2. KATA PENGANTAR
Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam
pembangunan nasional bidang pendidikan. Pembangunan tersebut
merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan pendidikan bermutu akan dihasilkan oleh guru yang
profesional dengan kualifikasi minimal seperti yang dipersyaratkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
PEDOMAN
Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pemberian Subsidi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagai bagian integral
Depdiknas adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya
Peningkatan Kualifikasi Guru standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal, serta
meningkatkan kualifikasi minimun dan sertifikasi guru. Melalui peningkatan
Ke S1/D4 kualifikasi akademik guru yang sesuai dengan bidang tugasnya, diharapkan
akan membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran yang
menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif,
dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu
pendidikan secara keseluruhan.
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pemberian subsidi
peningkatan kualifikasi guru tahun 2008, antara lain berisi persyaratan guru
penerima subsidi, proses rekrutmen dan penyaluran dana, pelaporan, jadwal
pelaksanaan, dan pengendalian program.
Jakarta, Februari 2008
Direktur Jenderal,
DIREKTORAT JENDERAL Dr. Baedhowi
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NIP. 130803888
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- i

3. DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
Halaman
i
KATA PENGANTAR A. Latar Belakang
ii
DAFTAR ISI Dalam pendidikan, guru memegang peran essensial yang sulit digantikan
dengan siapapun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun
BAB I PENDAHULUAN
2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 yang menyatakan bahwa guru
A. Latar Belakang 1
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
B. Landasan Hukum 2
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
C. Tujuan 3
D. Sasaran 3 didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
E. Pengertian Subsidi 3 dan pendidikan menengah.
F. Sifat Subsidi 4
G. Prinsip Pemberian Subsidi 4 Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses
belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara
BAB II MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI
menyediakan guru yang berkualitas dan profesional. Globalisasi yang
A. Sumber dan Alokasi Dana 5
mengharuskan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan warga negara
B. Kriteria Penerima Subsidi 5
dengan kualitas dan daya kompetisi yang tinggi memerlukan guru
C. Tahapan Pemberian Subsidi 6
D. Hak dan Kewajiban Penerima Subsidi 8 profesional dengan kuantitas yang memadai.
E. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi 9
Sebagai tenaga yang profesional, guru diharapkan memiliki kualifikasi
F. Pemberhentian Pemberian Subsidi 13
akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan
G. LPTK/PT Pelaksana Peningkatan Kualifikasi 14
H. Koordinasi Pengelolaan 14 mengajar. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
I. Waktu Pelaksanaan 16 pasal 7 mengamanatkan, bahwa profesi guru merupakan bidang
pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, antara lain
BAB III PENGENDALIAN PROGRAM
memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan
A. Cakupan Pengendalian 17
bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk
B. Pengelolaan Data Guru Penerima Subsidi 18
C. Pemantauan dan Evaluasi Program 19 melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada pasal 9 menyatakan bahwa
D. Pelaporan 20 kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi
E. Proses Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Dana
jenjang S1/ D4. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah
Subsidi Peningkatan Kualifikasi 21
RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29
BAB IV PENUTUP 23 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD),
Lampiran-lampiran SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masing-
masing memiliki:
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- ii
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 1

