LATAR BELAKANG
Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak
relevan karena tidak mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas (masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: UU Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dicabut) dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu contoh norma yang sudah tidak relevan adalah komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan.
Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah
Menghindari praktik pungli baik yang dilakukan Sekolah maupun Komite Sekolah
Melindungi masyarakat yang kurang mampu
Perlunya transparansi alokasi anggaran dari Pemda/Pemerintah Pusat kepada sekolah dan
akuntablitas pertanggungjawaban penggalangan dana oleh Komite Sekolah.
NORMA YANG DIATUR
Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan.
Tugas Komite Sekolah
Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
Kebijakan dan program Sekolah;
RAPBS/RKAS;
Kriteria kinerja Sekolah;
Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif
Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah
Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas kinerja Sekolah
NORMA YANG DIATUR
Keanggotaan: 5-15 Orang
Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif max 50% Ketua KGRS diutamakan dari orangtua/wali
Tokoh masyarakat max 30%, dengan syarat:
Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan
Tidak termasuk anggota/pengurus organisasi
profesi pendidik dan pengurus partai politik
Pakar pendidikan max 30%, antara lain:
Pensiunan pendidik dan tenaga kependidikan
Orang yang memiliki pengalaman di bidang
pendidikan
Catatan: persentase ini merupakan batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
YANG TIDAK DAPAT MENJADI KOMITE SEKOLAH
Guru dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan
Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan
bagi Sekolah Swasta
Orang yang karena Jabatannya berpotensi Conflict of Interest terhadap pengelolaan anggaran negara
Pemerintah Desa
Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Anggota DPRD
Pejabat pemerintah pusat/pemda yang membidangi pendidikan
NORMA YANG DIATUR
3. Metode Pembentukan
NORMA YANG DIATUR
Metode Penggalangan Dana
Melihat kebutuhan Sekolah yang tidak dapat dianggarkan menggunakan anggaran negara
Komite Sekolah membuat proposal yang diketahui Sekolah sebelum melakukan
penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat
Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah
Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
Menutupi kekurangan biaya Sekolah
Pembiayaan program ter
Panduan Teknis Fitur Pengelolaan Kinerja - Untuk Guru.pptxssuser20325c
Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid.
LATAR BELAKANG
Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak
relevan karena tidak mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas (masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: UU Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dicabut) dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu contoh norma yang sudah tidak relevan adalah komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan.
Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah
Menghindari praktik pungli baik yang dilakukan Sekolah maupun Komite Sekolah
Melindungi masyarakat yang kurang mampu
Perlunya transparansi alokasi anggaran dari Pemda/Pemerintah Pusat kepada sekolah dan
akuntablitas pertanggungjawaban penggalangan dana oleh Komite Sekolah.
NORMA YANG DIATUR
Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan.
Tugas Komite Sekolah
Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
Kebijakan dan program Sekolah;
RAPBS/RKAS;
Kriteria kinerja Sekolah;
Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif
Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah
Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas kinerja Sekolah
NORMA YANG DIATUR
Keanggotaan: 5-15 Orang
Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif max 50% Ketua KGRS diutamakan dari orangtua/wali
Tokoh masyarakat max 30%, dengan syarat:
Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan
Tidak termasuk anggota/pengurus organisasi
profesi pendidik dan pengurus partai politik
Pakar pendidikan max 30%, antara lain:
Pensiunan pendidik dan tenaga kependidikan
Orang yang memiliki pengalaman di bidang
pendidikan
