Aa

1. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
SOSIALISASI
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
1
Disampaikan pada:
Sosialisasi Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2023
Jakarta, Januari 2023

2. 2
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

3. Penyesuaian Tarif Program JKN merupakan Amanah Undang-Undang
3
Pasal 69
(1) Standar tarif pelayanan kesehatan di FKTP dan
FKRTL ditetapkan oleh Menteri.
(2) Menteri menetapkan standar tarif sebagamana
dimaksud setelah:
a) Mendapatkan masukan BPJS Kesehatan
bersama asosiasi faskes
b) Mempertimbangkan ketersediaan faskes, indeks
harga konsumen dan Indeks kemahalan daerah
Pasal 73
(1) Standar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ditinjau paling cepat setiap 2 (dua) tahun sekali oleh
Menteri.
(2) Menteri dalam meninjau standar tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhitungkan kecukupan Iuran dan
kesinambungan program yang dilakukan bersama
dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial
Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Sudah berproses sebagaimana amanah Perpres 82 tahun 2018
Perpres 82 Tahun 2018
Melibatkan K/L terkait, Kemenko
PMK, Kemenkeu, DJSN, BPJS
Kesehatan, Asosiasi Faskes,
Organisasi Profesi
Peninjauan Tarif dilakukan
paling cepat setiap 2 (dua)
tahun sekali
Mempertimbangkan ketahanan
DJS, ketersediaan faskes,
indeks harga konsumen dan
Indeks kemahalan daerah.

4. Rangkaian Sosialisasi
Setelah dilaksanakan webinar, dilanjutkan dengan sosialisasi secara
mendalam yang dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:
Tahap Peserta Waktu
Tahap 1 Asosiasi Faskes dan Dinkes Selasa, 17 Januari 2023
Tahap 2
FKTP dan FKRTL Wilayah
Indonesia Bagian Timur
Rabu, 18 Januari 2023
Tahap 3
FKTP dan FKRTL Wilayah
Indonesia Bagian Tengah
Kamis, 19 Januari 2023
Tahap 4
FKTP dan FKRTL Wilayah
Indonesia Bagian Barat
Jum’at, 20 Januari 2023
FKTP dan FKRTL diharapkan mengikuti sesuai jadwal yang ditetapkan
Narasumber :
1. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
2. Deputi Direksi Bidang JPKP, BPJS Kesehatan
3. Deputi Direksi Bidang JPKR, BPJS Kesehatan

5. Urgensi Penyesuaian Kebijakan Tarif Program JKN
5
• Melakukan penyesuaian tarif
karena tidak ada kenaikan tarif
kapitasi sejak 2014 dan tarif
INA-CBGs sejak tahun 2016;
• Memperbaki anomali dalam
struktur tarif yang lama;
• Menjaga kemampuan DJS
untuk mengakomodir kenaikan
tarif dan DJS tetap positif s/d
2024.
• Pengaturan tarif pelayanan
dalam rangka mendorong
penguatan pelayanan di
FKTP dan FKRTL
• Peningkatan Fairness/equity
antar FKTP dengan
Penerapan kapitasi berbasis
resiko peserta
• Besaran tarif di FKRTL
mendorong kesesuaian
dengan kompetensi pada
RS
• Peningkatan kualitas layanan
dan upaya promotif-preventif
melalui Kebutuhan Dasar
Kesehatan (KDK)
Mengakomodir
kesesuaian biaya
layanan kesehatan
Pembaharuan
pengaturan terkait biaya
layanan
Mendukung
perkembangan
kebijakan

