2. 15 /05/13 HAKI
HAKI / hak hasil karya Intelektual sebagai satu kesatuan
berkembang terus dari waktu kewaktu. Terutama setelah
Intelektual Property Rights (IPR) diterjemahkan sebagai Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan masuk dalam khasanah
perundang-undangan Indonesia.
Sudargo Gautama, pada tahun 2000 menggunakan istilah “Hak
Milik Intelektual” dan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual .
Dan pada tahun 2001 Hak atas Kekayaan Intelektual diganti
menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara resmi
digunakan dalam keputusan Mentri Hukum dan perundang-
undangan RI no M/03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujauna
Menteri Negara Aparatur Negura dalam surat no
24//M/PAN/1/2000
SEJARAH SINGKAT HAKI
DI INDONESIA
3. 15 /05/13 HAKI
Word Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai badan
khusus PB yang memiliki otoritas dibidang Intellectual Property
Right (IPR) memberikan definisi sebagai berikut :
“Very broadly, Intellectual Property Means The Legal Right Which
result from Intelllectual Activity in the Industrial, Scientific,
Liferary, and artistic Fileds‟.
Rumusan sederhana walaupun definisi HKI secara Holistik dan
sempurna adalah ;
“Hak Kekayaan Intellectual adalah Hak yang diberikan negara
kepada Intelektual yang menghasilkan karya dibidang kekayaan
Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, hak langsung secara
ekonomis/melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai
penghargaan, pengakuan hak dan sarana perlindungan hukum.
DEFINISI HAKI
4. 15 /05/13 HAKI
a. Prinsip keadilan (The Principal of Natural Justice) adalah
Hak Kekayaan Intelektual menganut prinsip ini dengan
memberikan hak kepada pencipta, Investor, atau pendisain
untuk memperoleh imbalan dengan memberikan Hak Ekonomis
dan Hak Moral.
b. Prinsip Ekonomi, yaitu prinsip untuk dapat menikmati
keuntungan misalnya dalam bentuk royalty, technical fee, dll
c. Prinsip Kebudayaan, yaitu bahwa hasil investor, ciptaan atau
pendisain dapat meningkatkan taraf hidup, perasaban dan
martabat manusia.
d. Prinsip Sosial, yaitu prinsip bahwa didalam hak yang
diberikan oleh negara terkandung juga pemenuhan kepentingan
masyrakat yang harus dipenuhi.
PRINSIP-PRINSIP YANG MENDASARI HKI
5. 15 /05/13 HAKI
1. Unsur Hak
adalah hak yang diberikan oleh negara kepada para Intelektual
yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil
karyanya baru/ mengembangkan dari yang sudah ada., mempunyai
nilai ekonomi, bisa diterapkan dalam dunia industi, mempunyai nilai
komersial dan dijadikan aset.menurut hukum perdata hak yang
melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan.
Hukum-hukum yang melindungi Hak kkependaan antara lain:
a) Pasal 499 KUHPerdata adalah dasar hukum atas hak kebendaan
yang dapat dikuasai dengan hak milik, yaitu:
- Hak yang harus dihormati oleh semua orang, selama tidak
terdapat hubungan tertentu tidak dapat diganggu gugat, dan dapat
dipertahankan terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa hak.
UNSUR-UNSUR HKI
6. 15 /05/13 HAKI
- Mempunyai sifat “melekat” mengikuti benda itu bila dipindah
tangankan (droi:de suite)
- Mempunyai sifat “droit de prefence” (hak untuk didahulukan).
b) Pasal 540 KUHPerdata (buku II tentang kebendaan)
memberi pengertian tentang hak milik sebagai berikut:
„ hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan
leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak
mengganggu hak-hak orang lain, kesemanya itu dengan tidak
mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu/tindakan
pembatasan lainnya demi kepentingan umum berdasarkan atas
ketentuan undang-undang dan/dengan pembayaran ganti rugi‟.
UNSUR-UNSUR HKI
7. 15 /05/13 HAKI
2. Ilmu Kekayaan
- Menurut V. Apeldoon dalam buku Pengantar Ilmu Hukum,
bahwa hukum kebendaa merupakan bagian dari Hukum Harta
Kekayaan.
- MenurutPaul Schotlen dalam Zaakenrecht adalah sesuatu
yang dapat dinilai dengan uang dapat diperdagangkan dan
dapat diwariskan / dialihkan.
- Menurut Ilmu penegetahuan Hukum Benda merupakan
bagian dari hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan
hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang
berniali uang.
Berarti bahwa unsur kekayaan pada hak kekayaan Intektual
mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat
dimiliki dengan obsolut dan dapat dialihkan secara komersial.
UNSUR-UNSUR HKI
8. 15 /05/13 HAKI
3. Unsur Intelektual.
Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah cerdas, orang
yang berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang
mempunyai kecerdasan tinggi.
Pengertian Intelektual adalah cendikiawan/ orang yang memiliki
sikap hidup yang terus menerus meningkatkan berpikirannya
untuk dapat mengetahui/ memahami sesuatu.
UNSUR-UNSUR HKI
9. 15 /05/13 HAKI
1. Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang no 14 tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-undang no 29 tahun 2000 tentang Varietas
Tanaman
5. Undang-undang no 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. Undang-undang no 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
7. Undang-undang no 32 tahun 2000 tentang Tata Letak
Sirkuit Terpadu
HUKUM-HUKUM DIINDONESIA YANG
MELINDUNGI HKI
10. 15 /05/13 HAKI
1. Paris Convention for protection of Industrial Property
dengan Keppres no 15 tahun 1997
2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under PCT
dengan Keppres no 16 tahun 1997
3. Trademark Law Tready dengan Keppres no 17 tahun 1997
4. Berne Convention for the Protection of Literary and
artistic Work dengan Keppres no 18 tahun 1997
5. WIPO Copyrights Treaty dengan Keppres no 19 tahun 1997
6. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade
Organization (WTO) dengan Keppres no 7 tahun 1994
Perkembangan Perlinduhngan HKI
didunia:
11. 15 /05/13 HAKI
1. Beracara di Pengadilan Niaga harus menggunakan avokat.
Gugatan diPengadilan Negeri harus didahului melaporkan dulu
ke polisi, kemudian berkas dilimpahkan kejaksaan setelah
sempurna diserahkan ke pengadilan.
2. Gugatan diajukan kepengadilan Niaga dalam daerah hukum
tergugat bertempat tinggi
3. Tergugat berdomisili diluar RI gugatan ke Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
4. Putusan pengadilan Niaga sifat serta merta. Artinya dapat
dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya.
5. Tidak terbuka. Upaya hukum banding, hanya terbuka upaya
hukum kasasi, karena sifat pengadilan Niaga cepat, Efektif
dan Efesien
6. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI terbuka upaya hukum
peninjauan kembali lihat UU no 14 tahun 1985 atau UU no 5
tahun 2004.
Perbedaan Beracara Pengadilan Niaga
dan Pengadilan Negeri secara Singkat :
