SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Pengguna/Kuasa Pengguna
Anggaran
a. Nama
:
: dr. Tomas, MM
b. NIP
c. Jabatan
:
:
196810242002121001
Kepala Dinas
Kode Nama Formulir
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
10201
URUSAN PEMERINTAHAN : 102 Kesehatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran 2019
RKA-SKPD
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
102
Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 10.000.000.000,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000.000,00
4
1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00
4
1 2 Hasil Retribusi Daerah 7.000.000.000,00
4
1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00
4
1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.000.000.000,00
4
2 DANA PERIMBANGAN 0,00
4
2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00
4
2 2 Dana Alokasi Umum 0,00
4
2 3 Dana Alokasi Khusus 0,00
4
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00
4
3 1 Pendapatan Hibah 0,00
4
3 2 Dana Darurat 0,00
4
3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
4
3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00
4
3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
4
3 6 Pendapatan Lainnya 0,00
4
5 BELANJA 83.412.043.912,00
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.308.721.141,00
5
1 1 Belanja Pegawai 31.308.721.141,00
5
1 2 Belanja Bunga 0,00
5
1 3 Belanja Subsidi 0,00
5
1 4 Belanja Hibah 0,00
5
1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,00
5
1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00
5
1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,00
5
1 8 Belanja Tidak Terduga 0,00
5
2 BELANJA LANGSUNG 52.103.322.771,00
5
2 1 Belanja Pegawai 100.500.000,00
5
2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.008.956.316,00
5
2 3 Belanja Modal 13.993.866.455,00
5
Hal. 2
SIMRAL
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
Salak, 11 Januari 2019
dr. Tomas, MM
NIP.196810242002121001
Kepala Dinas
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (73.412.043.912,00)
Hal. 3
SIMRAL

More Related Content

What's hot (20)

Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 
Kec sttu julu
Kec sttu juluKec sttu julu
Kec sttu julu
 
Kec siempat rube
Kec siempat rubeKec siempat rube
Kec siempat rube
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Dinas pmptsp
Dinas pmptspDinas pmptsp
Dinas pmptsp
 
Setda
SetdaSetda
Setda
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Kec salak
Kec salakKec salak
Kec salak
 
Kec siempat rube
Kec siempat rubeKec siempat rube
Kec siempat rube
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Dinas catpil
Dinas catpilDinas catpil
Dinas catpil
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 

Similar to Dinas kesehatan

Badan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerahBadan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerahDiskominfoPB
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDiskominfoPB
 
Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong PrajaPolisi Pamong Praja
Polisi Pamong PrajaDiskominfoPB
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDiskominfoPB
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDiskominfoPB
 
Dinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDiskominfoPB
 

Similar to Dinas kesehatan (20)

Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Badan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerahBadan penanggulangan bencana daerah
Badan penanggulangan bencana daerah
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong PrajaPolisi Pamong Praja
Polisi Pamong Praja
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 
Kec pagindar
Kec pagindarKec pagindar
Kec pagindar
 
Dinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinan
 

More from pandirambo900 (16)

Setda
SetdaSetda
Setda
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Kec sttu julu
Kec sttu juluKec sttu julu
Kec sttu julu
 
Kec sttu jehe
Kec sttu jeheKec sttu jehe
Kec sttu jehe
 
Kec pggs
Kec pggsKec pggs
Kec pggs
 
Kec pagindar
Kec pagindarKec pagindar
Kec pagindar
 
Kec kerajaan
Kec kerajaanKec kerajaan
Kec kerajaan
 
Kdh wkdh
Kdh wkdhKdh wkdh
Kdh wkdh
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Dprd
DprdDprd
Dprd
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas kopumkm
Dinas kopumkmDinas kopumkm
Dinas kopumkm
 
Dinas kominfo
Dinas kominfoDinas kominfo
Dinas kominfo
 
Bpkpd
BpkpdBpkpd
Bpkpd
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 

Recently uploaded

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 

Recently uploaded (10)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 

Dinas kesehatan

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran a. Nama : : dr. Tomas, MM b. NIP c. Jabatan : : 196810242002121001 Kepala Dinas Kode Nama Formulir RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ORGANISASI : DINAS KESEHATAN 10201 URUSAN PEMERINTAHAN : 102 Kesehatan
  • 2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2019 RKA-SKPD Urusan Pemerintahan : Kesehatan 102 Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 10.000.000.000,00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000.000,00 4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 7.000.000.000,00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.000.000.000,00 4 2 DANA PERIMBANGAN 0,00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 0,00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 0,00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 4 3 1 Pendapatan Hibah 0,00 4 3 2 Dana Darurat 0,00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 4 3 6 Pendapatan Lainnya 0,00 4 5 BELANJA 83.412.043.912,00 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.308.721.141,00 5 1 1 Belanja Pegawai 31.308.721.141,00 5 1 2 Belanja Bunga 0,00 5 1 3 Belanja Subsidi 0,00 5 1 4 Belanja Hibah 0,00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,00 5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 0,00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 0,00 5 2 BELANJA LANGSUNG 52.103.322.771,00 5 2 1 Belanja Pegawai 100.500.000,00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.008.956.316,00 5 2 3 Belanja Modal 13.993.866.455,00 5 Hal. 2 SIMRAL
  • 3. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 Salak, 11 Januari 2019 dr. Tomas, MM NIP.196810242002121001 Kepala Dinas JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (73.412.043.912,00) Hal. 3 SIMRAL