serta alat-alat manajemen risiko yang digunakan seperti daftar risiko, ICRA, FMEA, dan HVA.
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kegiatan pemantauan ibu hamil resiko tinggi di Puskesmas Tandilang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini ibu hamil berisiko tinggi, memberikan edukasi kesehatan, dan merencanakan persalinan yang aman. Ibu hamil berisiko tinggi meliputi usia muda atau tua, jarak persalinan dekat, gizi buruk, anemia, dan riwayat medis. Kegiatan ini akan dilaksanakan
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
Dokumen tersebut berisi tiga surat dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang berkaitan dengan program imunisasi anak sekolah. Surat pertama undangan pertemuan persiapan, surat kedua permintaan vaksin untuk kegiatan BIAS, dan surat ketiga permintaan vaksin rutin untuk program imunisasi.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa akar penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, diantaranya kurangnya keterampilan dan pengetahuan bidan, kurangnya kunjungan rumah dan layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah.
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Surat undangan ini mengundang peserta untuk menghadiri lokakarya hasil analisis determinan kesehatan yang akan diselenggarakan selama tiga hari di Bogor. Lokakarya ini akan membahas instrumen monitoring dan evaluasi resolusi rapat kerja kesehatan nasional serta tindak lanjut hasil resolusi tersebut.
Dokumen tersebut merupakan hasil identifikasi umpan balik pelanggan di Puskesmas Lampihong yang meliputi 7 poin utama, yaitu keamanan, petugas kebersihan, waktu tunggu pelayanan, antrian pendaftaran, kedatangan petugas, tempat parkir, dan prioritas pelayanan anak sekolah. Dokumen tersebut juga memberikan analisis dan rekomendasi tindak lanjut untuk setiap poin masukan, seperti penambahan satpam, petugas
MONEV KBK atau Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja Puskesmas Gedangsari I menunjukkan capaian kinerja berdasarkan tiga indikator yaitu angka kontak, rasio peserta prolanis terkendali, dan rasio rujukan non spesialistik. Capaian kinerja bulan Januari sampai Juli 2022 berada pada kisaran 90% target. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain meningkatkan kunjungan sakit dan sehat, me
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSditjenyankes
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi akreditasi rumah sakit."
Dokumen tersebut merupakan panduan pengelolaan kontrak di Rumah Sakit Umum Hati Mulia yang membahas tentang latar belakang, pengertian istilah, tujuan, kebijakan, ruang lingkup dan tata laksana pengelolaan kontrak meliputi kontrak/perjanjian, evaluasi dan review kontrak serta dokumentasi.
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmasHerti Septiani
Rapat miniloka tahunan Puskesmas Baros membahas rencana program kesehatan tahun 2015, meliputi promosi kesehatan, lingkungan, KIA/KB, gizi, penyakit menular, sekolah, gigi dan mulut, haji, jiwa, serta manajemen puskesmas. Rapat dihadiri 42 peserta dan membahas evaluasi tahun lalu, petunjuk penyusunan rencana, serta target prioritas setiap program kesehatan.
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
Dokumen tersebut berisi tiga surat dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang berkaitan dengan program imunisasi anak sekolah. Surat pertama undangan pertemuan persiapan, surat kedua permintaan vaksin untuk kegiatan BIAS, dan surat ketiga permintaan vaksin rutin untuk program imunisasi.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa akar penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, diantaranya kurangnya keterampilan dan pengetahuan bidan, kurangnya kunjungan rumah dan layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah.
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Surat undangan ini mengundang peserta untuk menghadiri lokakarya hasil analisis determinan kesehatan yang akan diselenggarakan selama tiga hari di Bogor. Lokakarya ini akan membahas instrumen monitoring dan evaluasi resolusi rapat kerja kesehatan nasional serta tindak lanjut hasil resolusi tersebut.
Dokumen tersebut merupakan hasil identifikasi umpan balik pelanggan di Puskesmas Lampihong yang meliputi 7 poin utama, yaitu keamanan, petugas kebersihan, waktu tunggu pelayanan, antrian pendaftaran, kedatangan petugas, tempat parkir, dan prioritas pelayanan anak sekolah. Dokumen tersebut juga memberikan analisis dan rekomendasi tindak lanjut untuk setiap poin masukan, seperti penambahan satpam, petugas
MONEV KBK atau Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja Puskesmas Gedangsari I menunjukkan capaian kinerja berdasarkan tiga indikator yaitu angka kontak, rasio peserta prolanis terkendali, dan rasio rujukan non spesialistik. Capaian kinerja bulan Januari sampai Juli 2022 berada pada kisaran 90% target. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain meningkatkan kunjungan sakit dan sehat, me
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSditjenyankes
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi akreditasi rumah sakit."
