Dokumen tersebut merupakan daftar kode dan uraian tugas analis kepegawaian di berbagai bidang seperti penetapan NIP, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, dan lainnya beserta indikator waktu pelaksanaannya.
Dokumen tersebut merupakan daftar tugas-tugas penyusunan berbagai dokumen administrasi pegawai negeri sipil beserta penjelasan singkat tugas dan koefisien angka kreditnya. Tugas-tugas tersebut meliputi penyusunan dokumen rekrutmen CPNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, serta penyelesaian berbagai permasalahan administrasi pegawai.
Dokumen tersebut merupakan daftar kode dan uraian pekerjaan yang terkait dengan pembuatan berita acara di lingkungan BKN. Terdapat beberapa pekerjaan seperti membuat konsep berita acara penyerahan kartu pegawai elektronik, memeriksa berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran, serta menyusun berita acara hasil validasi nilai dan kelas jabatan.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan uraian pekerjaan administrasi kepegawaian di pemerintahan. Terdapat 12 bidang pekerjaan yang mencakup penyusunan berbagai jenis surat resmi seperti surat pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, cuti, pensiun, serta penanganan pengaduan. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
Dokumen tersebut memberikan uraian tugas-tugas pokok yang terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup pengelolaan dokumen dan data kepegawaian, pengembangan database PNS, pengelolaan situs dan publikasi, pengelolaan pelayanan dan pertukaran informasi, serta penetapan kartu pegawai elektronik.
Dokumen tersebut merupakan daftar output kode dan uraian tugas-tugas administrasi kepegawaian beserta penentuan angka kreditnya. Beberapa tugas yang disebutkan adalah memeriksa nota usul kenaikan pangkat PNS, membuat konsep nota pertimbangan teknis, dan membuat konsep surat pengantar penetapan kartu pegawai elektronik.
Dokumen tersebut merupakan daftar tugas-tugas penyusunan berbagai dokumen administrasi pegawai negeri sipil beserta penjelasan singkat tugas dan koefisien angka kreditnya. Tugas-tugas tersebut meliputi penyusunan dokumen rekrutmen CPNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, serta penyelesaian berbagai permasalahan administrasi pegawai.
Dokumen tersebut merupakan daftar kode dan uraian pekerjaan yang terkait dengan pembuatan berita acara di lingkungan BKN. Terdapat beberapa pekerjaan seperti membuat konsep berita acara penyerahan kartu pegawai elektronik, memeriksa berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran, serta menyusun berita acara hasil validasi nilai dan kelas jabatan.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan uraian pekerjaan administrasi kepegawaian di pemerintahan. Terdapat 12 bidang pekerjaan yang mencakup penyusunan berbagai jenis surat resmi seperti surat pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, cuti, pensiun, serta penanganan pengaduan. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
Dokumen tersebut memberikan uraian tugas-tugas pokok yang terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup pengelolaan dokumen dan data kepegawaian, pengembangan database PNS, pengelolaan situs dan publikasi, pengelolaan pelayanan dan pertukaran informasi, serta penetapan kartu pegawai elektronik.
Dokumen tersebut merupakan daftar output kode dan uraian tugas-tugas administrasi kepegawaian beserta penentuan angka kreditnya. Beberapa tugas yang disebutkan adalah memeriksa nota usul kenaikan pangkat PNS, membuat konsep nota pertimbangan teknis, dan membuat konsep surat pengantar penetapan kartu pegawai elektronik.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tugas-tugas pokok manajemen PNS yang meliputi pengadaan CPNS seperti perencanaan, pelaksanaan seleksi, ujian, penetapan NIP, pengangkatan, orientasi, serta penetapan kartu pegawai, kartu istri/suami. Terdapat lebih dari 200 kode tugas dengan uraian output dan jenjang analis yang menangani.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan uraian tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen kepegawaian PNS, meliputi pengarsipan, validasi, pencatatan, dan verifikasi berbagai jenis dokumen seperti surat keputusan, cuti, hukuman, pensiun, dan lainnya.
D. status dan kedudukan hukum kepegawaian pnsKutsiyatinMSi
Dokumen tersebut berisi daftar tugas-tugas yang terkait dengan manajemen PNS, meliputi penetapan status kepegawaian, perubahan data diri, cuti, dan penyelesaian masalah-masalah administrasi PNS.