4. a. Kualifikasi akademik minimal S1/ D4. C. Tujuan
b. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran Pemberian subsidi peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini
yang diajarkan. bertujuan:
c. Sertifikat profesi guru sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah tempat 1. Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai
kerjanya. memperoleh ijasah S1/D4
Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut 2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam
menimbulkan beberapa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian, proses pembelajaran
mengingat kenyataan di lapangan belum sesuai dengan tuntutan undang-
3. Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui
undang maupun peraturan pemerintah tersebut. Salah satu upaya yang
peningkatan mutu guru
dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan bagi guru yang
D. Sasaran
belum memiliki kualifikasi S1/ D4 adalah dengan memberikan subsidi
peningkatan kualifikasi guru. Sasaran program subsidi peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 tahun
2008 ini adalah guru yang sedang dan akan menempuh pendidikan
Berdasarkan data dari Ditjen PMPTK, bahwa secara nasional (2.245.952
sejumlah 270.000 guru dengan pembagian kelompok sasaran sebagai
guru) yang berkualifikasi minimal adalah sebesar 837.460 (37,3 %), dan
berikut.
selebihnya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi
akademik minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. Agar sesuai 1. Subsidi lanjutan diberikan kepada 170.000 guru yang telah
dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, maka kualifikasi guru mendapatkan bantuan pendidikan tahun 2007 tetapi masih
yang ada saat ini perlu ditingkatkan. menyelesaikan pendidikannya.
Untuk mengatasi guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi, 2. Rekrutmen baru sejumlah 100.000 guru baik bagi yang sedang
Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat maupun yang akan meningkatkan kualifikasinya ke jenjang S1/D4.
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun
E. Pengertian Subsidi
2008 memberikan Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru pada pendidikan
dasar dan menengah. Pengertian subsidi dalam hal ini adalah pemberian bantuan sejumlah dana
tertentu dari Pemerintah bagi guru PNS dan bukan PNS yang memenuhi
B. Landasan Hukum
syarat dan berada di bawah binaan Depdiknas pada TK, SD, SMP, SMA,
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan SMK, dan PLB baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi
Nasional, akademik Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4).
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, F. Sifat Subsidi
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Subsidi ini sifatnya bantuan dana pendidikan bagi guru yang sedang
Nasional Pendidikan.
melanjutkan pendidikan. Karena bersifat bantuan maka dana tersebut
tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 2 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 3

5. BAB II
G. Prinsip Pemberian Subsidi
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI
1. Terbuka
Subsidi ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang
atau akan meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1/D4.
A. Sumber dan Alokasi Dana
Pengumuman dan pendaftaran program subsidi serta penetapan guru
Pembiayaan subsidi peningkatan kualifikasi guru bersumber dari dana
penerima subsidi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan
APBN Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi
Kabupaten/Kota.
kepada 33 Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia dalam Program
2. Langsung
Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru.
Subsidi peningkatan kualifikasi guru diberikan secara langsung kepada
Subsidi peningkatan kualifikasi guru diberikan sebesar Rp. 2.000.000,-
guru melalui transfer Bank/PT. POS ke rekening guru yang
(dua juta rupiah) per orang per tahun.
bersangkutan.
B. Kriteria Penerima Subsidi
3. Mengutamakan mutu
Subsidi peningkatan kualifikasi ini diberikan kepada guru yang memenuhi
Guru yang akan menerima subsidi ini adalah guru yang sedang atau
kriteria sebagai berikut.
akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang terakreditasi
dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. 1. Guru yang telah menerima subsidi pada tahun 2007 tetapi masih
menyelesaikan studinya.
4. Tidak meninggalkan tugas mengajar
2. Guru rekrutmen baru yang sedang atau akan meningkatkan kualifikasi
Guru yang menerima subsidi peningkatan kualifikasi akademik tidak
dengan ketentuan sebagai berikut:
meninggalkan tugas mengajarnya di dalam kelas supaya tidak terjadi
kekosongan guru. a. Guru PNS/Guru bukan PNS (GTY dan GTT) pada jenjang
pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang berada di
bawah binaan Depdiknas.
b. Mengajar pada sekolah negeri atau sekolah swasta yang
mendapat ijin operasional dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
c. Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan
latar belakang pendidikannya atau sesuai dengan mata pelajaran
yang diampu.
d. Menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
e. Belum memiliki Ijazah Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4);
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 4 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 5

