SlideShare a Scribd company logo
www.ciptadesa.com
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
Tim Pendamping Profesional Indonesia
Kabupaten Situbondo
www.ciptadesa.com www.ciptadesa.com
MUSYAWARAH DESA
Pembahasan Hal-hal strategis dalam
pembangunan Desa
Sesuai permendesa Nomor 16 Tahun 2019 – Pasal 6
Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin
oleh BPD difasilitasi oleh Pemdes
Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali
dalam setahun
Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa
Pasal 78 ayat (2) :
Tahapan Pembangunan meliputi:
1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Pengawasan
Pasal 78 ayat (1) :
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia sert
a penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan d
asar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembanga
n potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam d
an lingkungan secara berkelanjutan.
Permendesa 17/2019
Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa
RKP
DESA
PERENCANAAN DESA
Pasal 7 ayat (1) :
Pasal 5 ayat (1) :
Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
1. Perencanaan Pembangunan Desa;
2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. pengawasan Pembangunan Desa; dan
4. pertanggungjawaban Pembangunan Desa
MUSY. DUSUN
UU 6/2014
Tentang Desa
RPJM
DESA
1 Musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa
2 Pembentukan Tim Penyusun
RPJM Desa
3 Penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
4 Pengkajian Keadaan Desa
5 Pemetaan dan pengembangan
aset dan potensi aset Desa
6
Penyusunan Rancangan
RPJM Desa
7
Musrenbang Desa yang
membahas rancangan RPJM Desa
8
Musyawarah Desa untuk
membahas dan menyepakati
RPJM Desa
9
Musyawarah BPD (Rancangan
Perdes RPJM Desa)
10
Sosialisasi RPJM Desa
MUSY. KELOMPOK
(FGD, Arisan, Pengajian, dll)
PERUBAHAN RPJM Desa
Permendesa 17/2019 - Pasal 46
1. Peristiwa Khusus
2. Perubahan kebijakan pemerintah
pusat, provinsi dan kota
ALUR PENYUSUNAN
Pasal 11 ayat (2)
Pasal 7 ayat (3) :
waktu paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala Desa.
Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam
) tahun
www.ciptadesa.com www.ciptadesa.com
RPJM DESA Merupakan implementasi dari visi misi kepala desa
dalam pembangunan desa selama 6 (enam) tahun
Visi Misi Kepala Desa
01
MUATAN RPJM DESA
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
• Penanggulangan kemiskinan
• Pembangunan sarana dan prasarana
• Pengembangan potensi ekonomi lokal,
• Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan
Arah Kebijakan Pemb. Desa
02
• Pemerintahan Desa
• Pembangunan Desa
• Pembinaan Kemasyarakatan
• Pemberdayaan Masyarakat
• Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat
Lainnya
Rencana Kegiatan 5 Bidang
03
www.ciptadesa.com
MUSDES tentang Perencanaan Desa
INPUT PROSES OUTPUT
Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keluaran Kegiatan
1. Dokumen visi misi kepala Desa
2. Pokok-pokok pikiran BPD; dan
3. Format daftar aspirasi masyarakat
1. Musdes dihadiri oleh Peserta &
Undangan.
2. Musdes dihadiri oleh minimal
10 orang perwakilan dari
masing–masing dusun.
3. Musyawarah Desa wajib
memperhatikan keterwakilan
perempuan minimal 30%
1. Berita Acara Musyawarah
Desa
2. Catatan Kriteria Tim
Penyusun RPJM Desa
3. Tabel Daftar Aspirasi
Masyarakat
Permendesa 17 Tahun 2019 pasal 12 adalah :
Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan
Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
www.ciptadesa.com
Kepala Desa Sebagai Pembina
TIM PENYUSUN RPJM DESA
Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 – Ayat 13
Kepala Desa mempersiapkan penyusunan
rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim
penyusun RPJM Desa
Ketua Ditunjuk Oleh Kepala Desa dengan
mempertimbangkan kemampuan dan
keahlian
Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim
anggota berasal dari perangkat desa, KPMD,
dan unsur masyarakat Desa lainnya.
Anggota Minimal 7 Orang (30% kesetaraan gender)
1. Tokoh adat, toga, tomas, tokoh profesi, tokoh
seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
4. Organisasi atau kelompok perajin;
5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak,
pemerhati dan perlindungan anak;
6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. Kader kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
11. organisasi sosial dan/atau LKD
www.ciptadesa.com
TUGAS TIM PENYUSUN RPJM DESA
Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 – Ayat 14
membantu Kepala Desa dalam
penyusunan RPJM Desa
memfasilitasi kegiatan
Pengkajian Keadaan Desa
menyusun laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa
menyiapkan rancangan RPJM
Desa
memfasilitasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Desa dalam rangka
pembahasan rancangan
RPJM Desa
SAKALANGKONG
Tim Pendamping Profesional Indonesia Kabupaten Situbondo

More Related Content

Similar to MUSDES RPJMDES OKE.ppsx

1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
andikhaidir6
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
erisugiartoeri
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Desa
Siti Sahati
 
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldMt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Aadairil ValleryAlpha
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Perigi Tua
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 
narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.ppt
BramaHabibi
 