Dokumen tersebut merupakan SOP Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Muda yang berisi uraian tugas pokok manajemen PNS meliputi formasi, pengadaan, mutasi kepegawaian, status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS beserta kode, uraian output, dan AK yang menangani.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Pertama. SOP ini menjelaskan tentang unsur-unsur utama pendidikan dan tugas pokok manajemen PNS yang meliputi formasi, pengadaan, dan mutasi kepegawaian seperti penetapan nota kenaikan pangkat, penetapan NIP, dan pengangkatan CPNS/PNS.
K. disiplin dan pengendalian kepegawaianKutsiyatinMSi
Dokumen tersebut berisi daftar tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) meliputi disiplin pegawai, cuti, penegakan disiplin, penetapan hukuman disiplin, pengendalian kepegawaian, dan pelaporan. Tugas-tugas tersebut antara lain membuat surat-surat terkait proses disiplin, mengontrol cuti, menangani pengaduan, serta mengawasi pelaksanaan kebijak
Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang mencakup lingkup peraturan menteri PU No. 04/PRT/W/2011 tentang wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi, persyaratan dan tata cara pemberiannya, tanda daftar usaha orang perseorangan, hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan dan pengawasan terkait izin usaha jasa konstruksi.
Surat edaran ini menjelaskan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menggunakan sistem E-Purchasing. Surat ini menginformasikan kementerian, lembaga, dan daerah untuk melaksanakan pengadaan melalui katalog elektronik yang disediakan LKPP apabila barang/jasanya tercantum di dalamnya. Jika terjadi gangguan sistem, pengadaan dapat dilanjutkan dengan mengacu pada sp
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Peraturan ini mengatur tentang besaran modal dasar perseroan, pendirian dan perubahan perseroan perorangan, serta pembubaran perseroan perorangan.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tugas-tugas pokok manajemen PNS yang meliputi pengadaan CPNS seperti perencanaan, pelaksanaan seleksi, ujian, penetapan NIP, pengangkatan, orientasi, serta penetapan kartu pegawai, kartu istri/suami. Terdapat lebih dari 200 kode tugas dengan uraian output dan jenjang analis yang menangani.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan uraian tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen kepegawaian PNS, meliputi pengarsipan, validasi, pencatatan, dan verifikasi berbagai jenis dokumen seperti surat keputusan, cuti, hukuman, pensiun, dan lainnya.
D. status dan kedudukan hukum kepegawaian pnsKutsiyatinMSi
Dokumen tersebut berisi daftar tugas-tugas yang terkait dengan manajemen PNS, meliputi penetapan status kepegawaian, perubahan data diri, cuti, dan penyelesaian masalah-masalah administrasi PNS.
Dokumen tersebut merupakan SOP Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Muda yang berisi uraian tugas pokok manajemen PNS meliputi formasi, pengadaan, mutasi kepegawaian, status dan kedudukan hukum kepegawaian PNS beserta kode, uraian output, dan AK yang menangani.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Analis Sumber Daya Aparatur untuk Ahli Pertama. SOP ini menjelaskan tentang unsur-unsur utama pendidikan dan tugas pokok manajemen PNS yang meliputi formasi, pengadaan, dan mutasi kepegawaian seperti penetapan nota kenaikan pangkat, penetapan NIP, dan pengangkatan CPNS/PNS.
K. disiplin dan pengendalian kepegawaianKutsiyatinMSi
Dokumen tersebut berisi daftar tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) meliputi disiplin pegawai, cuti, penegakan disiplin, penetapan hukuman disiplin, pengendalian kepegawaian, dan pelaporan. Tugas-tugas tersebut antara lain membuat surat-surat terkait proses disiplin, mengontrol cuti, menangani pengaduan, serta mengawasi pelaksanaan kebijak
Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang mencakup lingkup peraturan menteri PU No. 04/PRT/W/2011 tentang wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi, persyaratan dan tata cara pemberiannya, tanda daftar usaha orang perseorangan, hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan dan pengawasan terkait izin usaha jasa konstruksi.
Surat edaran ini menjelaskan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menggunakan sistem E-Purchasing. Surat ini menginformasikan kementerian, lembaga, dan daerah untuk melaksanakan pengadaan melalui katalog elektronik yang disediakan LKPP apabila barang/jasanya tercantum di dalamnya. Jika terjadi gangguan sistem, pengadaan dapat dilanjutkan dengan mengacu pada sp
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Peraturan ini mengatur tentang besaran modal dasar perseroan, pendirian dan perubahan perseroan perorangan, serta pembubaran perseroan perorangan.