Catatan: persentase ini merupakan batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
YANG TIDAK DAPAT MENJADI KOMITE SEKOLAH
Guru dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan
Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan
bagi Sekolah Swasta
Orang yang karena Jabatannya berpotensi Conflict of Interest terhadap pengelolaan anggaran negara
Pemerintah Desa
Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Anggota DPRD
Pejabat pemerintah pusat/pemda yang membidangi pendidikan
NORMA YANG DIATUR
3. Metode Pembentukan
NORMA YANG DIATUR
Metode Penggalangan Dana
Melihat kebutuhan Sekolah yang tidak dapat dianggarkan menggunakan anggaran negara
Komite Sekolah membuat proposal yang diketahui Sekolah sebelum melakukan
penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat
Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah
Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
Menutupi kekurangan biaya Sekolah
Pembiayaan program ter
Panduan Teknis Fitur Pengelolaan Kinerja - Untuk Guru.pptxssuser20325c
Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
2. TUJUAN SOSIALISASI
Memahami komponen yang ada
dalam PKKS dan bukti fisik yang
dapat dijadikan skor
2
Mampu meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja kepala sekolah
4
31
Menghimpun landasan untuk pengem-
bangan keprofesian berkelanjutan
33
3. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH
DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
PERMENDIKNAS
NO 13 TAHUN
2007
PERMENDIKBUD NO 6
TAHUN 2018
PERMENDIKNAS
NO 35 TAHUN 2010
KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL
SEKOLAH BERMUTU
UU SISDIKNAS 20/2003
PP 19/2005
3
4. Alur PK Kepala Sekolah
Persiapan
• SOSIALISASI
• KS laporan
kinerja
• TP pelajari
laporan
Pelaksanaan
• KS dan TP hadir
• Paparan lap kinerja
KS
• TP konfirmasi
• TP mengamati dan
mencatat bukti
FISIK
• TP menilai
komponen
• TP merekap nilai
Penentuan Nilai
• TP menyampaikan hasil
• KS mempelajari Dokumen
Hasil Penilaian
• KS dapat minta
penjelasan
• KS tandatangan jika
setuju
• KS mengajukan keberatan
jika tidak setuju
• TP membahas keberatan
• disertai catatan
4
17. Tahapan Skoring Kinerja
Skor 3
Skor 4
Tidak ada
Kurang lengkap
lengkap dan
sangat meyakinkan
Bukti Dokumen
Skor 2
Skor 1
18. Tahapan Skoring Kinerja
Skor 4
•Bukti-
bukti
lengkap
dan
sangat
meya
kinkan
Skor 3
• Bukti-
bukti
lengkap
dan
cukup
meyakin
kan
Skor 2
• Bukti
kurang
lengkap
dan
cukup
meyakin
kan
Skor 1
Bukti sangat
terbatas,
kurang
meyakinkan
atau tidak
ditemukan
18
27. Manfaat PKKS
Bagi Kepala
Sekolah
Mengetahui profil
kinerja
Sebagai dasar
untuk peningkatan
profesionalitas
Sebagai dasar
untuk menyusun
dan melasanakan
PKB
Bagi Dindik
Provinsi/Kab/Kota
Peta Kompetensi
Kepala Sekolah di
wilyah
kewenangannya
Menentukan
Kebijakan/Program
Peningkatan Mutu
Kinerja Kepala
Sekolah
Bagi Kemdikbud
Peta Kompetensi
Kepala Sekolah di
wilyah
kewenangannya
Menentukan
Kebijaka/Program
Peningkatan Mutu
Kinerja Kepala
Sekolah
design by Edu 27
28. Tahapan Kerja Tim KS PKKS
1. Sosialisasi PKKS oleh KS kepada Tim Sukses
2. Penetapan Tim Sukses PKKS ( SK & Surtu )
3. Buat Time Schedule PKKS oleh KS
4. Tim Sukses Pelajari 6 Dimensi / Aspek Kompentensi KS
5. Tim Sukses Pelajari 40 Kriteria / Sub Kompetensi dan 160
indikator
6. Masing-masing Tim Sukses mengumpulkan dan
menyiapkan bukti fisik yang di butuhkan dalam kegitan
PKKS
7. Tim Sukses menyiapkan responden ( guru, TU dan Siswa )
8. Tim Sukses menyiapkan ruang untuk pelaksanaan PKKS
9. Kepala sekolah bersama Tim Sukses , memfasilitasi Tim
Penilai selama kegiatan PPKS berlangsung.
10. Kepala sekolah bersama Tim Sukses, harus kooperatif
dengan Tim Penilai selama kegiatan PPKS berlangsung.
design by Edu 28
31. Tahapan Kerja Tim Sukses & KS
PKKS
1. Sosialisasi PKKS oleh KS kepada Tim Sukses
2. Penetapan Tim Sukses PKKS ( SK & Surtu )
3. Buat Time Schedule PKKS oleh KS
4. Tim Sukses Pelajari 6 Dimensi / Aspek Kompentensi KS
5. Tim Sukses Pelajari 40 Kriteria / Sub Kompetensi dan 160
indikator
6. Masing-masing Tim Sukses mengumpulkan dan
menyiapkan bukti fisik yang di butuhkan dalam kegitan
PKKS
7. Tim Sukses menyiapkan responden ( guru, TU dan Siswa )
8. Tim Sukses menyiapkan ruang untuk pelaksanaan PKKS
9. Kepala sekolah bersama Tim Sukses , memfasilitasi Tim
Penilai selama kegiatan PPKS berlangsung.
10. Kepala sekolah bersama Tim Sukses, harus kooperatif
dengan Tim Penilai selama kegiatan PPKS berlangsung.
31