kuliah

2. OUTLINE
Pendahuluan
Pembiayaan Pembangunan
Definisi Sektor Swasta
Bentuk sektor Swasta
Keterlibatan Sektor Swasta
Karakteristik Sektor Swasta
Kesimpulan

3. LATAR BELAKANG
• Permasalahan yang terkait dengan rencana tata ruang dalam konteks
pembangunan adalah aspek pembiayaan dan investasi
• Sering terjadi perencanaan kota belum mencakup unsur pembiayaan
pembangunan secara spesifik
• Dana pembangunan tidak sepenuhnya berada ditangan pemerintah,
karena kemampuan yang terbatas dengan semakin banyaknya aspek
pembangunan

4. PERMASALAHAN PEMBIAYAAN
• Kapasitas rencana belum mampu mengakomodasi sistem
ekonomi kota, memberikan indikasi ekonomi lahan, memberi
arah pembangunan jangka pendek dan menengah, mendorong
pengelola untuk mengeluarkan kebijakan pendukung
• Pola pikir lahan terbatas dan kurang, padahal permintaan
dinamis dan meningkat
• Sistem pendanaan belum terkait dengan rencana kota
• Intervensi atau ketergantungan dengan pusat
• Alokasi pemanfaatan sering berdasarkan kebutuhan
dinas/sekotr, bukan kepada kebutuhan pembangunan

5. SOLUSI PERMASALAHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan
daerah (RPJP, RPJM, Propeda)
Rencana Investasi
Pemilahan Investasi: Swasta, Pemerintah atau
kombinasi
Prioritas yang jelas sehingga investasi lebih terarah
Pengembangan perangkat/ kebijakan insentif

6. KERJASAMA PEMERINTAH,SWASTA,
MASYARAKAT
dalam
Perlunya kerjasama pemerintah, swasta, dan
pembangunan perkotaan dilatarbelakangi oleh
masyarakat
kenyataan sebagai
berikut (DTKTD, 1990)
perlu memanfaatkan momentum dan mendorong
• Makin meningkatnya peran swasta dan masyarakat
• Swasta berpijak kepada kekuatan pasar
• Pemerintah
kerjasama
• Pertumbuhan kota tergantung kepada pemupukan modal dari
kegiatan ekonomi perkotaan, yang diperlukan bagi
perluasan/perkembangan pelayanan kota
• Kerjasama dalam penyediaaan sarana prasarana
• Partisipasi dalam proses pembangunan, memberikan tanggung
jawab sebagai warga kota

7. SEKTOR SWASTA
Sektor swasta merupakan perusahaan atau badan usaha perorangan,
yang mencari laba, dan komersial; asosiasi dan koalisi badan usaha
serta yayasan perusahaan donor
(PBB, 2011)
• Sektor Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam
pemanfaatan ruang perkotaan.
• Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan
sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat: Keterlibatan
dalam pembangunan
• Swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat
umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta,
yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga
sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan

8. BENTUK SEKTOR SWASTA
Perusahaan Perseorangan
• Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola,
dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap
semua resiko dan aktivitas perusahaan
• Tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perseorangan, yang
diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat
• Contoh: Usaha kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah)
Firma
• Firma adalah Bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau
lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata

9. BENTUK SEKTOR SWASTA
CV
• CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki
oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan
tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya
Perseroan Terbatas
• Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan
hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung
jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta
pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya

10. BENTUK SEKTOR SWASTA
Yayasan
• Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang soial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai
anggota
(UUD 16 Tahun 201)
• Kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara
langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus,
pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan
terhadap yayasan

11. CONTOH SEKTOR SWASTA

12. TUJUAN SEKTOR SWASTA
Sektor Swasta
Memaksimumkan laba
(profit motive)
Sektor Publik
Pemberian pelayanan publik, dan
penyediaan pelayanan publik
Sektor swasta tidak hanya bertujuan
mencari dana untuk memaksimumkan
keuntungan, namun ada juga
perusahaan yang bergerak dalam
bisnis sosial
Pemerintah juga mempunyai badan
usaha (BUMN dan BUMD) yang
bertujuan mencari laba untuk
meningkatkan penerimaan negara dan
untuk mengusahakan barang-barang
strategis kebutuhan masyarakat umum

13. KEPEMILIKAN
• Pada sektor Swasta,
terdapat tanda
kepemilikan, yang
diwujudkan dalam modal
saham
Pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku
pemegang kebijakan perusahaan

14. POLA PERTANGGUNGJAWABAN
Sektor Swasta
• Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada
pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana
yang diberikan.
Sektor Publik
• Pertanggungjawaban vertikal: Pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya
atas pengelolaan dana kepada
pertanggungjawaban
pemerintah pusat.
• Pertanggungjawaban
kepada masyarakat
horisontal: Pertanggungjawaban

15. SUMBER PENDANAAN SEKTORSWASTA
Sumber Internal
• Modal para pemilik perusahaan
• Akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan
pemilik yang biasa disebut dengan laba
kepada
yang
ditahan (retained earnings)
• Hasil penjualan barang dan jasa
Sumber Eksternal
• Pinjaman Bank
• Obligasi
• Penerbitan saham baru

