Penataan naskah kepegawaian secara sistematis diharapkan dapat mempermudah akses informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatan meliputi koordinasi, pengumpulan data, scanning dokumen, pengunggahan ke database online, sosialisasi, monitoring, evaluasi, hingga rencana tindak lanjut.
Dokumen ini berisi format standar untuk mengisi daftar riwayat hidup yang meliputi identitas pribadi, pendidikan, kursus/pelatihan, dan riwayat pekerjaan seseorang beserta pernyataan kesungguhan informasi yang diisi.
Penataan naskah kepegawaian secara sistematis diharapkan dapat mempermudah akses informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatan meliputi koordinasi, pengumpulan data, scanning dokumen, pengunggahan ke database online, sosialisasi, monitoring, evaluasi, hingga rencana tindak lanjut.
Dokumen ini berisi format standar untuk mengisi daftar riwayat hidup yang meliputi identitas pribadi, pendidikan, kursus/pelatihan, dan riwayat pekerjaan seseorang beserta pernyataan kesungguhan informasi yang diisi.
Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri menetapkan petugas admin/operator DATADIK. Petugas yang ditetapkan bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data sekolah, guru dan siswa sesuai format. Petugas juga menyediakan informasi kepada yang membutuhkan.
Buku panduan ini memberikan informasi tentang penyelenggaraan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Cibatu tahun 2013. Dokumen ini berisi tentang panduan pelaksanaan kegiatan, susunan panitia, agenda, dan dokumen pendukung lainnya seperti keputusan pengangkatan panitia.
Surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Werdhi Agung Selatan mencatat kelahiran seorang bayi laki-laki/perempuan dari ibu bernama tertentu pada tanggal dan tempat tertentu berdasarkan keterangan dari pelapor yang memiliki hubungan dengan bayi.
Rencana tindak lanjut bimbingan teknis penugasan guru pembimbing khusus di TK Mandiri, Cilangkap, Banten mencakup (1) melaporkan hasil kegiatan ke pimpinan sekolah pada 21 Oktober, (2) mensosialisasikan peran guru pembimbing khusus pada 31 Oktober, dan (3) menyampaikan laporan keikutsertaan ke sekolah dan dinas terkait pada 19 Oktober.
Dokumen ini berisi laporan pelaksanaan layanan konseling individual di SMA Negeri 2 Pamekasan. Laporan ini mencakup informasi tentang nama konseli, kelas, hari dan tanggal pertemuan, waktu pertemuan, tempat, pendekatan yang digunakan konselor, gejala yang ditangani, serta hasil dan tindak lanjut dari pertemuan konseling. Laporan ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Guru BK/Konselor SMA Negeri 2 P
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur larangan-larangan perbuatan serta sanksi pidananya.
2) Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil yang mengatur larangan perbuatan dan hukum pidana formil yang mengatur proses penegakannya.
3) Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi KUHP, UU-UU yang merubah dan menambah KUHP, serta ketentuan pidana dalam
Laporan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 2 Pamekasan menyoroti kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk murid kelas tertentu pada semester genap/ganjil tahun pelajaran 20xx/20xx. Laporan mencakup uraian kegiatan, hasil identifikasi, kesimpulan analisis, dan tindak lanjut yang diperoleh dari kegiatan bimbingan kelompok tersebut.
In House Training (IHT) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru SDN Panaragan 1 dalam menerapkan model-model pembelajaran, meliputi model pembelajaran kooperatif, langsung, dan berbasis masalah. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua siklus dan melibatkan 25 guru sebagai peserta.
Musyawarah Gugusdepan (Mugus) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Gugusdepan Gerakan Pramuka yang diadakan setiap 2 tahun sekali untuk memilih Ketua Gugusdepan, menetapkan rencana kerja, dan menerima laporan pertanggungjawaban. Mugus dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga utusan. Ketua Gugusdepan dipilih melalui pemungutan suara rahasia dan dapat dipilih kembali untuk sat
Lima prinsip dasar Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Surat permohonan pengunduran diri dari koperasi wanita "Mekar Melati" Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang karena alasan tertentu yang belum diungkapkan, dengan tanggal pengunduran diri yang akan berlaku mulai tanggal tertentu.