Dokumen tersebut merupakan panduan pengelolaan kontrak di Rumah Sakit Umum Hati Mulia yang membahas tentang latar belakang, pengertian istilah, tujuan, kebijakan, ruang lingkup dan tata laksana pengelolaan kontrak meliputi kontrak/perjanjian, evaluasi dan review kontrak serta dokumentasi.
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmasHerti Septiani
Rapat miniloka tahunan Puskesmas Baros membahas rencana program kesehatan tahun 2015, meliputi promosi kesehatan, lingkungan, KIA/KB, gizi, penyakit menular, sekolah, gigi dan mulut, haji, jiwa, serta manajemen puskesmas. Rapat dihadiri 42 peserta dan membahas evaluasi tahun lalu, petunjuk penyusunan rencana, serta target prioritas setiap program kesehatan.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
Pengumuman penerimaan cpns deli serdang 2018Donnie Xover
Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan dan tata cara pendaftaran calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Terdapat persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi calon pelamar beserta dokumen pendukungnya. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara online di portal SSCN dan menyerahkan berkas persyaratan secara langsung. Yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian seleksi ke
Mekanisme Pelaksanaan Belanja Daerah terdiri dari.docxNiela7
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan belanja daerah dan pihak-pihak terkaitnya, meliputi (1) penyusunan anggaran kas oleh SKPD dan verifikasi oleh TAPD dan PPKD, (2) penyediaan dana melalui penerbitan SPD oleh PPKD, (3) permintaan pembayaran melalui SPP oleh bendahara, (4) perintah pembayaran melalui SPM oleh pengguna anggaran, dan (5)
Peraturan am mengisi dokumen perjanjiansakura rena
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut memberikan panduan dan peraturan mengenai pengisian dokumen permohonan pembiayaan pendidikan PTPTN.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
1. Pengumuman tentang hasil seleksi akhir calon pegawai negeri sipil provinsi Banten tahun 2018.
2. Peserta yang lulus tercantum dalam lampiran pengumuman dengan kode tertentu sesuai peringkatnya.
3. Peserta yang lulus wajib hadir saat pemberkasan untuk menyerahkan berkas persyaratan tertentu.
Pertemuan evaluasi pelaksanaan jkn kis tk nasional 2015 rs newsablon plastik
Dokumen tersebut merupakan surat undangan dari Kementerian Kesehatan RI kepada direktur rumah sakit di seluruh Indonesia untuk mengikuti pertemuan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat tahun 2015 yang akan diselenggarakan di 4 lokasi regional."
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Nadie Odhie
Dokumen tersebut membahas tentang proses administrasi program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari validasi calon peserta, pemutakhiran data, verifikasi pendidikan dan kesehatan, CKP, pelaporan bulanan, dan inventarisasi aset.
[Ringkasan]
1. Dokumen ini memberikan panduan mengenai proses tuntutan perjalanan dan pengawasan peperiksaan oleh petugas peperiksaan. Ia menjelaskan peraturan, dokumen yang diperlukan, kadar bayaran, dan prosedur pengesahan untuk tuntutan.
2. Proses tuntutan melibatkan pengumpulan, semakan, dan pembayaran tuntutan melalui akaun bank petugas. Dokumen sokongan seperti surat pelantikan, j
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi pembuatan komitmen melalui perjanjian atau penetapan keputusan, persyaratan dokumen pendukung, penerbitan surat perintah pembayaran oleh pengelola anggaran, dan penyampaian surat perintah pembayaran kepada unit pelaksana pembayaran.
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur pengajuan ganti uang persediaan (GU) yang terdiri dari 4 sub sistem yaitu penerbitan SPP-GU, penerbitan SPM-GU, penerbitan SP2D, dan pencairan SP2D. Prosedur dimulai dari pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran hingga pencairan dana melalui bank oleh bagian pengelolaan kas daerah setelah diterbitkannya SP2D oleh bag
Pengumuman ini memberitahukan rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum dengan formasi sebanyak 290 tenaga, meliputi tenaga kependidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, ujian tertulis, dan pengumuman hasil seleksi.