16. KARAKTERISTIK ANGGARANDAN
STAKEHOLDER
Sektor Swasta
• Anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran
merupakan rahasia perusahaan
Sektor Publik
• rencana anggaran dipublkasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi
dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara
STAKEHOL
DER
SWASTA PUBLIK
Internal manajemen, karyawan,
dan pemegang saham
Masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat
pembayar pajak, perusahaan dan organisasi
sosial ekonomi, Bank sebagai kreditor
pemerintah, Badan-badan internasional (IMF,
ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing
Eksternal Bank, serikat buruh,
pemerintah, pemasok,
distributor, pelanggan,
masyarakat, serikat
dagang dan pasar
Lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan
sebagainya), Kelompok politik (partai politik),
manajer publik (gubernur BUMN, BUMD),
pegawai pemerintah.

17. PERSAMAAN SEKTOR SWASTA &SEKTOR
PUBLIK
1. Bagian yang penting dari sistem ekonomi negara
2. Menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber
daya,sehingga harus menggunakannya secara ekonomis,
efisien dan efektif
3. Pengendalian manajemen yang sama: perencanaan,
pengendalian dan pertanggungjawaban
4. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan
hukum yang disyaratkan

18. KELEMAHAN SEKTORPUBLIK
DIBANDING SWASTA
• Sektor publik memiliki kerentanan terhadap konflik tujuan
dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan lebih
tinggi daripada sektor swasta.
• Sektor publik melayani stakeholders yang lebih beragam /
berbeda-beda sehingga lebih sulit mengetahui isu dan
strategi yang digunakan untuk mencapainya daripada sektor
swasta.
• Sektor publik lebih memiliki keterbatasan waktu, yang
dibatasi oleh periode suksesi pimpinan eksekutif, dan
perubahan komposisi lembaga pembuat kebijakan.
(Ring and Perry, 1985)

19. KELEMAHAN SEKTOR PUBLIK
DIBANDING SWASTA
• Sektor publik dibayangi oleh koalisi yang rentan antara
kelompok politik, sehingga penetapan isu strategisnya lebih
cenderung berkaitan dengan usaha mengamankan koalisi
tersebut.
• Sektor publik lebih rentan terhadap intervensi atau pengaruh
dari berbagai kelompok kepentingan dalam mengambil suatu
kebijakan, sehingga sringkali mengganggu rasionalitas dan
efektifitas suatu kebijakan yang diambil.
(Ring and Perry, 1985)

20. HARAPAN KETERLIBATANSEKTOR
SWASTA DALAMPEMBANGUNAN
1. Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan
2. Berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko
pemerintah
3. Kinerja layanan masyarakat semakin baik
4. Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan
5. Swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan
kemampuan manajerial.

21. KONSEP KERJASAMAPEMERINTAH,
SWASTA, MASYARAKAT
• Adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah,
swasta dan masyarakat
• Perlu proses sosialisasi bagi masing-masing pihak,
disamping motivator, fasilitator, katalisator, mediator yang
dapat berperan sebagai pendamping dan penengah
Bidang Kerjasama
Pembangkit
listrik Jalan tol
Pelabuhan
laut
Pelabuhan
udara
Sistem
transportasi
Air minum Persampahan Pariwisata Industri
Pusat
perbelanjaan

22. TINGKATAN KERJASAMA
PEMERINTAH - SWASTA
Private Partnership (PPP): kerjasama
pemerintah dan swasta untuk proyek
• Public
antara
tertentu dengan pendanaan yang besar. Pihak
swasta mengembangkan, membiayai, membuat
perencanaan dan mengelola melalui kerjasama
dengan pihak pemerintah
• Private Sector Participation (PSP): sektor publik
menggunakan pengalaman, pengetahuan dan
efisiensi yang dinilai oleh sektor swasta untuk
menyediakan infrastruktur
• Privatitation (Swastanisasi): pelepasan aset atau
aktivitas pemerintahan dalam industri pelayanan
tertentu

23. KESIMPULAN
• Adanya kebutuhan anggaran yang besar untuk
pembangunan sedangkan kemampuan pemerintah
daerah sangat terbatas maka dibutuhkan peran serta
swasta
• Dengan adanya keterlibatan swasta, diharapkan dapat
kemampuan
pelayanan
menyumbangkan modal, teknologi, dan
manajerial sehingga dapat meningkatkan
publik

24. CONTOH KASUS
Kawasan Industri Jababeka – Cikarang,
• Tahun 19B9e0kaJasbiabeka dibangun untuk mengatasi industri yang
terpusat di Jakarta
• 60% telah dikembangkan dari total 5.600 hektar lahan: Industri,
perumahan, komersil
• Terdapat 1650 perusahaan nasional dan multinasional
• Total karyawan >150.000 orang
• Jababeka dan kawasan industri lainnya di Cikarang menjadi pusat
kegiatan Industri nasional yang berkontribusi 35 % terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Nasional