6. f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat penyampaian kebijakan pemberian subsidi peningkatan kualifikasi
Keterangan Dokter; guru, informasi kuota per kabupaten/kota, informasi kriteria calon
penerima subsidi, mekanisme pemberian subsidi, penyusunan desain
g. Tidak sedang memperoleh beasiswa/ bantuan pendidikan untuk
penuntasan program peningkatan kualifikasi guru per kabupaten/kota
peningkatan kualifikasi dari lembaga/ instansi manapun yang
(format terlampir), dan penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian
sejenis;
subsidi. Koordinasi dan sosialisasi ini akan dihadiri oleh narasumber
h. Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman dari Ditjen PMPTK.
penjara.
3. Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Subsidi
i. Mempunyai atau dalam proses mendapatkan NUPTK
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan
kebijakan peningkatan kualifikasi dan pemberian subsidi ini kepada
C. Tahapan Pemberian Subsidi
guru di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya Dinas Pendidikan
1. Penetapan dan Pendistribusian Kuota
Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran calon guru yang akan
menerima subsidi sesuai dengan kriteria dan menetapkan guru calon
Sasaran penerima subsidi peningkatan kualifikasi tahun 2008 adalah
penerima subsidi sesuai dengan kuota. SK dan lampiran daftar calon
270.000 guru, terdiri atas 170.000 guru lanjutan dan 100.000 guru
guru penerima subsidi (hard copy dan soft copy) dikirimkan ke Dinas
rekrutmen baru. Kuota rekrutmen baru untuk tiap provinsi ditentukan
Pendidikan Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Lampiran daftar
sebagai berikut.
peserta sudah termasuk informasi nomor rekening guru yang
a. Kuota Provinsi dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah
bersangkutan
guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 di provinsi terhadap
4. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Subsidi
jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 secara
nasional, dikalikan dengan kuota nasional (100.000) Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penerima
Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru beserta lampiran daftar nama
b. Kuota kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dihitung
penerima subsidi. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum memiliki
Provinsi.
kualifikasi S1/D4 di kabupaten/kota, dikalikan dengan kuota
provinsi. 5. Penyaluran Subsidi
Data kuota penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru untuk
Dinas Pendidikan Provinsi selaku penerima dana dekonsentrasi
masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada lampiran
menyalurkan secara langsung subsidi peningkatan kualifikasi kepada
7.
guru melalui nomor rekening bank guru yang bersangkutan.
2. Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Subsidi Peningkatan Kualifikasi
Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi
pelaksanaan pemberian subsidi dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 6 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 7

7. E. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi
D. Hak dan Kewajiban Penerima Subsidi
1. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai
1. Hak Penerima Subsidi calon penerima dana subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru kepada
masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengajuan calon
Guru penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru mempunyai hak:
penerima subsidi peningkatan kualifikasi SI/D4 harus disertai dengan
a. Menerima informasi program
persyaratan administratif, yaitu :
b. Menerima subsidi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per
Foto Copy Ijasah Terakhir
-
tahun selama yang bersangkutan menempuh pendidikan atau
Foto Copy SK Pengangkatan sebagai guru bagi guru berstatus PNS
-
paling lama seperti ditentukan dalam tabel 1 berikut.
atau Kontrak Kerja bagi guru berstatus bukan PNS
Tabel 1. Jangka Waktu Pemberian Subsidi.
Foto Copy Kartu Mahasiswa atau surat keterangan sebagai
-
mahasiswa dari Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan
Semester yg diikuti Maksimum lama
Ijasah Terakhir saat menerima menerima subsidi
Surat Keterangan Dokter
-
subsidi (tahun)
1-2 5 Foto copy Rekening Bank guru yang bersangkutan
-
3-4 4
SMA/SPG/SMK/ SGO atau
5-6 3 Format daftar usulan yang digunakan adalah :
sederajat
7-8 2
a). Untuk Sekolah Negeri menggunakan Form 01 sesuai dengan
9 - 10 1
1-2 4 Petunjuk Teknis Pengisian.
3-4 3
D1
5-6 2 b). Untuk Sekolah Swasta menggunakan Form 02 sesuai dengan
7-8 1
Petunjuk Teknis Pengisian.
1-2 3
D2/PGSLP atau sederajat 3-4 2 Masing–masing Kepala Sekolah mengajukan usulan calon penerima
5-6 1
subsidi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan
1-2 2
D3/PGSLA atau sederajat
Format yang telah ditentukan.
3-4 1
Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh Kepala Sekolah,
selanjutnya diperiksa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
2. Kewajiban Penerima Subsidi
mengacu kepada kriteria dan sasaran calon penerima subsidi
a. Memiliki komitmen, disiplin, dan dedikasi tinggi dalam mengikuti
sebagaimana yang tercantum pada bagian lain pada Buku Pedoman
pendidikan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang
ini. Seleksi/pengecekan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sudah
dibubuhi materai.
harus mempertimbangkan proporsi kuota guru PNS dan bukan PNS
yaitu untuk guru PNS sebanyak-banyaknya 85% dan sedikit-dikitnya
b. Tidak meninggalkan tugas mengajar di sekolah.
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 8 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 9

