1. Musyawarah Desa membahas perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun berdasarkan UU Desa dan Permendesa.
2. Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk untuk membantu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setelah musyawarah perencanaan.
3. Proses penyusunan RPJM Desa meliputi pengkajian keadaan Desa, penyusunan rancangan, musyawar
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. www.ciptadesa.com www.ciptadesa.com
MUSYAWARAH DESA
Pembahasan Hal-hal strategis dalam
pembangunan Desa
Sesuai permendesa Nomor 16 Tahun 2019 – Pasal 6
Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin
oleh BPD difasilitasi oleh Pemdes
Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali
dalam setahun
Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa
3. Pasal 78 ayat (2) :
Tahapan Pembangunan meliputi:
1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Pengawasan
Pasal 78 ayat (1) :
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia sert
a penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan d
asar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembanga
n potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam d
an lingkungan secara berkelanjutan.
Permendesa 17/2019
Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa
RKP
DESA
PERENCANAAN DESA
Pasal 7 ayat (1) :
Pasal 5 ayat (1) :
Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
1. Perencanaan Pembangunan Desa;
2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. pengawasan Pembangunan Desa; dan
4. pertanggungjawaban Pembangunan Desa
MUSY. DUSUN
UU 6/2014
Tentang Desa
RPJM
DESA
1 Musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa
2 Pembentukan Tim Penyusun
RPJM Desa
3 Penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
4 Pengkajian Keadaan Desa
5 Pemetaan dan pengembangan
aset dan potensi aset Desa
6
Penyusunan Rancangan
RPJM Desa
7
Musrenbang Desa yang
membahas rancangan RPJM Desa
8
Musyawarah Desa untuk
membahas dan menyepakati
RPJM Desa
9
Musyawarah BPD (Rancangan
Perdes RPJM Desa)
10
Sosialisasi RPJM Desa
MUSY. KELOMPOK
(FGD, Arisan, Pengajian, dll)
PERUBAHAN RPJM Desa
Permendesa 17/2019 - Pasal 46
1. Peristiwa Khusus
2. Perubahan kebijakan pemerintah
pusat, provinsi dan kota
ALUR PENYUSUNAN
Pasal 11 ayat (2)
Pasal 7 ayat (3) :
waktu paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala Desa.
Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam
) tahun
4. www.ciptadesa.com www.ciptadesa.com
RPJM DESA Merupakan implementasi dari visi misi kepala desa
dalam pembangunan desa selama 6 (enam) tahun
Visi Misi Kepala Desa
01
MUATAN RPJM DESA
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
• Penanggulangan kemiskinan
• Pembangunan sarana dan prasarana
• Pengembangan potensi ekonomi lokal,
• Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan
Arah Kebijakan Pemb. Desa
02
• Pemerintahan Desa
• Pembangunan Desa
• Pembinaan Kemasyarakatan
• Pemberdayaan Masyarakat
• Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat
Lainnya
Rencana Kegiatan 5 Bidang
03
5. www.ciptadesa.com
MUSDES tentang Perencanaan Desa
INPUT PROSES OUTPUT
Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keluaran Kegiatan
1. Dokumen visi misi kepala Desa
2. Pokok-pokok pikiran BPD; dan
3. Format daftar aspirasi masyarakat
1. Musdes dihadiri oleh Peserta &
Undangan.
2. Musdes dihadiri oleh minimal
10 orang perwakilan dari
masing–masing dusun.
3. Musyawarah Desa wajib
memperhatikan keterwakilan
perempuan minimal 30%
1. Berita Acara Musyawarah
Desa
2. Catatan Kriteria Tim
Penyusun RPJM Desa
3. Tabel Daftar Aspirasi
Masyarakat
Permendesa 17 Tahun 2019 pasal 12 adalah :
Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan
Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
6. www.ciptadesa.com
Kepala Desa Sebagai Pembina
TIM PENYUSUN RPJM DESA
Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 – Ayat 13
Kepala Desa mempersiapkan penyusunan
rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim
penyusun RPJM Desa
Ketua Ditunjuk Oleh Kepala Desa dengan
mempertimbangkan kemampuan dan
keahlian
Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim
anggota berasal dari perangkat desa, KPMD,
dan unsur masyarakat Desa lainnya.
Anggota Minimal 7 Orang (30% kesetaraan gender)
1. Tokoh adat, toga, tomas, tokoh profesi, tokoh
seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
4. Organisasi atau kelompok perajin;
5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak,
pemerhati dan perlindungan anak;
6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
11. organisasi sosial dan/atau LKD
7. www.ciptadesa.com
TUGAS TIM PENYUSUN RPJM DESA
Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 – Ayat 14
membantu Kepala Desa dalam
penyusunan RPJM Desa
memfasilitasi kegiatan
Pengkajian Keadaan Desa
menyusun laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa
menyiapkan rancangan RPJM
Desa
memfasilitasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Desa dalam rangka
pembahasan rancangan
RPJM Desa