Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai penyaluran dana desa, DAK fisik, BOS, BOP PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan nasional per 20 Mei 2022. Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp24,36 triliun atau 35,84% dari pagu, sedangkan realisasi DAK Fisik Rp1,17 triliun atau 1,92% dari pagu. Dana BOS direalisasikan Rp16,10 triliun atau 29,76% dari pagu. BOP
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai penyaluran dana desa, DAK fisik, BOS, BOP PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan nasional per 20 Mei 2022. Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp24,36 triliun atau 35,84% dari pagu, sedangkan realisasi DAK Fisik Rp1,17 triliun atau 1,92% dari pagu. Dana BOS direalisasikan Rp16,10 triliun atau 29,76% dari pagu. BOP
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan pendidikan khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) SMA tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, mekanisme penyaluran dan pelaporan BOS, serta arah kebijakan dan sasaran pelaksanaan DAK Fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
220825-Bahan Webinar Percepatan Sinkronisasi BOS dan BOP 2023_v4.pdfMohoAbdiMulyo1
Dokumen tersebut membahas percepatan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam rangka persiapan penetapan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Operasional (BOP) tahun anggaran 2023. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain persyaratan penerima BOS/BOP tahun 2023, kondisi terkini sinkronisasi Dapodik dan pemenuhan syarat lainnya, serta tata cara pen
Dokumen tersebut membahas tentang tunjangan profesi guru PNSD yang dibayarkan melalui Dana DIPA Direktorat P2TK dan Dana Transfer Daerah. Termasuk mekanisme pembayaran, persyaratan penerima, dan alokasi anggaran tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum BOSP tahun 2023, tujuan BOSP, prinsip pengelolaan dana BOSP, tugas tim BOSP sekolah dan pemerintah daerah, larangan penggunaan dana, sanksi pelanggaran, dan perubahan kebij
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah, mencakup kriteria penerima tunjangan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan pendidikan khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) SMA tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, mekanisme penyaluran dan pelaporan BOS, serta arah kebijakan dan sasaran pelaksanaan DAK Fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
Program BOS SMK memberikan dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa. Tujuan program ini adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu.
220825-Bahan Webinar Percepatan Sinkronisasi BOS dan BOP 2023_v4.pdfMohoAbdiMulyo1
Dokumen tersebut membahas percepatan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam rangka persiapan penetapan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Operasional (BOP) tahun anggaran 2023. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain persyaratan penerima BOS/BOP tahun 2023, kondisi terkini sinkronisasi Dapodik dan pemenuhan syarat lainnya, serta tata cara pen
Dokumen tersebut membahas tentang tunjangan profesi guru PNSD yang dibayarkan melalui Dana DIPA Direktorat P2TK dan Dana Transfer Daerah. Termasuk mekanisme pembayaran, persyaratan penerima, dan alokasi anggaran tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum BOSP tahun 2023, tujuan BOSP, prinsip pengelolaan dana BOSP, tugas tim BOSP sekolah dan pemerintah daerah, larangan penggunaan dana, sanksi pelanggaran, dan perubahan kebij
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah, mencakup kriteria penerima tunjangan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan pelaksanaannya.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. 1 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Nandana A. Bhaswara
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pelaksanaan Penyaluran Dana
BOSP Tahun 2023
2. Pelaporan Dana BOS: selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan
diberlakukan
skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan
laporan
Pelaporan
Kebijakan Dana BOS TA 2022
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap III
tahun berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap I
tahun berikutnya
3. Laporan Tahap III menjadi syarat salur tahap II
tahun berikutnya
Masih diterapkan dua kanal laporan yang diakui,
yaitu: https://bos.kemdikbud.go.id atau aplikasi
RKAS yang disediakan oleh Kemendikbudristek
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Laporan
Tahap I
31 Juli
Laporan
Tahap II
31 Oktober
Laporan
Tahap III
31 JanuariTA
Berikutnya
Mekanisme
pelaporan
Kategori
Batas waktu
Kebijakan Dana BOS mulai TA 2023
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat
penyaluran tahap I TA 2023 (sudah review APIP
untuk satuan pendidikan negeri)
2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap
II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan
paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada
tahap I.
Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi RKAS
yang disediakan oleh Kemendikbudristek
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Laporan
Tahap I
31 Juli 2023
Laporan
Keseluruhan
31 Januari 2024
2 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
3. Pelaporan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan: selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023
akan
diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat
menyampaikan
laporan
Kategori
Pelaporan
Kebijakan Dana BOP TA 2022
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap II
tahun berkenaan
2. Laporan keseluruhan menjadi syarat penyaluran
Tahap I tahun berikutnya
Mekanisme
pelaporan
Batas waktu
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Kebijakan Dana BOP mulai TA 2023
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat
penyaluran tahap I TA 2023
2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran
tahap II TA 2023 dan minimal telah
merealisasikan paling sedikit 50% dari dana
yang diterima pada tahap I.
