Akreditasi Sekolah

1. Disampaikan pada :Disampaikan pada :
TOTTOT AsesorAsesor SSekolah/Madrasahekolah/Madrasah
Bandung, September - Oktober 2013Bandung, September - Oktober 2013
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”

2. I. Kerangka Filosofis

3.  Bahwa diantara tujuan didirikannya Negara
Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa [Aline IV, Pembukaan UUD
45].
 Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan (Pasal 31 ayat 1 perubahan ke -4
UUD 1945).
 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
(Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional)

4.  Pembaharuan sistem pendidikan meliputi
penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang
dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola
masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan
keagamaan dan pendidikan umum.
 Misi Pendidikan nasional antara lain: mengupayakan
perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat
Indonesia.

6. LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

7. II. Landasan YuridisII. Landasan YuridisII. Landasan YuridisII. Landasan Yuridis

8. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.
2. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas .
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan dan PP No. 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.
6. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan
Akreditasi Nasional.
7. Kepmendikbud No. 193/P/2012 tentang Perubahan atas
Kepmendikbud No. 174/P/2012 tentang Anggota Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-

9. III. Kedudukan, Peran, Tugas, dan Fungsi
BAN-S/M

10. A. Kedudukan
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan
satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan [PP No. 19/2005 pasal 86 ayat 1]
Akreditasi yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh
BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-PNF. [PP No. 19/2005 dan
Permendikbud No. 59/2012 Pasal 2 ayat 1]
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan
mengacu pada SNP [PP No. 32/2013 Pasal 1 ayat 32).
BAN merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba
dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri [Permendikbud No. 59/2012 Pasal 2 ayat 2]

11. B. Peran
 Untuk penjaminan dan pengendalian mutu
pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi,
akreditasi, dan sertifikasi (PP 19/2005 pasal 2 ayat
2).
 Kegiatan akreditasi dilakukan oleh BAN-S/M (UU
20/ 2003 pasal 60; PP 19/2005, Pasal 86 dan 87;
serta Permendiknas 29/2005, pasal 1).
 BAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan
mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan
pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah. (PP 19/2005 Pasal 92 ayat 5).

12. 1.Merumuskan kebijakan
operasional
2.Melakukan sosialisasi
kebijakan
3.Melaksanakan akreditasi
sekolah/madrasah
(Permendikbud No. 59/2012 Pasal 9 Ayat 1)
C. TUGAS BAN-S/MC. TUGAS BAN-S/M

13. 1. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/
madrasah;
2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi
sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
akreditasi sekolah/madrasah;
4. melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah;
5. mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi
sekolah/madrasah;
6. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
7. mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara
nasional;
8. melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada
Menteri; dan
9. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

14. IV. Aspek-aspek Akreditasi yang Bermutu

15. A.Perangkat yang Bermutu

16. B. Asesor yang bermutu
1. KOMPETENSI

17. 2. REKRUTMEN DAN PENJAMINAN MUTU

18. C. MANAJEMEN
YANG
BERMUTU
PerencanaanPerencanaan
PengorganisasianPengorganisasian
PengendalianPengendalian
PelaksanaanPelaksanaan
EvaluasiEvaluasi

19. DataData
InformasiInformasi
PelayananPelayanan
KeuanganKeuangan