Dokumen tersebut membahas proses pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) melalui tahap sosialisasi dan pembentukan. Tahap sosialisasi melibatkan seluruh komponen masyarakat desa untuk membangun pemahaman tentang DESTANA. Tahap pembentukan membentuk struktur kelembagaan seperti FPRB dan tim relawan untuk mewujudkan tujuan DESTANA.
Forum musdes digunakan untuk merencanakan pembangunan desa melalui aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam dokumen RKP Desa yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. RKP Desa disusun oleh tim penyusun berdasarkan RPJM Desa, program pemerintah, dan masukan masyarakat untuk menetapkan prioritas pembangunan.
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Kecamatan Pagar Merbau, khususnya mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur pengurus program tersebut seperti Camat, PjOK, UPK, dan Pendamping Lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa, meliputi konsep, sistem, dan mekanisme perencanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) secara partisipatif untuk mencapai tujuan pemb
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) melalui tahap sosialisasi dan pembentukan. Tahap sosialisasi melibatkan seluruh komponen masyarakat desa untuk membangun pemahaman tentang DESTANA. Tahap pembentukan membentuk struktur kelembagaan seperti FPRB dan tim relawan untuk mewujudkan tujuan DESTANA.
Forum musdes digunakan untuk merencanakan pembangunan desa melalui aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam dokumen RKP Desa yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. RKP Desa disusun oleh tim penyusun berdasarkan RPJM Desa, program pemerintah, dan masukan masyarakat untuk menetapkan prioritas pembangunan.
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Kecamatan Pagar Merbau, khususnya mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur pengurus program tersebut seperti Camat, PjOK, UPK, dan Pendamping Lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa, meliputi konsep, sistem, dan mekanisme perencanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) secara partisipatif untuk mencapai tujuan pemb
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk tahun 2020-2025 di Kabupaten Situbondo. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan rencana program pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Proses penyusunannya melibat
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa. Ringkasannya adalah:
1) BPD memiliki peran untuk mengawasi kinerja Kepala Desa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi
2) Terdapat berbagai instrumen yang digunakan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa seperti instrumen monitoring, evaluasi, dan matrik hasil pengawasan
Laporan ini meringkas hasil kunjungan lapangan untuk memonitor proyek Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi buang air besar sembarangan. Laporan ini meninjau konsep, strategi, capaian target, dan tantangan program tersebut di lapangan, serta merekomendasikan advokasi untuk keberlanjutannya.
Tiga tahapan utama dalam persiapan pelaksanaan kegiatan di desa adalah perencanaan, sosialisasi, dan persiapan dokumentasi. Perencanaan meliputi penetapan pelaksana, penyusunan rencana kerja, dan anggaran. Sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan rencana kegiatan kepada masyarakat. Persiapan dokumentasi mencakup dokumen administrasi, keuangan, dan laporan yang diperlukan.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Laporan ini merangkum kunjungan lapangan yang dilakukan TAPM Kabupaten Rejang Lebong pada bulan Maret 2023 ke beberapa kecamatan dan desa. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan penginputan realisasi kegiatan tahun 2022 di sistem Monev DD kepada petugas terkait. Berdasarkan hasil kunjungan, diidentifikasi perlunya mempersiapkan berita acara serah terima kegiatan untuk diunggah ke sistem tersebut guna
More Related Content
Similar to 1. BBM-1_Fasilitasi Rembuk Stunting Desa.pdf
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk tahun 2020-2025 di Kabupaten Situbondo. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan rencana program pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Proses penyusunannya melibat
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa. Ringkasannya adalah:
1) BPD memiliki peran untuk mengawasi kinerja Kepala Desa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi
2) Terdapat berbagai instrumen yang digunakan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa seperti instrumen monitoring, evaluasi, dan matrik hasil pengawasan
Laporan ini meringkas hasil kunjungan lapangan untuk memonitor proyek Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi buang air besar sembarangan. Laporan ini meninjau konsep, strategi, capaian target, dan tantangan program tersebut di lapangan, serta merekomendasikan advokasi untuk keberlanjutannya.