Tidak ada perubahan
Laporan
Tahap I
31 Juli 2023
Laporan
Tahap II
31 Januari 2024
Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi BOP
Salur yang disediakan oleh Kemendikbudristek
3 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi BOP
Salur yang disediakan oleh Kemendikbudristek
4. Pemerintah telah menetapkan penerima BOSP Reguler sejumlah 406.443 satuan
pendidikan dan nilai anggaran sebesar 56, 9 T
4 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA4H
Data Penerima
Satuan Pendidikan Jml. Satuan
Pendidikan
Jml. Peserta
Didik
Anggaran (Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
A BOP PAUD 181.312 6.194.895 3.886.539.730.000
B BOS 217.039 43.651.039 51.633.659.630.000
1 Sekolah Dasar (SD) 146.265 23.611.547 22.735.990.840.000
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 40.943 9.775.027 11.528.575.470.000
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 13.625 5.061.170 8.167.774.580.000
4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 13.975 5.022.430 8.531.483.380.000
5 SekolahLuar Biasa (SLB) 2.231 180.865 669.835.360.000
C BOP Kesetaraan 8.092 802.099 1.406.258.350.000
Total 406.443 50.648.033 56.926.457.710.000
Keterangan:
1. Data berdasarkan Dapodik per 31 Agustus 2022 berlaku untuk satu tahun anggaran 2022
2. Sudah ditetapkan dalam Keputusaan Mendikbudristek No 3 Tahun 2023 tentang Penerima Dana BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Pendidikan
Kesetaraan
5. Sampai dengan pertengahan Februari Dana BOSP TA 2023 Tahap 1 sudah
disalurkan Kepada 249.285 Satuan Pendidikan
Jumlah sekolah yang
ditetapkan Menteri
Jumlah sekolah yang disalurkan pada
Tahap 1
#Gelombang 1
Total Satuan Pendidikan:
406.443; 169.878
67,2%
20,1%
55,7%
Rekomendasi salur per 24 Januari 2023
Total Satuan Pendidikan:
406.443; 79.407
17,9%
21,1%
14,4%
5 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA4H
Rekomendasi salur per 12 Februari 2023
#Gelombang 2
6. Strategi & Peran Dinas Pendidikan & Satuan Pendidikan dalam Percepatan Penyaluran Tahap 1
6 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA4H
Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan APIP Daerah Direktorat Teknis dan UPT
1. Menyelesaikan keseluruhan
pelaporan dana BOSP TA 2022
2. Mengajukan pengesahan BKU
sampai dengan bulan
desember di ARKAS untuk
penerima BOS
3. Mengajukan konfirmasi sisa
dana di BOP Salur untuk
penerima BOP
1. Melakukan rekonsiliasi sisa
Dana BOS Reguler TA 2022
dengan APIP Daerah
2. Mengecek pelaporan
sekolah dan mengesahkan
BKU sampai bulan
desember
3. Melakukan konfirmasi
sisa dana di aplikasi BOP
Salur (bagi penerima BOP
TA 2022) atau block sync
di MARKAS (bagi
penerima BOP TA 2022)
4. ceklis menu reviu APIP
pada MARKAS untuk
satuan pendidikan negeri
yang sudah selesai proses
reviu/verifikasi pelaporan
dan sisa dana
1. Membantu dinas
pendidikan melakukan
verifikasi/reviu sisa dana
dan pelaporan BOS Reguler
TA 2022
2. Mengesahkan hasil verifikasi
dan reviu
1. Melakukan sosialisasi dan
advokasi kebijakan BOSP TA
2023 kepada Pemda dan
Sekolah
2. Melakukan pemantauan
sisa dana BOS dan BOP
Reguler TA 2022 pada
sistem pemantauan yang
disediakan
3. Mendorong Pemda untuk
melakukan konfirmasi
laporan Dana BOSP dari
Sekolah pada Aplikasi BOP
Salur dan MARKAS
7. 154.189
(85,1%)
19.417
(10,7%)
3.626
(2,0%)
2.267
(1,3%)
1.813
(1,0%)
Kumulatif:
173.606
(95,7%)
177.232
(97,7%)
179.499
(99,0 %)
181.312
(100%)
Rencana Penyaluran Dana BOSP Tahap I
Gelombang 3
Gelombang 1 & 2 Gelombang 4 Gelombang 5 Gelombang 6
24 Januari 2023 9 Maret 2023 *
sudah dilakukan
BOP
PAUD
7 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA4H
89.418
(41,2%)
95.088
(43,8%)
17.363
(8,0%)
10.829
(5,0%)
4.341
(2,0 %)
Kumulatif:
184.506
(85,0%)
201.869
(93,0%)
212.698
(98,0%)
217.039
(100%)
BOS
5.678
(70,2%)
2.009
(24,8%)
185
(2,3%)
139
(1,7%)
81
(1,0%)
Kumulatif: 7.687
(95,0%)
7.872
(97,3%)
8.011
(99,0%)
8.092
(100%)
BOP
Kesetaraan
7 April 2023 * 5 Mei 2023 * 8 Juni 2023*
*) Rencana penyaluran dapat berubah sesuai perkembangan pelaporan
8. Perkembangan Penyaluran & Pelaporan BOS TA 2023
Keterangan:
1. 55.559 Satuan Pendidikan berpotensi salur di gelombang berikutnya, terdiri dari 10.277 satuan Pendidikan swasta dan 45.282 satuan
Pendidikan negeri
2. 5.197 satuan Pendidikan harus menyelesaikan laporan BKU sampai dengan Desember
3. Dinas Pendidikan harus segera melakukan pengecekan laporan BOS pada 47.096 satuan Pendidikan (7.806 satdik negeri, 39.290 satdik
swasta) yang sudah selesai melakukan laporan BKU sampai bulan desember dan melakukan block sync bila laporan sudah sesuai
4. Terdapat 19.224 satuan Pendidikan negeri yang sudah di block sync namun belum dilakukan reviu oleh APIP
8 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA4H
Belum dilakukan Sudah dilakukan
9. Perkembangan Penyaluran & Pelaporan BOP PAUD & BOP Kesetaraan TA 2023
Keterangan:
1. 9.882 Lembaga PAUD dan 398 Kesetaraan berpotensi salur di gelombang berikutnya
2. 8.722 Lembaga PAUD dan 1.627 Kesetaraan harus menyelesaikan seluruh laporan dana BOP yang sudah disalurkan dan segera melakukan
pengajuan sisa dana
3. Dinas Pendidikan harus segera melakukan pengecekan laporan BOP pada 8.519 Lembaga PAUD dan 389 Kesetaraan yang sudah selesai
melakukan keseluruhan laporan BOP PAUD/ BOP Kesetaraan dan melakukan konfirmasi sisa dana kepada satdik yang sudah mengajukan
konfirmasi sisa dana
Belum dilakukan
Sudah dilakukan
Penyaluran Tahap 1 Laporan Tahun 2022 Konfirmasi Sisa Dana
9 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA4H
10. Jan
’23
Feb
’23
Mar
’23
Apr
’23
Mei
’23
Jun
’23
Jul’
23
Ags
’23
Sept
’23
Okt’
23
Nov’
23
Des’
23
Jan’
24
Feb’
24
Mar’
24
Apr’
24
Mei’
24
Jun’
24
Waktu Rekomendasi
Penyaluran Tahap I
6 bulan
Waktu Rekomendasi
Penyaluran Tahap II
5 bulan
Maksimal laporan
tahap 1* 2% 3% 4%
Maksimal laporan
tahap 2* 2% 3% 4% 4% 4%
Jika penyaluran tahap I dibulan Juni,
Mulai TA 2023, skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi
satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan.
maka satdik hanya memiliki waktu kurang
lebih 1 bulan untuk merealisasikan dan
minimum yang direalisasikan sebesar
50% untuk mendapatkan penyaluran
tahap II. Selanjutnya, jika tidak mencapai
penyerapan 50%, maka akan dilakukan
pemotongan penyaluran
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA1H
10
11. Tahun 2023, pengajuan penyaluran BOP Tahap I Gelombang 1 (T1G1), 2 bulan lebih
cepat dibandingkan tahun 2022
#2022
Total Satuan Pendidikan:
414.645; 335.982
85,7%
#2023
Total Satuan Pendidikan:
406.443; 249.285
76,7%
88,0%
85,1%
24 Mar’22 24 Jan’23
27 Jan’22
24 Jan’23
24 Mar’22
24 Jan’23
Rekomedasi/Pengajuan
Penyaluran T1G1
Jumlah sekolah yang ditetapkan Menteri Jumlah sekolah yang disalurkan pada Tahap 1 Gelombang 1
Note:
1. Terjadi pengurangan jumlah satuan pendidikan pada rekom salur T1G1 tahun 2023 karena mulai diterapkannya review APIP sebagai syarat penyaluran
pada Tahap I 2023
2. Kondisi saat ini, Kemenkeu belum melakukan penyaluran ke satuan pendidikan karena kendala belum terbitnya DIPA DAK Nonfisik 2023.
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA1H
11
70,1%
41,2%
12. Tahapan Penyaluran BOSP TA 2023 Tahap 1
Laporan Keseluruhan Tahun
2022
semua keputusan yang diambil haruslah menomorsatukan murid dan
pembelajarannya
Lingkungan belajar yang aman,
nyaman, menyenangkan
dan inklusif
Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman,
menyenangkan dan inklusif
Satuan pendidikan
mengembangkan budaya
refleksi dalam setiap aspek
pengelolaannya
baik dalam hal pengajaran dan pembelajaran, maupun dalam hal administratif,
seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Budaya refleksi ini dimaksudkan
bahwa semua anggota komunitas dalam satuan pendidikan gemar belajar,
berbagi dan berkolaborasi dengan tujuan untuk layanan yang semakin baik
untuk murid-murid di satuan pendidikannya.
Hasil belajar murid pada satuan
pendidikan terus mengalami
peningkatan
Peningkatan hasil belajar murid terutama dalam kompetensi fondasi seperti
literasi, numerasi dan karakter
1
2
3
4
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGA1H
12
13. 13 DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TERIMA KASIH