Sosialisasi p4 gn upaya mewujudkan asn bersinar_20jan22KutsiyatinMSi
Dokumen ini membahas upaya pemerintah daerah Jawa Timur dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui program Bersih Narkoba. Dokumen ini menjelaskan tentang modus operasi pengedaran narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
Pointer webinar seri 3 bnn-komnasdik 2022KutsiyatinMSi
Webinar ini membahas upaya mewujudkan ASN yang bebas dari narkoba dengan mengundang narasumber dari BNNP Jatim dan Komnasdik Jatim. Materi membahas latar belakang ancaman narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat serta tugas bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kenaikan pangkat PNS di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, jenis, alur dan proses kenaikan pangkat, serta ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS. Informasi disajikan melalui presentasi PowerPoint yang mencakup berbagai hal terkait kenaikan pangkat PNS.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Webinar ini membahas strategi pengembangan kompetensi diri dan berfikir kreatif bagi ASN tahun 2022, dengan menghadirkan narasumber dari John Robert Power untuk memberikan materi tentang pentingnya meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Webinar ini diikuti oleh 300 peserta ASN dari lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
The document profiles Dr. Ismarli Muis, who has degrees in psychology from UI and is a certified coach, trainer, and associate professor. He is the founder of PT MARLY OPTIMA INDONESIA, which provides organizational development, assessment, training, coaching, counseling, research, and human capital consulting services. The document then discusses work-life balance, defining it as balance between time spent working and personal life. It identifies challenges to achieving balance, such as multiple roles and long work hours, and factors that affect balance like gender, children, and social support. Finally, it provides tips for improving work-life balance, like setting boundaries, prioritizing health, and finding strategies that work personally.
Se menteri panrb_no_28_tahun_2021_tentang_pengembangan_kompetensiKutsiyatinMSi
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
10. peraturan menteri panrb no. 39 tahun 2020KutsiyatinMSi
"[Ringkuman]"
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang memiliki tugas melakukan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Jabatan ini terdiri atas 4 jenjang, yakni Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
1. DUPAK OUTPUT KODE URAIAN AK PIC REF
Page 1 of 5
2 Berkas 212102018
Memeriksa dan/atau menandatangani nota usul penetapan NIP oleh
Analis Kepegawaian Pertama
0,007 AK Pertama II.B.1.b.2
2 Berkas 212102019
Memeriksa dan/atau menandatangani nota usul penetapan NIP oleh
Analis Kepegawaian Muda
0,006 AK Muda II.B.1.b.2
2 Berkas 212102020
Memeriksa dan/atau menandatangani nota usul penetapan NIP oleh
Analis Kepegawaian Madya
0,005 AK Madya II.B.1.b.2
2 Berkas 212102029 Memeriksa kelengkapan berkas usul pengangkatan PNS 0,005 AK Muda II.B.1.b.3
2 Berkas 212102034 Mengumpulkan kelengkapan berkas usul penetapan Kartu Pegawai 0,005 AK Pertama II.B.1.b.4
2 Berkas 212102035
Memeriksa secara administratif kelengkapan berkas usul penetapan
Kartu Pegawai
0,003 AK Muda II.B.1.b.4
2 Berkas 212102039
Menuangkan nomor keputusan dan nomor seri Karpeg ke dalam berkas
usul permintaan penetapan Kartu Pegawai
0.002 AK Pertama II.B.1.b.4
2 Berkas 212102041
Mengumpulkan kelengkapan berkas usul penetapan Kartu Isteri/Kartu
Suami
0,005 AK Pertama II.B.1.b.4
2 Berkas 212102042
Memeriksa kelengkapan berkas usul penetapan Kartu Isteri/Kartu
Suami
0,005 AK Muda II.B.1.b.4
