Dokumen tersebut membahas tentang istilah dan pengertian negara, serta ilmu negara dan metode penelitiannya. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa negara merupakan entitas yang memonopoli kekuasaan dan kekerasan secara sah di suatu wilayah, serta ilmu negara mempelajari konsep dan sifat negara secara umum dengan menggunakan berbagai metode seperti deduktif, induktif, dan sejarah.
Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki / membicarakan tentang negara.
Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 )
Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 )
Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 )
Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9)
Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki / membicarakan tentang negara.
Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 )
Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 )
Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 )
Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9)
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. • Istilah Negara Staat (Belanda/ Jerman),
State (Inggris), Etat (Perancis).
• Istilah staat semula dipergunakan di Eropa Barat
pada abad XV. Kata staat, state, dan etat dialihkan
dari bahasa Latin status atau statum.
• Status (etimologis:Latin klasik) suatu istilah
yang abstrak yang menunjukkan keadaan yang
tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki
sifat-sifat yang tegak dan tetap.
ISTILAH & PENGERTIAN NEGARA
3. Kranenburg: kata lo stato (bhs Italia) dialihkan dari kata Latin
status.
Istilah lo stato pertama kali diperkenalkan oleh Machiiavelli.
Perkembangan arti kata lo stato:
keseluruhan jabatan tetap
pejabat-pejabat dari jabatan itu sendiri
penguasa beserta pengikut-pengikutnya,
kesatuan wilayah yang dikuasai.
Pengertian Negara:
Soltau alat/wewenang yg mengatur /mengendalikan peroalan
bersama atas nama masyarakat.
H.J. Laski negara sebagai dwang orgs yg mempunyai zwang
ordnung (alat pemaksa)
Sudut Pandang Thp Negara: Han Kelsen memandang negara
dari segi hukum /Normlogisch), Oppenheimer: negara sebagai
konsep sosiologis, dan Nawiasky : negara sebagai idea, kenyataan
sosial, dan sebagai pengertian hukum (Drei Seitenlehre).
4. Sifat Hakekat Negara
1. Memaksa Mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik
secara legal (exorbitante Rechten /Kek.LB).
• Untuk apa? Untuk mencapai ketertiban supaya hukum ditaati
• Misal: Memungut pajak, mematuhi aturan, pikul senjata
ada alat pemaksa
• HJ Laski : 1) negara sebagai dwang orgs yg mempunyai
zwang ordnung (alat pemaksa). Setujukah?
2) Negara merupakan Top Organization yang memiliki
coersive intsrument setiap orang hrs taat pada aturan yang
dibuat negara.
2. Sifat Monopoli:
Mempunyai monopoli dlm menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat
Mempunyai monopoli thp alat-alat kekuasaan negara : militer,
polisi, kejaksaan
3. Sifat Mencakup semua aturan yang dibuat negara berlaku
untuk semua orang tanpa kecuali.
Pertanyaan: mengapa negara diberi wewenang memaksa?
karena memiliki dasar penghalalan hukum atau souvereinitiet.
5. Istilah (Nomenklatur, terminologis)
*Ilmu Kenegaraan Staatswetenschap (Bld); Staatswissenschaft
(JRM)
• *Ilmu Negara dari bahasa Belanda Staatsleer; Jrm: staatslehre;
• Inggris:Theory of State / The generalTheory of
State/ Political-Theory; PRC: Theorie d’etat
• *Ilmu Politik Wetenschap der politiek (Stl PD II)
• Pengertian Ilmu Negara mempelajari negara
pada umumnya (Staats als Genus) yaitu ttg
pengertian, asal-usul, lahir dan lenyapnya negara.
Pengkajiannya bersifat umum dan abstrak.
6. a.Ilmu Kewarganegaraan
Istilah yang paling tua dikenal di negeri
Belanda yang disebut
Staatswetenscap.Jadi,Staatswetenscap sebagai ilmu
pengetahuan mengenai Staatswetenschap ini juga
salinan dari istilah bahasa Jerman,yaitu
Staatswissenscaft yang dapat dipergunakan dalam
arti mufrad.Istilah itu artinya ilmu pengetahuan
mengenai negara (De Wetenshap Hopens De
staat).
7. b.Ilmu Negara
Diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer.Istilah
tersebut berasal dari bahasa Jerman Staatslehre .Dalam
bahasa Inggris,disebut Theory Of State atau The General
Theory Of State . Sedangkan,dalam bahasa Perancis
dinamakan Theorie D’ Etat.
Timbulnya istilah Ilmu negara(Staatsleer) sebagai
istilah teknik akibat penyelidikan seorang sarjana
Jerman bernama George Jellinek yang disebut sebagai
Bapak Ilmu Negara.
