Pedoman Subsidi Kualifikasi Guru 2008

2,933 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Subsidi Kualifikasi Guru 2008

  1. 1. KATA PENGANTAR Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan. Pembangunan tersebut merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan bermutu akan dihasilkan oleh guru yang profesional dengan kualifikasi minimal seperti yang dipersyaratkan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. PEDOMAN Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pemberian Subsidi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagai bagian integral Depdiknas adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya Peningkatan Kualifikasi Guru standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal, serta meningkatkan kualifikasi minimun dan sertifikasi guru. Melalui peningkatan Ke S1/D4 kualifikasi akademik guru yang sesuai dengan bidang tugasnya, diharapkan akan membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru tahun 2008, antara lain berisi persyaratan guru penerima subsidi, proses rekrutmen dan penyaluran dana, pelaporan, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program. Jakarta, Februari 2008 Direktur Jenderal, DIREKTORAT JENDERAL Dr. Baedhowi PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NIP. 130803888 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- i
  2. 2. DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Halaman i KATA PENGANTAR A. Latar Belakang ii DAFTAR ISI Dalam pendidikan, guru memegang peran essensial yang sulit digantikan dengan siapapun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun BAB I PENDAHULUAN 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 yang menyatakan bahwa guru A. Latar Belakang 1 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, B. Landasan Hukum 2 membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta C. Tujuan 3 D. Sasaran 3 didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, E. Pengertian Subsidi 3 dan pendidikan menengah. F. Sifat Subsidi 4 G. Prinsip Pemberian Subsidi 4 Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara BAB II MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI menyediakan guru yang berkualitas dan profesional. Globalisasi yang A. Sumber dan Alokasi Dana 5 mengharuskan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan warga negara B. Kriteria Penerima Subsidi 5 dengan kualitas dan daya kompetisi yang tinggi memerlukan guru C. Tahapan Pemberian Subsidi 6 D. Hak dan Kewajiban Penerima Subsidi 8 profesional dengan kuantitas yang memadai. E. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi 9 Sebagai tenaga yang profesional, guru diharapkan memiliki kualifikasi F. Pemberhentian Pemberian Subsidi 13 akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan G. LPTK/PT Pelaksana Peningkatan Kualifikasi 14 H. Koordinasi Pengelolaan 14 mengajar. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen I. Waktu Pelaksanaan 16 pasal 7 mengamanatkan, bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, antara lain BAB III PENGENDALIAN PROGRAM memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan A. Cakupan Pengendalian 17 bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk B. Pengelolaan Data Guru Penerima Subsidi 18 C. Pemantauan dan Evaluasi Program 19 melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada pasal 9 menyatakan bahwa D. Pelaporan 20 kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi E. Proses Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Dana jenjang S1/ D4. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Subsidi Peningkatan Kualifikasi 21 RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 BAB IV PENUTUP 23 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), Lampiran-lampiran SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masing- masing memiliki: Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- ii Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 1
