PKRS

1. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
1
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang RI no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan Kesehatan
Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Namun kenyataannya upaya pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit
masih belum dilaksanakan secara maksimal. Rumah sakit masih berorientasi pada upaya
kuratif dan rehabilitative, sementara pelayanan promotif dan preventif di rumah sakit masih
dianggap sebelah mata, karena dinilai merupakan sebuah cost center tanpa pernah
melihat esensi dampak/ outcome dari promosi kesehatan yang dikelola dengan baik
seperti yang dilakukan di beberapa negara maju.
Health Promoting Hospital (HPH) atau rumah sakit yang mempromosikan kesehatan
di dunia saat ini telah menjadi trend dan dipandang sebagai rumah sakit masa depan
karena menintegrasikan seluruh aspek pelayanan secara holistik dan inklusif terhadap
kesehatan secara berkesinambungan. Pelayanan secara holistik bertujuan bahwa
pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit tidak hanya berdimensi fisik semata yang
berorientasi pada patogenik tetapi juga mencakup seluruh dimensi manusia meliputi bio,
psiko, sosio dan determinan lainnya yang berorientasi pada salutogenik.
Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan rujukan harus melaksanakan
pelayanan yang inklusif sehingga RS akan memberikan kontribusi lebih bagi
peningkatan derajat kesehatan masayarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang
berkesinambungan dan sistematis. Ciri pelayanan kesehatan inklusif adalah pelayanan
kesehatan yang berkesinambungan dari mulai pelayanan kesehatan dasar/ primer,
pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier hingga dikembalikan ke pelayanan
kesehatan primer atau langsung ke lingkungan masayarakat yang telah terkondisikan
untuk peningkatan derajat kesehatannya.

2. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
2
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai per 1 Januari 2014 dan
penerapan akreditasi RS versi 2012 mewajibkan rumah sakit untuk menerapkan
pelayanan secara paripurna sebagaimana amanat undang-undang RI nomor 44 tahun
2009 tentang rumah sakit. Upaya promotif dan preventif menjadi suatu upaya
terintegrasi dalam pelayanan rumah sakit. Upaya promotif dan preventif dapat dijadikan
kendali mutu dan biaya dengan melalui peningkatan dan pemberdayaan pasien dan
keluarga serta masyarakat rumah sakit untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung
upaya penyembuhan dan rehabilitasi.
RSUD R. Syamsudin,SH kota Sukabumi, sebagai rumah sakit rujukan regional
Jawa Barat bagian Barat Selatan berusaha menerapkan pelayanan paripurna dalam
rangka mensukseskan program jaminan kesehatan nasional. Upaya promosi kesehatan
telah direvitaslisasi sejak tahun 2008 dan saat ini pengelolaan promosi kesehatan di
RSUD R. Syamsudin,SH telah memiliki struktur yang jelas.
Berdasarkan hal tersebut penerbitan buku pedoman pelayanan promosi
kesehatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam tata kelola instalasi
promosi kesehatan sebagai koordinator/ pengelola upaya promosi kesehatan di RSUD
R. Syamsudin,SH kota Sukabumi.
B. TUJUAN PEDOMAN
Tujuan pembuatan pedoman pelayanan PKRS adalah sebagai acuan dalam
pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan unit layanan lainnya di RSUD
R.Syamsudin,SH.
C. RUANG LINGKUP PELAYANAN
Ruang lingkup pelayanan PKRS di RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi meliputi :
1. Edukasi staf
2. Edukasi pasien dan keluarga
3. Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit
4. Mempromosikan tempat kerja yang sehat
5. Peningkatan mutu pelayanan berbasis bukti melalui penelitian dan pengembangan
promosi kesehatan klinis (Clinical Health Promotion)

3. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
3
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
D. BATASAN OPERASIONAL
Batasan Operasional pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :
1. Edukasi Staf adalah upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan
staf rumah sakit dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menunjang
produktifitas kerja di lingkungan rumah sakit dan keselamatan pasien.
2. Edukasi Pasien dan Keluarga adalah upaya peningkatan partisipasi pasien dan
keluarga dalam upaya peningkatan status kesehatannya secara mandiri melaui
upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan pasien dan keluarga
sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit adalah upaya rumah sakit
dalam menyediakan informasi kesehatan maupun informasi pelayanan yang
bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat akan informasi kesehatan dan
pelayanan rumah sakit.
4. Mempromosikan tempat kerja yang sehat adalah meciptakan sistem dan lingkungan
kerja yang sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya
mendukung produktifitas kerja dan keselamatan pasien.
5. Peningkatan mutu pelayanan berbasis bukti melalui penelitian dan pengembangan
promosi kesehatan klinis (Clinical Health Promotion) adalah upaya peningkatan
kualitas pelayanan RS baik pengambilan keputusan maupun upaya perbaikan
pelayanan secara berkesinambungan didasarkan pada bukti melalui hasil
penelitian dan pengembangan promosi kesehatan klinis dan mendukung promosi
kesehatan berkelanjutan.
E. LANDASAN HUKUM
Kegiatan promosi kesehatan di RS merupakan upaya kesehatan bersama
,sebagai landasan hukum pelayanan PKRS meliputi :
1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
4
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk
Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang
Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/X/2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor
66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya

5. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
5
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB II
STANDAR KETENAGAAN INSTALASI PKRS
RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.
Pelayanan promosi kesehatan yang professional memiliki standar pengelolaan
sumberdaya manusia/ tenaga sebagai bagian penting dalam pelayanan. Pengaturan
tenaga promosi kesehatan bertujuan agar kegiatan pelayanan yang di berikan dapat
terlaksana secara efektif dan efisien. Standar ketenagaan PKRS telah diatur dalam
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk Teknis
Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial RI Nomor 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya
A. KUALIFIKASI TENAGA PKRS
Pada umumnya seluruh petugas rumah sakit adalah tenaga promotor kesehatan
namun untuk tenaga khusus pengelola dan pemberi pelayanan promosi kesehatan
harus memenuhi kulalifikasi sebagai berikut :
1. Tenaga Pengelola PKRS
Tenaga pengelola PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi
pengelolaan/ manajemen kegiatan PKRS di RSUD R. Syamsudin,SH. Adapun
kualifikasi tenaga pengelola PKRS adalah sebagai berikut :
a. Pendidikan minimal S 1 Kesehatan diutamakan peminatan promosi kesehatan
b. Memiliki sertifikat pelatihan pengelola PKRS
2. Tenaga Fungsional PKRS
Tenaga fungsional PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan
pelayanan langsung sesuai dengan runag lingkup pelayanan yang ditetapkan.
Adapun kualifikasi tenaga fungsional PKRS sebagai berikut :
a. Fungsional ahli

6. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
6
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
1). Pendidikan minimal S 1 Kesehatan
2). Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional
3). Memenuhi pencapaian angka kredit
b. Fungsional terampil
1) Pendidikan minimal D3 Kesehatan
2) Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional
3) Memenuhi pencapaian angka kredit
3. Tenaga Fungsional khusus edukator
a. Minimal D 3 Kesehatan
b. Minimal memiliki sertifikat pelatihan edukasi dasar
c. Memiliki sertifikat pelatihan komunikasi efektif dan terapeutik
4. Tenaga Teknis lainnya
a. Pendidikan minimal SMA sederajat
b. Memiliki kompetensi desain multimedia
B. DISTRIBUSI KETENAGAAN
Distribusi ketenagaan pelayanan promosi kesehatan di lakukan sesuai dengan ruang
lingkup pelayanan sebagai berikut :
1. Tenaga pengelola PKRS
Tenaga pengelola PKRS terdiri dari kepala instalasi PKRS, koordinator media
dan teknologi, koordinator advokasi dan kemitraan serta koordinator pemberdayaan
dan peranserta.
2. Pelayanan rawat inap
Pelayanan PKRS di rawat inap meliputi pendidikan pasien dan keluarga yang
dilakukan oleh tenaga fungsional PKRS ataupun tenaga fungsional kesehatan
lainnya yang mendapatkan sertifikasi edukator.
3. Pelayanan rawat jalan

7. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
7
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
Pelayanan pendidikan pasien dan keluarga di rawat jalan difasilitasi dengan
adanya klinik edukasi terintegrasi. Di klinik tersebut terdapat dokter umum, perawat
dan ahli gizi yang telah tersertifikasi edukator.
C. PENGATURAN JAGA
Pola pengaturan jaga disesuaikan dengan beban kerja dengan prinsip pengeloaan yang
efektif dan efisien.
1. Pelayanan edukasi di klinik edukasi dilakukan setiap hari Senin-Jum’at mulai pkl.
08.00 – 14.00 WIB
2. Pelayanan edukasi di rawat inap dilakukan sesuai dengan kondisi pasien.
3. Pelayanan edukasi ke masyarakat sekitar rumah sakit melalui siaran radio BUNUT
FM dilakukan setiap hari mulai Pkl. 05.00 s.d 23.00 dengan pengaturan 3 shift kerja
sebagai berikut :
a. Shift 1 Pkl. 04.30 – 11.30
b. Shift 2 Pkl. 10.00 – 17.00
c. Shift 3 Pkl. 16.00 – 23.00
Setiap shif kerja mendapatkan waktu istirahat 1 (satu) jam.

8. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
8
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB III
STANDAR FASILITAS
Pemenuhan standar fasilitas minimal untuk pelayanan promosi kesehatan didasarkan
pada Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 004/ Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis promosi Kesehatan
Rumah Sakit.
1. Denah ruangan
Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap rumah sakit
harus memiliki ruangan penyuluhan kesehatan. Ruangan penyuluhan/ pendidikan
kesehatan harus dimiliki oleh setiap unit. misalnya di ruang rawat inap diperlukan satu
ruang edukasi bagi pasien dan keluarga begitupun di unit lainnya misalnya di ruangan
farmasi, laboratorium, radiologi dan ruangan penunjang lainnya termasuk dipelayanan
rawat jalan dengan klinik edukasi terintegrasi. Selain ruang pelayanan edukasi,
diperlukan juga ruangan pengelola PKRS yang berfungsi untuk aktifitas manejemen
PKRS
Gambar 3.1 Denah Ruang PKRS

9. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
9
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
Keterangan : RSUD R. Syamsudin,SH memiliki ruangan pengelola PKRS yang
terintegrasi menjadi gedung pusat promosi kesehatan. Gedung ini memiliki luas 300 m2
dan berfungsi sebagai pusat aktifitas promosi kesehatan. Gedung ini terdiri dari :
a. Ruang pengelola
b. Ruang pertemuan
c. Stasiun radio BUNUT FM
d. Ruang pengelolaan BUNUT TV
e. Ruang laboratorium media
f. Fitnes Centre/Aerobik
2. STANDAR FASILITAS
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 004/ Menkes/SK/II/2012 tentang
Petunjuk Teknis promosi Kesehatan Rumah Sakit mengatur tentang standar
minimal fasilitas untuk unit/ instalasi PKRS sebagai berikut :
1. Ruangan pengelola PKRS
2. Televisi
3. LCD projector
4. VCD/ DVD Player
5. Amplifier dan wireless microphone
6. Komputer dan laptop
7. Pointer
8. Public address system (PSA)/ Megaphone
9. Plypchart
10. Caser recorder/player
11. Kamera photo

10. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
10
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
Pengembangan fasilitas pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan melalui
hasil kajian kebutuhan pelayanan promosi kesehatan. Saat ini fasilitas pelayanan
yang dimiliki oleh PKRS RSUD R. syamsudin, SH diantara :
1. Media elektronik berupa perengkapan studio dan siaran BUNUT TV dan
BUNUT FM
2. Pedoman/ panduan edukasi
3. Media cetak
4. Peralatan kantor dan mebeuler

11. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
11
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN
Pelayanan promosi kesehatan meliputi pelayanan edukasi pasien dan keluarga di
rawat inap dan rawat jalan, pelayanan edukasi staf, pelayanan edukasi pengunjung dan
masyarakat, mempromosikan tempat kerja yang sehat, penelitian dan pengembangan
promosi kesehatan serta bersama unit lain meningkatkan kualitas mutu pelayanan secara
berkesinambungan berbasis perilaku.
A. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat Jalan
Pelayanan edukasi pasien dan keluarga di rawat jalan dilakukan di klinik edukasi
terintegrasi. Tenaga edukator adalah dokter umum, perawat dan ahli gizi yang telah
tersertifikasi edukator. Untuk menunjang pelayanan dibuatkan pedoman edukasi yang
telah di standardisasi. Kegiatan edukasi meliputi assesment kebutuhan edukasi
pemberian edukasi secara terstruktur dan merencanakan tindak lanjut pelayanan.
Adapun pasien yang berkunjung ke klinik edukasi terdiri dari pasien langsung dan
pasien rujukan dari klinik dokter spesialis. Alur pelayanan edukasi di klinik rawat jalan
adalah sebagai berikut :
Gambar 4.1 Alur Pelayanan Edukasi di Rawat Jalan
Pasien yang membutuhkan pelayanan edukasi dapat melakukan pendaftaran
langsung ke klinik edukasi. Klinik edukasi juga menerima rujukan dari klinik spesialis
sesuai dengan kebutuhan edukasi.
Pasien Pendaftaran Klinik
Spesialis
KlinikEdukasi Ya Tdk
Kebutuhanedukasi
Pulang

12. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
12
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
B. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat Inap
Pelayanan edukasi pasien di rawat inap bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
pasien dan keluarga dalam mendukung upaya penyembuhannya melalui peningkatan
pengetahuan, kemauan dan kemampuan upaya peningkatan kesehatannya secara
mandiri. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan tersertifikasi minimal edukator
dasar. Pemberian edukasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didapat melalui
assessment kebutuhan edukasi. Inisial kebutuhan edukasi dilakukan oleh tenaga
fungsional promosi kesehatan sedangkan pelaksana edukator dilakukan oleh masing-
masing profesi sesuai dengan kebutuhan edukasi pasien tersebut. RS menerbitkan
buku panduan edukasi dan media edukasi yang telah terstandardisasi yang bertujuan
untuk menjaga mutu pelayanan promosi kesehatan. Alur pelayanan edukasi pasien dan
keluarga di rawat inap sebagai berikut :
Gambar 4.2 Alur Edukasi di Rawat Inap
Edukasi pasien dan keluarga di rawat inap dilakukan pada semua pasien sesuai dengan
kebutuhan edukasi. Setelah pasien masuk rawat inap maka dilakukan kajian kebutuhan
edukasi oleh tenaga fungsional PKRS, hasil kajian ini di jadikan dasar bagi multi profesi
dalam melakukan edukasi. Edukasi dilakukan terintegrasi multi profesi. Setelah
dilakukan edukasi kemudian dilakukan evaluasi apakah diperlukan edukasi kembali
Pasien IGD
Rawat Inap
Pelayanan
Medik
Keperawatan
Penunjang
Proses
Edukasi
Tdk Ya
AsessmenKebutuhan
edukasi
Pulang
Evaluasi
Re edukasi/
Tidak
Diizinkan
pulang

13. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
13
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
atau tidak, jika di perlukan maka dilakukan edukasi kembali tetapi jika pasien sudah
akan pulang dan masih memerlukan edukasi lanjutan maka dianjurkan untuk mengikuti
program edukasi melaui klinik edukasi.
C. Pelayanan Edukasi Pengunjung dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit
Pelayanan edukasi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit
dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan edukasi pengunjung dan masyarakat
yang dilakukan secara berkala. Pemberian edukasi bertujuan untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap informasi kesehatan maupun informasi pelayanan RS.
Edukasi dilakukan oleh tenaga edukator melalui metode dan media yang tepat. Pada
sasaran pengunjung dan masyarakat RS informasi yang dapat disampaikan diantaranya
penyakit yang menjadi isu terkini, tatalaksana pelayanan di RS, info pelayanan dan
peraturan RS dll.
D. Mempromosikan tempat kerja yang sehat
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik
potensi resiko berbahaya (hazard) mulai dari risiko bahaya fisik, biologis, kimia bahkan
psikologis. Setiap hari petugas kesehatan berada dilingkungan tersebut sehingga
dibutuhkan manajemen lingkungan kerja yang menfasilitasi untuk peningkatan
kesehatan dan kebugaran karyawannya. Pengelola promosi kesehatan harus secara
aktif membuat sistem dan kebijakan rumah sakit yang berparadigma sehat dan bersama
unit kesehatan dan keselamatan kerja RS dan instalasi sanitasi dan kebersihan
meningkatkan budaya kerja yang safety, lingkungan kerja yang sehat dan hidup bersih
dan sehat menuju rumah sakit yang hijau dan sehat (Green and Healthy Hospital).
E. Penelitian dan Pengembangan Promosi Kesehatan
Penelitian dan pengembangan promosi kesehatan bertujuan untuk
mengembangkan program promosi kesehatan berkelanjutan dan membantu
pengambilan keputusan dan kebijakan yang berbasis bukti. Dalam kegiatannya
pengelola PKRS melakukan koordinasi dengan Sub Bidang Penelitian.

14. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
14
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB V
LOGISTIK
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan fasilitas pendukung berupa
logistik dan perbekalan baik alat penunjang fungsional pekerjaan, peralatan rumah tangga
maupun alat tulis kantor.
1. Peralatan penunjang fungsi promosi kesehatan
a. Camcoder professional
b. Kamera Foto
c. Komputer desain grafis
d. Peralatan studio
e. Laptop
f. LCD Proyektor
g. Media leaflet/ poster/ Banner
h. Sound sistem
i. Mini DV/ DVD
j. Formulir edukasi terintegrasi
2. Peralatan perkantoran
a. Komputer
b. Printer
c. Kertas
d. Spidol
e. Pulpen
f. Buku Agenda
3. Peralatan rumah tangga
a. Peralatan kebersihan
b. Peralatan pengamanan
Proses pengadaan logistik dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan proses
pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pengelola PKRS membuat perencanaan kebutuhan logistik setahun

15. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
15
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
2. Pengadaan logistik dilakukan dengan pengajuan daftar usulan kebutuhan barang ke
instalasi logistik perbekalan dan gudang.
3. Instalasi perbekalan dan gudang melakukan pengecekan barang di gudang jika ada
maka kebutuhan langsung dipenuhi, jika tidak ada diajukan ke unit pengadaan barang
dan jasa (UPBJ).
4. UPBJ melakukan pengadaan barang dan memberikannya ke instalasi gudang dan
perbekalan
5. Instalasi gudang dan perbekalan melakukan pencatatan dan menyerahkanya ke instalasi
PKRS
6. Instalasi PKRS melakukan pencatatan dan barang/ alat yang dibutuhkan sudah dapat
digunakan.
Gambar 5.1 Alur Manajemen Logistik
PKRS Instalasi Gudang
dan Perbekalan
Form
Dupada
UPBJ
Ada
a
Tidak
ka
stok

16. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
16
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB VI
KESELAMATAN PASIEN
Keselamatan pasien merupakan prioritas dari setiap pelayanan RS. Setiap RS harus
menjamin keselamatan pasien melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan secara
berkesinambungan. Upaya promosi kesehatan pun tidak terlepas dari upaya menjamin
pelayanan yang diberikan aman kepada pasien. Pelayanan edukasi bagipasien dan
keluarga tidak dapat dianggap hanya sebatas memberikan informasi, tetapi RS harus
menjamin bahwa isi informasi yang diberikan adalah benar karena akan berakibat fatal
dalam merubah perilaku pasien dan keluarganya dalam upaya peningkatan status
kesehatannya secara mandiri. Mendapatkan informasi yang benar dijamin oleh Undang-
Undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien berhak
atas informasi yang benar terhadap kesehatannya. Upaya jaminan keselamatan pasien
tersebut dilakukan melalui :
1. Adanya kebijakan tentang pelayanan edukasi pada pasien dan keluarga
Kebijakan pelayanan edukasi pasien dan keluarga merupakan dasar hukum
pelaksanaan pelayanan edukasi yang ditetetapkan oleh direktur. Kebijakan ini memuat
tentang tatalaksana dan tatakelola pelayanan edukasi. Kebijakan ini akan memberikan
perlidungan bagi pemberi edukasi (edukator) maupun memberikan perlindungan dan
jaminan keselamatan bagi pasien dan keluarga.
2. Adanya pedoman/ panduan edukasi pasien dan keluarga yang telah distandardisasi
Untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan benar maka RS harus menerbitkan
pedoman edukasi pasien dan keluarga yang distandardisasi. Tidak menutup
kemungkinan dokter penanggungjawab pasien (DPJP) tidak bisa memberikan
pelayanan edukasi yang cukup sehingga dimungkinkan edukasi diberikan oleh dokter
umum, oleh karena itu pedoman ini akan memberikan panduan apa saja yang harus
dipersiapkan dan materi apa saja harus diberikan selama proses edukasi. Proses
penyusunan panduan edukasi pasien dan keluarga dilakukan oleh profesi yang
bersangkutan yang didasarkan pada sumber rujukan ilmiah untuk menghindari

17. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
17
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
kesalahan isi materi panduan. Beberapa panduan yang harus disiapkan rumah sakit
adalah :
a. Panduan edukasi obat high alert
b. Panduan edukasi peralatan medis
c. Panduan edukasi penyakit
d. Panduan edukasi rehabilitasi medik
e. Panduan edukasi manajemen nyeri
f. Panduan edukasi gizi
g. Panduan edukasi masalah perawatan
h. dll
3. Pembuatan media yang di standardisasi
Media merupakan alat bantu dari proses edukasi pasien dan keluarga yang
berisi materi edukasi. Media berfungsi sebagai alat penyampai pesan sehingga struktur
media harus menjamin informasi yang diberikan adalah benar. Proses pembuatan
media harus melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk menjamin
bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Tenaga ahli tersebut dapat berfungsi
sebagai validator dan verifikator dari konten media yang dibuat. Semua media rumah
sakit harus distandardisasi dan memiliki kode media yang ditetapkan oleh direktur.
Proses pembuatan media juga harus melalui ujicoba media untuk memastikan
kefektifan media tersebut dalam proses edukasi.
4. Asessmen kebutuhan
Asessmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dilakukan untuk mengetahui
nilai-nilai yang dimiliki pasien dan keluarga yang mendukung maupun yang
bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan. Hal ini akan memberikan dasar
bagi pemberi edukasi untuk memberikan penguatan nilai tersebut jika nilai tersebut
sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan. Sedangkan jika nilai yang diyakini
pasien dan keluarga bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan maka harus
diluruskan.

18. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
18
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB VI
KESELAMATAN KERJA
Keselamatan kerja (safety) adalah segala upaya atau tindakan yang harus
diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan kerja
petugas ataupun kelalaian / kesengajaan. RS harus menjamin keselamatan kerja pegawai
agar petugas merasa nyaman dan aman sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.
Keselamatan kerja juga akan berdampak pada keselamatan pasien. Untuk mendukung
upaya keselamatan kerja di unit pelayanan PKRS melalui kegiatan :
1. Pengembangan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja
Adanya kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan
komitmen direksi terhadap perlindungan hak karyawan untuk memperoleh tempat kerja
yang aman dan sehat.
2. Identifikasi potensial hazard baik yang ditimbulkan oleh gedung dan fasilitasnya
maupun dalam proses pekerjaan
Pengelola PKRS bersama dengan unit K3RS harus melakukan kajian potensial
hazard dalam pelayanan PKRS baik yang ditimbulkan oleh gedung dan fasilitas maupun
dalam proses kegiatan, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan dasar perencanaan
manajemen resiko di unit layanan RS.
3. Melakukan manajemen resiko terhadap hazard potensial
Manajemen risiko terhadap hazard potensial perlu dilakukan untuk menghindari
timbulnya hazard tersebut.
4. Melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja melalui penataan sistem kerja
yang sehat
Penataan sistem kerja yang sehat perlu dikembangkan, pengkajian beban kerja
secara berkala harus dilakukan untuk menghindari kecelekaan kerja akibat beban kerja

19. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
19
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
berlebih. Modifikasi jam kerja dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dalam
aktifitas pelayanan dengan tetap memperhatikan jam pelayanan efektif.
5. Menyediakan peralatan keselamatan kerja dan alat pelindung diri yang mudah
terjangkau
Mengantisipasi kejadian bencana diperlukan kesiapan penempatan alat pelindung
diri yang mudah terjangkau.
6. Melakukan pemeriksaan petugas secara berkala

20. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
20
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan
agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, standar, peraturan
dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Pengendalian merupakan metode atau alat melakukan control terhadap input proses dan
output pelayanan agar tetap sesuai dengan arah yang ditetapkan. Pengawasan dan
pengendalian bertujuan agar semua kegiatan- kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna
dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tujuan, rencana, pembagian tugas,
rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :
1. Pencatatan dan pelaporan
Pencatatan dan pelaporan merupakan alat untuk pengawasan dan pengendalian
kegiatan pelayanan adapun bentuk – bentuk pencatatan dan pelaporan adalah sebagai
berikut :
a. Formulir edukasi terintegrasi
b. Laporan kegiatan
c. Laporan semesteran
d. Laporan Tahunan
2. Kegiatan Pertemuan/ rapat koordinasi
Pertemuan dilakukan secara berkala adapun bentuk pertemuan/ rapat koordinasi
adalah sebagai berikut :
a. Rapat bulanan
Rapat bulanan dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulan dengan tujuan
evaluasi kegiatan bulan lalu dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan.
Rapat bulanan ini dihadiri oleh kepala instalasi PKRS, koordinator PKRS dan staf
pengelola PKRS. Pada rapat ini juga dilakukan evaluasi kinerja individu sebagai
bagain dari system pengendalian.

21. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
21
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
b. Rapat semesteran
Rapat semesteran dilakukan setiap 6 bulan dengan tujuan evaluasi kegiatan
PKRS secara menyeluruh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Rapat
semesteran dihadiri oleh Wakil direktur pelayanan, pengelolal PKRS, Kepala unit
kerja dan penanggungjawab PKRS disetiap unit kerja. Hasil rapat evaluasi ini
adalah mengukur pencapaian evaluasi kiner PKRS secara menyeluruh dalam
periode 6 bulan.
c. Rapat tahunan
Rapat tahunan dilakukan dengan tujuan evaluasi kinerja PKRS tahun
berjalan, kegiatan ini penting untuk mengukur sejauhmana perencanaan tahunan
yang telah direncanakan sebelumnya telah terelialisasi.
3. Uji petik dan telusur/ supervisi
Sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian terutama pada program
edukasi pasien dan keluarga dilakukan uji petik dan telusur melalui metode open
medical record review (OMRR) dan close medical record review (CMRR). OMRR
dilakukan dengan telusur rekam medic pada pasien yang sedang dilakukan
perawatan sedangkan CMRR adalah metode uji petik untuk mengetahui apakah
kegiatan edukasi dilakukan atau tidak pada dokumen rekam medik pasien yang telah
pulang.
INDIKATOR MUTU PELAYANAN & STANDAR MUTU INSTALASI PKRS
Berikut adalah beberapa poin indikator keberhasilan yang menjadi tujuan pelayanan
Instalasi PKRS RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi :
1. Terselenggaranya kegiatan edukasi pasien dan keluarga, edukasi staf, edukasi
pengunjung dan masyarakat sekitar secara terstruktur dengan indikator :
a. Cakupan edukasi pasien dan keluarga 80%
b. Cakupan edukasi staf 80%
c. Cakupan edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar 12 kegiatan pertahun

22. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
22
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
2. Terwujudnya rumah sakit yang mempromosikan tempat kerja yang sehat dengan
indikator :
a. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) unit kerja minimal 80 %
b. Advokasi kebijakan RS berwawasan kesehatan minimal 5 kegiatan/ tahun
c. Terselengaranya peringatan hari besar kesehatan minimal 5 kegiatan hari besar
kesehatan
d. Angka kesakitan karyawan maksimal 5%/ tahun
3. Terselenggaranya upaya peningkatan kualitas pelayanan RS berbasis bukti melalui
upaya promosi kesehatan klinis secara berkelanjutan dengan indicator :
a. Terselenggaranya pengukuran output pelayanan melalui hospital impact media
minimal 3 kali/ tahun
b. Terselengaranya penelitian tentang promosi kesehatan klinis minimal 1 kali
pertahun
c. Bersama –sama unit lainnya melakukan upaya kegiatan peningkatan mutu
layanan minimal 5 kali pertahun

23. No. Dokumen:
0
No. Revisi:
0
Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir
23
S
Si
in
nc
ce
er
ri
it
ty
y,
, S
Sa
af
fe
et
ty
y,
,
S
Sa
at
ti
is
sf
fa
ac
ct
ti
io
on
n
BAB VIII
PENUTUP
Promosi kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit
sebagaimana amanat undang-undang RS nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang
menyatakan bahwa RS harus melakukan upaya kesehatan perseorangan secara paripurna.
Oleh karena itu standar rumah sakit yang memperomosikan kesehatan merupakan bagian
tak terpisahkan dari standar pelayanan minimal RS yang bertujuan untuk memberdayakan
seluruh masyarakat RS untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan status
kesehatannya secara aktif.
Pedoman pelayanan promosi kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan yang
jelas dan profesional dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan promosi kesehatan di
rumah sakit yang tepat bagi klien/pasien,staf dan masyarakat sekitar RS sesuai tuntutan dan
kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Pedoman
pelayanan ini perlu dilakukan review minimal 2 tahun sekali untuk mengetahui relevansi
pedoman pelayanan yang dibuat dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Bagi manajemen RS pedoman ini merupakan dokumen mutu tatalaksana
pelayanan sedangkan bagi pengguna jasa RS pedoman ini dapat menjadi bukti jaminan
terhadap pelayanan yang diberikan oleh RS.