Successfully reported this slideshow.

Brief Audit Sosial CSR Ekstraktif & Kemiskinan

1,328 views

Published on

  • Be the first to comment

Brief Audit Sosial CSR Ekstraktif & Kemiskinan

  1. 1. CSR Industri Ekstraktif & Penanggulangan Kemiskinan BRIEF No.001/CSR/2013 | July 22, 2013 Pada tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Tuban masih masuk dalam kuadran-IV, yakni tergolong merah dengan kategori tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang rendah. Posisi ini bahkan di bawah kabupaten sekitarnya seperti Bojonegoro dan Lamongan yang masuk dalam kuadran-III. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam dimensi pembangunan ekonomi kabupaten Tuban adalah besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan Hasil Pendataan Program Perlindung Sosial (PPLS) Tahun 2008, Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Tuban mencapai 105.447 RTM atau 332.241 jiwa. Di Tahun 2011, Jumlah tersebut justru naik menjadi 147,847 RTM, jumlah ini setara dengan 42% dari jumlah KK di kabupaten Tuban yang berjumlah 351,917 KK. Meskipun Tuban menjadi daerah perluasan industri di Jawa Timur, namun jumlah pengangguran masih terbilang besar. Di tahun 2010 mencapai 37.131 orang, dan di tahun 2011 bertambah menjadi 37,889, dengan rerata penempatan kerja hanya berkisar 0,02% dari jumlah pengangguran yang ada di kabupaten Tuban (LKPJ Kab. Tuban 2011). Industrialisasi di kabupaten ini justru menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang sangat dekat dengan area industri, diantaranya sebut saja di sekitar area industri ekstraktif. Kondisi ini ibarat pepatah:‘tikus mati di lumbung padi’-daerah kaya sumber daya alam namun tetap miskin. Jumlah RTM di beberapa kecamatan seperti: Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Grabagan, Semanding dan Palang-yang notabene merupakan lokasi sasaran CSR industri ekstraktif seperti JOB PPEJ, MCL dan PT. Perhutani, masih di angka lebih dari 50% dari total KK di wilayah tersebut. Audit Sosial oleh Warga Sekitar Blok Migas JOB PPEJ Kabupaten Tuban, Jawa Timur
  2. 2. Bahkan, di kecamatan Soko-yang menjadi wilayah sasaran CSR JOB PPEJ, pada PPLS tahun 2011 lalu mengalami peningkatan jumlah RTM sebesar 104% (13,209 RTM), tertinggi se-kabupaten Tuban. Sementara rumah tidak layak huni di kecamatan tersebut mencapai 9,646 rumah, tertinggi se- kabupaten. Jika menilik lebih dalam ke tingkat desa, sebagian besar desa yang berlokasi di ring-I wilayah eksploitasi minyak milik JOB PPEJ, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebut saja desa Rahayu (308 RTM), desa Sokosari (379 RTM), dan dua desa lainnya seperti Sumurcinde (422 RTM) dan desa Sandingrowo (274 RTM). JOB PPEJ telah beroperasi di kabupaten Tuban sejak 27 Februari 1988 hingga peralihan ketiga menjadi JOB PPEJ pada 4 Juli 2002 hingga sekarang. Namun, keberadaan industri ekstraktif tersebut masih belum memberikan dampak yang berarti bagi pengentasan kemiskinan. Padahal, potensi keseluruhan dana CSR di kabupaten Tuban mencapai Rp. 168.417.590.500 atau setara dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, sudah seharusnya potensi dana CSR tersebut dikelola secara akuntabel dan disingkronkan dengan program pemerintah-terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Program CSR juga harus dikelola secara transparan, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memiliki visi perubahan bagi wilayah terdampak, untuk pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut juga mengingat bahwa CSR industri ekstraktif adalah sebuah kewajiban (bukan kesukarelaan) perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan tersebut, yang harus memenuhi standar praktek pertambangan yang baik (good mining practices). Berangkat dari kontek diatas, FITRA Jawa Timur- yang merupakan anggota Publish What You Pay Indonesia, melakukan sebuah studi kebijakan CSR industri ekstraktif, serta melakukan audit sosial bersama-sama warga masyarakat di sekitar area pertambangan migas JOB Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) di Kabupaten area Tuban, Jawa Timur. Tujuan Kegiatan Audit Sosial CSR ini bertujuan untuk meningkatkan peran pengawasan warga serta memastikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan CSR industri ekstarktif Migas. Dari sini, diharapkan lahir rekomendasi pengelolaan CSR Migas yang lebih berpihak kepada masyarakat sekitar, terbangun mekanisme keterlibatan multistakeholders utamanya penerima manfaat, sehingga CSSR berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. 