Proposal ini mengusulkan pelaksanaan In House Training (IHT) tahun 2013 untuk guru-guru SMA 10 Semarang guna mereview dan mengembangkan silabus, RPP, dan menentukan KKM sesuai Kurikulum 2013. IHT akan diselenggarakan pada 19-20 Juli 2013 dengan narasumber dari pejabat sekolah dan pihak terkait. Kegiatan mencakup sosialisasi Kurikulum 2013, pengembangan bahan ajar berbasis proyek, dan evaluasi pelaksana
Dokumen tersebut merupakan ringkasan gerakan dasar sikap sempurna dan perubahan arah dalam barisan, termasuk cara pelaksanaannya seperti maju jalan, lencang kanan/kiri, membuka/menutup barisan, dan lain sebagainya.
Laporan ringkasan tiga kalimat tentang dokumen tersebut adalah:
Laporan mengenai latihan keterampilan manajemen mahasiswa tahun 2011 yang membahas berbagai topik seperti sejarah kemahasiswaan, remaja, kepemimpinan, dan organisasi.
Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri menetapkan petugas admin/operator DATADIK. Petugas yang ditetapkan bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data sekolah, guru dan siswa sesuai format. Petugas juga menyediakan informasi kepada yang membutuhkan.
Buku panduan ini memberikan informasi tentang penyelenggaraan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Cibatu tahun 2013. Dokumen ini berisi tentang panduan pelaksanaan kegiatan, susunan panitia, agenda, dan dokumen pendukung lainnya seperti keputusan pengangkatan panitia.
Surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Werdhi Agung Selatan mencatat kelahiran seorang bayi laki-laki/perempuan dari ibu bernama tertentu pada tanggal dan tempat tertentu berdasarkan keterangan dari pelapor yang memiliki hubungan dengan bayi.
Rencana tindak lanjut bimbingan teknis penugasan guru pembimbing khusus di TK Mandiri, Cilangkap, Banten mencakup (1) melaporkan hasil kegiatan ke pimpinan sekolah pada 21 Oktober, (2) mensosialisasikan peran guru pembimbing khusus pada 31 Oktober, dan (3) menyampaikan laporan keikutsertaan ke sekolah dan dinas terkait pada 19 Oktober.
Dokumen ini berisi laporan pelaksanaan layanan konseling individual di SMA Negeri 2 Pamekasan. Laporan ini mencakup informasi tentang nama konseli, kelas, hari dan tanggal pertemuan, waktu pertemuan, tempat, pendekatan yang digunakan konselor, gejala yang ditangani, serta hasil dan tindak lanjut dari pertemuan konseling. Laporan ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Guru BK/Konselor SMA Negeri 2 P
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur larangan-larangan perbuatan serta sanksi pidananya.
2) Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil yang mengatur larangan perbuatan dan hukum pidana formil yang mengatur proses penegakannya.
3) Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi KUHP, UU-UU yang merubah dan menambah KUHP, serta ketentuan pidana dalam
Laporan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 2 Pamekasan menyoroti kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk murid kelas tertentu pada semester genap/ganjil tahun pelajaran 20xx/20xx. Laporan mencakup uraian kegiatan, hasil identifikasi, kesimpulan analisis, dan tindak lanjut yang diperoleh dari kegiatan bimbingan kelompok tersebut.
In House Training (IHT) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru SDN Panaragan 1 dalam menerapkan model-model pembelajaran, meliputi model pembelajaran kooperatif, langsung, dan berbasis masalah. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua siklus dan melibatkan 25 guru sebagai peserta.
Musyawarah Gugusdepan (Mugus) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Gugusdepan Gerakan Pramuka yang diadakan setiap 2 tahun sekali untuk memilih Ketua Gugusdepan, menetapkan rencana kerja, dan menerima laporan pertanggungjawaban. Mugus dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga utusan. Ketua Gugusdepan dipilih melalui pemungutan suara rahasia dan dapat dipilih kembali untuk sat
Lima prinsip dasar Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Surat permohonan pengunduran diri dari koperasi wanita "Mekar Melati" Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang karena alasan tertentu yang belum diungkapkan, dengan tanggal pengunduran diri yang akan berlaku mulai tanggal tertentu.