3 Berkas 212103001 Melakukan verifikasi riwayat kepangkatan PNS 0,005 AK Muda II.B.1.c.1
3 Berkas 212103004
Memeriksa dan/atau menandatangani usul persetujuan teknis kenaikan
pangkat PNS sesuai dengan persyaratannya
0,005 AK Pertama II.B.1.c.1
3 Berkas 212103017
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan penetapan nota
pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS
0,005 AK Pertama II.B.1.c.2
3 Berkas 212103018
Memeriksa usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS sesuai
dengan persyaratannya
0,006 AK Muda II.B.1.c.2
3 Berkas 212103025
Memeriksa penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dari
Kepala BKN sesuai dengan persyaratannya
0,006 AK Madya II.B.1.c.2
3 Berkas 212103042
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan penetapan nota
persetujuan teknis kenaikan pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya
0,003 AK Pertama II.B.1.c.3
3 Berkas 212103043
Memeriksa konsep usul persetujuan teknis kenaikan pangkat Prestasi
Kerja Luar Biasa Baiknya
0,005 AK Muda II.B.1.c.3
3 Berkas 212103048
Membuat konsep nota persetujuan teknis Kepala BKN tentang kenaikan
Pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya
0,006 AK Pertama II.B.1.c.3
3 Berkas 212103054
Memeriksa penetapan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS
dari Kepala BKN sesuai dengan persyaratannya
0,006 AK Madya II.B.1.c.3
3 Berkas 212103061
Memeriksa surat keputusan kenaikan pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa
Baiknya
0,003 AK Muda II.B.1.c.3
2. DUPAK OUTPUT KODE URAIAN AK PIC REF
Page 2 of 5
3 Berkas 212103070
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan penetapan nota usul
kenaikan pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya
0,005 AK Pertama II.B.1.c.4
3 Berkas 212103071
Memeriksa konsep usul kenaikan pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa
Baiknya
0,005 AK Muda II.B.1.c.4
3 Berkas 212103082
Memeriksa penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS dari
Kepala BKN sesuai dengan persyaratannya
0,006 AK Madya II.B.1.c.4
3 Berkas 212103091
Memeriksa surat keputusan kenaikan pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa
Baiknya
0,003 AK Madya II.B.1.c.4
3 Berkas 212103101
Mencocokan jumlah berkas nota usul kenaikan jabatan fungsional PNS
jenjang utama sesuai dengan daftar nominatif
0,005 AK Pertama II.B.1.c.5
3 Berkas 212103102
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan penetapan nota
pertimbangan teknis Kepala BKN tentang kenaikan jabatan fungsional
PNS jenjang utama
0,005 AK Pertama II.B.1.c.5
3 Berkas 212103106
Mengentri data pertimbangan teknis kenaikan jabatan fungsional PNS
jenjang utama
0,005 AK Pertama II.B.1.c.5
3 Berkas 212103119
Memeriksa surat keputusan kenaikan jabatan fungsional PNS jenjang
utama
0,003 AK Madya II.B.1.c.5
3 Berkas 212103129
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan penetapan nota
persetujuan teknis peninjauan masa kerja
0,003 AK Pertama II.B.1.c.6
3 Berkas 212103132 Memeriksa nota persetujuan teknis peninjauan masa kerja 0,004 AK Pertama II.B.1.c.6
3 Berkas 212103137
Memeriksa penetapan nota persetujuan teknis peninjauan masa kerja
dari Kepala BKN sesuai dengan persyaratannya
0,006 AK Madya II.B.1.c.6
4 Berkas 212104002
Memeriksa kelengkapan berkas usul penetapan pertimbangan tewas
dan atau cacat karena dinas
0,005 AK Pertama II.B.1.d.1
4 Berkas 212104003
Menganalisis permasalahan penetapan pertimbangan tewas dan atau
cacat karena dinas
0,010 AK Muda II.B.1.d.1
4 Berkas 212104014
Memeriksa kelengkapan berkas usul persetujuan uang duka tewas dan
atau tunjangan cacat karena dinas
0,025 AK Pertama II.B.1.d.2
4 Berkas 212104026
Memeriksa kelengkapan berkas usul penetapan perubahan tanggal lahir
dan atau nama
0,005 AK Pertama II.B.1.d.3
4 Berkas 212104037
Memeriksa pengajuan permohonan cuti di luar tanggungan negara,
perpanjangan dan mempekerjakan kembali setelah CLTN
0,005 AK Pertama II.B.1.d.4
4 Berkas 212104049
Memeriksa kelengkapan berkas usul permohonan penyelesaian
permasalahan NIP
0,005 AK Pertama II.B.1.d.5
4 Berkas 212104064
Memeriksa kelengkapan berkas usul penetapan pertimbangan status
kepegawaian
0,005 AK Pertama II.B.1.d.6
3. DUPAK OUTPUT KODE URAIAN AK PIC REF
Page 3 of 5
4 Berkas 212104078
Memeriksa kelengkapan berkas usul penetapan pertimbangan status
bagi PNS yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus
partai politik
0,005 AK Pertama II.B.1.d.7
5 Berkas 212105002
Mengumpulkan kelengkapan berkas persyaratan untuk mengikuti
seleksi pengangkatan/ promosi dalam jabatan struktural
0,005 AK Pertama II.B.1.e.1
5 Berkas 212105003
Memeriksa kelengkapan berkas calon peserta seleksi pengangkatan/
promosi dalam jabatan struktural
0,006 AK Muda II.B.1.e.1
5 Berkas 212105018
Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan dalam
jabatan fungsional
0,005 AK Muda II.B.1.e.2
5 Berkas 212105026
Memeriksa kelengkapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit
jabatan fungsional
0,030 AK Muda II.B.1.e.2
6 Berkas 212106005
Mengumpulkan kelengkapan berkas persyaratan untuk mengikuti
seleksi tugas belajar
0,005 AK Pertama II.B.1.f.1
6 Berkas 212106006 Memeriksa kelengkapan berkas calon peserta seleksi tugas belajar 0,006 AK Muda II.B.1.f.1
6 Berkas 212106022
Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan Surat Ijin / Keterangan
Belajar
0,006 AK Muda II.B.1.f.3
6 Berkas 212106027
Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan mengikuti Ujian
Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Presentasi Peningkatan
Pendidikan
0,005 AK Muda II.B.1.f.4
7 Berkas 212107004
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan penetapan nota
persetujuan teknis mutasi lain-lain
0,005 AK Pertama II.B.1.g.1
7 Berkas 212107019 Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai 0,005 AK Pertama II.B.1.g.2
7 Berkas 212107020 Memeriksa surat keputusan pindah instansi 0,005 AK Pertama II.B.1.g.2
7 Berkas 212107037
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan usul penetapan nota
pertimbangan alih status TNI/POLRI menjadi PNS
0,003 AK Pertama II.B.1.g.3
7 Berkas 212107038
Memeriksa usul penetapan nota pertimbangan alih status TNI/POLRI
menjadi PNS sesuai dengan persyaratannya
0,005 AK Muda II.B.1.g.3
7 Berkas 212107040
Memeriksa penetapan nota pertimbangan alih status TNI/POLRI
menjadi PNS
0,006 AK Muda II.B.1.g.3
7 Berkas 212107049 Memeriksa surat keputusan alih status TNI/POLRI menjadi PNS 0,003 AK Madya II.B.1.g.3
7 Berkas 212107056
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan usul persetujuan
teknis penyesuaian Ijazah/peningkatan pendidikan;
0,005 AK Pertama II.B.1.g.4
8 Berkas 212108048 Memeriksa berkas calon mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan 0,005 AK Muda II.B.1.h.5
10 Berkas 212110027
Menginventarisasi kelengkapan berkas usul penetapan Kartu Pegawai
Elektronik
0,002 AK Pertama II.B.1.j.2
4. DUPAK OUTPUT KODE URAIAN AK PIC REF
Page 4 of 5
10 Berkas 212110028
Memeriksa kelengkapan berkas usul penetapan Kartu Pegawai
Elektronik
0,005 AK Muda II.B.1.j.2
10 Berkas 212110031
Memeriksa kelengkapan berkas usul permintaan penetapan Kartu
Pegawai Elektronik
0,005 AK Muda II.B.1.j.2
11 Berkas 212111022 Mendiskusikan surat/berkas pengaduan/ permasalahan kepegawaian 0,005 AK Muda II.B.1.k.3
12 Berkas 212112007
Membuat telaahan PNS yang mengajukan berhenti atas permintaan
sendiri bagi PNS yang memiliki Ikatan Dinas
0,005 AK Pertama II.B.1.l.1
12 Berkas 212112016
