1. POLRI DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESORT MUNA
SEKTOR KATOBU
Jl. Gatot Subroto No. 1 Raha
No.Pol : R / / I / 2014/Spk Sek Raha, 12 JANUARI 2015
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Visum Et Repertum
An. Hj. WA ODE ASWATI BINTI LA ODE RUHI
Yth
Kepada
KEPALA PUSKESMAS
KATOBU
di
Raha
1. Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / / I / 2015 / Spk Sek, tanggal 12 JANUARI 2015
2. Bersama ini dihadapkan seseorang dengan keterangan sebagai berikut :
N a m a : Hj. WA ODE ASWATI BINTI LA ODE RUHI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
U m u r : 49 TAHUN
Pekerjaan : PNS
A g a m a : ISLAM
Suku / Bangsa : MUNA / INDONESIA
A l a m a t : JL. LANDAK,KEL. RAHA III KEC. KATOBU, KAB.MUNA.
3. Orang tersebut diduga telah mengalami:
-
-
4. Perlu di Jelaskan Bahwa orang tersebut :
a. Melapor ke Polisi pada tanggal : 12 JANUARI 2015
b. Diketahui Polisi : 12 JANUARI 2015
Mohon diadakan Pemeriksaan secara Medis / Pengobatan atau perawatan atas orang tersebut
dan di buatkan Visum Et Repertum.
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KATOBU
KA SPK II
SYAHARUDDIN
BRIGADIR POLISI KEPALA SATU NRP. 58122051.-
Yang Menerima :
Nama :
Tanda tangan :
Tanggal :
Hari / Jam :
2. POLRI DAERAH SULAWESITENGGARA
RESOR MUNA
SEKTOR KATOBU
Jl. Gatot Subroto No. 1 Raha
No.Pol : R / / X / 2012 /Spk Sek. Raha , September 2013
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER Mayat
An. MUHAMMAD FADHLI ALMUQSITH
Yth
Kepada
KEPALA RSUD RAHA
di
Raha
1. Bersama ini dikirimkan Mayat dengan keterangan sebagai Berikut :
Nama : MUHAMMAD FADHLI ALMUQSITH BIN MUHAMMAD YAMIN, SAg,
MPd.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
U m u r : 11 TAHUN
Pekerjaan : PELAJAR
Agama : ISLAM
Suku / Bangsa : MUNA / INDONESIA
Alamat : JL. MADESABARA LORONG CENDANA KEC. BATALAIWORU
KAB. MUNA.
2. Jenazah tersebut diketemukan di KATILOMBU,desa Ghonebalano, Kec.Duruka, Kab. Muna,
pada hari Minggu Tanggal 22 September 2013 Sek. Jam 14.00 Wita dengan penjelasan bahwa :
a. Orang Tersebut meninggal di KATILOMBU,desa Ghonebalano, Kec.Duruka, Kab. Muna
Pada Tanggal 22 September 2013 sekitar Jam 14.50 Wita .
b. Kematian orang tersebut diduga : Kecelakaan
- Dengan Cara / Jalan Tengelam.
- Dengan Mempergunakan -
- Sifat Kematian Tak diduga.
- Keterangan Lain-lain Kondisi korban saat ditemukan sudah tidak
bernyawa/.meninggal dunia.
Mohon diadakan Pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenazah tersebut dan di buatkan Visum Et
Repertum .
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KATOBU
PS KA SPK II
SYAHARUDDIN
BRIGADIR POLISI NRP. 58122051
Yang Menerima :
Nama :
Tanda tangan :
3. Tanggal :
Hari / Jam :
RAHA, 15 JANUARI 2014
NOMOR : -
LAMPIRAN : 1 (SATU) RANGKAP
PERIHAL : PERMOHONAN MENJADI TENAGA DOSEN
PADA AKPER PEMKAB. MUNA
KEPADA
YTH. DIREKTUR AKPER PEMKAB. MUNA
DI-
RAHA
DENGAN HORMAT,
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :
NAMA : WA ODE LISTYANTI RAHMAN, S.Kep. Ns.