8. 70%; untuk guru bukan PNS sebanyak-banyaknya 30% dan sedikit- 4. SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi diberikan kepada:
dikitnya 15%. Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik
–
2. Hasil seleksi/pengecekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota LPTK/PT terakreditasi yang menjadi pelaksana Peningkatan
–
diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan Kualifikasi.
persetujuan/pengesahan. Dinas Pendidikan Provinsi dalam pemberian Mitra Kerja (Pelaksana Pembayar) untuk dijadikan acuan
–
persetujuan/pengesahan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan pembayaran dana subsidi kepada Guru (sebagaimana yang
ulang atas kebenaran daftar usulan yang diajukan oleh Dinas tercantum dalam daftar lampiran SK).
Pendidikan Kabupaten/Kota. Disamping itu Dinas Provinsi melakukan
5. Atas dasar SK penetapan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi
pengelompokan guru penerima subsidi berdasarkan LPTK/PT
menerbitkan SPM yang akan menjadi dasar bagi KPPN setempat untuk
terakreditasi tempat guru menempuh pendidikan dengan
menerbitkan SP2D. Selanjutnya atas dasar SP2D, dana dicairkan untuk
menggunakan Format 03.
selanjutnya ditransfer ke rekening Bank.
6. Apabila pembayaran diberikan melalui Mitra Kerja (Bank/PT POS
Indonesia), maka selanjutnya mitra kerja tersebut harus
Dinas Propinsi melakukan pengelompokan guru penerima subsidi
berdasarkan LPTK/PT terakreditasi tempat guru menempuh melaksanakan pembayaran kepada Guru mengacu kepada SK
pendidikan menggunakan Format 03. Pengisian format tersebut
Penetapan Guru sebagai Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi
menggunakan sistem komputerisasi.
yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 7 hari
setelah uang diterima.
Alur mekanisme penyaluran dana subsidi tertuang dalam gambar 1. dan
mekanisme penyaluran dana subsidi disajikan dalam gambar 2
Daftar usulan yang dikirim oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Propinsi
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
3. Atas dasar daftar usulan yang telah disetujui/disahkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, diterbitkan SK Penetapan Guru Penerima Dana
Subsidi Peningkatan Kualifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi. SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi
menjadi acuan untuk dilaksanakan pembayaran dana subsidi
Peningkatan Kualifikasi.
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 10 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 11

9. Pemberi
PUSAT
KKPN
Penentuan Monitoring dan SPM LS
subsidi/bantuan
Kuota Provinsi pengendalian
Transfer ke rekening
penerima subsidi
Penentuan Kuota Menyalurkan
Transfer
Kab/Kota subsidi
PROVINSI
Pelaporan Dana
Membuat SK
Sosialisasi ke
Penerima Subsidi Rekening Penerima
Kab/Kota
subsidi
Mengeluarkan
KAB/KOTA
Sosialisasi ke
SPPD LS
guru Menetapkan guru
penerima subsidi
Gambar 2. Mekanisme Pembayaran
Dana Subsidi
SEKOLAH
Mendata Guru yang
KEPALA
belum S1/D4 Mengusulkan guru
penerima subsidi Keterangan Diagram Alur:
1. Pemberi subsidi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
GURU
(SPP LS) ke KPPN untuk sejumlah penerima subsidi Pengajuan SPP LS
Mendaftar ke Menerima
PT setempat subsidi ini harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi
2. Setelah SPP LS diterima, KPPN akan mentransfer dana subsidi tersebut
ke rekening penerima subsidi. Transfer dana akan gagal jika nomor
Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi rekening dan nama tidak sesuai.
F. Pemberhentian Pemberian Subsidi
Pemberian subsidi kepada guru penerima dihentikan apabila guru
memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur berikut:
1. Telah menyelesaikan studinya
2. Meninggal dunia
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 12 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 13

10. 3. Berhenti dari jabatan guru pengelolaan berada di lingkungan unit utama Depdiknas, yaitu pada
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam perkuliahan
(Ditjen PMPTK). Sedangkan di Provinsi berada di lingkungan Dinas
5. Melakukan pelanggaran disiplin Pendidikan Provinsi dan di Kabupaten/Kota berada di lingkungan Dinas
6. Indeks prestasi (ip) tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan Pendidikan Kabupaten/ Kota.
lptk/ perguruan tinggi penyelenggara
Gambar 3 Peran masing-masing unit terkait
7. Berhenti dari program atas kemauan sendiri
8. Diketahui mendapat beasiswa lain Mengalokasikan anggaran
Ditjen
PMPTK
G. LPTK/PT Pelaksana Peningkatan Kualifikasi
Menyusun pedoman
Terkait dengan penguatan profesionalitas guru, program peningkatan
kualifikasi akademik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen diperoleh melalui program pendidikan Koordinasi dan sosialisasi
Dinas
formal Sarjana (S1) atau Diploma empat (D4) kependidikan atau non tingkat provinsi
Pendidikan
kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi baik negeri maupun Provinsi
swasta. Bagi guru yang mengajar di Sekolah Dasar, peningkatan Menyalurkan subsidi
kualifikasinya diarahkan pada jenjang S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD).
Menerbitkan SK penerima
subsidi
Dinas
H. Koordinasi Pengelolaan
Pendidikan
Untuk menjamin pengelolaan program pemberian subsidi peningkatan Kab/Kota
Melakukan pendaftaran
kualifikasi guru berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat
sasaran, maka perlu dibentuk organisasi pengelola, baik di tingkat Pusat,
Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Organisasi ini berfungsi
Menerima subsidi
Guru
melaksanakan dan atau mengimplementasikan program sampai kepada
sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi pengelolaan yang dibentuk ini
juga berlaku untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan
pemberian tunjangan (tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan
tunjangan profesi).
Organisasi ini bersifat tetap dan dapat diteruskan atau diperbarui untuk
tahun-tahun selanjutnya bilamana diperlukan. Untuk di Pusat, organisasi
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 14 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 15

11. BAB III
I. Waktu Pelaksanaan PENGENDALIAN PROGRAM
Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut:
Tahun 2008 Bulan Ke-
Kegiatan
Pengendalian program pemberian tunjangan/subsidi peningkatan kualifikasi
No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sosialisasi Program guru ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pemberian
Pendaftaran Calon Penerima tunjangan/subsidi kepada guru yang berhak menerima sesuai dengan jadwal
Subsidi di Dinas Pendidikan
dan tepat sasaran. Tolak ukur keberhasilan program pemberian subsidi
2 Kab./Kota
peningkatan kualifikasi guru meliputi: cakupan pengendalian, pengelolaan data
Seleksi Calon Penerima
Subsidi Peningkatan guru, pemantauan program, pembatalan pemberian subsidi dan pelaporan.
Kualifikasi di Dinas
3 Pendidikan Kab./Kota
A. Cakupan Pengendalian
Verifikasi, Pengelompokan,
dan Penetapan Calon Cakupan atau ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatan-
Penerima Subsidi oleh Dinas kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring
4 Pendidikan Provinsi
dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat
Penyerahan Data Calon
keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi.
penerima subsidi oleh Dinas
Pendidikan Provinsi kepada
Cakupan pengendalian program pemberian tunjangan/subsidi kualifikasi
5 LPTK.
Distribusi Dana Subsidi guru meliputi:
Peningkatan Kualifikasi dari
1. Rekrutmen Calon Penerima Subsidi;
Dinas Pendidikan Provinsi ke
6 LPTK/Penerima Subsidi.
2. Kesiapan teknis akademik dan administratif LPTK/Perguruan Tinggi
7 Pelaporan
Pelaksana;
3. Kesiapan teknis administratif Dinas Pendidikan Provinsi dalam
mendistribusikan tunjangan/subsidi kepada guru penerima;
4. Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan Program;
5. Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Dana Tunjangan/Subsidi;
6. Pelaksanaan Program Akademik;
7. Permasalahan dan upaya pemecahannya;
8. Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan).
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 16 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 17

