Objek hukum internasional seperti wilayah geografis dapat hilang, seperti yang terjadi pada kasus perebutan Pulau Malvinas/Falkland antara Argentina dan Inggris dimana pulau tersebut akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Pertemuan ASEAN-Rusia membahas kerja sama di bidang ekonomi, energi, IPTEK, tanggap bencana, dan budaya serta komitmen Rusia untuk terus berkontribusi pada hubungan ASEAN.

2. Objek hukum internasional dapat hilang. Dalam Objek hukum internasional, wilayah
geografis termasuk didalamnya. Dalam kaitan ini, saya mencoba menghubungkan dengan
kasus perebutan pulau Malvinas/Falkland (Inggris-Argentina) juga dapat dijadikan referensi
sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas (penyebutan oleh orang Argentina dan
Falkland oleh orang Inggris) adalah pada mulanya milik Argentina. Namun, Inggris
mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan tejadi perang dimana Argentina kalah dan
harus merelakan “hilang” nya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina.
Sebelumnya, Perebutan itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan Argentina berhasil
memasukkan masalah klaim kepulauan itu ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada 1965, PBB
mengeluarkan Resolusi 2065 yang menyebutkan perlunya penyelesaian masalah itu, dengan
memperhatikan kepentingan penduduk yang ada di kawasan tersebut.
Dari resume sebelumnya dapat dilihat bahwa objek dari hukum internasional ialah
badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin
antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam
scope wilayah tertentu, ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial
atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam
negeri . Kaedah hukum internasional ialah kaedah wajib, seperti layaknya semua kaedah
hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaedah internasional
yang berlaku dinegara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan
internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal oleh semua
Negara sehingga praktek hukum yang dilakukan oleh semua Negara di dunia ini berlandaskan
pada keadilan dan kemanusiaan

3. (Kemlu RI)

4. Sindonews.com - Pemerintah Rusia menggelar Pertemuan tingkat Pejabat Tinggi dengan
negara anggota ASEAN yang ke 10 di Langkawi, Malaysia (21-22/11/2013). Dalam
pertemuan tersebut, seluruh pihak menjajaki berbagai bentuk kerja sama yang telah dilakukan
ASEAN dengan Rusia yang telah dimulai sejak tahun 1991.
Malaysia sebagai country coordinator kerja sama ASEAN-Rusia menyampaikan, bahwa
kemajuan hubungan kemitraan ASEAN-Rusia ditandai dengan diadopsinya Joint Declaration
of the Head of States of ASEAN/ Government of the Member Countries of ASEAN and the
Head of State of the Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership.
Dua kesepakatan bersama itu merupakan landmark document untuk memperdalam kerja
sama antara ASEAN dan Russia dalam berbagai bidang utama, antara lain counter-terrorism,
transnational crimes, ekonomi, ketahanan energi, Iptek, penanganan bencana alam dan
tanggap darurat, kerja sama budaya dan people-to-people exchange.Dalam pertemuan itu,
juga dibahas arah kemitraan ASEAN dan Rusia ke depannya.
Dalam kesempatan tersebut, Rusia menyampaikan komitmennya untuk terus berpartisipasi
aktif dan berkontribusi dalam meningkatkan hubungan kerja sama ASEAN-Rusia. Rusia juga
menyampaikan dukungannya pada pembentukan Komunitas ASEAN 2015.
Dasar kemitraan tersebut adalah status Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ASEAN dan besarnya pasar ekonomi Rusia serta
sumber daya alam yang dimilikinya juga merupakan peluang bagi ASEAN.