8. c.Ilmu Politik
Politik secara etimologis berasal dari bahasa
Yunani Kuno,yaitu polis.Polis yaitu kota yang
dianggap sebuah negara yang terdapat dalam
kebudayaan yunani kuno.Menurut pendapat
george Jellinek dan Kuntjoro Purbopranoto
bahwa Ilmu politik sangat membutuhkan suatu
peristilahan yang tepat dan tidak meragukan.
9. Ilmu yang obyek kajiannya negara
ILMU PENGETAHUAN
OBYEK
MATERIA
OBYEK F0RMA
Ilmu Pemerintahan
NEGARA Hubungan-hub.Pemerintahan, pel.Pemer.
Ilmu Negara NEGARA Timbul & lenyapnya negara, BN,
Tuj.Neg.
Ilmu Politik NEGARA Kekuasaan, grup penekan,
Kepent.rakyat
Ilmu HTN NEGARA Peratur.per-UU-an TU ttg AAPN
Ilmu
Admins.Negara
NEGARA
Birokrasi, pelayanan,Orgs,
Manajemen
10. HUBUNGAN ILMU NEGARA
DENGAN ILMU LAINNYA
Ilmu negara tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak
yang terpaku mati (conpartmentization). Oleh karena itu, tidak
mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya
tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Karena ilmu negara ini
sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang pada
umumnya harus berkaitan dengan cabang-cabang ilmu
pengetahuan sosial lainnya. Sehingga terwujud hubungan
komplementer dan hubungan secara interdependen.dan metode
serta tekhnik ilmu pengetahuan sosial paad umumnya
dipergunakan oleh hampir semua cabang ilmu pengetahuan
sosial.
11. Hubungan IN dengan HTN
• IN pengantar & Dasar u/ mempelajari mk rumpun
POLKENEG lainnya termasuk HTN
• Pre-requisit (prasyarat) u/ dapat mengikuti mk
polkeneg lainnya
• Teori-teori dan Konsep yg dikaji IN akan dijadikan dasar
teoritik dlm mengkaji HTN (staats als species).
• Misal: Konsep bentuk negara, pembagian Kekuasaan,
demokrasi, dll diterapkan dalam HTN sesuai dengan
latar belakang & budaya politik serta ciri khas negara
tsb.
12. Hubungan Ilmu Negara dan Ilmu Politik
Ilmu negara selaku ilmu pengetahuan sosial yang
bersifat teoretis,segala hasil penyelidikannya dipraktekan
oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat
praktis.Yang mendasari konsepsi – konsepsi ilmu
politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang
konkret terutama sekali berpusat pada gejala-gejala
kekuasaan, bbaik yang mengenai organisasi negara,
maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas
negara.
• Penyelidikan IN yang teoritis dipraktekan IPOL yang bersifat praktis
13. METODE PENYELIDIKAN LMU NEGARA
METODE
DEDUKSI
INDUKSI
DIALEKTIS
FILOSOFIS
PERBAN
DINGAN
SEJARAH
SISTIMATIK
HUKUM
SINKRETIS
FUNGSIO
NAL
14. Ilmu dan Metode
Ilmu ialah sesuatu yang didapat dari
pengetahuan dan pengetahuan ini didapat
dengan berbagai cara. Tidak semua
pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap
pengetahuan itu bbaru dinamakan ilmu bila
memenuhi syarat-syaratnya.
16. • JELLINEK DLM ALLGEMEINE STL
MENGKAJI NEGARA:
1. SEBAGAI GEJALA SOSIAL
2. DARI ASPEK YURIDIS
disebut ZWEISEITEN THEORIE
• Sedangkan HAN KELSEN melihat NEGARA dari satu aspek
yaitu SEGI YURIDIS
Sosial
Yuridis
17. Kajian dalam ALLGEMEINE SOZIALE STL :
• Perkataan / nama Negara
• Sifat Hakekat Negara ( Het wezen van de Staats)
• Dasar Penghalalan hukum suatu negara
• (Rechtvaardiging grond VS)
• Tujuan Negara ( Doel van de staats)
• Pertumbuhan Negara (Wording van de staats)
• Type-type pokok sejarah dp negara (Historische hoofdtypen vs)
18. Kajian dalam Allgemeine Staatsrechtslehre:
• Perbedaan Hukum Publik dan Hk. Privat
• Elemen/unsur negara pend., wilayah, pemerintah
• Sifat kekuasaan negara kedaulatan
• Konstitusi negara
• Alat-alat perlengkapan negara
• Fungsi negara
• dll