uraian singkat ini menjelaskan tentang hubungan implementasi muamalah dengan sistem politik Indonesia yaitu sistem politik Pancasila.

1. IMPLEMENTASI MUAMALAH DAN PRINSIP POLITIK PANCASILA INDONESIA
RAHMAT ADIL YUSUF HARAHAP, 1606834195
KELAS O MPK AGAMA ISLAM FMIPA UI
Judul Sumber : 1. Materi Pembelajaran MPK Agama Islam
: 2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik dan
Pendidikan Politik
Penulis : 1. Dr. Mujilan MA, Dkk.
2. Bambang Yuniarto dan Winarno Narmoatmojo
Data Publikasi : 1. SubDit PMU Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia, 2016
: 2. https://www.academia.edu/13365550/ Bambang Yunarto (diakses
pada , Kamis 16 Maret 2017)
Nabi Muhammad saw selain menjadi Rasulullah , beliau juga menjadi kepala agama dan
kepala negara. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah menguasai wilayah Yatsrib dan
mengubah namanya menjadi Madinah al-munawwarah sebagai wilayah kekuasaannya.
Berdasarkan piagam Madinah, kota tersebut menjadi pusat pemerintahan beliau (Harun
Nasution, Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran, 1996: 227). Implementasi dapat diartikan
sebagai penerapan dan pelaksanaan sesuatu sesuai yang telah disepakati ataupun ditetapkan.
Dalam pengambilan keputusan pada pemerintan Nabi, selalu menerapkan ajaran-ajaran Islam
mencakup hal politik dan perundang-undangan yang dilandaskan pada kitab Al-Qur’an.
Sebagai negara dengan rakyat mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, sistem politik
Indonesia pasti sangat dipengaruhi oleh sistem politik Islam, walaupun tidak semuanya.
Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila memiliki prinsip-prinsip politik yang selaras dengan
prinsip politik Islam.
Seorang pengamat politik yaitu Muhammad S. El. Wa dalam bukunya “On The Political
System of Islamic State” menyatakan bahwa prinsip politik Islam terbagi atas :
1. Prinsip Musyawarah
Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah
berdasarkan atas kesepakatan musyawarah. Kalau kita kembali pada nash, maka
prinsip ini sesuai dengan ketentuan QS.3 (Ali Imran) : 159. Musyawarah merupakan
media pertemuan dari kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan akan
hasil keputusan itu. Dengan musyawarah itu pula semua pihak ikut terlibat dalam
menyelesaikan persoalan. Dengan demikian hasil musyawarah itupun akan diikuti
mereka, karena merasa ikut menentukan dalam keputusan itu. Rasulullah sendiri
sangat sering bermusyawarah dengan para kaumnya dalam mengambil segala
keputusan. Indonesia sendiri sudah menerapkan prinsip musyawarah didalam
pengambilan keputusan politik sejak lama. Seperti yang tercantum pada dasar negara
yaitu Pancasila sila keempat yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, hal ini membuktikan bahwa
segala keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Walaupun hanya diwakilkan oleh