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
jumN
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
GunawanFebrianto
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
SyaifullahHussen1
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
BPPMDDTT Makassar
 
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desadeivie dedep
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
dpmdbusel
 
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptxKemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Arif Bramantio
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
NawwafCAbida
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
leny496851
 
Teknis Perencanaan Desa.pptx
Teknis Perencanaan Desa.pptxTeknis Perencanaan Desa.pptx
Teknis Perencanaan Desa.pptx
NaufalDzakiandra
 
Das citarum
Das citarumDas citarum
Das citarum
Rooy Salamony
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 

Similar to MUSDES RPJMDES OKE.ppsx (20)

1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
1. MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA - revisi.pdf
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Desa
 
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pldMt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
Mt pb 5 spb 5 1. peningkatan kapasitas kader teknik & pld
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.ppt
 
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
01 Rancangan Perdes RPJM Desa.doc
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
02.isu isu kawasan perdesaa dalam uu desa
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptxKemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
Kemendes_Permendes tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.pptx
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
 
Teknis Perencanaan Desa.pptx
Teknis Perencanaan Desa.pptxTeknis Perencanaan Desa.pptx
Teknis Perencanaan Desa.pptx
 
Das citarum
Das citarumDas citarum
Das citarum
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
 

Recently uploaded

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 

Recently uploaded (17)

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 

MUSDES RPJMDES OKE.ppsx

  • 1. www.ciptadesa.com MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA Tim Pendamping Profesional Indonesia Kabupaten Situbondo
  • 2. www.ciptadesa.com www.ciptadesa.com MUSYAWARAH DESA Pembahasan Hal-hal strategis dalam pembangunan Desa Sesuai permendesa Nomor 16 Tahun 2019 – Pasal 6 Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemdes Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa
  • 3. Pasal 78 ayat (2) : Tahapan Pembangunan meliputi: 1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; dan 3. Pengawasan Pasal 78 ayat (1) : Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia sert a penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan d asar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembanga n potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam d an lingkungan secara berkelanjutan. Permendesa 17/2019 Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa RKP DESA PERENCANAAN DESA Pasal 7 ayat (1) : Pasal 5 ayat (1) : Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: 1. Perencanaan Pembangunan Desa; 2. pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. pengawasan Pembangunan Desa; dan 4. pertanggungjawaban Pembangunan Desa MUSY. DUSUN UU 6/2014 Tentang Desa RPJM DESA 1 Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 3 Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa 4 Pengkajian Keadaan Desa 5 Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa 6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa 7 Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJM Desa 8 Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa 9 Musyawarah BPD (Rancangan Perdes RPJM Desa) 10 Sosialisasi RPJM Desa MUSY. KELOMPOK (FGD, Arisan, Pengajian, dll) PERUBAHAN RPJM Desa Permendesa 17/2019 - Pasal 46 1. Peristiwa Khusus 2. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota ALUR PENYUSUNAN Pasal 11 ayat (2) Pasal 7 ayat (3) : waktu paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala Desa. Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun
  • 4. www.ciptadesa.com www.ciptadesa.com RPJM DESA Merupakan implementasi dari visi misi kepala desa dalam pembangunan desa selama 6 (enam) tahun Visi Misi Kepala Desa 01 MUATAN RPJM DESA • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; • Penanggulangan kemiskinan • Pembangunan sarana dan prasarana • Pengembangan potensi ekonomi lokal, • Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Arah Kebijakan Pemb. Desa 02 • Pemerintahan Desa • Pembangunan Desa • Pembinaan Kemasyarakatan • Pemberdayaan Masyarakat • Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya Rencana Kegiatan 5 Bidang 03
  • 5. www.ciptadesa.com MUSDES tentang Perencanaan Desa INPUT PROSES OUTPUT Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Dokumen visi misi kepala Desa 2. Pokok-pokok pikiran BPD; dan 3. Format daftar aspirasi masyarakat 1. Musdes dihadiri oleh Peserta & Undangan. 2. Musdes dihadiri oleh minimal 10 orang perwakilan dari masing–masing dusun. 3. Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% 1. Berita Acara Musyawarah Desa 2. Catatan Kriteria Tim Penyusun RPJM Desa 3. Tabel Daftar Aspirasi Masyarakat Permendesa 17 Tahun 2019 pasal 12 adalah : Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
  • 6. www.ciptadesa.com Kepala Desa Sebagai Pembina TIM PENYUSUN RPJM DESA Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 – Ayat 13 Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa Ketua Ditunjuk Oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim anggota berasal dari perangkat desa, KPMD, dan unsur masyarakat Desa lainnya. Anggota Minimal 7 Orang (30% kesetaraan gender) 1. Tokoh adat, toga, tomas, tokoh profesi, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan; 2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani; 3. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan; 4. Organisasi atau kelompok perajin; 5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak; 6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; 7. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel; 8. Kader kesehatan; 9. Penggiat dan pemerhati lingkungan; 10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau 11. organisasi sosial dan/atau LKD
  • 7. www.ciptadesa.com TUGAS TIM PENYUSUN RPJM DESA Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 – Ayat 14 membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa menyiapkan rancangan RPJM Desa memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa
  • 8. SAKALANGKONG Tim Pendamping Profesional Indonesia Kabupaten Situbondo