Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (11)
Similar to 190513 paparan bintek pergub ppdb 2019 (fix) (1)
Similar to 190513 paparan bintek pergub ppdb 2019 (fix) (1) (20)
More from adi winarto
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
190513 paparan bintek pergub ppdb 2019 (fix) (1)
- 4. PPDB ONLINE 2 0 1 9 / 2 0 2 0 OBJEKTIF TRANSPARAN AKUNTABEL TIDAK DISKRIMINATIF BERKEADILAN PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara OBJEKTIF, AKUNTABEL, TRANSPARAN, TIDAK DISKRIMINASI, dan BERKEADILAN yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan
- 5. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH PPDB ONLINE 2019/2020
- 6. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 6 (ayat 2) TAHAPAN PENYELENGGARAAN PPDB meliputi: 1. Penetapan Wilayah Zonasi 2. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; 3. pendaftaran; 4. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; 5. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan 6. daftar ulang. PPDB SMA Negeri/ SMK Negeri DILAKSANAKAN PADA BULAN MEI
- 7. JALUR ZONASI paling sedikit 90% JALUR PRESTASI paling banyak 5% JALUR PINDAH TUGAS ORTU paling banyak 5%
- 8. “Tidak boleh ada favoritisme Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement) ” https://itjen.kemdikbud.go.id
- 9. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. PPDB ONLINE 2019/2020ZONASI
- 10. LATAR BELAKANG Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya kpd “sekolah favorit” Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggal terpisah dari Orang Tua Penekanan “kompetisi” pada siswa (eksklusivitas anak dg UN tinggi)2 3 4 5 1 Menghindari praktik jual beli kursi & pungli
- 11. MANFAAT PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI
- 12. MANFAAT PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI - Peningkatan kapasitas guru - Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama - Pemerataan Akses Pendidikan - Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli Tercapainya pemerataan kualitas Mutu pendidikan
- 13. Critical Thinking and Problem Solving berpikir kritis dan menyelesaikan masalah Creativity kreativitas Communication Skills Kemampuan berkomunikasi Collaboration Kemampuan untuk bekerja sama ZONASI menjawab = 21st Century Learning Skills
- 14. SEKOLAH INKLUSI PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 Ayat (2) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusi WAJIB menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai KETERSEDIAAN, KESESUAIAN, dan KESIAPAN Satuan Pendidikan. PPDB ONLINE 2019/2020
- 15. SISWA DARI PANTI ASUHAN/ SOSIAL PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 Ayat (3) Calon Peserta Didik dari PANTI ASUHAN/SOSIAL, zonasi mengikuti tempat kedudukan Panti dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga pengelola Panti. PPDB ONLINE 2019/2020
- 16. SISWA DARI PONDOK PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 Ayat (4) Calon Peserta Didik dari PONDOK PESANTREN, zonasi mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Pondok Pesantren
- 17. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 Ayat (5) Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi mengikuti tempat DOMISILI SEMENTARA dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan. PPDB ONLINE 2019/2020
- 18. PENENTUAN DOMISILI Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam ZONA PADA satu wilayah kab/kota yang sama dengan Sekolah asal PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 Ayat (6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB
- 19. 1.wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang 2.wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut • Ditetapkan setiap jenjang oleh Pemda • Melibatkan KKS/MKKS dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Prov/Kab/Kota 1. wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB 2. Wajib dilaporkan ke LPMP PENETAPAN ZONASI menurut PERMENDIKBUD 51 TAHUN 2018 Penetapan semua wilayahPenetapan Wilayah Kerja Sama Pemda PengumumanPelibatan MKKS Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah”
- 20. SEKOLAH 4 KM Jarak PETA Jarak Tempuh 30 KM JEMBATAN Desa 2 Kecamatan A paling Dekat dari Sekolah Desa 2 Kecamatan A paling JAUH dari Sekolah
- 21. Design by : @nanandichaDesign by : @nanandicha
- 22. - calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan; - Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Pilihan 1 zonasi Pilihan 2 zonasi Pilihan 3 zonasi Pilihan Prestasi luar zona Domisili Calon Peserta Didik SMA 13 SMA 11 SMA 1 SMA 5 SMA 3
- 23. SEKOLAH PPDB ONLINE 2 0 1 9 / 2 0 2 0 PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 12 (ayat 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan JARAK TEMPAT TINGGAL TERDEKAT ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. [PERMENDIKBUD No. 51 Pasal 29 (1)]
- 24. Design by : @nanandichaDesign by : @nanandicha
- 25. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 10 (Ayat 9) Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling banyak 5% (lima persen). Pasal 12 (Ayat 4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan : a. nilai kejuaraan Internasional I, II, III dan Peringkat Nasional I; b. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan; c. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- 26. PERGUB NO 9 TAHUN 2019 Pasal 10 10)Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen). 13)Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi maka dialihkan ke jalur PPDB prestasi dan/atau sebaliknya. 14)Apabila jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dipenuhi melalui jalur Zonasi.
- 27. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 12 (ayat 5) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan : a. mengikuti kerja orang tua; b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik; c. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;
- 28. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 BAGIAN KEDELAPAN DAFTAR ULANG Pasal 18 1) Satuan pendidikan wajib memberikan keringanan sampai dengan pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB dari KELUARGA TIDAK MAMPU sekurang-kurangnya 20% dari daya tampung. 2) Hasil seleksi PPDB dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIPERBOLEHKAN TIDAK TERPENUHI apabila jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu kurang dari 20% dari daya tampung.
- 29. 1. Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi, Sekolah memiliki jumlah calon siswa melebihi daya tampung 2. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon Siswa ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama 3. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat PENYALURAN KELEBIHAN SISWA PERMENDIKBUD NO. 51 Tahun 2018 (Pasal 14) PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 14 (Ayat 3) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- 30. FULL FULL DITERIMA Kelebihan SISWA FULL FULL FULL ZONA UTAMA CALON PESERTA DIDIK
- 31. SANKSI 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut a.Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa: 1. teguran tertulis; 2. penundaan atau pengurangan hak; 3. pembebasan tugas; dan/atau 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. b.Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa: 1. teguran tertulis; 2. penundaan atau pengurangan hak; 3. pembebasan tugas; dan/atau 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. SANKSI 2) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu / tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. 3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. PERGUB No. 9 Pasal 27
- 32. 1. Tim penanganan pengaduan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. 2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) 3. Sekretariat UPM berada di : • Satuan Pendidikan, • Kantor Cabang Dinas , • Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Ruang ICT). 4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB 5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya. 6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas. UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM) PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 (Pasal 24)
- 33. Masyarakat TIM UPM Sekolah UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM) TIM UPM CABANG DINAS TIM UPM PROVINSI PPDB ONLINE 2019/2020
- 34. Terimakasih….