6. Substansi Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6
 BAB I KETENTUAN UMUM
 BAB II STANDAR TARIF PELAYANAN
KESEHATAN DI FKTP
 BAB III STANDAR TARIF PADA FKRTL
 BAB IV TATA KELOLA ADMINISTRASI
KLAIM DAN PEMBAYARAN MANFAAT
PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS
KESEHATAN
 BAB V KETENTUAN PERALIHAN
 BAB VI KETENTUAN PENUTUP
I. KRITERIA DAN BESARAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN (TOP UP
PAYMENT) PADA SPECIAL CASEMIX
MAIN GROUPS (CMG)
A. Kriteria Pembayaran Tambahan (Top
Up Payment) pada Special Casemix
Main Groups (CMG
B. Besaran Pembayaran Tambahan (Top
Up Payment) Pada Special Casemix
Main Groups (CMG)
II. KRITERIA PELAYANAN DAN
KOMPETENSI UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN TERTENTU DI FKRT
III. BESARAN TARIF INA-CBG
Lampiran
Batang Tubuh

7. 7
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

8. 8
Perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam
standar tarif Kapitasi
Perubahan cakupan
pelayanan yang termasuk
dalam standar tarif kapitasi
dengan penambahan
pelayanan :
 kesehatan gigi non
spesialistik
 pelayanan kesehatan
melalui pemanfaatan
teknologi komunikasi dan
informasi, meliputi
telekonsultasi, promotif, dan
preventif antara FKTP dan
peserta terdaftar;
 pelayanan Keluarga
Berencana mencakup
konseling, pemberian pil,
dan kondom;
 imunisasi rutin;
 pemeriksaan fisik balita
untuk stunting dan wasting;
dan
 skrining kesehatan.
PMK 52 Tahun 2016 PMK 3 Tahun 2023
Pasal 3

9. Pengaturan Baru pada pelayanan yang termasuk dalam standar tarif Kapitasi
9
1. Kesehatan gigi non spesialistik
Kesehatan gigi non spesialistik sebagaimana
dimaksud mencakup:
 pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 premedikasi;
 kegawatdaruratan oro-dental;
 pencabutan gigi sulung melalui metode
topicalatau infiltrasi;
 pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 obat paskaekstraksi;
 tumpatan gigi; dan
 scaling gigi pada gingivitis akut.
2. Skrining kesehatan
Skrining kesehatan mencakup:
 pemeriksaan tekanan darah untuk penyakit
stroke, ischemic heart disease, dan hipertensi;
 pemeriksaan payudara klinis untuk penyakit
kanker payudara;
 pemeriksaan kadar haemoglobin (Hb) untuk
penyakit anemia pada remaja putri;
 pemeriksaan fisik paru untuk penyaki
tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis
(PPOK), dan kanker paru; dan
 pemeriksaan rapid antigen hepatitis B dan C
untuk penyakit hepatitis.
3. Perubahan jenis provider
Perubahan jenis provider dalam penentuan standar tarif kapitasi,
menjadi:
 puskesmas
 rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas
kesehatan yang setara
 praktik mandiri dokter atau praktik dokter layanan primer
 praktik mandiri dokter gigi

10. 10
 Penambahan rasio dokter
dalam kriteria teknis sumber
daya manusia sebagai
pertimbangan dalam
penetapan besaran tarif
kapitasi sehingga setiap
provider minimal harus memiliki
dokter umum;
 Penambangan pengaturan
mengenai besaran tarif kapitasi
berdasarkan risiko peserta
(Risk Adjusted Capitation)
dan kinerja FKTP.
Perubahan Pengaturan pada standar tarif Kapitasi
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 5

11. Pengaturan Baru pada standar tarif Kapitasi
1. Besaran tarif berdasarkan risiko peserta
Ketentuan mengenai besaran tarif berdasarkan
risiko peserta terdaftar ditetapkan berdasarkan
koefisien yang mewakili risiko yang timbul
karena jenis kelamin dan usia peserta terdaftar
sebagai berikut:
Penentuan risiko peserta terdaftar hanya
berlaku FKTP yang memiliki peserta lebih dari
100 (seratus) peserta.
Koefisien risiko peserta digunakan
untuk mengalikan besaran tarif dasar
dengan jumlah peserta terdaftar
Ketentuan mengenai besaran tarif
berdasarkan kinerja FKTP ditetapkan
(berdasarkan tingkat kunjungan peserta
ke FKTP, optimalisasi peran pemberi
pelayanan kesehatan dasar, dan
optimalisasi pelayanan promotive dan
preventif) yang digunakan untuk
mengalikan besaran tarif
Resiko Sakit
Peserta
% Capaian
Kinerja
Tarif Dasar
Kapitasi
Jumlah
Peserta