  3. 3. a. Kualifikasi akademik minimal S1/ D4. C. Tujuan b. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran Pemberian subsidi peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini yang diajarkan. bertujuan: c. Sertifikat profesi guru sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah tempat 1. Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai kerjanya. memperoleh ijasah S1/D4 Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut 2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam menimbulkan beberapa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian, proses pembelajaran mengingat kenyataan di lapangan belum sesuai dengan tuntutan undang- 3. Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui undang maupun peraturan pemerintah tersebut. Salah satu upaya yang peningkatan mutu guru dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan bagi guru yang D. Sasaran belum memiliki kualifikasi S1/ D4 adalah dengan memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru. Sasaran program subsidi peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 tahun 2008 ini adalah guru yang sedang dan akan menempuh pendidikan Berdasarkan data dari Ditjen PMPTK, bahwa secara nasional (2.245.952 sejumlah 270.000 guru dengan pembagian kelompok sasaran sebagai guru) yang berkualifikasi minimal adalah sebesar 837.460 (37,3 %), dan berikut. selebihnya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. Agar sesuai 1. Subsidi lanjutan diberikan kepada 170.000 guru yang telah dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, maka kualifikasi guru mendapatkan bantuan pendidikan tahun 2007 tetapi masih yang ada saat ini perlu ditingkatkan. menyelesaikan pendidikannya. Untuk mengatasi guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi, 2. Rekrutmen baru sejumlah 100.000 guru baik bagi yang sedang Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat maupun yang akan meningkatkan kualifikasinya ke jenjang S1/D4. Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun E. Pengertian Subsidi 2008 memberikan Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru pada pendidikan dasar dan menengah. Pengertian subsidi dalam hal ini adalah pemberian bantuan sejumlah dana tertentu dari Pemerintah bagi guru PNS dan bukan PNS yang memenuhi B. Landasan Hukum syarat dan berada di bawah binaan Depdiknas pada TK, SD, SMP, SMA, 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan SMK, dan PLB baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi Nasional, akademik Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4). 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, F. Sifat Subsidi 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Subsidi ini sifatnya bantuan dana pendidikan bagi guru yang sedang Nasional Pendidikan. melanjutkan pendidikan. Karena bersifat bantuan maka dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 2 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 3
  4. 4. BAB II G. Prinsip Pemberian Subsidi MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI 1. Terbuka Subsidi ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang atau akan meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1/D4. A. Sumber dan Alokasi Dana Pengumuman dan pendaftaran program subsidi serta penetapan guru Pembiayaan subsidi peningkatan kualifikasi guru bersumber dari dana penerima subsidi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan APBN Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi Kabupaten/Kota. kepada 33 Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia dalam Program 2. Langsung Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru. Subsidi peningkatan kualifikasi guru diberikan secara langsung kepada Subsidi peningkatan kualifikasi guru diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- guru melalui transfer Bank/PT. POS ke rekening guru yang (dua juta rupiah) per orang per tahun. bersangkutan. B. Kriteria Penerima Subsidi 3. Mengutamakan mutu Subsidi peningkatan kualifikasi ini diberikan kepada guru yang memenuhi Guru yang akan menerima subsidi ini adalah guru yang sedang atau kriteria sebagai berikut. akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang terakreditasi dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. 1. Guru yang telah menerima subsidi pada tahun 2007 tetapi masih menyelesaikan studinya. 4. Tidak meninggalkan tugas mengajar 2. Guru rekrutmen baru yang sedang atau akan meningkatkan kualifikasi Guru yang menerima subsidi peningkatan kualifikasi akademik tidak dengan ketentuan sebagai berikut: meninggalkan tugas mengajarnya di dalam kelas supaya tidak terjadi kekosongan guru. a. Guru PNS/Guru bukan PNS (GTY dan GTT) pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang berada di bawah binaan Depdiknas. b. Mengajar pada sekolah negeri atau sekolah swasta yang mendapat ijin operasional dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah. c. Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. d. Menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. e. Belum memiliki Ijazah Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4); Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 4 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 5
