Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengkaji hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poin. Pertama, mengulas mengenai demokrasi, hakikat dan pemaknaannya. Kedua, hubungan antara konsep HAM dan demokrasi. Ketiga, perkembangan demokrasi dan HAM. Keempat, kewajiban perlindungan HAM. Kelima, prospek demokratisasi dan pengembangan HAM di Indonesia.
bahan kuliah, syllabus untuk Mata Kuliah Studio Desain Interior 2, DIII Desain Interior ISTP, Institut Sains dan Teknologi TD.Pardede-Medan, mengenai Toko dan/atau Kantor
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
2. • Politik secara etimologis berasal dari bahasa
Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang
berstatus negara.
• Sedangkan menurut teori klasik Aristoteles,
politik adalah usaha yang ditempuh warga
negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama.
• Politik berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara, sehingga tidaklah
salah jika kita menghubungkan antara politik
dan pemerintahan.
3. • Komunikasi Politik merupakan proses interaksi sosial
yang digunakan orang untuk menyusun makna yang
merupakan citra mereka mengenai dunia (yang
berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar
citra itu melalui simbol-simbol.
4. • Konsep Komunikasi Politik Komunikasi merupakan
proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi
kepada penerima, baik dengan menggunakan alat
maupun tatap muka.
• Menurut Fagen, komunikasi politik berjalan satu arah dari
sumber kepada penerima komunikasi tersebut.
5. • Sebagai tambahan Kaid
mengemukakan tak satupun konsep
tentang komunikasi politik bisa
diterima secara luas, tetapi kecuali
apa yang disampaikan Chaffe yang
secara sederhana menyampaikan
bahwa komunikasi politik adalah
“peranan komunikasi dalam
proses politik” (Anwar Arifin, 2003)
6. 1. Opini Publik (public opinion)
• Opini publik adalah kumpulan pendapat orang mengenai
hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik minat
komunitas.
1) kepercayaan, nilai, dan usul yang dikemukakan oleh
perseorangan di depan umum, dan
2) kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih dalam mengatur
perbuatan sosial dalam situasi konflik, yakni dalam politik.
a) Konstruksi personal
b) Konstruksi sosial
c) Konstruksi politik
7. 2. Media Massa
Tiap-tiap lembaga media massa memiliki politik redaksi
atau kepribadian masing-masing, yang menjadi kerangka
acuan para pekerja media, dalam meliput, menyaring, dan
memproduksi pesan.
Justru itu, para politikus, pejabat atau siapa saja yang ingin
memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi
politik, harus memiliki kemampuan yang prima dalam
menciptakan berita, yaitu peistiwa (fakta dan opini) yang
aktual. Media massa sebagai industri informasi (pesan)
bekerja berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam
masyarakat. (Dan Nimmo, 2005 : 8)
8. 3. Kampanye Politik
Kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan
melibatkan banyak orang, adalah kampanye politik.
9. 4. Quick Count dan Exit Poll
• Quick Count atau biasa dikenal sebagai tabulasi suara
paralel (parallel Vote Tabulation) adalah metode
perhitungan suara yang baru dikenal di Indonesia sejak
pemilu 2004.
10. 5. Komunikasi Global
Transformasi telah membawa
kita pada globalisme, sebuah
kesadaran dan
pemahaman baru bahwa
dunia adalah satu
sebagaimana dinyatakan oleh
Anthony Gidden bahwa “kita
turut ambil bagian dalam
sebuah dunia yang ditandai
dengan selera dan rasa
ketertarikan akan hal yang
sama.”
13. • Teori Media Empati dan Homofili
• Teori Komunikasi Politik ini juga mengatakan bahwa
berkomunikasi yang dibangun atas kesamaan (homofili)
akan lebih lancar dana efektif daripada didasarkan oleh
ketidaksamaan (derajat, usia, ras, agama, ideologi, visi,
misi, simbol politik, dll).
14. • Menurut Anne Ahira, pada websitenya,
http://www.anneahira.com/teori-komunikasi-politik.htm
(akses September 2014), dengan mengembangkan Teori
Komunikasi Politik di atas dengan menambah Teori
Kepribadian Politik, yang terdiri dari
1) Teori Kebutuhan,
2) Teori Psikoanalitik,
3) Teori Sifat,
4) Teori Tipe, serta
5) Teori Fenomenologi.
15. • Menurut Eka Lasmawati dalam blog,
http://ekalasmawati.blogspot.com/2012/04/komunikasi-
politik.html, adanya berapa teori tambahan yang menurut
penulis mirip dengan teori di atas, hanya dengan
penjelasan lebih luas, diantaranya adalah
1) Teori Propaganda dan
2) Teori Khalayak Kepala Batu (The Obstinate Audience
Theory).
16. • Komunikasi dan politik merupakan suatu kajian yang saling
mencakupi dan menyatu. Komunikasi politik telah ada sejak
manusia berpolitik dan berkomunikasi. Sebagaimana yang
telah dijelaskan di atas bahwasanya komunikasi politik
membahas mengenai pendapat umum, media massa,
kampanye dan lain sebagainya. Komunikasi politik sangat
berkaitan erat dengan sistem politik, karena di dalam
pelaksanaannya komunikasi politik saling memiliki hubungan
di antara sub-sub yang terdapat dalam sistem politik. Di dalam
melaksanakan sebuah sistem politik maka diperlukan adanya
suatu komunikasi politik dalam pelaksanaannya. Bisa
dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan suatu fungsi
dalam sistem poltik dan juga sebagai syarat bagi terciptanya
dan berlangsungnya fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu
komunikasi politik sangat mempengaruhi suatu negara.