TEMPAT/TGL. LAHIR : TAMPO / 12 FEBRUARI 1986
PENDIDIKAN : S1 KEPERAWATAN
ALAMAT : JLN. LA ODE PANDU, KEL. LAENDE, KAB. MUNA
DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA IBU KIRANYA DAPAT DIANGKAT SEBAGAI
TENAGA DOSEN PADA AKPER PEMKAB. MUNA
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN IBU, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :
1. FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR 1 (SATU) LEMBAR
2. FOTO COPY TRANSKRIP NILAI TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR 1 (SATU) LEMBAR
DEMIKIAN PERMOHONAN SAYA, ATAS PERTIMBANGAN IBU DIUCAPKAN TERIMA KASIH.
YANG BERMOHON
WA ODE LISTYANTI RAHMAN, S.Kep
4. POLRI DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESOR MUNA
SEKTOR KATOBU
Jl. Gatot Subroto No. 1 Raha
No.Pol : R / / II / 2014 /Spk Sek. Raha , 15 Februari 2014
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER Mayat
An. LA MUHUSIRI BIN LA FAKIHA
Yth
Kepada
KEPALA RSUD RAHA
di
Raha
1. Bersama ini dikirimkan Mayat dengan keterangan sebagai Berikut :
Nama : LA MUHUSIRI BIN LA FAKIHA.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
U m u r : 35 TAHUN
Pekerjaan : SWASTA
Agama : ISLAM
Suku / Bangsa : MUNA / INDONESIA
Alamat : DESA WABINTINGI, KEC. LOHIA, KAB. MUNA
2. Orang tersebut diduga telah mengalami :
3. Perlu di Jelaskan Bahwa orang tersebut :
a.Melapor kepolisi pada tanggal : 15 Februari 2014
b.Diketahui Polisi : 15 Februari 2014
Mohon diadakan Pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenazah tersebut dan di buatkan Visum Et
Repertum .
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KATOBU
MUH. OGEN, SH
IPTU NRP. 760250596
Yang Menerima :
Nama :
Tanda tangan :
Tanggal :
Hari / Jam :
10. No. Reg : SR / / I / 2012/ Sek
An. Kepala Kepolisian Sektor Katobu
KA SPK II
SYAHARUDDIN
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 58122051
11. RAHA 15 JANUARI 2014
NOMOR : -
LAMPIRAN : 1 (SATU) RANGKAP
PERIHAL : PERMOHONAN MENJADI TENAGA DOSEN
PADA AKPER PEMKAB MUNA
KEPADA
YTH. DIREKTUR AKPER PEMKAB MUNA
DI-
RAHA
DENGAN HORMAT,
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :
NAMA : WA ODE LISTYANTI RAHMAN, S.Kep,Ns.
TEMPAT/TGL. LAHIR : TAMPO/12 FEBRUARI 1986
ALAMAT : JLN. LA ODE PANDU, KEL. LAENDE, KEC. KATOBU, KEB. MUNA
DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA IBU KIRANYA DAPAT DIANGKAT
SEBAGAI TENAGA DOSEN AKPER PEMKAB MUNA.
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN IBU, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :
1. FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR : 1 (SATU) LEMBAR
2. FOTO COPY TRANSKIP NILAI TERAKHIR YANG DILEGALISIR : 1 (SATU) LEMBAR
DEMIKIAN PERMOHONAN SAYA, ATAS PERTIMBANGAN IBU DIUCAPKAN TERIMA
KASIH.
YANG BERMOHON
WA ODE LISTYANTI RAHMAN, S.Kep,Ns.
12. KKS
Telah kita ketahui bersama bahwa hukum agraria UUPA ditetapkan pada tanggal 24 September 1960
oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI no.104
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA. Hingga saat ini pada tanggal
tersebut diperingati sebagai hari tani nasional. Kepres tanggal 26 Agustus 1963 No.169/1963
menyatakan tanggal 24 September ditetapkan sebagai hari Tani, yang tiap tahun perlu diperingati
secara khidmad dan diadakan kegiatan-kegiatan serta penyusunan rencana kerja kearah mempertinggi
produksi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur. Sejak tahun
1973 dan seterusnya peringatan tersebut tidak diadakan lagi,tapi setiap tanggal 24 September
diperingati secara nasional sbg hari ulang tahun UUPA.
Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia,
terutama hukum dibidang pertanahan (Hukum Agraria). Perubahan tersebut bersifat mendasar atau
fundamental karena berubahnya struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari dan isinya
dinyatakan UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula
keperluannya menurut permintaan zaman.
Sebelum UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria. Ada yg bersumber pada
Hukum adat (konsepsi komunalistik religius), Hukum Perdata barat(konsepsi individualistik-liberal),
Bekas pemerintahan Swapraja (konsepsi Feodal). Hukum agraria tersebut diatas hampir seluruhnya
terdiri atas peraturan perundang-undangan yg memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan
dalam melaksanakan politik agrarianya Agrarische Wet 1870
Dalam hukum agraria UUPA dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum dan garis-
garis besar ketentuan pokok Hukum Agraria Nasional. Tujuan UUPA adalah akan mewujudkan apa
yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional
berstruktur tunggal, berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian
terbesar rakyat Indonesia.
Arti Penting hukum agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Dengan mulai berlakunya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) terjadi perubahan fundamental
pada hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang kita sebut hukum tanah,
yang dikalangan pemerintah dan umum juga dikenal sebagai hukum agraria. Peraturan yang di
unifikasi inilah menjadi penting untuk dibahas, ketika kita melihat sejarah pembentukannya. Sejauh
mana undang-undang ini telah memberikan kepastian hukum dan memakmurkan rakyat, dan
bagaimana pengaturan tentang agraria sebelum terbentuknya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA)
ini.
Salah satu hasil karya anak bangsa terbaik, paling monumental, sekaligus revolusioner, yakni Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan Undang-Undang yang pertama kalinya
memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara. Perumusan pasal 33 dalam UUD 1945: “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari sinilah mulanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
terbentuk, ada perintah Undang-Undang Dasar yang menyebutkan “dikuasai Negara”, tetapi UUD 45
tidak merumuskan secara khusus hak mengusai yang bagaimana. Maka Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) merumuskan apa konsep “dikuasai Negara” di UUD 45 tersebut.
Dalam Penjelasan Umumnya, dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan diberlakukannya UUPA sebagai
hukum agraria adalah:
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk
membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur;
13. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum agraria mengenai hak-hak atas
tanah bagi rakyat seluruhnya.
Salah satu konsep penting juga didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah Hak
Menguasai Negara dan fungsi sosial hak atas tanah. Bahwa selain mengkonsep perintah Pasal 33 ayat
3 UUD 45, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria mengeksplorasi fungsi
sosial yang secara umum dirumuskan sebagai berikut :
1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut kebijakan-kebijakan pertanahan di era
pemerintahan kolonial Belanda mulai ditinggalkan. Undang-undang yang disusun di era pemerintahan
Presiden Soekarno ini menggantikan Agrarische Wet 1870 yang terkenal dengan prinsip domein
verklaringnya (semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan
pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara/ milik penjajah
Belanda).
Hukum agraria Agrariche Wet adalah peraturan pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintahan
Belanda seperti Eigendom recht, erfacht recht, postal recht dan lain-lain peraturan yang kesemuanya
bertujuan untuk lebih menguatkan bangunan hukum agraria pada masa itu, sehingga jelas perbedaan
antara hak-hak atas tanah yang berdasarkan hukum adat dan dilain pihak berdasarkan hukum barat.
Artinya hukum agraria Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibentuk dalam rangka melakukan
perubahan, pembaharuan, dan terpenting adalah supremasi hukum. Agar hak-hak rakyat lebih terjamin
dan seperti yang dijelaskan dalam perintah UUD 45 untuk semata-mata kemakmuran rakyat bagi
seluruh rakyat Indonesia
14. KASSS
Pengertian Hukum Agraria
Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah
atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus
besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan
pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan
usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air
dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya.
Hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti
luas yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau
kulit bumi saja atau pertanian
Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Devinisi hukum agraria
• Mr. Boedi Harsono
Ialah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi,
air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya.
• Drs. E. Utrecht SH
Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para
pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas
mereka.
• Bachsan Mustafa SH
Hukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para
pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan
Azas-azas hukum agraria
• Asas nasionalisme
Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang
mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan
ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama
warga Negara baik asli maupun keturunan.
• Asas dikuasai oleh Negara
Yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA)
• Asas hukum adat yang disaneer
Yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agrarian adalah hukum adat
yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya
15. • Asas fungsi social
Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan
dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan(pasal 6
UUPA)
• Asas kebangsaan atau (demokrasi)
Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa stiap WNI baik asli maupun keturunan berhak
memilik hak atas tanah
• Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan)
Yaitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesame
WNI baik asli maupun keturunanasing jadi asas ini tidak membedakan-bedakan keturunan-
keturunan anak artinya bahwa setiap WNI berhak memilik hak atas tanah.
• Asas gotong royong
Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan
bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-
bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain
menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA)
• Asas unifikasi
Hukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti
hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA.
• Asas pemisahan horizontal (horizontale scheidings beginsel)
Yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda
atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas
vertical (verticale scheidings beginsel ) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang
menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh
dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda iu artnya dala sas ini tidak ada
pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan
yang ada diatasnya.
Hak-hak atas tanah
Hak milik
− Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA
− Mempunyai sufat turun temurun
− Terkuat dan terpenuh
− Mempunyai fungsi social
− Dapat beralih atau dialihkan
− Dibatasi oleh ketentan sharing (batas maksimal) dan dibatasi oleh jumlah penduduk
− Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama kepemilikan itu sah
berdasar hukum
16. − Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, badan hukum tertentu
Hak guna bangunan
Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian atau
peternakan.
− Jangka waktu 25 tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu yang cukup lama
bisa diberikan selama 35 tahun
− Hak yang harus didaftarkan
− Dapat beralih karena pewarisan
− Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4 ayat 2, PP 40/96
Apa bila tanah yang dijadikan obyek HGU tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat
dikonversi maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu perlepasan kawasan hutan
dari menteri kehutanan (pasal 4 ayat 2 UUPA, PP 40/96).
Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU adalah tanah yanh sah mempunyai hak maka hak
tersebut harus dilepaskan dulu (pasal 4 ayat 3, PP 40/96)
Dalam hal tanah yang dimohon terhadap tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang
keberadaannya atas hak ayang ada maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus
mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru (pasal 4 ayat 4, PP 40/96)
Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus menerus , berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan , pengolahan,
pembukuan dan pengujian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan
daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
• Data fisik adalah keterangan atas letak, batas, luas, dan keterangan atas bangunan.
• Persil adalah nomor pokok wajib pajak.
• Korsil adalah klasifikasi atas tanah.
• Data yuridis adalah keterangan atas status hokum bidang tanah dan satuan rumah susun
yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya.
Dasar hukum pendaftaran tanah :
UUPA pasal 19, 23, 32, dan pasal 38.
PP No 10/1997 tentang pendaftaran tanah dan dig anti dengan PP No 24/1997
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP 24/1997 yaitu
memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :
• Kepastian hokum atas obyek atas atas tanahnya yitu letak, batas dan luas.
• Kepastian hokum atas subyek haknya yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan
badan hukum)
• Kepastian hokum atas jenis hak atas tanahnya (hak milik, HGU, HGB)
Tujuan pendaftaran tanah (pasal 3 PP 24 Tahun 1997)
17. • Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
• Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun yang mudah terdaftar.
• Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
• Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan
yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki
dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
• Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan
secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan
umum.
• Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk
pemakaian bersama dalam satuan-satuan rumah susun.
• Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang
dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
• Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara
tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam
persyaratan izin
• Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut
syariah.
• Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
• Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
• Tujuan wakaf (pasal 4 UU No. 41/2004) yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya
• Fungsi wakaf (pasal 5) yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf
untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