Similar to Administrasi Pemulangan terbaru.pptx (20)
2. ALUR PENERBITAN STR DEFINITIF
Dimulai dari Wahana sampai ke KKI
2
WAHANA
• Surat Laporan
Pelaksanaan
Internsip (SLPI)
DINKES PROV
• Surat
Rekomendasi
Penerbitan STSI
PUSRENGUN SDMK
• Surat Tanda Selesai Internsip
(STSI)
• Surat Rekomendasi Penerbitan
STR
KKI
• Surat Tanda
Registrasi (STR)
Definitif
3. SURAT LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSIP
(SLPI)
3
Wahana menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Kinerja
Peserta ke KIDI Provinsi
Wahana menerbitkan Surat Laporan Pelaksanaan
Internsip (SLPI) bagi peserta PIDI yang telah
menyelesaikan tugas Internsip ditujukan ke Dinas
Kesehatan Provinsi
Bagi Peserta PIDI yang belum selesai melaksanakan
tugas Internsip sesuai waktu yang ditentu agar
dilaporkan oleh Pendamping / Pimpinan Wahana ke
KIDI Provinsi
7. SURAT REKOMENDASI PENERBITAN STSI
7
Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Rekomendasi
Penerbitan STSI ke KIDI Pusat,
Setelah mendapatkan laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
PIDI dan Surat Laporan Pelaksanaan Internsip dari Wahana
Surat Rekomendasi Penerbitan STSI beserta data dukungnya
diterima oleh sekretariat PIDI Pusat
paling lama 5 hari setelah tanggal pemulangan
9. Format lampiran yang telah selesai melaksanakan pidi dan format
lampiran yang belum selesai melaksanakan pidi
9
10. SURAT TANDA SELESAI INTERNSIP (STSI)
DAN SURAT REKOMENDASI PENERBITAN STR
10
Surat rekomendasi
penerbitan STR akan
diproses di KIDI Pusat paling
lama 7 hari setelah surat
KIDI Prov diterima (syarat
administrasi terkait
keuangan terpenuhi)
STSI akan diterbitkan
setelah surat
rekomendasi
penerbitan STSI
diterima KIDI Pusat
Jika STSI belum terbit,
maka KIDI pusat akan
menerbitkan Surat
Keterangan STSI
dalam Proses
STSI akan dikirim ke
KIDI Provinsi sesuai
asal Fakultas
Kedokteran atau bisa
diambil langsung ke
KIDI PUSAT
Peserta Internsip
membawa Salinan
SLPI pada saat
pengambilan STSI
11. SURAT tanda registrasi STR definitif
11
KKI akan
memproses
penerbitan STR
paling lambat 7 -
14 hari kerja
setelah surat
rekomendasi di
terima
STR akan otomatis dikirim oleh KKI ke
alamat pengiriman yang sama
alamat pengiriman STR Kewenangan
Internsip. Jika ada perubahan terkait
alamat pengiriman, bisa
menghubungi KKI
13. Peserta setelah tiba di domisili Peserta wajib mengirimkan berkas antara lain :
3. SPPD rangkap 2 setelah dicap
dan tandatangani oleh pejabat
struktural yang berwenang, pada
kolom pojok bawah sebelah kiri
(ditulis Nama, NIP
, dan jabatan
penandatangan)
1. Surat pertanggungjawaban (SPJ)
penerimaan keuangan yang telah
ditandatangani sebanyak 3
halaman/lembar (Rincian Biaya
Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil
dan SPTJM). Lembar SPTJM
ditandatangani di atas materai 10.000
4. Berkas dikirimkan paling lambat 5 (lima)
hari setelah tiba di peserta menerima
nominative spj pemulangan dari admin
2. Tiket dan Boardingpass asli
bagi yang menggunakan
pesawat sebagai bukti telah
melakukan penerbangan
13
5. Kelengkapan dan keabsahan berkas menjadi dasar
untuk proses pembayaran kepada masing-masing
peserta
Penyerahan berkas
14. Penyerahan
berkas
14
7. Seluruh berkas pada
poin 1 di atas dapat
dikirimkan secara
kolektif per wahana
dimasukkan ke dalam
Amplop dengan
ketentuan :
Ditujukan kepada Sekretariat PIDI Pusat dalam hal ini
:
Mira (cantumkan nama koorlap)
Gedung Badan PPSDM Kesehatan Lantai 6
Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan
Pengirim :
Nama Lengkap/Nama Koordinator :
Provinsi : PEMULANGAN ………. PERIODE MEI
2021
Kabupaten :
Wahana/RS :
Alamat Pengirim :
No. HP
15. Apabila terjadi
selisih
pertanggungjawab
an keuangan,
pihak sekretariat
PIDI Pusat akan
melakukan
konfirmasi
Penyerahan biaya perjalanan
melalui mekanisme transfer
kepada masing-masing peserta
melalui rekening Bank BNI-46
yang telah didaftarkan kolektif
oleh Kemenkes setelah dilakukan
validasi dan verifikasi terhadap
tiket, boarding pass, SPPD, dan
SPJ
17. ◦ SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
lembar rincian biaya perjalanan
dinas, riil, dan SPTJM. Untuk
peserta yang mengajukan
reimburse biaya perjalanan bisa
mencetak lembar SPJ dan
tandatangan di atas namanya
masing-masing tanpa materai.