12. 12
Perubahan cakupan pelayanan
yang termasuk dalam tarif non
kapitasi dengan tambahan
pelayanan :
 penambahan manfaat skrining
kesehatan : pemeriksaan rectal
touche dan darah samar feses
untuk penyakit kanker usus.
 pengambilan sampel Skrining
Hipotiroid Kongenital (SHK)
dalam pelayanan kebidanan
dan neonatal
 pelayanan kontrasepsi;
 pelayanan gawat darurat pada
FKTP yang belum bekerja
sama dengan BPJS
Kesehatan; dan
 pelayanan protesa gigi.
Perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam
standar tarif Non Kapitasi
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 11

13. Pengaturan Baru pada pelayanan yang termasuk dalam standar tarif Non Kapitasi
13
1. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
 pengambilan sampel untuk Skrining
Hipotiroid Kongenital (SHK) tarifnya
termasuk dalam paket tarif persalinan;
2. Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi
 pemeriksaan darah lengkap dan apus
darah tepi untuk skrining thallasemia
sebesar Rp55.000,00.
3. Rectal touche dan darah samar feses
 pemeriksaan rectal touche dan darah
samar feses untuk skrining kanker
usus sebesar Rp45.000,00.
5. Pelayanan Kontrasepsi
 pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi
Dalam Rahim (AKDR), sebesar Rp105.000,00;
 pemasangan dan/atau pencabutan implan, sebesar
Rp105.000,00;
 pelayanan suntik KB, sebesar Rp20.000,00 setiap
kali suntik;
 penanganan komplikasi KB, sebesar Rp125.000,00;
dan
 pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi
Pria (KBMOP)/vasektomi, sebesar Rp370.000,00.
6. Pelayaan Gawat Darurat
Pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diberikan
penggantian biaya:
 untuk pelayanan yang termasuk dalam pelayanan
dengan Tarif Non Kapitasi maka penggantian biaya
mengacu pada Tarif Non Kapitasi; dan
 untuk pelayanan yang tidak termasuk dalam
pelayanan dengan Tarif Non Kapitasi mengacu
pada tarif pelayanan yang berlaku pada puskesmas
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Protesa Gigi
Tarif Non Kapitasi pelayanan protesa gigi diberikan untuk
pelayanan::
 sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi; dan
 rahang gigi yang sama diberikan paling cepat 2 tahun
sekali sesuai indikasi medis.
Tarif Non Kapitasi pelayanan protesa gigi:
 2 rahang gigi, maksimal sebesar Rp1.000.000,00; dan
 1 rahang gigi, maksimal sebesar Rp500.000,00.

14. Perubahan Nomenklatur pada pemeriksaan penunjang pada program
pengelolaan penyakit kronis
14
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 14
Terdapat perubahan
nomenklatur pemeriksaan
penunjang pada program
pengelolaan penyakit kronis
yaitu :
 Pemeriksaan
mikroalbuminuria
BUKAN merupakan
pemerikasaan darah
tetapi pemeriksaan
urine. Pemeriksaan
urine analisis, 2 (dua)
kali dalam 1 (satu)
tahun.