9,646 7,303 6,201 4,327 3,354 2,463 1,522 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 SO K O PAREN G AN PLU M PAN G W ID AN G BAN CAR K EREK SIN G G AH AN SEN O RI PALAN G BAN G ILAN M O N TO N G REN G EL JATIRO G O G RABAG AN TAM BAK BO YO SEM AN D IN G TU BAN JEN U M ERAK U RAK K EN D U RU AN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TUBAN 2011 Soko menjadi kecamatan terbesar se-kabupaten Tuban terdapat rumah tidak layak huni Sumber : Bappeda Tuban
  3. 3. Metode Metode Audit Sosial oleh warga bersifat kualitatif dengan teknik verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaian Program CSR dengan kebutuhan masyarakat, mekanisme pelaksanaan program CSR dan melihat Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program CSR serta memverifikasi akuntabilitas pelaksanaan program-program CSR, termasuk kegiatan-kegiatan CSR dalam bentuk sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Verifikasi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan stakeholder pelaksanaan CSR yang terdiri dari JOB PPEJ, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Komite Pelaksana CSR serta wawancara kepada komunitas masyarakat sebagai penerima manfaat. Wawancara yang dilakukan oleh auditor warga tersebut juga melakukan pencocokan beberapa dokumen dengan data-data di lapangan, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data primer dan data sekunder untuk menjadi temuan sementara. Hasil temuan sementara tersebut kemudian didiskusikan dalam diskusi kelompok terfokus bersama pelaku dan penerima manfaat CSR guna memastikan bahwa temuan audit sosial tersebut dapat diyakini kebenarannya Sasaran Audit sosial CSR Migas adalah lima desa di wilayah Ring-1 yang menjadi prioritas alokasi pelaksanaan program CSR oleh JOB PPEJ, yakni meliputi tiga desa di Kecamatan Soko (Desa Rahayu, Sokosari dan Sumurcinde) serta dua desa di Kecamatan Rengel (Desa Bulurejo dan Kebonagung).  
  4. 4. Temuan-Temuan Penilaian  dalam  audit  sosial  dilakukan  sesuai  dengan  tahapan   perencanaan   dan   pelaksanaan   CSR   oleh   JOB   PPEJ,   termasuk   penilaian   terhadap   bidang-­‐bidang   yang   menjadi   prioritas   programnya.     Tahap Penilaian Kebutuhan dan Perencanaan Pada akhir 2011 JOB PPEJ menginisiasi pembentukan Komite Program Pengembangan Masyarakat Desa (KPPMD) di lima desa (Ring-1), dengan tugas dan wewenang untuk mengelola CSR di tingkat desa bersama Pemerintah desa. Komite CSR merencanakan program usulan yang disesuaikan dengan empat bidang program yang telah ditentukan oleh JOB PPEJ yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta ekonomi. Namun pengambilan keputusan usulan di tingkat desa ini masih dilakukan secara terbatas oleh Komite yang didominasi dan di pimpin oleh kelompok elit desa dari perangkat desa, LPMD maupun BPD. Terdapat keluhan terhadap lamanya proses persetujuan usulan program CSR di intenal kontraktor JOB PPEJ hingga SKKMIGAS. Tahun 2011 misalnya, kegiatan baru bisa dimulai di akhir tahun. Keterbatasan waktu dan minimnya sumber daya komite menjadi alasan tidak dilakukannya proses perencanaan secara mendalam. Komite tidak melakukan pemetakan potensi dan pemecahan masalah bersama. Komite dan desa tidak memiliki panduan dalam pengelolaan CSR, karena sejak awal tidak ada batasan pagu anggaran per desa. Usulan anggaran dari masyarakat yang terlampau besar menyebabkan proses revisi yang juga memakan waktu. Tahap Pelaksanaan Program CSR KPPMD sebagai tim pelaksana Program Sosial Penunjang Operasi (PSPO) dan CSR di tingkat desa, berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktu-dengan memperkerjakan warga sekitar, namun KPPMD juga memfungsikan diri sebagai penyalur kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan selain infrastruktur. Sempitnya waktu tentu berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan program yang direncanakan. Kondisi yang sama terjadi di tahun 2012, yang hingga Desember 2012 anggaran belum dapat dicairkan oleh JOB PPEJ, namun komite telah diminta untuk mengusulkan proposal program CSR tahun 2013. Komite CSR di lima desa mengharapkan anggaran CSR JOB PPEJ bisa di cairkan di awal tahun agar waktu pelaksanaan kegiatan lebih panjang dan kualitas program bisa lebih baik. KPPMD tidak dibolehkan untuk mengalokasikan biaya operasional dari dana CSR. Namun Pemerintah Desa Sokosari dan Desa Rahayu mengalokasikan biaya operasional dari uang Kas Desa. Namun ada juga pengakuan dari anggota pengurus KPPMD Desa Rahayu, bahwa biaya operasional tersebut biasanya juga didapatkan dari fee penyuplai material pembangunan infrastruktur. Di Desa Sokosari juga ditemukan pemotongan anggaran untuk penerima manfaat dengan alasan sebagai biaya operasional komite. Tentu hal ini tidak bisa dibenarkan karena akan berpotensi mengurangi kualitas program CSR. Lembaga pengawas tidak dibentuk secara khusus dalam program PSPO dan CSR JOB PPEJ di lima desa tersebut, sehingga Komite nyaris tanpa pengawasan yang memadai. Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa juga merangkap sebagai pengurus KPPMD, hal ini berpotensi adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang tidak memungkinkan terjadinya pengawasan secara benar. Sedangkan pada aspek pemeliharaan, tidak adanya tim pemeliharaan yang dibentuk serta tidak adanya alokasi anggaran untuk itu, maka pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, menjadi bagian dari aset desa yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah desa. Tidak seluruh program PSPO dan CSR dikelola oleh Komite CSR di lima desa ring satu, di tahun 2011, dari anggaran sebesar Rp. 7,297,717,000 Hanya Rp. 1, 454,000,000 yang di kelola langsung oleh KPPMD, sebagian besar program PSPO dan CSR JOB dikelola langsung oleh JOB PPEJ. Di desa Rahayu misalnya, relokasi SD I dan II dengan anggaran Rp. 763,344,000, Perbaikan Tanggul Desa Rahayu dengan Alat Berat Rp. 13,277,000 serta Pemberian uang kompensasi.
  5. 5. Bidang Insfrastruktur Infrastruktur masih menjadi pilihan prioritas pada kelima desa. Desa Bulurejo mengalihkan seluruh rencana anggaranya untuk pembangunan infrastruktur, begitu juga desa Rahayu dari 75 juta rupiah dialihkan untuk infrastruktur pengadaan air minum sebesar 50 juta rupiah. Besarnya anggaran PSPO dan CSR untuk pembangunan infastruktur belum sepenuhnya diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas yang berkaitan secara langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Misalnya, pembangunan kantor, pemasangan pavin, pembangunan joglo dan sebagainya. Ditemukan perbedaan informasi volume pembangunan tembok penahan jalan di Desa Rahayu. Menurut LPJ Komite KPPMD volumenya mencapai 2,000 m, namun menurut masyarakat pengerjaannya hanya 1,200 m Sementara yang 800 m berupa saluran air yang berada di ujung desa dusun kayunan di kerjakan murni oleh swadaya masyakat. Terdapat juga perbedaan yang mencolok terkait satuan harga bahan bangunan, padahal proyek tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Di desa Sokosari juga terdapat selisih hitungan dalam LPJ KPPMD untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya ada sisa Rp. 522,500 namun dalam LPJ komite dibulatkan dengan sisa Nol rupiah. Penerima manfaat di lima desa hanya terlibat sebagai tenaga kerja namun tidak mengetahui berapa jumlah nominal anggaran pembangunannya Bidang Ekonomi Program PSPO dan CSR JOB PPEJ digunakan untuk penambahan modal Kredit Usaha Bersama (KUB) yang masih berjalan. Bantuan KUB tersebut dipergunakan untuk usaha penjualan pupuk dan pemberantas hama pertanian. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman bagi yang membutuhkan, namun akses yang tidak jauh berbeda juga bisa didapat dari Kios Pupuk yang ada di wilayah setempat. Sementara informasi sisa hasil usaha juga tidak diterima oleh anggota. KUB di desa kebonagung yang dirintis sebagai BUMDesa, mayoritas dikelola pengurus yang di tunjuk oleh pemerintah desa, namun masyarakat tidak tahu pengelolaan anggarannya. Ditemukan adanya pemotongan dari penambahan modal dan pemberian bantuan kepada masyarakat.Di temukan juga nama fiktif yang tidak ada orangnya. Sementara program ekonomi di desa Sumurcinde oleh KPPMD digunakan untuk dua kegiatan, pinjaman penguatan modal UMKM dan pelatihan tenaga kerja masing-masing sebesar Rp. 25 juta. Tidak semua penerima manfaat adalah orang miskin. Kegiatan simpan pinjam UMKM hanya berjalan sekali, dimana pengembalian pinjaman oleh komite dialihkan untuk membangun infrastruktur meski sebenarnya masyarakat merasa terbantu dengan pinjaman tanpa bunga tersebut dan mengharapkan ada perguliran lagi. Sedangkan pelatihan tenaga kerja dengan kegiatan menjahit/Bordil sebagaimana dilaporkan dalam LPJ dikucurkan bantuan sebesar 1 juta rupiah, namun verifikasi di lapangan ditemukan pengakuan penerima manfaat hanya diberikan bantuan sebesar Rp. 300.000, dengan jumlah 16 orang dan bukan 22 orang seperti dalam LPJ, kegiatan usaha menjahit dan bordil sudah tidak jalan lagi setelah pelatihan tersebut karena bantuan mesin jahit tidak diberikan kepada penerima manfaat tapi di taruh di balai desa.
  6. 6. Bidang Pendidikan Masing-masing desa berbeda dalam pengelolaan program CSR di bidang pendidikan. Komite desa Rahayu hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk uang yang dibelanjakan sendiri-sendiri oleh lembaga penerima manfaat. Sementara di desa Sokosari, Sumurcinde dan Kebunagung, komite yang membelanjakan lembaga pendidikan menerima dalam bentuk barang. Pola pembelanjaan yang langsung dilakukan sendiri-sendiri oleh lembaga penerima manfaat umumnya tidak ada permasalahan, sedangkan yang dibelanjakan oleh komite malah muncul beberapa permasalahan. Secara umum lembaga penerima manfaat tidak mengetahui jumlah nominal bantuan yang seharusnya diterimakan, bantuan barang tanpa ada musyawarah dengan penerima secara tiba-tiba (ujug-ujug) dan belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat. Bidang Kesehatan Program CSR di bidang kesehatan meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, Bantuan APE untuk TK/RA, Bantuan Seragam Kader Kesehatan, dan alat-alat olahraga untuk kepemudaan. Manfaat yang diterima oleh masyarakat terhadap bantuan PMT penyuluhan hanya bersifat untuk memotifasi masyarakat untuk aktif berkunjung ke Posyandu. Padahal PMT penyuluhan sudah dianggarkan oleh APBD, semestinya program ini diarahkan pada pemberian Bantuan PMT Pemulihan yang bermanfaat untuk pemenuhan gizi serta kegiatan prefentif kesehatan ibu dan anak seperti, kelas ibu hamil atau menciptakan Desa Siaga yang menjadi percontohan. Bantuan alat-alat olahraga bagi kepemudaan seharusnya memperhatikan kualitas barang seperti halnya bantuan Meja Tennis seharga Rp. 2,800,000 yang baru berumur satu tahun sudah dalam kondisi rusak. Bantuan meja tennis yang masuk dalam program kesehatan juga dianggap tak berhubungan dengan kesehatan. Bidan yang juga sebagai komite di bidang kesehatan tidak tahu secara pasti berapa jumlah bantuan yang diterimakan, sementara penerima manfaat menyatakan hanya menerima bentuk barang dan tidak tahu nominal bantuannya. KPPMD dianggap sangat tertutup dalam pengelolaan bantuan kesehatan ini. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban program CSR JOB-PPEJ secara administratif dilakukan oleh komite dengan cara menyampaikan LPJ kepada JOB PPEJ sebagai pemberi bantuan dan kepada Kepala desa masing- masing. Permasalahannya, KPPMD tidak merasa perlu untuk melakukan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Belum adanya media informasi yang mudah diakses masyarakat untuk mengetahui bentuk kegiatan, jumlah anggaran, lokasi kegiatan, dan penerima manfaatnya dari program CSR perusahaan. Sistem informasi dan transparansi dalam pengelolaan program CSR di desa-desa sekitar JOB PPEJ masih sangat sederhana. Desa Rahayu misalnya, kepala desa menggunakan media informasi pada kegiatan rapat-rapat desa dan setiap ada even-even pengajian untuk menginformasikan terkait adanya kegiatan CSR desa, namun informasi yang disampaikan juga sangat terbatas. Belum ada papan-papan pengumuman misalnya, yang mudah diakses masyarakat untuk menginformasikan pengelolaan CSR dari JOB PPEJ secara detail. Keterbatasan informasi menyebab masyarakat sebagai penerima manfaat tidak bisa berbuat banyak dalam mengawasi komite dan memastikan pengelolaan PSPO dan CSR benar-benar berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat.