2. wakil rakyat berupa lembaga legislatif (DPR, MPR) namun keputusan itu diharapkan
selalu berdampak positif terhadap seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Sistem
ini juga sudah sangat mendarah daging di masyarakat Indonesia dan telah dijadikan
nilai luhur bangsa dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Prinsip Keadilan
Banyak sekali ayat Al-Qur’an yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek
kehidupan manusia, seperti disebutkan dalam firman Allah QS.16 (Al-Nahl):90.
Penguasa haruslah adil dan mempertimbangkan hak-hak warganya dan juga
mempertimbangkan kebebasan berbuat bagi warganya berdasarkan kewajiban yang
telah mereka laksanakan. Adil menjadi prinsip politik Islam dikenakan pada penguasa
untuk melaksanakan pemerintahannya dan bagi warganya harus pula adil dalam
memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya. Dua diantara lima dasar negara
Indonesia juga menjelaskan prinsip keadilan ini, diantaranya “ kemanusiaan yang adil
dan beradab” (sila kedua), dan “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (sila
kelima). Pemerintahan yang adil sangat ditekankan pada pemerintahan Indonesia,
walaupun sampai sekarang kadilan belum mutlak diterapkan. Jika keadilan dijadikan
prinsip politik suatu pemerintahan, niscaya kondisi politik pemerintahan tersebut akan
relatif lebih stabil.
3. Prinsip Kebebasan
Kebebasan di sini mengandung makna positif, yaitu kebebasan bagi warga negara
untuk memilih sesuatu yang lebih baik, maksudnya kebebasan berfikir untuk
menentukam mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga proses berfikir ini dapat
melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya. Kebebasan
berpendapat juga merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam pemerintahan
Islam. Ketika masa pemerintahan Nabi, rakyat sangat bebas berpendapat
menyampaikan aspirasinya. Kebebasan berpendapat ini juga menjadi salah satu
prinsip pemerintahan Indonesia dibuktikan dengan demokrasi Indonesia yang sangat
positif. Kebebasan ini juga diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan,
yang menyatakan mengeluarkan pendapat di muka umum dalam pasal 1 ayat (1),
undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Yang dimaksud mengeluarkan pendapat di muka umum adalah penyampaian
pendapat di muka umum, baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya.
4. Prinsip Persamaan
Prinsip ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang
sama, juga mempunyai persamaan mendapat kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas
kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan. Dengan
prinsip ini sebenarnya tidak ada rakyat yang diperintah secara sewenang-wenang, dan
tidak ada penguasa yang memperbudak rakyatnya karena ini merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dalam politik Indonesia yang mana
pemimpin negara ataupun Presiden yang langsung dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan umum sudah seharusnya mementingkan kepentingan rakyat juga. Rakyat
juga memiliki persamaan hak dalam menentukan Presiden yang akan memimpin
negara Indonesia. Dalam hal persamaan disini, harus ditekankan lagi bahwa setiap
warga negara itu statusnya sama di hadapan hukum. Dapat diartikan apabila seseorang
salah maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku dan sesuai kesalahan yang ia

3. perbuat. Dengan adanya kesamaan hak dan kewajiban warga masyarakat, maka
persatuan yang ditanamkan dalam sila ketiga dasar negara Indonesia tidak akan sulit
untuk dicapai, sehingga akan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang
rukun dan damai sebagai mana cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD 1945.
5. Prinsip Pertanggungjawaban dari Pemimpin Pemerintah tentang Kebijakan yang
Diambilnya
Jika seorang pemimpin pemerintahan melakukan hal yang cenderung merusak atau
menuruti kehendak sendiri maka umat berhak memperingatkannya agar tidak
meneruskan perbuatannya itu, sebab pemimpin tersebut berarti telah meninggalkan
kewajibannya untuk memenuhi hak rakyatnya. Penguasa di dunia ini merupakan
khalifah yang menjalankan amanat Allah, maka tindakan penyalahgunaan jabatan
berati berjalan di atas jalan yang dilaknat Allah, menindas rakyat, melanggar perintah
Al-Qur’an dan Sunnah. Pemimpin tersebut berhak diturunkan dari jabatannya. Salah
satu cara masyarakat mengontrol kinerja pemerintah adalah dengan cara melakukan
demonstrasi namun harus dengan fakta yang jelas. Demonstrasi sendiri adalah salah satu
upaya kritik yang dilakukan masyarakat agar pemerintahan Indonesia berjalan
sebagaimana mestinya. Kritik seperti ini dapat membuat pemerintah melakukan
introspeksi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukannya, apakah mendukung atau
sebaliknya membuat rakyat semakin sengsara.
Politik adalah hal yang sangat vital dalam suatu pemerintahan. Nabi Muhammad saw merupakan
pemimpin Islam sekaligus pemimpin negara yang sangat berkompeten dan sangat ahli dalam
mengambil keputusan. Setiap keputusan-keputusannya ditetapkan melauli musyawarah dengan
rakyatnya sehingga keputusan yang ditetapkan pasti sangat adil, dalam artian tidak ada yang
merasa dirugikan. Didalam musyawarah rakyat bebas berpendapat menyalurkan aspirasinya
karena Nabi sangat senang dalam mendengarkan masukan dari rakyat, yang bersifat rasional dan
tidak diskriminatif. Yang paling penting adalah semua keputusan politik maupun ketetapan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Nabi berlandaskan pada kitab Al-Qur’an. Pada
hakekatnya sistem politik yang seperti itu juga diterapkan masyarakat Indonesia bahkan sebelum
Indonesia sendiri merdeka. Prinsip-prinsip politik seperti musyawarah, keadilan, kebebasan
berpendapat dan lain sebagainya juga telah dirangkum dalam dasar negara Indonesia yaitu
Pancasila. Jika semua kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia berlandaskan
politik pancasila dengan segala nilai-nilainya, maka niscaya negara Indonesia akan menjadi
negara yang sangat damai untuk dijadikan tempat menjalankan kehidupan yang telah dikaruniai
oleh Allah SWT.