  5. 5. f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat penyampaian kebijakan pemberian subsidi peningkatan kualifikasi Keterangan Dokter; guru, informasi kuota per kabupaten/kota, informasi kriteria calon penerima subsidi, mekanisme pemberian subsidi, penyusunan desain g. Tidak sedang memperoleh beasiswa/ bantuan pendidikan untuk penuntasan program peningkatan kualifikasi guru per kabupaten/kota peningkatan kualifikasi dari lembaga/ instansi manapun yang (format terlampir), dan penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian sejenis; subsidi. Koordinasi dan sosialisasi ini akan dihadiri oleh narasumber h. Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman dari Ditjen PMPTK. penjara. 3. Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Subsidi i. Mempunyai atau dalam proses mendapatkan NUPTK Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan kebijakan peningkatan kualifikasi dan pemberian subsidi ini kepada C. Tahapan Pemberian Subsidi guru di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya Dinas Pendidikan 1. Penetapan dan Pendistribusian Kuota Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran calon guru yang akan menerima subsidi sesuai dengan kriteria dan menetapkan guru calon Sasaran penerima subsidi peningkatan kualifikasi tahun 2008 adalah penerima subsidi sesuai dengan kuota. SK dan lampiran daftar calon 270.000 guru, terdiri atas 170.000 guru lanjutan dan 100.000 guru guru penerima subsidi (hard copy dan soft copy) dikirimkan ke Dinas rekrutmen baru. Kuota rekrutmen baru untuk tiap provinsi ditentukan Pendidikan Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Lampiran daftar sebagai berikut. peserta sudah termasuk informasi nomor rekening guru yang a. Kuota Provinsi dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bersangkutan guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 di provinsi terhadap 4. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Subsidi jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 secara nasional, dikalikan dengan kuota nasional (100.000) Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru beserta lampiran daftar nama b. Kuota kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dihitung penerima subsidi. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum memiliki Provinsi. kualifikasi S1/D4 di kabupaten/kota, dikalikan dengan kuota provinsi. 5. Penyaluran Subsidi Data kuota penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru untuk Dinas Pendidikan Provinsi selaku penerima dana dekonsentrasi masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada lampiran menyalurkan secara langsung subsidi peningkatan kualifikasi kepada 7. guru melalui nomor rekening bank guru yang bersangkutan. 2. Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Subsidi Peningkatan Kualifikasi Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian subsidi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 6 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 7
  6. 6. E. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi D. Hak dan Kewajiban Penerima Subsidi 1. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai 1. Hak Penerima Subsidi calon penerima dana subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengajuan calon Guru penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru mempunyai hak: penerima subsidi peningkatan kualifikasi SI/D4 harus disertai dengan a. Menerima informasi program persyaratan administratif, yaitu : b. Menerima subsidi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per Foto Copy Ijasah Terakhir - tahun selama yang bersangkutan menempuh pendidikan atau Foto Copy SK Pengangkatan sebagai guru bagi guru berstatus PNS - paling lama seperti ditentukan dalam tabel 1 berikut. atau Kontrak Kerja bagi guru berstatus bukan PNS Tabel 1. Jangka Waktu Pemberian Subsidi. Foto Copy Kartu Mahasiswa atau surat keterangan sebagai - mahasiswa dari Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan Semester yg diikuti Maksimum lama Ijasah Terakhir saat menerima menerima subsidi Surat Keterangan Dokter - subsidi (tahun) 1-2 5 Foto copy Rekening Bank guru yang bersangkutan - 3-4 4 SMA/SPG/SMK/ SGO atau 5-6 3 Format daftar usulan yang digunakan adalah : sederajat 7-8 2 a). Untuk Sekolah Negeri menggunakan Form 01 sesuai dengan 9 - 10 1 1-2 4 Petunjuk Teknis Pengisian. 3-4 3 D1 5-6 2 b). Untuk Sekolah Swasta menggunakan Form 02 sesuai dengan 7-8 1 Petunjuk Teknis Pengisian. 1-2 3 D2/PGSLP atau sederajat 3-4 2 Masing–masing Kepala Sekolah mengajukan usulan calon penerima 5-6 1 subsidi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan 1-2 2 D3/PGSLA atau sederajat Format yang telah ditentukan. 3-4 1 Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diperiksa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan 2. Kewajiban Penerima Subsidi mengacu kepada kriteria dan sasaran calon penerima subsidi a. Memiliki komitmen, disiplin, dan dedikasi tinggi dalam mengikuti sebagaimana yang tercantum pada bagian lain pada Buku Pedoman pendidikan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang ini. Seleksi/pengecekan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sudah dibubuhi materai. harus mempertimbangkan proporsi kuota guru PNS dan bukan PNS yaitu untuk guru PNS sebanyak-banyaknya 85% dan sedikit-dikitnya b. Tidak meninggalkan tugas mengajar di sekolah. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 8 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 9
  7. 7. 70%; untuk guru bukan PNS sebanyak-banyaknya 30% dan sedikit- 4. SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi diberikan kepada: dikitnya 15%. Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik – 2. Hasil seleksi/pengecekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota LPTK/PT terakreditasi yang menjadi pelaksana Peningkatan – diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan Kualifikasi. persetujuan/pengesahan. Dinas Pendidikan Provinsi dalam pemberian Mitra Kerja (Pelaksana Pembayar) untuk dijadikan acuan – persetujuan/pengesahan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan pembayaran dana subsidi kepada Guru (sebagaimana yang ulang atas kebenaran daftar usulan yang diajukan oleh Dinas tercantum dalam daftar lampiran SK). Pendidikan Kabupaten/Kota. Disamping itu Dinas Provinsi melakukan 5. Atas dasar SK penetapan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi pengelompokan guru penerima subsidi berdasarkan LPTK/PT menerbitkan SPM yang akan menjadi dasar bagi KPPN setempat untuk terakreditasi tempat guru menempuh pendidikan dengan menerbitkan SP2D. Selanjutnya atas dasar SP2D, dana dicairkan untuk menggunakan Format 03. selanjutnya ditransfer ke rekening Bank. 6. Apabila pembayaran diberikan melalui Mitra Kerja (Bank/PT POS Indonesia), maka selanjutnya mitra kerja tersebut harus Dinas Propinsi melakukan pengelompokan guru penerima subsidi berdasarkan LPTK/PT terakreditasi tempat guru menempuh melaksanakan pembayaran kepada Guru mengacu kepada SK pendidikan menggunakan Format 03. Pengisian format tersebut Penetapan Guru sebagai Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi menggunakan sistem komputerisasi. yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 7 hari setelah uang diterima. Alur mekanisme penyaluran dana subsidi tertuang dalam gambar 1. dan mekanisme penyaluran dana subsidi disajikan dalam gambar 2 Daftar usulan yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Propinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Atas dasar daftar usulan yang telah disetujui/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, diterbitkan SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi Peningkatan Kualifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi menjadi acuan untuk dilaksanakan pembayaran dana subsidi Peningkatan Kualifikasi. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 10 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 11
  8. 8. Pemberi PUSAT KKPN Penentuan Monitoring dan SPM LS subsidi/bantuan Kuota Provinsi pengendalian Transfer ke rekening penerima subsidi Penentuan Kuota Menyalurkan Transfer Kab/Kota subsidi PROVINSI Pelaporan Dana Membuat SK Sosialisasi ke Penerima Subsidi Rekening Penerima Kab/Kota subsidi Mengeluarkan KAB/KOTA Sosialisasi ke SPPD LS guru Menetapkan guru penerima subsidi Gambar 2. Mekanisme Pembayaran Dana Subsidi SEKOLAH Mendata Guru yang KEPALA belum S1/D4 Mengusulkan guru penerima subsidi Keterangan Diagram Alur: 1. Pemberi subsidi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung GURU (SPP LS) ke KPPN untuk sejumlah penerima subsidi Pengajuan SPP LS Mendaftar ke Menerima PT setempat subsidi ini harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi 2. Setelah SPP LS diterima, KPPN akan mentransfer dana subsidi tersebut ke rekening penerima subsidi. Transfer dana akan gagal jika nomor Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi rekening dan nama tidak sesuai. F. Pemberhentian Pemberian Subsidi Pemberian subsidi kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur berikut: 1. Telah menyelesaikan studinya 2. Meninggal dunia Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 12 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 13
  9. 9. 3. Berhenti dari jabatan guru pengelolaan berada di lingkungan unit utama Depdiknas, yaitu pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam perkuliahan (Ditjen PMPTK). Sedangkan di Provinsi berada di lingkungan Dinas 5. Melakukan pelanggaran disiplin Pendidikan Provinsi dan di Kabupaten/Kota berada di lingkungan Dinas 6. Indeks prestasi (ip) tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan Pendidikan Kabupaten/ Kota. lptk/ perguruan tinggi penyelenggara Gambar 3 Peran masing-masing unit terkait 7. Berhenti dari program atas kemauan sendiri 8. Diketahui mendapat beasiswa lain Mengalokasikan anggaran Ditjen PMPTK G. LPTK/PT Pelaksana Peningkatan Kualifikasi Menyusun pedoman Terkait dengan penguatan profesionalitas guru, program peningkatan kualifikasi akademik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diperoleh melalui program pendidikan Koordinasi dan sosialisasi Dinas formal Sarjana (S1) atau Diploma empat (D4) kependidikan atau non tingkat provinsi Pendidikan kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi baik negeri maupun Provinsi swasta. Bagi guru yang mengajar di Sekolah Dasar, peningkatan Menyalurkan subsidi kualifikasinya diarahkan pada jenjang S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Menerbitkan SK penerima subsidi Dinas H. Koordinasi Pengelolaan Pendidikan Untuk menjamin pengelolaan program pemberian subsidi peningkatan Kab/Kota Melakukan pendaftaran kualifikasi guru berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk organisasi pengelola, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Organisasi ini berfungsi Menerima subsidi Guru melaksanakan dan atau mengimplementasikan program sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi pengelolaan yang dibentuk ini juga berlaku untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pemberian tunjangan (tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan profesi). Organisasi ini bersifat tetap dan dapat diteruskan atau diperbarui untuk tahun-tahun selanjutnya bilamana diperlukan. Untuk di Pusat, organisasi Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 14 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 15
  10. 10. BAB III I. Waktu Pelaksanaan PENGENDALIAN PROGRAM Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut: Tahun 2008 Bulan Ke- Kegiatan Pengendalian program pemberian tunjangan/subsidi peningkatan kualifikasi No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Sosialisasi Program guru ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pemberian Pendaftaran Calon Penerima tunjangan/subsidi kepada guru yang berhak menerima sesuai dengan jadwal Subsidi di Dinas Pendidikan dan tepat sasaran. Tolak ukur keberhasilan program pemberian subsidi 2 Kab./Kota peningkatan kualifikasi guru meliputi: cakupan pengendalian, pengelolaan data Seleksi Calon Penerima Subsidi Peningkatan guru, pemantauan program, pembatalan pemberian subsidi dan pelaporan. Kualifikasi di Dinas 3 Pendidikan Kab./Kota A. Cakupan Pengendalian Verifikasi, Pengelompokan, dan Penetapan Calon Cakupan atau ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatan- Penerima Subsidi oleh Dinas kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring 4 Pendidikan Provinsi dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat Penyerahan Data Calon keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi. penerima subsidi oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada Cakupan pengendalian program pemberian tunjangan/subsidi kualifikasi 5 LPTK. Distribusi Dana Subsidi guru meliputi: Peningkatan Kualifikasi dari 1. Rekrutmen Calon Penerima Subsidi; Dinas Pendidikan Provinsi ke 6 LPTK/Penerima Subsidi. 2. Kesiapan teknis akademik dan administratif LPTK/Perguruan Tinggi 7 Pelaporan Pelaksana; 3. Kesiapan teknis administratif Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendistribusikan tunjangan/subsidi kepada guru penerima; 4. Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan Program; 5. Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Dana Tunjangan/Subsidi; 6. Pelaksanaan Program Akademik; 7. Permasalahan dan upaya pemecahannya; 8. Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan). Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 16 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 17
  11. 11. B. Pengelolaan Data Guru Penerima Subsidi c. Mekanisme Pengelolaan Data Data guru penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru akan digunakan Penjaringan data guru penerima; – sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan program selanjutnya. Oleh Validasi dan verifikasi data untuk pemutakhiran data; – karena itu data guru penerima subsidi perlu disusun dan dikelola Pengolahan dan analisis data; – tersendiri. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan data guru penerima subsidi. Penyajian data. – a. Unsur yang terlibat dalam pengelolaan data guru penerima subsidi d. Jenis Data dan Instrumen Penjaringan Data Guru Penerima Subsidi adalah: Peningkatan Kualifikasi Penanggungjawab program subsidi; – Jenis data antara lain: biodata guru, sekolah tempat bertugas, – LPTK/PT pelaksana peningkatan kualifikasi dan prestasi akademik Staf pendataan SIM-PTK Dinas Pendidikan Provinsi; – dengan menggunakan software khusus/tersendiri untuk Staf pengelola program bantuan pendidikan peningkatan – selanjutnya menjadi bagian dari SIM PTK; kualifikasi; Instrumen penjaringan data disusun sedemikan rupa sehingga – Jumlah tim pengelola data 3-5 orang; – mampu menjaring informasi yang dibutuhkan melalui pengisian b. Tugas dan Tanggungjawab Unsur Pengelola Data Guru oleh guru di setiap awal semester. e. Pelaporan Peta Guru Penerima Subsidi Entry data, pemutakhiran data, pengelolaan/analisis data dan – penyajian data (biodata guru, sekolah tempat tugas dan prestasi Laporan kondisi/peta guru penerima subsidi perlu disampaikan – akademik); setiap 6 bulan atau pada akhir semester; Memelihara data guru penerima subsidi; – Perubahan data guru yang terjadi, dalam hal: biodata, kemajuan – Menyajikan data guru penerima subsidi sebagai bahan laporan akademik, pengunduran diri atau penghentian pemberian subsidi; – bulanan, semesteran dan akhir tahun sebagai kebijakan atau Pelaporan disampaikan kepada yang berkepentingan; – penetapan program lanjutan C. Pemantauan dan Evaluasi Program Melakukan sinkronisasi data guru penerima subsidi Peningkatan – Kualifikasi dengan SIM PTK. Pemantauan dan evaluasi program Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program – secara menyeluruh. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan Data guru penerima subsidi Peningkatan Kualifikasi menjadi bagian dari SIM PTK selanjutnya; Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dengan tahapan kegiatan diuraikan sebagai berikut. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 18 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 19
  12. 12. 1. Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberian Subsidi Peningkatan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga – Kualifikasi Guru menggunakan indikator cakupan pengendalian yang Kependidikan up Direktur Profesi Pendidik telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (tembusan) – untuk masing-masing cakupan pemantauan; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (tembusan) – 2. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Program yang digunakan dapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (tembusan) – berupa kuesioner, observasi atau wawancara sesuai dengan kepentingan pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Untuk 2. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Subsidi Peningkatan kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program perlu Kualifikasi Guru oleh Pusat berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan disusun panduan pemantauan dan evaluasi program pemberian Provinsi dan disampaikan kepada: subsidi. Menteri Pendidikan Nasional – 3. Jumlah dan Sasaran Responden yang dipilih dalam pemantauan Inspektur Jenderal Depdiknas (tembusan) – program ditetapkan secara random dan keterjangkauan pelaksanaan pemantauan. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga – Kependidikan (tembusan) 4. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Program terdiri dari unsur-unsur Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelum melaksanakan tugas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (tembusan) – petugas pematauan dan evaluasi mengikuti pembekalan; Sistematika laporan sesuai dengan kebijakan Setditjen. PMPTK yang 5. Jadwal pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dilakukan meliputi: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Hasil yang Diharapkan, minimal 1 kali setiap semester yang akan ditetapkan oleh pejabat Mekanisme dan Prosedur, Hasil Pelaksanaan Program (akademik dan yang berwenang; subsidi), Permasalahan dan Upaya yang Dilakukan, Kesimpulan dan Saran. Lampiran data-data pendukung disesuaikan dengan jenis laporan. 