  7. 7. Kesimpulan dan Rekomendasi Perlu adanya tanparansi dan jaminan keterlibatan warga dalam pengelolaan CSR Alokasi dana yang bersumber dari perusahaan melalui CSR atau Community Development yang sebagian besar merupkan bagian dari skema cost recovery diharapkan makin mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah khususnya di wilayah operasi industri ekstraktif. Kebijakan dalam pengelolaan CSR belum sepenuhnya menjamin masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan informasi mengenai program CSR yang dibutuhkan , sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk mendorong dan memperkuat posisi warga sebagai pelaksana sekaligus sebagai penerima manfaat dari program CSR. Dengan demikian, warga perlu didorong menjadi warga aktif (active citizen) dalam proses pelaksanaan program-program CSR mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Hal ini dalam rangka untuk mendorong tata kelola CSR yang efektif dan berkelanjutan, yang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, serta meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan Memperkuat kapasitas Pemerintah desa dan KPPMD Pemberian program CSR oleh perusahaan tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembelanjaan anggaran (budget disbursement) namun juga harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan KPPMD dan pemerintah desa dalam menyusun rencana program yang partisipatif, sesuai dengan potensi lokal dengan pola pendampingan dan pemberdayaan yang intensif untuk mewujudkan kemandirian. Perusahaan industri ekstraktif dalam hal ini dapat membangun kemitraan dengan stakeholder lain yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memastikan hal tersebut. Membangun sinergi perencanaan antara pemerintah dan KKKS Mengefektifkan sinergi perencanaan antara swasta dan pemerintah tidak bisa dilakukan dengan hanya membentuk “Forum Komunikasi CSR”, perlu di dorong adanya penilaian kebutuhan (need assesment) yang mendalam dan perencanaan yang singkron dengan perencanaan pembangunan. Sinergi antara forum CSR dengan forum musrenbang yang dimiliki perusahaan dan pemerintah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, penting dilakukan sebagai upaya bersama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Perlu adanya efesiensi dalam Mekanisme pengambilan keputusan usulan CSR Lamanya proses administrasi dan persetujuan pelaksanaan CSR oleh Pemerintah (SKK Migas) menyebabkan kualitas pengelolaan CSR yang menjadi rendah. Sehingga diperlukan mekanisme pengambilan persetujuan yang lebih cepat dengan tanpa mengurangi akuntabilitas pelaksanaan CSR. Pemberian bantuan sosial (kompensasi) akibat pengoperasian flare dalam bentuk uang cash secara terus menerus cenderung tidak mendidik dan bersifat sementara, sehingga pelru difikirkan bentuk kompensasi berupa program yang berkelanjutan.
  8. 8. AUDIT SOSIAL OLEH WARGA Diterbitkan oleh FITRA Jawa Timur bekerjasama dengan Publish What You Pay Indonesia atas dukungan Yayasan TIFA Indonesia Disusun oleh : Miftahul Huda & M. Dahkelan Reviewer : Maryati Abdullah Sekretariat FITRA Jawa Timur Jl. Jeruk A3-17, Perum Perbon Permai Tuban, Telp/Fax : +62-356-323084.Jawa Timur, Indonesia www.fitrajatim.com, fitra_jatim@yahoo.co.id Sekretariat Nasional PWYP Indonesia Jl. Intan No.81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Telp/Fax : +6221-75915498/+6221-7512503. Indonesia www.pwyp-indonesia.org, info@pwyp-indonesia.org

×