12. B. Pengelolaan Data Guru Penerima Subsidi c. Mekanisme Pengelolaan Data
Data guru penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru akan digunakan Penjaringan data guru penerima;
–
sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan program selanjutnya. Oleh
Validasi dan verifikasi data untuk pemutakhiran data;
–
karena itu data guru penerima subsidi perlu disusun dan dikelola
Pengolahan dan analisis data;
–
tersendiri. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan
data guru penerima subsidi. Penyajian data.
–
a. Unsur yang terlibat dalam pengelolaan data guru penerima subsidi d. Jenis Data dan Instrumen Penjaringan Data Guru Penerima Subsidi
adalah: Peningkatan Kualifikasi
Penanggungjawab program subsidi;
– Jenis data antara lain: biodata guru, sekolah tempat bertugas,
–
LPTK/PT pelaksana peningkatan kualifikasi dan prestasi akademik
Staf pendataan SIM-PTK Dinas Pendidikan Provinsi;
–
dengan menggunakan software khusus/tersendiri untuk
Staf pengelola program bantuan pendidikan peningkatan
–
selanjutnya menjadi bagian dari SIM PTK;
kualifikasi;
Instrumen penjaringan data disusun sedemikan rupa sehingga
–
Jumlah tim pengelola data 3-5 orang;
–
mampu menjaring informasi yang dibutuhkan melalui pengisian
b. Tugas dan Tanggungjawab Unsur Pengelola Data Guru oleh guru di setiap awal semester.
e. Pelaporan Peta Guru Penerima Subsidi
Entry data, pemutakhiran data, pengelolaan/analisis data dan
–
penyajian data (biodata guru, sekolah tempat tugas dan prestasi
Laporan kondisi/peta guru penerima subsidi perlu disampaikan
–
akademik);
setiap 6 bulan atau pada akhir semester;
Memelihara data guru penerima subsidi;
–
Perubahan data guru yang terjadi, dalam hal: biodata, kemajuan
–
Menyajikan data guru penerima subsidi sebagai bahan laporan akademik, pengunduran diri atau penghentian pemberian subsidi;
–
bulanan, semesteran dan akhir tahun sebagai kebijakan atau
Pelaporan disampaikan kepada yang berkepentingan;
–
penetapan program lanjutan
C. Pemantauan dan Evaluasi Program
Melakukan sinkronisasi data guru penerima subsidi Peningkatan
–
Kualifikasi dengan SIM PTK. Pemantauan dan evaluasi program Pemberian Subsidi Peningkatan
Kualifikasi Guru perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program
–
secara menyeluruh. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program
merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan
Data guru penerima subsidi Peningkatan
Kualifikasi menjadi bagian dari SIM PTK
selanjutnya;
Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dengan
tahapan kegiatan diuraikan sebagai berikut.
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 18 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 19

13. 1. Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberian Subsidi Peningkatan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
–
Kualifikasi Guru menggunakan indikator cakupan pengendalian yang Kependidikan up Direktur Profesi Pendidik
telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (tembusan)
–
untuk masing-masing cakupan pemantauan;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (tembusan)
–
2. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Program yang digunakan dapat
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (tembusan)
–
berupa kuesioner, observasi atau wawancara sesuai dengan
kepentingan pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Untuk 2. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Subsidi Peningkatan
kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program perlu Kualifikasi Guru oleh Pusat berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan
disusun panduan pemantauan dan evaluasi program pemberian Provinsi dan disampaikan kepada:
subsidi.
Menteri Pendidikan Nasional
–
3. Jumlah dan Sasaran Responden yang dipilih dalam pemantauan
Inspektur Jenderal Depdiknas (tembusan)
–
program ditetapkan secara random dan keterjangkauan pelaksanaan
pemantauan. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
–
Kependidikan (tembusan)
4. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Program terdiri dari unsur-unsur
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelum melaksanakan tugas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (tembusan)
–
petugas pematauan dan evaluasi mengikuti pembekalan;
Sistematika laporan sesuai dengan kebijakan Setditjen. PMPTK yang
5. Jadwal pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dilakukan meliputi: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Hasil yang Diharapkan,
minimal 1 kali setiap semester yang akan ditetapkan oleh pejabat Mekanisme dan Prosedur, Hasil Pelaksanaan Program (akademik dan
yang berwenang; subsidi), Permasalahan dan Upaya yang Dilakukan, Kesimpulan dan Saran.
Lampiran data-data pendukung disesuaikan dengan jenis laporan.
6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan atau
DIPA Dekonsentrasi pada 33 provinsi;
E. Proses Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Dana Subsidi
7. Masing-masing pelaksana/petugas pemantau baik dari Pusat, Propinsi Peningkatan Kualifikasi
dan Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pemantauan dan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
evaluasi dan disampaikan kepada atasan masing-masing.
harus menyusun laporan pelaksanaan pembayaran setiap akhir bulan
berdasarkan laporan yang dibuat oleh mitra kerja (Bank atau PT.POS
D. Pelaporan
Indonesia) sebagai penyalur dana. Laporan ini selanjutnya akan digunakan
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan program dan sebagai bahan RAPIM Depdiknas. Berikut adalah mekanisme pelaporan
disusun dalam 2 hal pokok, yaitu: pelaksanaan pembayaran subsidi peningkatan kualifikasi.
1. Pelaporan kegiatan penyelenggaraan Akademik oleh LPTK/Perguruan
Tinggi pelaksana dan disampaikan kepada:
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 20 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 21

14. BAB IV
PENUTUP
DIRJEN PMPTK
DIR. PROFESI
PENDIDIK Pedoman ini merupakan acuan umum yang mengikat bagi pelaksana
pemberian subsidi peningkatan kualifikasi bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK,
2
dan PLB negeri atau swasta yang sedang dan akan mengikuti pendidikan
S1/D4 baik PNS maupun bukan PNS binaan Depdiknas. Untuk kelancaran
1 KEPALA DINAS
pelaksanaan program, maka perlu disusun panduan-panduan kegiatan sebagai
PENDIDIKAN
BANK UMUM/KANTOR POS
PROPINSI bagian dari pelaksanaan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi
guru.
Gambar 4. Mekanisme Pelaporan Pembayaran Subsidi
Keberhasilan pelaksanaan pemberian subsidi ini juga menjadi harapan nyata
bagi pembangunan pendidikan, dan pembinaan profesionalitas guru menuju
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan
tercapainya “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Di samping itu tingkat
pembayaran subsidi peningkatan kualifikasi guru kepada Dirjen PMPTK,
keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru sangat
tembusan kepada Sekretaris Ditjen PMPTK dengan alamat di bawah ini.
bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-
sungguh dari segenap unsur pelaksana program.
Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat
Alamat Direktorat Jenderal PMPTK:
dilakukan kebijakan tambahan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing
Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan,
Jakarta 10270 yang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan undang-undang yang
Telp. 021-57974165, Fax. 021-57974167
berlaku.
Alamat Sekretariat Direktorat Jenderal PMPTK:
Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-57946121, Fax. 021-57974161
Email: mutendikbox@yahoo.com
Alamat Direktur Profesi Pendidik:
Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-57974125, Fax. 021-57974127
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 22 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 23

15. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 1
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 2

16. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 3
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 4

17. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 5
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 6

18. Lampiran 7: Jumlah Kuota Program Peningkatan Kualifikasi Tahun 2008
LANJUTAN BARU
NO PROPINSI Total
Dikdas Dikmen Jumlah Dikdas
1 DKI Jakarta 3,366 1,122 4,488 2,432 6,920
2 Jawa Barat 15,513 895 16,408 11,494 27,902
3 Jawa Tengah 25,683 1,481 27,164 11,984 39,148
4 DI. Yogyakarta 4,456 257 4,713 1,736 6,449
0 Jawa Timur 25,263 1,457 26,720 12,098 38,818
6 Nanggroe Aceh D. 3,251 187 3,438 2,552 5,990
7 Sumatera Utara 9,464 546 10,010 6,169 16,179
8 Sumatera Barat 2,925 169 3,094 2,795 5,889
9 Riau 3,090 178 3,268 3,318 6,586
10 Jambi 2,757 159 2,916 1,879 4,795
11 Sumatera Selatan 4,422 255 4,677 3,184 7,861
12 Lampung 6,930 400 7,330 4,440 11,770
13 Kalimantan Barat 4,677 270 4,947 3,210 8,157
14 Kalimantan Tengah 2,743 158 2,901 1,752 4,653
15 Kalimantan Selatan 4,622 267 4,889 2,657 7,546
16 Kalimantan Timur 1,727 100 1,827 1,894 3,721
17 Sulawesi Utara 2,541 147 2,688 1,351 4,039
18 Sulawesi Tengah 2,566 148 2,714 2,097 4,811
19 Sulawesi Selatan 5,573 321 5,894 4,124 10,018
20 Sulawesi Tenggara 2,354 136 2,490 1,509 3,999
21 Maluku 1,933 111 2,044 1,473 3,517
22 Bali 3,919 226 4,145 1,336 5,481
23 NTB 3,157 182 3,339 2,082 5,421
24 NTT 4,144 239 4,383 2,526 6,909
25 Papua 975 56 1,031 670 1,701
26 Bengkulu 2,825 163 2,988 864 3,852
27 Maluku Utara 857 49 906 535 1,441
28 Banten 4,159 240 4,399 4,961 9,360
1,170 64 2,050
1,234 816
29 Bangka Belitung
30 Gorontalo 1,267 73 1,340 793 2,133
31 Kepulauan Riau 341 20 361 304 665
32 Irian Jaya Barat 396 23 419 255 674
33 Sulawesi Barat 789 46 835 710 1,545
Total 159,855 10,145 170,000 100,000 270,000
Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 7