6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan atau DIPA Dekonsentrasi pada 33 provinsi; E. Proses Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Dana Subsidi 7. Masing-masing pelaksana/petugas pemantau baik dari Pusat, Propinsi Peningkatan Kualifikasi dan Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pemantauan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran evaluasi dan disampaikan kepada atasan masing-masing. harus menyusun laporan pelaksanaan pembayaran setiap akhir bulan berdasarkan laporan yang dibuat oleh mitra kerja (Bank atau PT.POS D. Pelaporan Indonesia) sebagai penyalur dana. Laporan ini selanjutnya akan digunakan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan program dan sebagai bahan RAPIM Depdiknas. Berikut adalah mekanisme pelaporan disusun dalam 2 hal pokok, yaitu: pelaksanaan pembayaran subsidi peningkatan kualifikasi. 1. Pelaporan kegiatan penyelenggaraan Akademik oleh LPTK/Perguruan Tinggi pelaksana dan disampaikan kepada: Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 20 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 21
  13. 13. BAB IV PENUTUP DIRJEN PMPTK DIR. PROFESI PENDIDIK Pedoman ini merupakan acuan umum yang mengikat bagi pelaksana pemberian subsidi peningkatan kualifikasi bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, 2 dan PLB negeri atau swasta yang sedang dan akan mengikuti pendidikan S1/D4 baik PNS maupun bukan PNS binaan Depdiknas. Untuk kelancaran 1 KEPALA DINAS pelaksanaan program, maka perlu disusun panduan-panduan kegiatan sebagai PENDIDIKAN BANK UMUM/KANTOR POS PROPINSI bagian dari pelaksanaan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru. Gambar 4. Mekanisme Pelaporan Pembayaran Subsidi Keberhasilan pelaksanaan pemberian subsidi ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan, dan pembinaan profesionalitas guru menuju Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tercapainya “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Di samping itu tingkat pembayaran subsidi peningkatan kualifikasi guru kepada Dirjen PMPTK, keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru sangat tembusan kepada Sekretaris Ditjen PMPTK dengan alamat di bawah ini. bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh- sungguh dari segenap unsur pelaksana program. Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat Alamat Direktorat Jenderal PMPTK: dilakukan kebijakan tambahan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 yang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan undang-undang yang Telp. 021-57974165, Fax. 021-57974167 berlaku. Alamat Sekretariat Direktorat Jenderal PMPTK: Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946121, Fax. 021-57974161 Email: mutendikbox@yahoo.com Alamat Direktur Profesi Pendidik: Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57974125, Fax. 021-57974127 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 22 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 23
  14. 14. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 1 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 2
  15. 15. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 3 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 4
  16. 16. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 5 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 6
  17. 17. Lampiran 7: Jumlah Kuota Program Peningkatan Kualifikasi Tahun 2008 LANJUTAN BARU NO PROPINSI Total Dikdas Dikmen Jumlah Dikdas 1 DKI Jakarta 3,366 1,122 4,488 2,432 6,920 2 Jawa Barat 15,513 895 16,408 11,494 27,902 3 Jawa Tengah 25,683 1,481 27,164 11,984 39,148 4 DI. Yogyakarta 4,456 257 4,713 1,736 6,449 0 Jawa Timur 25,263 1,457 26,720 12,098 38,818 6 Nanggroe Aceh D. 3,251 187 3,438 2,552 5,990 7 Sumatera Utara 9,464 546 10,010 6,169 16,179 8 Sumatera Barat 2,925 169 3,094 2,795 5,889 9 Riau 3,090 178 3,268 3,318 6,586 10 Jambi 2,757 159 2,916 1,879 4,795 11 Sumatera Selatan 4,422 255 4,677 3,184 7,861 12 Lampung 6,930 400 7,330 4,440 11,770 13 Kalimantan Barat 4,677 270 4,947 3,210 8,157 14 Kalimantan Tengah 2,743 158 2,901 1,752 4,653 15 Kalimantan Selatan 4,622 267 4,889 2,657 7,546 16 Kalimantan Timur 1,727 100 1,827 1,894 3,721 17 Sulawesi Utara 2,541 147 2,688 1,351 4,039 18 Sulawesi Tengah 2,566 148 2,714 2,097 4,811 19 Sulawesi Selatan 5,573 321 5,894 4,124 10,018 20 Sulawesi Tenggara 2,354 136 2,490 1,509 3,999 21 Maluku 1,933 111 2,044 1,473 3,517 22 Bali 3,919 226 4,145 1,336 5,481 23 NTB 3,157 182 3,339 2,082 5,421 24 NTT 4,144 239 4,383 2,526 6,909 25 Papua 975 56 1,031 670 1,701 26 Bengkulu 2,825 163 2,988 864 3,852 27 Maluku Utara 857 49 906 535 1,441 28 Banten 4,159 240 4,399 4,961 9,360 1,170 64 2,050 1,234 816 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 1,267 73 1,340 793 2,133 31 Kepulauan Riau 341 20 361 304 665 32 Irian Jaya Barat 396 23 419 255 674 33 Sulawesi Barat 789 46 835 710 1,545 Total 159,855 10,145 170,000 100,000 270,000 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 7

×