More Related Content
Similar to 1. Ekspos Kajian “Optimalisasi Percepatan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah”_Ray Septanis.pdf
Similar to 1. Ekspos Kajian “Optimalisasi Percepatan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah”_Ray Septanis.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
1. Ekspos Kajian “Optimalisasi Percepatan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah”_Ray Septanis.pdf
- 1. Ekspose Kajian “ Optimalisasi Percepatan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah” Ray Septianis Kartika, Peneliti Madya Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, BRIN
- 2. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 231 dan 219 • Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Pasal 25 dan Pasal 46 ayat 7 • Peraturan Presiden Nomor 78/2021 pasal 66 ayat 1 dan 2 • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
- 3. LATAR BELAKANG PENYEBARAN KUESIONER MELALUI G-FORM SECARA RANDOM YANG TERGABUNG DALAM GRUP MEDIA SOSIAL PENGHUBUNG PUSAT DAN DAERAH REGULASI ADA, IMPLEMENTASI MASIH SETENGAH KETERBATASAN SDM FUNGSIONAL MENGGENJOT KEGIATAN JIRAP MASIH MELEKAT PADA BAPPEDA
- 4. ISU STRATEGIS KEBIJAKAN BRIDA Pola Regulasi Penganggaran Kuota SDM Pengintegrasian Optimalisasi hasil Litbang Pendalaman Konsep Brida Pemanfaatan IPTEK
- 5. KAJIAN OPTIMALISASI PEMBENTUKAN BRIDA • WAKTU PELAKSANAAN 20 JULI – 24 JULI 2022, PUKUL 17.00 WIB – 24.00 WIB • KAJIAN CEPAT DENGAN RESPONDEN 67 ORANG • CIRI RESPONDEN : JABATAN PEJABAT TERKAIT YANG MENANGANI FUNGSI KELITBANGAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL JENIS KELAMIN WANITA : 23 ORANG, PRIA : 44 ORANG
- 6. JABATAN RESPONDEN Peneliti Analis Kebijakan Analis Kebijakan Publik Analis Data Ilmiah Analis Pemanfaata n Iptek Analis Hasil Penelitian Analis Pembangun an Perekayasa Esselon 2 Esselon 3 Esselon 4Perencana Column1 JUMLAH 11 10 2 3 6 5 2 1 2 20 4 1 Column2 11 10 2 3 6 5 2 1 2 20 4 1 0 0
- 7. PANGKAT DAN GOLONGAN 13 6 25 17 6 0 5 10 15 20 25 30 Penata Muda Tk 1 Penata Penata Tk 1 Pembina Pembina Tk 1 Penata Muda Tk 1 Penata Penata Tk 1 Pembina Pembina Tk 1 Column2 Column1 Jumlah 13 6 25 17 6
- 8. Provinsi; 9; 17% Kabupaten; 35; 66% Kota; 9; 17% Partisipasi Provinsi Kabupaten Kota 21; 31% 19; 28% 21; 31% 3; 4% 1; 2% 1; 2% 1; 2% BAPPEDA Badan Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang Sub Bidang
- 9. Ya, Setuju; 54; 81% Tidak Setuju; 8; 12% Belum Memaha mi; 3; 4% Belum Urgen; 2; 3% OPINI PEMBENTUKAN BRIDA Ya, Setuju Tidak Setuju Ya; 50; 75% Mungkin; 17; 25% Dukungan BRIDA Terhadap Ekosistem Inovasi Daerah Ya Mungkin
- 10. PENGAJUAN ADMINISTRASI Tidak; 19; 28% Belum; 19; 28% Ya, Sudah; 13; 20% Sedang Proses; 16; 24% PENGAJUAN PROPOSAL Simpang Siur Penyelesaian Usulan Ketergantungan Pimpinan Penetapan Penyelesaian Kelayakan Kepastian Regulasi
- 11. DAYA DUKUNG SDM BRIDA Sudah Tersedia; 30; (50%) Belum Memiliki; 24; (40%) Masih Terbatas; 6; (10%) Sudah Tersedia Belum Memiliki Masih Terbatas
- 12. HARAPAN PEMBENTUKAN BRIDA Kerjasama dengan BRIN, Penyusunan Peta Jalan, Rencana Induk kelitbangan, Kolaborasi, Usulan Kebutuhan Peneliti, Pengintegrasian BRIDA JANGKA PENDEK Mengembangkan Inovasi Daerah Secara Optimal dan Hasil Riset secara terencana dalam RKPD JANGKA PANJANG
- 13. Kendala Pembentukan BRIDA • Belum adanya regulasi yang mewajibkan daerah harus membentuk BRIDA • Pengaturan Juknis Pembentukan BRIDA • Edukasi BRIDA dan Fungsi JIRAP • Manajemen Waktu • Krisis Fungsional Peneliti
- 14. Upaya Pembentukan BRIDA 1. Penyusunan SE Mendagri Terkait Pembentukan BRIDA kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Mendisiplinkan prosedur pengajuan 3. Memasukkan tugas fungsi Brida ke dalam tusi bidang litbang 4. Menyusun Rencana Induk Kelitbangan 5. Menyusun Peraturan Daerah BRIDA