Tiga tahapan utama dalam persiapan pelaksanaan kegiatan di desa adalah perencanaan, sosialisasi, dan persiapan dokumentasi. Perencanaan meliputi penetapan pelaksana, penyusunan rencana kerja, dan anggaran. Sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan rencana kegiatan kepada masyarakat. Persiapan dokumentasi mencakup dokumen administrasi, keuangan, dan laporan yang diperlukan.
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
Similar to 1. BBM-1_Fasilitasi Rembuk Stunting Desa.pdf (20)
Laporan ini merangkum kunjungan lapangan yang dilakukan TAPM Kabupaten Rejang Lebong pada bulan Maret 2023 ke beberapa kecamatan dan desa. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan penginputan realisasi kegiatan tahun 2022 di sistem Monev DD kepada petugas terkait. Berdasarkan hasil kunjungan, diidentifikasi perlunya mempersiapkan berita acara serah terima kegiatan untuk diunggah ke sistem tersebut guna
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdferisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Pemeringkatan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Dokumen ini menjelaskan tentang menu dan fitur-fitur aplikasi, serta cara pengisian data profil, kategori usaha, dan kuesioner pemeringkatan oleh pengguna. Dokumen ini juga menjelaskan tentang perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi tersebut.
Panduan Penggunaan Apliaksi Pemeringkatan.pdferisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Pemeringkatan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Dokumen ini menjelaskan tentang menu dan fitur-fitur aplikasi, serta cara pengisian data profil, kategori usaha, dan kuesioner pemeringkatan oleh pengguna. Dokumen ini juga menjelaskan tentang perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut.
This document outlines the terms and conditions for a rental agreement between John Doe and Jane Smith for the property located at 123 Main St. It specifies the monthly rent amount and due date, the security deposit required, the utilities included, and responsibilities of landlord and tenant regarding repairs, guests, noise, pets, and termination of the lease. The agreement is for a period of one year beginning January 1st and both parties must sign to indicate acceptance.
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
RPJMDesa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan yang disusun secara partisipatif oleh tim penyusun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat untuk merencanakan program-program prioritas berbasis SDGs dan menetapkan visi kepala desa.
Dokumen tersebut membahas kebijakan anggaran dan pengalokasian Dana Desa tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan. Dana Desa akan dialokasikan sebesar Rp71,19 triliun, dengan perubahan formula pengalokasian yang meningkatkan porsi Alokasi Kinerja menjadi 4% dan memperkecil Alokasi Formula menjadi 30% untuk memotivasi peningkatan kinerja desa.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. Petunjuk Penggunaan
• Booklet ini diperuntukan bagi BPD, Pemerintah Desa
dan Kader Desa dalam memfasilitasi Rembuk Stunting
Desa
• Rembuk Stunting Desa merupakan pertemuan warga
masyarakat lintas pelaku yang membahas prioritas
permasalahan stunting di Desa
• Rembuk Stunting Desa merupakan bagian dari
musyawarah perencanaan pembangunan di Desa yang
hasilnya akan tertuang dalam dokumen perencanaan
Desa tahun berikutnya
MENU KEGIATAN
PELAKSANAAN
PERSIAPAN
TINDAKLANJUT
3. TAHAP
PERSIAPAN
1 APA YANG HARUS DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH DESA ?
o Berkoordinasi dengan BPD sebagai penyelenggara kegiatan terkait
waktu, tempat, anggaran biaya dan susunan acara
o Memastikan setiap dusun/RT/RW telah melakukan Diskusi Kelompok
Terarah (DKT) yang membahas tentang permasalahan stunting di
lingkungannya
o Melakukan penyebaran informasi/publikasi hasil DKT kepada
masyarakat luas dan Kader Desa dan pelaku peduli lainnya
o Mengalokasikan pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan
APA YANG HARUS DISIAPKAN OLEH BPD ?
o Menyusun panitia pelaksana dan petugas acara
o Mengirimkan undangan kepada Kader Desa dan pelaku peduli lainnya
o Membuat himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat
menghadiri kegiatan
o Membuat rumusan hasil DKT sebagai bahan materi kegiatan
4. TAHAP
PERSIAPAN
1 APA YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADER DESA DAN
PELAKU PEDULI LAINNYA ?