15. Perubahan Pengaturan pada Pelayanan Kebidanan dan Neonatal (Pasal 19 – 20)
Terdapat perubahan penjaminan Pemeriksaan ANC yang awalnya 4 kali kunjungan menjadi 6 kali kunjungan
dengan ketentuan:
 1 kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi (USG);
 2 kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan; dan
 3 kali pada trimester ketiga yang dilakukanoleh dokter atau bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter
beserta pemeriksaan USG.
Tarif Non Kapitasi pelayanan kesehatan masa
hamil (ante natal care) yang sebelumnya berlaku
secara umum, sekarang dibedakan berdasarkan :
 pelayanan oleh dokter disertai pelayanan USG;
 pelayanan oleh dokter;
 pelayanan oleh bidan FKTP dan
 bidan jejaring.
Tarif persalinan dibedakan berdasarkan :
 Tarif persalinan oleh Tim yang terdiri dari 1 tenaga
medis dan 2 tenaga Kesehatan di Puskesmas dan
FKTP selain Puskesmas; atau
 Tarif persalinan yang dilakukan oleh tim paling
sedikit 2 orang tenaga kesehatan dalam kondisi
tertentu
Tarif pelayanan persalinan dengan tindakan
emergensi dasar di FKTP PONED yang dulunya
berlaku secara umum, sekarang dibedakan
berdasarkan lama rawat, yaitu :
a. untuk lama perawatan 2 hari; dan
b. untuk lama perawatan 3 hari.
Terdapat perbedaan jumlah pelayanan kesehatan ibu
dan bayi yang awalnya dilakukan minimal 4 kali,
dengan pengaturan baru sebagai berikut :
 pelayanan kesehatan ibu dilakukan minimal 4 kali,
yaitu pada kunjungan ke 1 sd 4;
 pelayanan kesehatan bayi dilakukan minimal 3
kali, yaitu pada kunjungan ke 1 sd 3;

16. 16
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

17. 17
Perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam
standar tarif INA-CBG
Perubahan cakupan
pelayanan yang termasuk
dalam standar tarif INA-CBGs
dengan penegasan pada:
 Pelayanan obat penyakit
kronis untuk pemberian
sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari;
 Jenis-jenis pelayanan KB;
 kantung darah pada
pelayanan darah.
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 26

18. 18
Pengaturan Baru pada pelayanan yang termasuk
dalam standar tarif INA-CBG
Cangkok Organ
 Tarif pelayanan rawat
inap untuk
pencangkokan organ
bukan hanya untuk
ginjal, tetapi juga untuk
organ pankreas,
hati,dan paru;
 Pemeriksaan skrining
yang dilakukan terhadap
donor dan resipien
sebelum pencangkokan
organ merupakan paket
pelayanan yang tidak
terpisah dari paket
pencangkokan organ.
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 32

19. 19
Perubahan kelompok tarif
INA-CBGs berdasarkan
jenis RS, yaitu :
 Tarif RSCM menjadi 1
kelompok dengan tarif
RS Khusus;
 Penambahan RS PON
Prof Dr.dr. Mahar
Mardjono dalam
kelompok tarif RS
Khusus
Perubahan kelompok tarif INA-CBG berdasarkan Jenis RS
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 28

20. 20
Terdapat beberapa provinsi
yang mengalami perubahan
regionalisasi, yaitu:
 Banten, dari reg 1 → reg 2
 Riau dan Sumatera
Selatan, dari reg 2 → reg 4
 Aceh, Bangka Belitung,
Sulawesi Utara dan
Sulawesi Selatan, dari reg
3 → reg 5
 Kep Riau, dari reg 3 → reg
4
 Sumatera Utara, Bengkulu
dan Kalimantan Barat, dari
reg 3 → reg 2
Perubahan Regionalisasi pada Beberapa Provinsi
PMK 52 Tahun 2016
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 28

21. PMK 3 Tahun 2023
Pasal 36
21
Perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam
standar tarif Non INA-CBG
Perubahan cakupan
pelayanan yang termasuk
dalam standar tarif INA-
CBGs dengan
penambahan :
 pelayanan
imunohistokimia untuk
kanker payudara dan
limfoma non Hodgkin;
 pemeriksaan Epidermal
Growth Factor Receptor
(EGFR) untuk kanker
paru;
 obat alteplase;
 kantong darah;
PMK 52 Tahun 2016
(1) Tarif Non INA-CBG merupakan tarif untuk
beberapa pelayanan tertentu meliputi:
a. Continuous Ambulatory Peritoneal
Dialysis (CAPD);
b. pelayanan imunohistokimia untuk
kanker payudara dan limfoma non
hodgkin;
c. pemeriksaan Epidermal Growth
Factor Receptor (EGFR) untuk kanker
paru;
d. obat penyakit kronis;
e. PET scan;
f. obat kemoterapi;
g. obat alteplase;
h. kantong darah;
i. ambulans; dan
j. alat bantu kesehatan.

22. Pengaturan Baru pada pelayanan yang termasuk dalam standar tarif Non
INA-CBG (1/2)
22
1. Imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma non Hodgkin (Pasal 38)
 Tarif rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan pelayanan imunohistokimia untuk kanker
payudara dan limfoma non hodgkin sebesar Rp1.170.000,00;
 Tarif rawat inap yang mendapatkan pelayanan imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma
 non hodgkin sebesar Rp1.170.000,00 ditambah tarif paket INA-CBG;
 Pemeriksaan imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma non hodgkin yang ditagihkan
dalam non INA-CBG hanya untuk satu kali yaitu untuk penegakan diagnosis.
3. Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) untuk kanker paru (Pasal 39)
 Tarif rawat jalan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor
(EGFR) untuk kanker paru sebesar Rp1.620.000,00;
 Tarif rawat inap yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor
(EGFR) untuk kanker paru sebesar Rp1.620.000,00 ditambah tarif paket INACBG;
 Pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) untuk kanker paru yang ditagihkan dalam
non INACBG hanya untuk satu kali.
4. Alteplase (Pasal 44)
 Tarif obat alteplase sebagaimana dimaksud mengacu pada harga obat yang ditetapkan oleh
Menteri.
 Tarif obat alteplase diberlakukan untuk kasus stroke sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

23. Pengaturan Baru pada pelayanan yang termasuk dalam standar tarif Non
INA-CBG (2/2)
23
4. Kantong Darah (Pasal 45)
 Pelayanan kantong darah diberikan untuk thalassemia mayor, hemodialisa, dan kanker
(leukemia) yang membutuhkan pelayanan darah pada rawat jalan.
 Penggantian biaya kantong darah diberikan paling banyak 4 kantong darah dalam kurun waktu 1
bulan.
 Pengantian biaya kantong darah sebesar Rp360.000,00 per kantong darah.
5. Ambulans (Pasal 46)
Pelayanan ambulans tercakup dalam pelayanan yang termasuk dalam standar tarif Non Kapitasi dan
Non INA-CBG
Penambahan klausul bahwa pelayanan ambulans hanya dijamin jika:
 rujukan dilakukan pada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau;
 pada kasus gawat darurat dari faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kepada
faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

24. Perubahan Pengaturan pada pelayanan yang termasuk dalam standar tarif
Non INA-CBG
24
1. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Pasal 37
 Tarif Non INA-CBG untuk Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) untuk biaya bahan habis
pakai (consumables), jasa pelayanan, dan jasa pengiriman pada pelayanan CAPD sebesar Rp
8.000.000/bulan. Biaya transfer set Rp 250.000, sedangkan untuk pemasangan pertama masuk dalam tarif
INA-CBG.
2. Pemberian Obat Penyakit Kronis (Pasal 40 dan Pasal 41)
 Obat penyakit kronis di FKRTL tetap diberikan untuk 30 (tiga puluh);
 Tarif Non INA-CBG untuk obat penyakit kronis untuk pemberian obat kronis paling banyak 23 (dua puluh
tiga) hari, sedangkan untuk pemberian sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari masuk dalam tarif INA-CBG;
 Untuk obat penyakit kronis tertentu yang bentuk sediaannya tidak dapat dibagi, pembayaran tarif Non
INA-CBG diberlakukan untuk pemberian proporsional 23 (dua puluh tiga) hari;
 Penyakit Kronis dimaksud adalah 9 diagnosis penyakit kronis yang belum dilakukan rujuk balik dan
penyakit kronis lain selain 9 diagnosis penyakit kronis yang belum dilakukan rujuk balik
 Harga Obat mengacu pada Keputusan Menteri ditambah biaya pelayanan Kefarmasian

25. Perubahan Pengaturan pada pelayanan yang termasuk dalam standar tarif
Non INA-CBG (2/2)
25
3. Alat Bantu Kesehatan
Penambahan persyaratan pemberian alat bantu kesehatan dan perubahan harga beberapa alat bantu berdasarkan
resep dokter sesuai dengan kompetensinya untuk alat bantu :
 Kacamata
 Alat bantu dengar
 Protesa alat gerak
Sedangkan alat bantu lainnya hanya terjadi perubahan harga (Korset tulang belakang, collarneck, kruk)

26. 26
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

27. 27
Pengaturan selisih
biaya sudah
diakomodir dalam
Permenkes No. 3
Tahun 2023, yang
sebelumnya pada
Permenkes 51 Tahun
2018 tentang Urun
Biaya dan Selisih
Biaya sehingga RS
yang bekerjasama
dengan Asuransi
Swasta, secara
langsung dapat
melakukan kontrak
kerjasama.
Selisih Biaya (1/2)
Perubahan ketentuan selisih biaya dibandingkan dengan Permenkes 51 Tahun
2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya adalah:
skema selisih biaya tidak diperkenankan bagi :
× Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
× peserta Pekerja Bukan Penerima Upah kelas 3;
× peserta Bukan Pekerja kelas 3;
× peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; atau
× peserta Pekerja Penerima Upah yang mengalami PHK dan anggota
keluarganya.
Jika selisih biaya dibayar oleh pemberi kerja atau asuransi kesehatan
tambahan maka ketentuan selisih biaya dibayarkan sesuai dengan
kesepakatan antara pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan
dengan FKRTL.
Untuk keterbukaan informasi, FKRTL wajib menerbitkan tagihan atas
pelayanan peserta yang mengalami kenaikan kelas perawatan berupa satu
tagihan yang tidak terpisah.

28. 28
Selisih Biaya (1/2)
Peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif atau rawat inap
yang lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih biaya setiap episode
rawat jalan eksekutif atau rawat inap dengan ketentuan:
PMK 51 Tahun 2018
PMK 3 Tahun 2023
Pasal 48
Ketentuan selisih biaya
dapat dilakukan
untuk kenaikan kelas
rawat diatas 1 kelas
(hak rawat kelas 2 naik
ke kelas di atas kelas
1).

29. 29
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

30. 30
Tata Kelola Administrasi Klaim Dan Pembayaran
Manfaat Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan
FKRTL berkewajiban untuk melakukan
penginputan seluruh komponen pelayanan
kesehatan secara komprehensif termasuk
jenis pelayanan, biaya pelayanan, dan obat
pada E-Klaim INA-CBG Kementerian
Kesehatan.
 Jika tidak diinput secara lengkap sesuai ketentuan,
maka FKRTL tidak bisa melakukan pengklaiman.
 Hal ini bertujuan untuk perbaikan kualitas data RS
sehingga data lebih representatif untuk peninjauan
tarif selanjutnya.

31. 31
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

32. Ketentuan Peralihan
32
Dalam hal 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan:
a. jatuh sebelum tanggal 15 pada bulan berjalan, pembayaran dengan cara kapitasi pada FKTP dilakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana atau
b. jatuh setelah tanggal 15 bulan berjalan, pembayaran dengan cara kapitasi pada FKTP untuk bulan
berikutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pembayaran atas pasien yang mendapat pelayanan rawat inap di FKTP atau FKRTL yang masuk
sebelum berlakunya ketentuan pembayaran tarif, menggunakan tarif dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan.
Peserta yang telah meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya yang masuk
sebelum berlakunya ketentuan pembayaran tarif, menggunakan ketentuan peningkatan kelas perawatan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya
dalam Program Jaminan Kesehatan

33. 33
Ketentuan Penutup
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 435) sebagaimana telah 3 kali;
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1663) sebagaimana telah diubah 1x, sepanjang mengatur
ketentuan mengenai selisih biaya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

34. 34
1.Latar Belakang
2.Substansi PMK No. 3 Tahun 2023
3.Batang Tubuh
a.Substansi Perubahan pada FKTP
b.Substansi Perubahan pada FKRTL
c.Selisih Biaya
d.Tata Kelola Administrasi Klaim Dan
Pembayaran
e.Ketentuan Peralihan
f. Ketentuan Penutup
4.Lampiran
Outline

35. 35
Terdapat 2 lampiran baru
pada Permenkes 3 Tahun
2023, yaitu lampiran:
 I A. Kriteria
Pembayaran Tambahan
(Top Up Payment) pada
Special Casemix Main
Groups (CMG
 II. KRITERIA
PELAYANAN DAN
KOMPETENSI UNTUK
PELAYANAN
KESEHATAN
TERTENTU DI FKRT
Lampiran (1/5)
I A. Kriteria Pembayaran Tambahan (Top Up Payment) pada Special Casemix Main
Groups (CMG
Terdapat penambahan 5 Top Up baru dari list Top Up dalam Permenkes 26 Tahun 2021,
yaitu:
Kode Spc CMG,
92.27
Item Grup INA CBG Kode ICD 10 Kode ICD 9 CM
YY-13-III Coil G-1-12-I
G-1-12-II
G-1-12-III
39.75
YY-14-III Trombektomi G-1-12-I
G-1-12-II
G-1-12-III
- 39.74
YY-15-III Percutaneous
Endoscopy
Gastrostomy
E-4-10-I
E-4-10-II
E-4-10-III
E43
E44.0
E44.1
43.11
YY-16-III Odontektomi U-3-16-0 - 23.19
YY-17-III Brakiterapi C-3-10-0 Z51.0, 92.20, 92.27

36. 36
Kode Spc CMG Item Grup INA CBG Kode ICD 10 Kode ICD 9 CM
RR-02-II Dari Cote Graft
menjadi Contegra
I-1-03-I
I-1-03-II
I-1-03-III
- 35.92
YY-08-III Penambahan tindakan
Pneumonektomi
dalam grup ini menjadi
Lobektomi/Bilobekto
mi/Pneumonektomi
J-1-10-I
J-1-10-II
J-1-10-III
- 32.41,
32.49,
32.50,
32.59
Terdapat perubahan 2 Top Up dari list Top Up dalam Permenkes 26 Tahun 2021, yaitu :
Lampiran (2/5)

37. Lampiran (3/5)
37
II. KRITERIA PELAYANAN DAN KOMPETENSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI FKRT
Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023 pasal 34, untuk pelayanan kesehatan tertentu, besaran tarif INA-
CBG dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL berdasarkan kriteria pelayanan dan kompetensi
FKRTL. Terdapat 11 kriteria yang diatur dalam lamipiran sebagai berikut:
No Jenis Layanan Kriteria
1 Contegra Penjaminan top up hanya dilakukan di RS Khusus Jantung Kelas A Milik Pemerintah.
2 Hip Implant/ Knee
Implant
1. Penjaminan tidak dapat dilakukan di RS kelas D;
2. Layanan dilakukan oleh operator sesuai dengan kewenangan klinis dan kompetensinya;
3. Adanya ketersediaan alat untuk pelaksanaan operasi Hip/Knee Implant.
3 Prostesis Evar/Tevar 1. Tarif layanan yang mendapatkan top up hanya berlaku
untuk:
- RS Kelas A Umum;
- RS Khusus Jantung Kelas A.
2. Tarif layanan berlakuhanya untuk 1 kali penjaminan untuk setiap jenis proseduryang menggunakan
prosthesis Evar/Tevar;
3. Layanan dilakukanoleh dokter sesuai dengan kewenangan klinis dan kompetensinya.
4 Coil 1. Penjaminan tidak dapat dilakukan di RS kelas D;
2. Kriteria pendukung:
a. Hasil CT Scan Kepala minimal 64 Slice yang dilakukan pada saat pasien datang ke RS;
b. Pasien dirawat diruang ICU neurologi/ICUatau HCU neurologi/ HCU setelah tindakan Coiling;
c. Layanan dilakukan oleh operator sesuai dengan kewenangan klinis dan kompetensi.

38. Lampiran (4/5)
38
No Jenis Layanan Kriteria
5 Trombektomi 1. Penjaminan tidak dapat dilakukan di RS kelas D;
2. Kriteria pendukung:
a. Hasil CT Scan Kepala minimal 64 Slice yang dilakukan pada saat pasien datang ke RS;
b. Pasien dirawat diruang ICU neurologi/ICU atau HCU neurologi/ HCU setelah tindakan Trombektomi;
c. Layanan dilakukan oleh operator sesuai dengan kewenangan klinis dan kompetensi.
6 Percutaneous
Endoscopy
Gastrostomy
1. Penjaminan tidak dapat dilakukan di RS kelas C dan D;
2. Tarif top up untuk Percutaneous Endoscopy Gastrostomy hanya untuk rawat inap;
3. Standar kriteria sarana prasarana dan kewenangan klinis RS yang berkompetensi melakukan
Percutaneous Endoscopy Gastrostomy;
4. Tindakan Percutaneous Endoscopy Gastrostomy hanya untuk indikasi terapetik.
7 Phacoemulsification 1. Kriteria penjaminan untuk tindakan Phacoemulsification sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan;
2. Untuk menghindari potensi moral hazard dilakukan kesepakatan kapasitas antara BPJS Kesehatan
dengan FKRTL untuk tindakan Phacoemulsification elektif.
8 Odontektomi 1. Tarif top up Odontektomi hanya berlaku di rawat jalan;
2. Tindakan odontektomi dilakukan oleh dokter gigi sesuai dengan kewenangan klinis dan kompetensinya;
3. Pencabutan gigi yang dilakukan odontektomi disebabkan oleh kelainan patologis, bukan semata mata
karena posisi anatomi;
4. Dalam hal ketiadaan Sp.BM/Sp.BMMF/dokter gigi spesialis sesuai kewenangan klinisnya di faskes maka
tindakan elektif di rujuk ke faskes terdekat yang memiliki Sp.BM/Sp.BMMF/dokter gigi spesialis sesuai
kewenangan klinisnya.

39. Lampiran (5/5)
39
No Jenis Layanan Kriteria
9 Brakiterapi 1. Penjaminan tidak dapat dilakukan di RS kelas D;
2. Pelayanan Radioterapi dapat diberikan sesuai dengan PNPK atau PPK yang berlaku di
fasyankes dan/atau keputusan Tumor Board sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.
10 Kemoterapi 1. Pelayanan Kemoterapi dapat diberikan sesuai dengan PNPK atau PPK, formularium
nasional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Pelayanan Kemoterapi dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dibidang Onkologi
sesuai pelayanan yang akan diberikan.
11 Hemodialisis 1. Alat dan bahan medis habis pakai pada tindakan hemodialisis digunakan secara single use;
2. Jika digunakan secara re-use maka tarif yang dibayarkan adalah 85% dari tarif yang berlaku

40. Terima Kasih