Proposal ini mengusulkan pelaksanaan In House Training (IHT) tahun 2013 untuk guru-guru SMA 10 Semarang guna mereview dan mengembangkan silabus, RPP, dan menentukan KKM sesuai Kurikulum 2013. IHT akan diselenggarakan pada 19-20 Juli 2013 dengan narasumber dari pejabat sekolah dan pihak terkait. Kegiatan mencakup sosialisasi Kurikulum 2013, pengembangan bahan ajar berbasis proyek, dan evaluasi pelaksana
Dokumen tersebut merupakan ringkasan gerakan dasar sikap sempurna dan perubahan arah dalam barisan, termasuk cara pelaksanaannya seperti maju jalan, lencang kanan/kiri, membuka/menutup barisan, dan lain sebagainya.
Laporan ringkasan tiga kalimat tentang dokumen tersebut adalah:
Laporan mengenai latihan keterampilan manajemen mahasiswa tahun 2011 yang membahas berbagai topik seperti sejarah kemahasiswaan, remaja, kepemimpinan, dan organisasi.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang mekanisme pemilihan umum untuk menentukan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua serta Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Terdapat ketentuan mengenai pendaftaran calon, syarat calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pembentukan panitia pengawas pem
Surat himbauan dari Unpad Green ID kepada ketua lembaga kemahasiswaan di berbagai jurusan dan fakultas UNPAD mengenai upaya kelestarian lingkungan dengan cara menggunakan kertas secara efisien dalam kegiatan kemahasiswaan seperti kongres dengan mencetak empat halaman pada satu lembar kertas.
Surat himbauan dari Unpad Green ID kepada ketua lembaga kemahasiswaan di berbagai jurusan dan fakultas UNPAD mengenai upaya kelestarian lingkungan dengan cara menggunakan kertas secara efisien dalam kegiatan kemahasiswaan seperti kongres dengan mencetak empat halaman pada satu lembar kertas.
Filologi berkembang sejak abad ke-3 SM di Iskandariah untuk merekonstruksi teks-teks Yunani kuno. Kemudian berkembang di Roma dan Timur Tengah untuk teks-teks agama. Pada abad ke-7, filologi di Timur Tengah fokus pada al-Quran dan hadits. Naskah-naskah Nusantara, termasuk Islam, perlu dilestarikan dan diteliti lebih lanjut.
Teks tersebut membahas perkembangan filologi di berbagai kawasan seperti Yunani Kuno, Romawi, Eropa, Timur Tengah, Asia termasuk India dan Nusantara. Di Nusantara, kegiatan filologi dimulai dengan kedatangan penginjil Belanda untuk mempelajari bahasa setempat dalam upaya penerjemahan dan penyebaran agama. Pakar filologi dari berbagai negara melakukan kajian terhadap naskah-naskah Nusantara
Surat ini mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kelestarian lingkungan dengan mencetak dokumen kemahasiswaan secara efisien menggunakan kertas bolak-balik agar dapat mengurangi penggunaan kertas. Lapisan es Arktik mencatat rekor terendah pada September 2011 sehingga penting untuk peduli lingkungan.
Surat himbauan dari Unpad Green ID mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kelestarian lingkungan dengan mencetak dokumen kongres kemahasiswaan secara efisien menggunakan kertas bolak-balik sehingga satu lembar kertas dapat digunakan untuk empat halaman. Hal ini dimaksudkan untuk turut menjaga lingkungan dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan sendiri.
1. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: Gedung Student Center Lt. 2 Fakultas Sastra Unpad Jatinangor
E-mail : bpmgamafasa@ymail.com, Fb : bpm gama fasa, Group :bpm s1 Gama Fasa unpad
KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 05/TAP/BPM-GMFS/IX/2011
TENTANG
RANCANGAN UNDANG UNDANG
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
1. bahwa guna meningkatkan kesehatan Mahasiswa Fakultas Sastra, diperlukan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan mahasiswa untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
2. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan mahasiswa bagi
perokok maupun yang bukan perokok;
3. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, maka lingkungan universitas wajib
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu membentuk Undang-undang tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: Gedung Student Center Lt. 2 Fakultas Sastra Unpad Jatinangor
E-mail : bpmgamafasa@ymail.com, Fb : bpm gama fasa, Group :bpm s1 Gama Fasa unpad
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4276);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.