Membuat telaahan usul pemberhentian/pensiun pegawai yang
dinyatakan tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai PNS
0,005 AK Pertama II.B.1.l.1
12 Berkas 212112025
Mengendalikan dan memverifikasi kelengkapan berkas usul pensiun
golongan ruang IV/b ke bawah dan janda/dudanya
0,005 AK Muda II.B.1.l.2
12 Berkas 212112033
Mengumpulkan kelengkapan berkas usul pensiun golongan ruang IV/c
sampai dengan golongan ruang IV/e dan Janda/Dudanya yang
Penetapan Pensiunnya Menjadi Wewenang Presiden
0,006 AK Pertama II.B.1.l.3
12 Berkas 212112039
Mengendalikan dan memverifikasi kelengkapan berkas usul pensiun
golongan ruang IV/c sampai dengan golongan ruang IV/e dan
Janda/Dudanya yang Penetapan Pensiunnya Menjadi Wewenang
Presiden
0,005 AK Pertama II.B.1.l.3
12 Berkas 212112040
Memeriksa kelengkapan berkas usul pensiun golongan ruang IV/c
sampai dengan golongan ruang IV/e dan Janda/Dudanya yang
Penetapan Pensiunnya Menjadi Wewenang Presiden (Memeriksa berkas
usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya)
0,005 AK Muda II.B.1.l.3
12 Berkas 212112058
Mengendalikan dan memverifikasi kelengkapan berkas pensiun PNS
Tewas/ Cacat Karena Dinas dan janda/dudanya yang telah
mendapatkan persetujuan Kepala BKN
0,005 AK Muda II.B.1.l.4
12 Berkas 212112069
Mengumpulkan kelengkapan berkas usul pensiun Duta Besar (Dubes)
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang akan mencapai batas usia
pensiun
0,005 AK Pertama II.B.1.l.5
12 Berkas 212112076
Memeriksa kelengkapan berkas usul pensiun Duta Besar (Dubes) Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang akan mencapai batas usia
pensiun
0,005 AK Muda II.B.1.l.5
12 Berkas 212112097
Memeriksa kelengkapan berkas usul pensiun Janda/Duda/Anak Pejabat
Negara
0,005 AK Muda II.B.1.l.6
12 Berkas 212112107
Mengendalikan dan memverifikasi kelengkapan berkas usul permintaan
Petikan II naskah Surat Keputusan Pensiun PNS
0,005 AK Pertama II.B.1.l.6
15 Berkas 212203316
Melakukan pengelolaan dan pengendalian jumlah tata naskah yang
dikelola secara berkala dengan berpedoman pada listing
0,002 AK Muda II.B.2.c.17
5. DUPAK OUTPUT KODE URAIAN AK PIC REF
Page 5 of 5
15 Berkas 212203326
Memeriksa berkas usul pengajuan daftar usul penetapan angka kredit
jabatan fungsional sesuai dengan persyaratannya
0,030 AK Muda II.B.2.c.19
15 Berkas 212203329
Memeriksa secara administrasi lampiran pengajuan daftar usul
penetapan angka kredit jabatan fungsional
0,005 AK Pertama II.B.2.c.19
15 Berkas 212203331
Memeriksa daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional sesuai
dengan bukti fisik
0,030 AK Muda II.B.2.c.19
15 Berkas 212203336
Memeriksa naskah penetapan angka kredit sesuai penetapan Pejabat
Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
0,005 AK Muda II.B.2.c.19
15 berkas 212203339
Melakukan pengelolaan dan pengendalian berkas usul pengajuan daftar
usul penetapan angka kredit jabatan fungsional yang dikelola secara
berkala
0,003 AK Pertama II.B.2.c.19
15 Berkas 212203343
Memeriksa berkas usul pertimbangan teknis pengangkatan dalam
jabatan fungsional sesuai dengan persyaratannya
0,030 AK Muda II.B.2.c.20
15 Berkas 212203345
Memeriksa secara administrasi lampiran usul pertimbangan teknis
pengangkatan dalam jabatan fungsional
0,003 AK Pertama II.B.2.c.20
15 Berkas 212203348
Memeriksa naskah pertimbangan teknis pengangkatan dalam jabatan
fungsional
0,005 AK Madya II.B.2.c.20
15 Berkas 212203491
Mengumpulkan kelengkapan berkas permasalahan sengketa
kepegawaian
0,002 AK Pertama II.B.2.c.26
15 Berkas 212203492 Memeriksa kelengkapan berkas permasalahan sengketa kepegawaian 0,005 AK Muda II.B.2.c.26
15 Berkas 212203562 Memeriksa dan meneliti berkas yang berkaitan dengan surat pengaduan 0,005 AK Muda II.B.2.c.30