18. Lembar Daftar Pengeluaran Riil
◦ Lembar pengeluaran riil adalah
menjelaskan apa yang sudah
disebutkan di Rincian Perjalanan
Dinas.
◦ Lembar pengeluaran riil juga
ditandatangani oleh peserta di
atas namanya masing-masing
tanpa materai.
19. SPTJM (Surat pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak)
◦ Lembar SPTJM berisi pernyataan
bahwa apabila terjadi kelebihan
pembayaran perjalanan dinas,
maka yang bersangkutan
bersedia untuk mengembalikan
ke Kas Negara.
◦ Lembar SPTJM ditambahkan
materai Rp. 10.000 dan
ditandatangani oleh peserta di
atas namanya masing-masing.
20. SPPD Bagian
Depan
◦ SPPD Bagian depan dicetak secara
bolak-balik dengan SPPD Belakang
(yang ada stempel dan ttd pejabat)
dan dicetak oleh peserta
21. SPPD Belakang
◦ Bagi peserta pemulangan, SPPD
pojok kanan atas di tandatangani
oleh pejabat dan di stempel dari
wahana RS setempat
• Sedangkan pada pojok kiri bawah,
sppd ditandatangani oleh pejabat dan
di stempel oleh dinkes Kab/Kota
tujuan pemulangan
• SPPD harus tandatangan dan stampel
basah (asli). Untuk SPPD hasil copy
warna/scan tidak bisa diganti biaya
pemberangkatannya.
23. Persyaratan penyelesaian administrasi
DOKUMEN KEUANGAN
NO Dokumen KLAIM TIDAK KLAIM
I. Berkas yang dikumpulkan ketika ingin melakukan klaim biaya perjalanan
1 Rincian Biaya Perjalanan Dinas (format dari admin PIDI Pusat) √ -
2 Daftar pengeluaran Riil (format dari admin PIDI Pusat) √ -
3 Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (format dari admin PIDI Pusat) √ -
4 FC Kartu Keluarga (KK) √ -
5 FC Kartu Tanda Penduduk (KTP √ -
6
Asli Surat Keterangan Domisili (rt/rw/kelurahan) bagi yang tujuan kepulangannya tidak
sesuai dengan KK √ -
7 Tiket Pesawat/Kereta Api/Bus/Bukti Bensin √ -
8 Boarding Pas √ -
9 Taksi/Bukti Bensin √ -
10 SPPD √ -
11 Kuitansi asli Pembayaran Antigen/PCR √ -
12 Hasil Pemeriksaan Antigen/PCR asli √ -
13 Surat Pernyataan Tidak Klaim (jika peserta tidak ingin melakukan kalim biaya perjalanan) - √
Catatan
* Dokumen no 1,2, dan 3 akan diberikan file excel untuk pencetakan setelah nominatif dari Pusat telah selesai
* Tambahan dokumen berupa kronologis apabila tiba tidak sesuai jadwal
24. Terima kasih
Sekretariat PIDI Pusat
021-7245517, 021-72797302
Internsip.Indonesia@gmail.com
https://internsip.kemkes.go.id
24