Pertama : Menetapkan Rancangan Undang-Undang Kawasan Bebas Asap Rokok
Keluarga Mahasiswa Fakultas sastra Universitas Padjadjaran sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sekre BPM Jatinangor
Pada tanggal,
Waktu :
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN
KETUA
Rinaldi Agasi
NPM.180610070022
Lampiran
Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sastra Keluarga Mahasiswa Universitas
Padjadjaran
Nomor : 05/TAP/BPM-GMFS/XI/2011
Tanggal : 22 September 2011
Waktu : 16.20 WIB
3. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: Gedung Student Center Lt. 2 Fakultas Sastra Unpad Jatinangor
E-mail : bpmgamafasa@ymail.com, Fb : bpm gama fasa, Group :bpm s1 Gama Fasa unpad
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 03 TAHUN 2011
TENTANG
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pimpinan adalah Dekan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
2. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah badan kelengkapan Keluarga Mahasiswa Fakultas Sastra
Universitas Padjadjaran yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua umum, Sekretatis Umum,
Bendahara Umum, dan Ketua-ketua departemen/bidang kegiatan.
3. Orang adalah orang perorangan atau lembaga, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak
4. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah mahasiswa di lingkungan Fakultas Sastra dan/atau
individu yang ditunjuk oleh Ketua BEM dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi mahasiswa bukan perokok
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang
dihasilkan dari tanaman bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya
yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
7. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh
dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan
mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 2
Tempat proses belajar mengajar di Fakultas Sastra Universitas Pajadjaran merupakan kawasan
tanpa rokok
Pasal 3
Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
4. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: Gedung Student Center Lt. 2 Fakultas Sastra Unpad Jatinangor
E-mail : bpmgamafasa@ymail.com, Fb : bpm gama fasa, Group :bpm s1 Gama Fasa unpad
a. memproduksi atau membuat rokok;
b. menjual rokok;
c. menyelenggarakan iklan rokok;
d. mempromosikan rokok; dan/atau
e. menggunakan rokok.
Pasal 4
1. Pimpinan menetapkan ruang terbuka di fakultas sastra sebagai Kawasan Terbatas Merokok.
2. Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Meroko dilarang merokok kecuali di tempat
khusus yang disediakan untuk merokok.
Pasal 5
1. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Terbatas Merokok wajib menyediakan tempat
khusus untuk merokok.
2. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
1. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
3. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai:
4. dipasang gambar atau tulisan bahaya merokok
Pasal 6
1. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan dan bahaya merokok.
2. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 atau Pasal 5 wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok
dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
3. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok maupun Kawasan Terbatas Merokok
wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal
3, Pasal 4 atau Pasal 5.
BAB III
PERAN CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS SASTRA
Pasal 7
1. Civitas Akademika Fakultas Sastra dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.
2. Peran serta Civitas Akademika Fakultas Sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara :
1. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan
yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
5. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: Gedung Student Center Lt. 2 Fakultas Sastra Unpad Jatinangor
E-mail : bpmgamafasa@ymail.com, Fb : bpm gama fasa, Group :bpm s1 Gama Fasa unpad
2. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada
Civitas Akademika Fakultas Sastra;
3. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4;
4. melaporkan kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
1. Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan
kepada Civitas Akademika Fakultas Sastra dan pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
3. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri terkait.
Pasal 9
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketu Badan
Eksekutif Mahasiswa dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 dikenakan sanksi
administrasi berupa :
1. teguran lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan;
4. pencabutan izin; dan/atau
5. denda paling banyak Rp. 50.000,-
6. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Badan Eksekutif
Mahasiswa.
BAB VI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
Pasal 11
Usulan perubahan undang-undang diterima maksimal satu kali dalam satu periode dan dilakukan
melalui sidang BPM Gama Fasa Unpad dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPM
Gama Fasa Unpad yang hadir dalam persidangan.
6. BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: Gedung Student Center Lt. 2 Fakultas Sastra Unpad Jatinangor
E-mail : bpmgamafasa@ymail.com, Fb : bpm gama fasa, Group :bpm s1 Gama Fasa unpad
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Undang-undang ini mulai berlaku efektif setelah dibangun tempat khusus untuk merokok pada
tahun sejak tanggal ditetapkan
Disahkan di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran tanggal 20 September 2011
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
Muhammad Nashihudin
NPM.180610070120
Diundangkan di Fakultas sastra Universitas padjadaran tanggal 20 September 2011
KETUA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
Rinaldi Agasi
NPM. 180610070022