o Mengajak berbagai pihak terkait untuk mengikuti kegiatan
o Mempelajari rumusan permasalahan stunting di lingkungannya dan
hasil Diskusi Kelompok Terarah (DKT) secara bersama dalam suatu
komunitas
o Termasuk menelaah RPJM Desa dan prioritas RKP Desa tahun
sebelumnya
o Mempersiapkan diri untuk datang tepat waktu
PASTIKAN KEHADIRAN
• TIM PENGGERAK PKK
• KADER POSYANDU
• GURU PAUD
• KEPALA DUSUN/RT/RW
• BIDAN DESA
• KOMITE SEKOLAH
• KARANG TARUNA
• KELUARGA SASARAN
• APARAT DESA
• PENGURUS BPD
• LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
5. TAHAP
PELAKSANAN
2 SUSUNAN ACARA
1. Sambutan Ketua BPD selaku penyelenggara
2. Sambutan Kepala Desa
3. Diskusi Pleno, membahas:
a. Rumusan permasalahan stunting di Desa
b. Masukan peserta atas prioritas kegiatan
c. Rumusan prioritas kegiatan dan komitmen bersama
4. Penutup
PASTIKAN KADER DESA DAN KELUARGA SASARAN
DIBERI KESEMPATAN BERBICARA
MODERATOR DISKUSI PLENO HARUS MEMILIKI
KOMUNIKASI YANG BAIK DAN MEMAHAMI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
DRAFT KOMITMEN BERSAMA DISIAPKAN SEBELUM
ACARA DAN DIBAGIKAN KE PESERTA
PORSI WAKTU DISKUSI PLENO MINIMAL 90 MENIT
6. TAHAP
TINDAKLANJUT
3 APA YANG HARUS DITINDAKLANJUTI ?
o Tempelkan rumusan prioritas kegiatan dan komitmen bersama pada
papan-papan informasi
o Hasil Rembuk Stunting Desa menjadi bahan reviu RPJM Desa
o Tim penyusun perencanaan Desa memasukkan rumusan prioritas
kegiatan dalam dokumen RKP Desa
o Prioritas kegiatan pencegahan stunting dipilah pada kegiatan yang dapat
didukung melalui APB Desa dan yang diusulkan dalam Musrenbang
REMBUK
STUNTING
DESA
KAMPANYE STUNTING
HASIL
DISKUSI
KELOMPOK
TERARAH
PRIORITAS
KEGIATAN
PENCEGAHAN
STUNTING
KOMITMEN
BERSAMA
• Agenda Kegiatan
Konvergensi Desa
• Integrasi Prioritas
Kegiatan
Pencegahan
Stunting Dalam
Dokumen
Perencanaan Desa
• Mengawal
Musrenbang Desa
dan Kecamatan
7. • Pemerintah Desa dan BPD memiliki pemahaman yang
cukup terkait stunting
• Rembuk Stunting Desa didorong untuk dapat
dilakukan sebelum Musdes Perencanaan Desa
• Pemerintah Desa membuka ruang-ruang dialog publik
sebagai konsolidasi para Kader Desa secara rutin
• Tingkat kehadiran seluruh unsur masyarakat terkait
• Kader Desa dan keluarga sasaran diberi kesempatan
yang memadai dalam menyampaikan pendapat
• Kader Desa dan pelaku peduli lainnya melakukan
pendalaman bersama isu-isu stunting di Desa
sebelum pelaksanaan Rembuk Stunting Desa
KUNCI KEBERHASILAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
• Tersedianya bahan materi yang dapat dipelajari
peserta kegiatan
• Undangan terbuka untuk umum dan dipublikasikan
secara luas
• Dapat diselenggarakan bersama dengan kegiatan
festival Desa, bazaar amal, perlombaan, dsb
MEDIA PUBLIKASI
DUKUNGAN PEMERINTAH DESA
DUKUNGAN PENYEDIA LAYANAN
• Perwakilan kecamatan dan unit layanan dapat hadir
• Bidan Desa, Tenaga Penyuluh Pertanian dan Penilik
PAUD berkontribusi dalam penyediaan data sekunder
• Fasilitator program masuk Desa proaktif dalam
mendukung setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan