MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf

MATERI BIMBINGAN TEKNIS SMK DANA BOS REG 2022
DAN BOSDA SMK NEGERI DAN SWASTA
BAGI KEPALA SMK NEGERI DAN SWASTA
SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
Oleh :
Drs. H. HENRY ISWANDI, M.Si.
P2UPD MADYA
Di Hotel HORISON Bandar Lampung
Hari Selasa Tgl 08 Maret s.d Kamis 10 Maret 2022

DASAR HUKUM PENGAWASAN DANA
BOS SMK DAN BOSDA SMK
1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022

DASAR HUKUM PENGAWASAN DANA
BOS SMA/SLB DAN BOSDA SMA
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
PAUD, BOS dan BOP Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan Tahun 2022
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun
2021 tentang Pedoman pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS
Pada Pemerintah Daerah
LANJUTAN.....

LATAR BELAKANG PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pentelenggaraan
Pemerintahan Daerah bahwa Inspektorat Provinsi sebagai Aparat
Pengawas Internal Pemerintah ( APIP) mempunyai dua tugas yaitu :
 1. Pembinaan.
 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan
untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
 2. Pengawasan.
 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

PENGAWASAN OLEH APIP :
 Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 12 Tahun 2017 :
 1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan
kompetensi yang dimiliki terkait dengan
pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi
dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
prinsip :
 a. profesional;
 b. independen;
 c. objektif;
 d. tidak tumpang tindih antar APIP;
 e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
LANJUTAN.....

 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
 a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah;
 b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
 c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
 d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk
mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka
menengah daerah; dan
 e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
LANJUTAN.....

PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap
dana BOS SMK pada Tahun 2021 didasari adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Romawi
III. Angka 3. Huruf.b.5 yang berbunyi :
Bahwa “ Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh
Inspektorat Daerah “, dengan focus :
Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah,
meliputi Pengawasan Prioritas Nasional : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :
Dimana Inspektorat daerah provinsi, sasaran pengawasan :
1) Meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah
mengelola dana BOS mulai dari Aspek Perencanaan, penyaluran, penggunaan
dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2) Meyakinkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan
tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS.

PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Romawi
III. Angka 3. Huruf.b.5 tersebut terkait pelaksanaan pengawasan
Dana BOS SMK, Inspektorat Provinsi mempunyai tugas untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan dana BOS SMK Negeri
dan Swasta mulai dari proses perencanaan, penyaluran,
penggunaan dan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Dimana proses penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban
BOS SMK sudah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
tahun 2022.

PENERIMAAN DANA BOS
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2022 :
Pada Pasal 7 ayat
(1) bahwa Satuan
Pendidikan
penerima Dana
BOS Reguler
harus memenuhi
persyaratan Sbb :
a. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada
Dapodik;
b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan
kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah
yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada
Dapodik;
d. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama satuan
pendidikan
e. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
f. Tidak mrpkan sat penddkan yg dikelola oleh kementerian/lembaga
lainnya.
Pasal 8 ayat (1)
Satuan
Pendidikan
penerima Dana
BOS KINERJA
terdiri atas :
Sekolah
Sekolah Penggerak harus penuhi syarat :
a. Penerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan dan
b. Telah ditetapkan oleh Kementerian sbg pelaksana program sekolah
penggerak.
Sekolah Berprestasi harus penuhi syarat :
a. Penerima BOS Reguler tahun anggaran berkenaan ;
b. Memiliki paling sedikit 3 peserta didik yg berprestasi dlm

PENERIMAAN DANA BOS
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 :
Pasal 8 ayat (3) : d. Tidak termasuk Sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana
program sekolah penggerak dan SMK pusat Keunggulan.
Pada Pasal 9 :
Satuan
Pendidikan
penerima DANA
BOP Kesetaraan.
Merupakan satuan pendidikan kesetaraan yang meliputi :
(1) Sanggar kegiatan belajar ; dan
(2) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
LANJUTAN.....

• (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler
dihitung berdasarkan besaran
satuan biaya masing-masing
daerah dikalikan dengan jumlah
Peserta Didik.
• (2) Satuan biaya masing-masing
daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
• (3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan data jumlah Peserta
Didik yang memiliki NISN.
Pasal
16 :

•(4) Penghitungan jumlah peserta didik untuk
SMP dan SMA penerima BOS Reguler yg
berbentuk sekolah terbuka dihitung
berdasarkan total jumlah peserta didik yg
disatukan dengan sekolah induk.
•(5) Besaran alokasi dan BOS Kinerja
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal
16 :

• Dalam hal SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah
Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah
Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana
BOS Reguler memiliki jumlah peserta didik
kurang darri 60 (enampuluh), maka jumlah
peserta didik untuk penghitungan besaran
alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam
Puluh) Peserta Didik.
Pasal
17

Indikator Hasil Penelitian Pembahasan
Sistem Imbalan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan masih belum menerapkan pola
pemberian reward bagi pegawai yang
berprestasi dikarenakan terkendala belum
adanya aturan yang jelas cara pengukuran
prestasi aparatur sipil negara dan keterbatasan
anggaran. Pemberian penghargaan terhadap
pegawai masih sebatas bagi Penyuluh pertanian
yang berprestasi membina wilayah kerjanya
dan ataupun dinas hanya mengusulkan kepada
Kementrian.
Pemberian penghargaan kepada pegawai
yang berprestasi dalam penanaman nilai-nilai
budaya organisasi secara berkala adalah hal
utama, seperti kenaikan pangkat/jabatan,
gaji, pemberian gelar, hadiah dan
sebagainya. Untuk itu perlu adanya inovasi
dari kepala dinas baik secara pribadi maupun
organisasi untuk dapat memberikan semacam
rangsangan berupa imbalan kepada pegawai
berprestasi tanpa harus terkendala
keterbatasan anggaran.
Pola Komunikasi Telah dilakukan upaya menerapkan dua pola
komunikasi yaitu keatas dan kebawah serta
komunikasi setara yang disesuaikan dengan
konteks permasalahan yang dibahas. Akan
tetapi berdasarkan hasil observasi yang peneliti
lakukan pola komunikasi yang dilakukan di
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan masih hierarki jabatan artinya tidak
semua pegawai memiliki kemudahan untuk
berkomunikasi hanya orang-orang tertentu saja
dalam hal ini orang dekat dan kepercayaan
yang memiliki akses kemudahan untuk
berkomunikasi.
Peranan komunikasi atasan yang efektif
menjadi hal penting, karena atasan
merupakan komunikator yang menyampaikan
instruksi, informasi, serta mengkoordinasikan
bawahan dalam rangka membentuk
kesamaan makna dalam mempersepsikan isi
pesan yang di sampaikan.
Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan
dan dari bawahan keatasan dalam organisasi
tempat mereka bekerja agar lebih di
tingkatkan lagi, karena sebagian pegawai ada
yang tidak mendapatkan informasi langsung
mengenai isu-isu organisasi, rencana
organisasi, dan kemajuan organisasi
SAMPAI DISINI
KITA REHAT
SEJENAK.
OK.

PENGAWASAN DANA BOS SMA/SLB
Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah tahun 2022 :
A.. PENYALURAN
DANA BOS
REGULER
B. KOMPONEN
PENGGUNAAN
DANA BOS
REGULER
C. PENGELOLAAN
DAN PELAPORAN
PENGGUNAAN DANA
BOS REGULER

A.
PENYALUR
AN DANA
BOS
REGULER
•Pasal 19 :
• Penyaluran Dana BOS dilakukan ke rekening satuan
pendidikan.
• (1) Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara
bertahap dengan ketentuan :
• a. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah
menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS
Reguler tahap II tahun sebelumnya.
• b. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah
menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS
Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
• c. penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan
penyampaian laporan tahap I tahun anggaran
berjalan.
• (2) Penyaluran Dana BOS Reguler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang keuangan mengenai
penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.
• Pasal 20… Hal yang baru….

A.
PENYALURA
N DANA
BOS
REGULER
•Pasal 20 :
•(1) Rekening Satuan pendidikan sebagaimana maskud pasal
19 ayat (1) harus memenuhi kriteria sbb :
• atas nama satuan pendidikan sesuai degan nama yang
terdaftar dalam dapodik ;
•Nama rekening diertai dengan nomor pokok sekolah nasional ;
•Dikeluarkan oleh Bank Umum yg terdaftar dlm Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan tau Bank Indonesia Real
Time Gross Settlement (BI_RTGS) yang di tetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
• (2) Rekening Satuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda
sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas
Kepada Kementerian melalui sistem aplikasi rekening
satuan pendidikan yg disediakan Kementerian.
LANJUTAN.....

A. PENYALURAN DANA BOS
REGULER
•Pasal 21 :
•Menteri dapat memberikan
rekomendasi untuk penundaan
atau penghentian penyaluran Dana
BOS Reguler bagi Pemerintah
Daerah dan atau satuan pendidikan
yang melanggar norma, standar,
prosedur, dan kriteria bidang
pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
LANJUTAN.....

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER
Pasal 26 (1) Komponen penggunakan Dana BOS Reguler
sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2)
meliputi ;
a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler;
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi
pembelajaran ;
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan ;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ;
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran ;
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan
kompetensi keahlian;
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung
keterserapan lulusan; dan/atau
l. pembayaran honor.

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER
Pasal 26 (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf l digunakan paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari
keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS
Reguler yang diterima oleh satuan penddkn.
(3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada guru
dengan persyaratan:
a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
b. tercatat pada Dapodik;
c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga
kependidikan; dan d. belum mendapatkan
tunjangan profesi guru.
LANJUTAN.....

Pasal 26 (4) Persentase pembayaran honor paling
banyak 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dikecualikan pada masa
penetapan status bencana
alam/non-alam yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah.
LANJUTAN.....

• (1) Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3)
terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat
diberikan kepada tenaga kependidikan.
• (2) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
berstatus bukan aparatur sipil negara; dan b.
ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan
dengan surat penugasan atau surat keputusan.
PENGENDALIAN YANG TERPANTAU
Pasal 27
LANJUTAN.....

• Sekolah Penggerak (ayat 2) :
Pengembangan SDM, Pembelajaran paradigma baru,
digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data
• Sekolah Berprestasi (ayat 3) :
Asesmen talenta dan kebugaran, pelatihan dan
pengembangan prestasi, pengelolaan data dan informasi
talenta, dan kegiatan aktualisasi pretasi
Pasal 28

• Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa
dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa
di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.
• (1) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran
sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS
Reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran
berjalan.
• (2) Penggunaan sisa Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam
rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
Pasal 31
Pasal 32
LANJUTAN.....

Pasal 33
(1) Dalam hal sekolah yang telah ditetapkan
sebagai penerima Dana BOS Reguler
dan telah disalurkan Dana BOS Reguler
melalui Rekening sekolah mengalami :
a. Penggabungan ;
b. Penutupan ; atau
c. Tidak bersedia menerima dana, maka sekolah
hrs melakukan pengembalian Dana BOS yg
diterimanya ke RKUD.
(2) Pengembalian Dana BOS Reguler
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan
LANJUTAN.....

Kita rehat sejenak, jika belum jelas .....
Silahkan
bertanya
....

C. PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN
DANA BOS REGULER ( HAL BARU )
Pasal 35
• (1) Kepala Sekolah menyampaikan realisasi
penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi RKAS
yg disiapkan kementerian.
• (2) Penyampaian Laporan dilaksanakan paling lambat
; 31 Juli TA berkenaan untuk laporan realisasi
penggunaan Dana Bos Tahap I. (6) bln.
• 31 Okt TA berkenaan untuk lap realisasi penggunaan
tahap II. (3) bln. Dan 31 Januari TA berikutnya untuk
laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOS
yg di terima dlm satu tahun anggaran.

C. PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN
DANA BOS REGULER
Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Sekolah
Pasal 38
• (1) Dalam pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan
meliputi :
• a. Perencanaan dan Penganggaran ;
• b. Pelaksanaan penataa usahaan ; dan
• c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban.
• (2). Pengelolaan Dana BOS dilaksanakan melalui sistem aplikasi
pengelolaan Dana BOS yang disediakan Kementerian.
Pasal 39
Tehnis Pengelolaan Dana BOS dimaksud tercantum dalam
Lampiran II dari Permendikbud ini.
LANJUTAN.....

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION
Pasal 41
1. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah
membentuk tim BOS Sekolah.
2. Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
b. bendahara sekolah; dan
c. anggota
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri
atas:
a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar
Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas
dan tidak memiliki konflik kepentingan.
LANJUTAN.....

ANY QUESTIONS?
Pasal 42
(1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang :
a. Melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau
lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
b. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
c. Meminjamkan kepada pihak lain;
d.Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS
Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik
baru dalam jaringan;
f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

ANY QUESTIONS?
Pasal 42
h. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau
Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan
inventaris sekolah;
i. Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan
sedang dan berat;
j. Membangun gedung atau ruangan baru;
k. Membeli instrumen investasi;
l. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi,
dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler
atau program perpajakan BOS yang diselenggarakan
lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari
sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
atau sumber lain yang sah;
n. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
o. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada
Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan
LANJUTAN.....

ANY QUESTIONS?
(2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
LANJUTAN.....

TATA CARA PELAPORAN SESUAI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2022
Pelaporan SMK dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
 a. Sekolah harus menyusun pembukuan secara
lengkap. Pembukuan disertai dengan
dokumen pendukung. Pembukuan yang harus
disusun oleh sekolah sebagai berikut :
 1) RKAS;
 2) buku kas umum;
 3) buku pembantu kas;
 4) buku pembantu bank;
 5) buku pembantu pajak; dan
 6) dokumen lain yang diperlukan;

b. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap
dengan ketentuan sebagai berikut :
 1) Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan
Dana BOS reguler yaitu melakukan rekapitulasi
penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan
standar pengembangan sekolah dan komponen
pembiayaan Dana BOS Reguler;
 2) Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan
merupakan seluruh penggunaan Dana BOS
Reguler yang diterima sekolah pada tahun
berkenaan;
 3) Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani
oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite
Sekolah serta disimpan di sekolah; dan
 4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana BOS Reguler kepada
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
LANJUTAN.....

PELAPORAN SMK DILAKUKAN DENGAN
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
c. Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan
baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS
Reguler kepada masyarakat secara terbuka.
Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi
Dana BOS Reguler berdasarkan komponen
pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada
papan informasi Sekolah atau tempat lainnya
yang mudah diakses oleh masyarakat.

SEMOGA SEMAKIN JELAS
SEBELUM MASUK KE BOSDA ?

Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Provinsi
Lampung.

BOSDA Provinsi Lampung memiliki beberapa
,
yaitu:
PENGERTIAN BOSDA PROVINSI LAMPUNG
YAITU :
1. BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung
berupa pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah
baik Negeri maupun Swasta Se Provinsi Lampung dimana besaran
dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah
siswa tidak mampu
masing - masing sekolah dan satuan biaya (unit cost). Dana
BOSDA digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan),
biaya operasional non personalia (operasional) dan biaya personalia
bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan
akses,mutu,relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan yang
bermutu

BOSDA Provinsi Lampung memiliki beberapa
,
yaitu:
PENGERTIAN BOSDA PROVINSI LAMPUNG
YAITU :
2. BOSDA memberikan dana untuk membantu sekolah
melengkapi dana BOS Nasional sebagai bentuk keberpihakan
pemenuhan pembiayaan pendidikan menengah.
3. Jumlah siswa yang dibebaskan biaya pendidikan menjadi
kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan
faktor jumlah siswa siswa tidak mampu yang ada, dan
besarnya biaya sekolah
LANJUTAN.....

Secara Umum : Untuk membantu pembiayaan
pendidikan dalam rangka program pendidikan
menengah universal yang bermutu
• Secara Khusus :
1. Membantu biaya operasional sekolah;
2. Meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan Negeri/Swasta; dan
3. Memberikan kesempatan yang setara bagi
peserta didik untuk mendapatkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

F. SATUAN BIAYA ALOKASI BOSDA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH (BOSDA) DIBERIKAN
KEPADA 15 KABUPATEN/KOTA UNTUK
MENSUBSIDI SISWA
- PROVINSI LAMPUNG, DENGAN UNIT COST
SMA RP 1.000.000/SISWA/TAHUN
DAN SMK RP. 1.560.000 /SISWA/TAHUN.

ANY QUESTIONS?
BAB II
PENGGUNAAN DANA BOSDA SMA/SMK
DA Provinsi Lampung disekolah harus
didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama
DA Sekolah,Dewan Guru dan Komite
Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara
tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan
ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan
DA harus didasarkan pada skala
prioritas kebutuhan sekolah, khusunya membantu
mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

KETENTUAN PENGGUNAAN BOSDA :
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Pembiayaan tambahan dalam rangka
penerimaan peserta didik baru (termasuk
pendaftaran ulang untuk peserta didik lama)
yang belum terpenuhi dari Pemerintah
Pusat/Kabupaten/Dana tidak mengikat lainnya,
antara lain :
a. Administrasi pendaftaran;
b. Pelaksanaan promosi PPDB;
c. Penentuan peminatan/psikotes;
d. Pemenuhan pembiayaan kegiatan
pengenalan lingkungan sekolah dan/atau MOS.
e. Pemenuhan pembiayaan PPDB Online
dan atau
f. Honorarium kegiatan, transportasi,
dan konsumsi penyelenggaraan PPDB manual
dan online

2. Tambahan Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran
dan Ekstrakulikuler
a. Pembiayaan kegiatan
pembelajaran/intrakulikuler antara lain:
1. Pembelajaran remedial dan pembelajaran
pengayaan;
2. Pemantapan persiapan ujian; dan/atau
3. Pelaksanaan try out.
b. Pembiayaan kegiatan Ektrakulikuler antara
lain :
1) Ekstrakulikuler kesiswaan diantaranya
berupa kegiatan :
a). Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
b) Palang Merah Remaja (PMR)
LANJUTAN.....

1) Ekstrakulikuler kesiswaan diantaranya
berupa kegiatan :
c) Unit Kesehatan sekolah (UKS)
d) Karya Ilmiah Remaja (KIR);
e) Organisasi Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
f ) Paskibra;
g) Pramuka; dan / atau
h) kegiatan lainnya yang serupa dalam bentuk
pengembangan diri peserta didik.
2) Ektrakulikuler keagamaan diantaranya berupa
kegiatan :
a) Rohis;
b) Pesantren Kilat;
c) Taman Baca Al Quran; dan
d) Penyelenggaraan hari hari besar
keagamaan.
LANJUTAN.....

3) Ektrakulikuler Olahraga dan kesenian
diantaranya :
a) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional;
b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
c) Pentas Seni Pelajar; d) Sanggar Seni Siswa;
e) Marching Band; dan/atau
f ) Kegiatan lainnya yang serupa dalam bentuk
pengembangan diri peserta didik
c. Pembiayaan kegiatan pengembangan pendidikan;
d. Bimbingan Konseling;
e. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga
di sekolah;
f. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan
huruf d meliputi pembelian alat dan bahan habis
pakai,sewa fasilitas bilamana sekolah tidak memiliki
fasilitas yang dibutuhkan, konsumsi,
transportasi, honor guru pembimbing, dan/atau jasa
profesi bagi narasumber atau instruktur dari luar
sekolah (jika diperlukan).
LANJUTAN.....

a. Pembiayaan rapat disekolah dalam rangka
lainnya yang relevan dengan pelaksanaan program BOSDA
Provinsi Lampung. Pembiayan meliputi pembelian alat
dan/atau bahan habis pakai, konsumsi dan/atau transportasi;
b. Transportasi dalam rangka pengambilan Dana
BOSDA Provinsi Lampung di Bank Lampung
terdekat;
c. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta
pelaporan Program BOSDA Provinsi Lampung ke Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan ketentuan mengacu kepada
Standar Pembiayaan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi Lampung
d. Pembelian alat dan bahan habis pakai meliputi alat alat
dan bahan praktikum, alat dan bahan habis pakai administrasi
sekolah, dll yang habis pakai dalam waktu satu tahun;
4. PENGELOLAAN SEKOLAH

e. Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan sekolah membangun,
mengembangkan, sekolah;
f. Pengadaan Sarana pendukung Pembelajaran dan
Penilaian Evaluasi Pembelajaran (diantaranya : Note Book/Komputer,
PC/LCD/AC/ Pengeras Suara/ Bel Elektronik/Meubelair/alat pendukung
pembelajaran lainnya);
g. Perawatan atau Pemeliharaan ringan fasilitas dan gedung sekolah;
h. Pendataan SMA/SMK melalui aplikasi Dapodikmen dengan ketentuan
biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan
pendataan Dapodikmen khusus pemenuhan data usulan Program Indonesia
Pintar termasuk Jasa Profesi Operator Sekolah, Data dan Aset Sekolah.
4. PENGELOLAAN SEKOLAH LANJUTAN.....

5. Penyusunan dan Pelaporan
• Pembiayaan untuk menyusun dan
mengirimkan laporan sekolah
kepada Pemerintah Provinsi
Lampung melalui Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung
meliputi biaya fotocopy,
materai,konsumsi dan perjalanan
dinas pengiriman laporan.

BAB III
Larangan Penggunaan Dana BOSDA SMA/SMK
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak u/ pelaporan
keuangan BOSDA DIKMEN atau software sejenis;
4. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan
oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Pemerintah
Daerah/Pusat, atau pihak lainnya;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk
pendidik (guru) dan tenaga kependidikan;
6. Membiayai Kegiatan Studi Banding Tenaga Pendidik

BAB III
Larangan Penggunaan Dana BOSDA SMA/SMK
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
kecuali bencana alam dan atau kejadian luar biasa;
8. Mmembangun gedung/ruangan baru kecuali
pembangunan wc bagi sekolah belum memiliki;
9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta
bahan/peralatan yang tidak mendukung proses
pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin;
12. Pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan
sumber lain (double accounting).
LANJUTAN.....

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
A. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 Provinsi Lampung harus memperhatikan antara
lain :
1. Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan
bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan
dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang
mengeluarkan uang;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu
harus diberi materai yang cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
A. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 Provinsi Lampung harus memperhatikan antara lain :
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor
bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi
(ketikan di tip ex);
4. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun
pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal
terjadinya transaksi;
5. Pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran
pajak atas pembayaran/pembelian/
pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu
dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
LANJUTAN.....

56
Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi
pemeriksa (Inspektorat Provinsi, BPK
Perwakilan/Bawasda), penerima bantuan
terbukti secara sah melakukan kekeliruan,
kesalahan secara sengaja dalam
melaksanakan program dan pengelolaan
keuangan yang merugikan keuangan negara,
Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi
Lampung melakukan teguran lisan dan
tulisan kepada Kepala sekolah dengan
tembusan Kepada Gubernur Lampung.
B. SANKSI

57
Sanksi kepada Oknum yang melakukan pelanggaran
dapat diberikan dalam bentuk :
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan
pemberhentian;
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti
rugi;
3. Pemblokiran dana & penghentian sementara
dan/atau seluruh bantuan pada tahun berikutnya
kepada Sekolah, bilamana terbukti melakukan
pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan
sistematik untuk memperoleh keuntungan
pribadi, kelompok atau golongan.
B. SANKSI LANJUTAN.....

58
Sanksi kepada Oknum yang melakukan
pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk :
4. Penerapan sanksi hukum sesuai peraturan
perundang undangan yang berlaku; dan
5. Masuk dalam daftar hitam (black list)
sekolah yang tidak akan
mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Lampung.
B. SANKSI LANJUTAN.....

❖Secara umum laporan yang harus disiapkan
sekolah penerima bantuan, yaitu laporan per
semester (laporan semester I / periode Januari-Juni
dan laporan semester II / Periode Juli - Desember).
Laporan tersebut harus ada ketika diperiksa setiap
saat oleh tim audit/pemeriksa.
❖Laporan sekurang-kurangnya berisi
informasi yang mencakup :
❖1. Narasi Laporan
Narasi laporan memuat informasi
sebagai berikut :
a. Jumlah siswa;
b. Jumlah dana diterima;
c. Jumlah siswa tidak mampu

❖2. SK Kepala Sekolah tentang siswa
penerima dana BOSDA.
❖3. Pertanggungjawaban penggunaan Dana
BOSDA berupa pengesahan Buku Kas
Umum dan Buku Kas Pembantu dengan
melampirkan bukti bukti belanja yang sah
dan lengkap paling lambat tanggal 20 (dua
puluh) periode selanjutnya;
❖4. Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku
Kas Pembantu yang telah mendapatkan
pengesahan, Kepala Sekolah beserta
Bendahara BOSDA menyusun laporan
realisasi Belanja Dana BOSDA masing masing
setiap semester.
LANJUTAN.....

❖5. Kepala Sekolah sekolah menyampaikan
laporan realisasi belanja BOSDA kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
setiap semester paling lambat tanggal 20 awal
semester berikutnya;
❖6. Penyampaian laporan realisasi belanja dana
BOSDA dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) Kepala Sekolah dan Bendahara
BOSDA;
❖7. Realisasi Dana BOSDA oleh sekolah
menghasilkan aset tetap dan aset lainnya
u/dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung untuk dicatat sebagai
aset barang milik daerah sesuai ketentuan berlaku.
LANJUTAN.....

❖8. Berdasarkan laporan realisasi belanja BOSDA
yang disampaikan masing masing sekolah sampai
dengan semester 2 (dua), Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan
rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan laporan
keuangan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung;
❖9. Kepala Sekolah bertanggungjawab secara
formal dan material atas belanja Dana BOSDA
yang dikelola oleh Satuan Pendidikan
LANJUTAN.....

PELAPORAN &
PENGAKUNTANSIAN
DANA BOS DAN
BOSDA
FARLIANSYAH SE, MM
BPKAD PROV LAMPUNG

POINTER
PEJABAT YANG TERLIBAT
01
02
04
03
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN

Dalam Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA
Mengesahkan DPA, Penerimaan dan Belanja BOS,
Melaksanakan Sistem Akuntansi, Mencatat realisasi penerimaan
dan belanja BOS
PPKD selaku BUD
Menelaah RKAS, Menyusun RKA dan DPA berdasar RKAS,
Mengelola BMD dari dana BOS, Menyusun dan melaporkan
Penggunaan dana BOS, Mengawasi pelaksanaan dana BOS
Pengguna Anggaran (PA)
Meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan, belanja dan
pertanggungjawaban dana BOS
Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA
Menyusun RKAS, mengawasai pelaksanaan tata usaha dana
BOS, memverifikasi penerimaan dan belanja, tanda tangan
SPTJM, memeriksa dan menandatangani laporan dana BOS
PENANGGUNGJAWAB DANA BOS
Menerima, menyimpan, membayar, mempertanggungjawabkan
dan melaporkan uang dan bukti pelaksanaan dana BOS
Bendahara Dana BOS
Melakukan tata usaha BMD
Pengurus Barang

Perencanaan dan Penganggaran
Tata Usaha BOS dan BOSDA
PROGRAM dan KEGIATAN
Dalam bentuk program dan kegiatan
bagi Satdikmen negeri dan
Satdiksus negeri yang
diselenggarakan oleh provinsi
HIBAH
Dalam bentuk hibah bagi Satdikmen
swasta dan Satdiksus swasta yang
diselenggarakan oleh masyarakat
serta Satdikdas negeri yang
diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan Satdikdas
swasta yang diselenggarakan oleh
masyarakat

PELAKSANAAN
Kepala Satdik melaporkan penerimaan dana BOS
kepada PPKD selaku BUD
Bendahara BOS melaksanakan belanja dengan terlebih
dahulu meneliti kelengkapan dokumen, menguji
kebenaran perhituangan tagihan, dan menguji
ketersediaan dana yang bersangkutan.
Bendahara mencatat pada buku kas umum dan kas
pembantu dengan dilampiri bukti yang sah dan di
tandatangani oleh Bendahara dan Penanggungjawab
Bendahara BOS (negeri) menyusun laporan
penerimaan dan belanja beulanan dan semesteran
melalui Kepala Satdik untuk dilaporkan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi dilampiri SPTJM

PELAPORAN
Berdasar Laporan Bulanan yang sudah dibuat :
Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Satdik Negeri per
semester yang dilampirin SPTJM
Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Satdik Swasta per tahap
yang dilampiri SPTJM.
Terhadap Satdik Negeri, Dinas Pendidikan melaksanakan rekonsiliasi
terhadap penerimaan dan belanja yang muat dalam BA
Pertanggungjawaban Satdik Swasta meliputi Laporan Penggunaan
Hibah, SPTJM yang didalamnya menyatakan bahwa hibah digunakan
sesuai dengan NPHD dan bukti pengeluaran yang sah

TERIMA KASIH
WA : 0821 8690 3655

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 14 Tahun 2020
Tentang:
Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan
(PBJ)

Drs. H. HENRY ISWANDI, M.Si.
P2UPD MADYA
Pengadaan Baran/Jasa satuan pendidikan
hendaknya dilaksanakan secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
(Pasal 2 hrf a)
Barang/Jasa harus terukur (pasal 2
hrf b)dengan :
1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Waktu
4. Lokasi
3
DEDY IRWANSYAH, S.H
AUDITOR MUDA

“Kepala Satuan Pendidikan dapat
menunjuk pendidik/tenaga
kependidikan secara perorangan
atau kelompok kerja utk
melaksanakan PBJ Satuan
Pendidikan dan ditetapkan Kepala
Satuan Pendidikan” pasal 8 ayt (1)
4
01
PELAKSANA
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
“Berwenang & bertanggungjawab
melaksanakan PBJ”
PELAKU
PBJ
OEH SATUAN PENDIDIKAN
02 PENYEDIA
(psl 9 ayat
(1)
a. Perorangan
b. Badan Usaha
Syarat & Kriteria:
(ayat (2)
- Memiliki NPWP
- Memiliki Identitas Penyedia
- Mampu Menyediakan B/J
“PBJ melalui SIPlah harus
sesuai dgn kriteria yg
tercantum dalam SIPlah”
ayat (3)
Pasal 7 ayat (1), (2)

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH SATUAN PENDIDIKAN
PERSIAPAN PENGADAAN PENETAPAN PENYEDIA
PELAKASANAAN KESEPAKATAN
PENGADAAN
01 02 03
5
Penetapan Dokumen
Perencanaan (psl 12
ayat (1)
Berisi:
Jumlah B/J, Spek/Rg. Lingkup
B/J,Waktu/alokasi serah
terima,Alokasi anggaran,
Persyaratan penyedia (ayat 2)
Hal diatas dpt dikecualikan
thdp. PBJ ≤ Rp. 10 Jt (ayat 3)
Dilakukan berdasarkan:
a. Kebutuhan Sat. Pendidikan
b. RKAS
Meliputi: (pasal 14 (1)
- Pemilihan & Penetapan calon Penyedia
- Pembuatan Kesepakatan pengadaan
(Melalui SIPlah)
Meliputi: pasal 20 (1)
1. Pengiriman B/J
2. Pemeriksaan B/J
3. Penerimaan B/J
4. Pembayaran

BUKTI PBJ OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI SIPlah
(pasal 22 (1)
STEP 01
Dokumen
Perencanaan PBJ
Satuan Pendidikan
STEP 02
Dokumen Hasil
Perbandingan
STEP 03
Dokumen Hasil
Negoisasi
STEP 04
Surat Pemesanan
STEP 05
BeritaAcara Serah
Terima
&
Bukti Pembayaran
Step 02 s.d 05 bukti pelaksanaan PBJ tersedia dalam SIPLah (pasal 22 (2)

BUKTI PBJ OLEH SATUAN PENDIDIKAN MELALUI LURING
STEP 01
Dokumen
Perencanaan PBJ
Satuan Pendidikan
STEP 02
Dokumen Hasil
Perbandingan
STEP 03
Dokumen Hasil
Negoisasi
STEP 04
Bukti Kesepakatan
STEP 05
BeritaAcara Serah
Terima
&
Bukti Pembayaran

FORMAT BUKTI
PELAKSAAN PBJ OLEH
SATUAN PENDIDIKAN
Dokumen Perencanaan
(Luring)
Dokumen Berita Acara
Hasil Perbandingan
Dokumen Berita Acara
Negoisasi
Bukti Kesepakatan
Dokumen Perencanaan
(Daring)
Berita Acara Serah Terima
Bukti Pembayaran

www.proposaltemplate.com 010
PA G E
Dokumen
Perencanaan
(Daring)

PA G E
Dokumen
Perencanaan
(Luring)

PA G E
Berita Acara
Hasil
Perbandingan

PA G E
Dokumen
Berita Acara
Negoisasi

Bukti Kesepakatan Merupakan Bukti
tercapainya konsensus antara Pelaku PBJ
Meliputi:
•Kesepakatan atas harga B/J
•Kesepakatan Spekksifikasi Teknis B/J
BUKTI KESEPAKATAN TERDIRI:
1. Nota Pembelian (≤Rp. 10 Jt)
2. Kuitansi (≥Rp. 10 Jt s.d.≤Rp.50 Jt)
3. Surat Perintah Kerja (≥Rp. 50 Jt s.d. ≤Rp.200 Jt
BUKTI
KESEPAKATAN

PA G E
Surat Perintah
Kerja
(SPK)

PA G E
Berita Acara
Serah Terima

www.proposaltemplate.com PA G E 017
T E R I M A K A S I H
Inspektorat Prov. Lampung
Wassalamualaikum Wr Wb

KEBIJAKAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2022
Oleh :
Trio Zulkarnain, A.Md.
Tim BOS Provinsi Lampung
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Disampaikan pada :
Rapat Teknis Persiapan Program BOS
SMK se-Provinsi Lampung Tahun 2022
Pemerintah Provinsi Lampung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Drs. SULPAKAR, M.M.
Kadisdikbud Provinsi Lampung

DASAR HUKUM
1. PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH
2. PERMENDIKBUD 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG JASA OLEH SATUAN
PENDIDIKAN
1. PERMENDAGRI NOMOR 27
TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
APBD TAHUN 2022
2. PERMENDAGRI NOMOR 24
TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA PEMERINTAH
DAERAH
PMK NOMOR 119/PMK.07/2021
TENTANG TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK TANGGAL
8 SEPTEMBER 2021

PRINSIP DASAR
Fleksibel
Dikelola sesuai dengan
kebutuhan Sekolah
Efektif
Diupayakan dapat memberikan
hasil, pengaruh, dan daya guna
untuk mencapai tujuan
pendidikan di Sekolah Efisiensi
Diupayakan untuk meningkatankualitas
belajar siswa dengan biaya seminimal
mungkin dengan hasil yang optimal;
Akuntabel
Dipertanggungjawabkan secara
keseluruhan berdasarkan pertimbangan
yang logis sesuai peraturan
Perundang-undangan;
Transparan
Dikelola secara terbuka dan mengakomodir
aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan
kebutuhan Sekolah.
1
2
3
5

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA
BOS REGULER
memiliki Nomor Pokok Sekolah
Nasional (NPSN) yang terdata pada
Dapodik
mengisi dan melakukan pemutakhiran
Dapodik sesuai dengan kondisi riil di
satuan pendidikan paling lambat 31
Agustus anggaran sebelumnya
memiliki izin untuk menyelenggarakan
Pendidikan bagi satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat
yang terdata pada Dapodik
memiliki rekening satuan Pendidikan
atas nama satuan pendidikan
Tidak merupakan satuan Pendidikan
kerja sama
Tidak merupakan satuan Pendidikan
yang dikelola oleh
Kementerian/Lembaga lain

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA
BOS KINERJA
SEKOLAH
PENGGERAK
SEKOLAH
BERPRESTASI
1. Satuan Pendidikan penerima dana BOS
Reguler pada tahun anggaran berkenaan.
2. Telah ditetapkan oleh kementerian sebagai
pelaksana program sekolah penggerak.
1. Satuan Pendidikan penerima dana BOS Reguler
pada tahun anggaran berkenaan
2. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) peserta didik
berprestasi dalam perlombaan ditingkat nasional
/internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir
3. Memiliki prestasi sekolah di tingkat nasional
/internasional
4. Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai
sekolah penggerak/SMK Pusat Keunggulan

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA
Penetapan Sekolah
penerima dana BOS Reguler
ditetapkan setiap tahun
pelajaran berdasarkan data
pada Dapodik per tanggal 31
Agustus.
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2022 BERDASAR
KEPMENDIKBUD RISTEK NOMOR : 28/P/2022

Satuan Biaya Dana BOS Reguler Tahun 2022
Provinsi Lampung
Sesuai Kepmendikbudristek Nomor : 27/P/2022
No Provinsi/Kabupaten/Kota
Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun
SD SMP SMA SMK SLB
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
1 Kabupaten Lampung Barat Rp 940.000 Rp 1.170.000 Rp 1.600.000 Rp 1.710.000 Rp 3.720.000
2 Kabupaten Lampung Selatan Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
3 Kabupaten Lampung Tengah Rp 940.000 Rp 1.160.000 Rp 1.590.000 Rp 1.690.000 Rp 3.690.000
4 Kabupaten Lampung Timur Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
5 Kabupaten Lampung Utara Rp 940.000 Rp 1.160.000 Rp 1.590.000 Rp 1.690.000 Rp 3.690.000
6 Kabupaten Mesuji Rp 940.000 Rp 1.160.000 Rp 1.590.000 Rp 1.690.000 Rp 3.690.000
7 Kabupaten Pesawaran Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
8 Kabupaten Pesisir Barat Rp 960.000 Rp 1.190.000 Rp 1.620.000 Rp 1.730.000 Rp 3.770.000
9 Kabupaten Pringsewu Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
10 Kabupaten Tanggamus Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
11 Kabupaten Tulang Bawang Rp 940.000 Rp 1.160.000 Rp 1.590.000 Rp 1.690.000 Rp 3.690.000
12 Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
13 Kabupaten Way Kanan Rp 940.000 Rp 1.160.000 Rp 1.590.000 Rp 1.690.000 Rp 3.690.000
14 Kota Bandar Lampung Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000
15 Kota Metro Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.600.000 Rp 3.500.000

PENYALURAN DANA
› Kemenkeu melalui
KUN menyalurkan
dana BOS ke satuan
pendidikan dalam3
(tiga) kali tahapan.
› Laporan realisasi
sebagai syarat
penyaluran
› Dana BOS
diterima
langsung di
sekolah
RKUN REKENING SEKOLAH
Kriteria Rekening Sekolah :
1. Atas nama satuan Pendidikan
sesuai dengan nama yang
terdaftar dalam Dapodik
2. Nama rekening disertai
dengan Nomor pokok sekolah
nasional
3. Dikeluarkan oleh bank umum
yang terdaftar dalam System
Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI) dan/atau
Bank Indonesia Real Time
Gross Settlement (BI-RTGS)
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

9
Paling cepat
bulan Januari
30%
(Januari s.d.
Maret)
31 Agustus 2020
02
01 03 01 02
31 AGUSTUS 2021
TAHUN 2022
Paling cepat
bulan April
40%
(April s.d.
Agustus)
Paling cepat
bulan September
30%
(September s.d.
Desember)
TAHAP
CUT OFF PENYALURAN BOS REGULER

01
Penerimaan Peserta
Didik Baru
02
Pengembangan
Perpustakaan
03
Kegiatan Pembelajaran
dan Ekstrakurikuler
04
Kegiatan Asesmen/
Evaluasi Pembelajaran
05
Administrasi
Kegiatan Sekolah
06
Pengembangan Profesi
Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
07
Langganan Daya dan
Jasa
08
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Sekolah
09
Penyediaan Alat Multimedia
Pembelajaran
10
Penyelenggaraan Kegiatan
Peningkatan Kompetensi
Keahlian SMK dan SMALB
11
Penyelenggaraan Kegiatan dalam
mendukung keterserapan lulusan
SMK dan SMALB
12
Pembayaran Honor
12 Komponen Penggunaan dana BOS Reguler

01
Penerimaan Peserta Didik Baru
Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman Peserta Didik baru,
dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
Pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta
Didik baru.

02
Pengembangan Perpustakaan
Buku yang dibeli merupakan buku yang telah di nilai dan ditetapkan oleh
Kementerian;
Penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan :
Memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap
tema/mata pelajaran
Memenuhi kebutuhan buku untuk guru setiap tema/mata pelajaran yang di
ajarkan; dan
Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses
pembelajaran di sekolah
Penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan
ditetapkan oleh Kementerian;

Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses
pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan
Pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan ;
Penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan :
Buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan
oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah.
Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar; dan/atau
Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan

03 Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Penyediaan alat Pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
Pembiayaan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi;
Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
Pengembangan kegiatan literasi;
Pelaksanaan Pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk
pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan
Pendidikan;
Pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
Kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses
pembelajaran.
Kegiatan Pembelajaran

Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang
sesuai dengan kebutuhan sekolah,
termasuk kegiatan lomba di sekolah;
Pembiyaan dalam rangka
mengikuti kegiatan/lomba di
dalam negeri; dan atau;
Pembiayaan lain yang relevan dalam
rangka menunjang operasional
kegiatan ekstrakurikuler;
Kegiatan Ekstrakurikuler

04
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan
kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen
sekolah, asesmen berbasis computer, dan/atau
asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil
ulangan/ujian/asesmen; dan/atau
Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan
asesmen dan kegiatan evaluasi pembelajaran di
sekolah;
02
01

05
Administrasi Kegiatan Sekolah
Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran
tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;
Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman
(disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya; dan/atau
Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi
kegiatan sekolah;

06
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan/peningkatan
kompetensi guru dan tenaga
kependidikan; dan/atau
01
Pengembangan inovasi terkait
konten pembelajaran dan
metode pembelajaran
02
Pembiayaan lain yang relevan dalam
rangka menunjang pengembangan
profesi guru dan tenaga kependidikan
03

07
Langganan Daya dan Jasa
Menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk
peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya
perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada
jaringan lsitrik atau kondisi listrik tidak stabil
Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk
pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan Pendidikan daring
berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang
mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru,
penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air,
telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain
yang relevan
A
B
C

Perbaikan mebel, pembelian
meja dan/atau kursi peserta
didik atau guru
Perbaikan kerusakan
komponen nonstruktural
dengan ketentuan
penggantian < 30%
Perbaikan toilet Sekolah,
tempat cuci tangan, dan
saluran air kotor
Pembangunan jamban atau
WC beserta sanitasinya bagi
Sekolah yang belum memiliki
Penyediaan sumber air
bersih termasuk pompa dan
instalasinya
Pemeliharaan dan/atau
perbaikan peralatan
praktikum
Pemeliharaan dan/atau
perbaikan komputer, printer,
laptop Sekolah, proyektor,
dan/atau AC
08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

09
Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
▪ Komputer desktop/work stasion berupa personal computer (PC)
All in One Computer untuk digunakan dalam proses
pembelajaran
▪ Printer atau printer plus scanner;
▪ Laptop;
▪ Liquid Cristal Display (LCD) Proyektor; dan/atau
▪ Alat mutli media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

10 Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Keahlian SMK dan SMALB
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta
didik SMK atau SMALB;
Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SMALB;
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan Bahasa asing yang
berstandar Internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB.
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan Bahasa asing yang
berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh Lembaga yang ditunjuk
secara resmi ;
Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK
atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek,
bimbingan atau pemantauan peserta didik praktek;

Kegiatan pemagangan guru dan atau peserta didik di industri untuk masing-masing
kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk ;
Pelatihan kerja industri;
Magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi
kesepakatan teaching factory;
Magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
Mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk Kerjasama dalam rangka memperoleh
lisensi;
Mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau Lembaga sertifikasi;
dan/atau
Mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
Penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai Lembaga sertifikasi profesi pihak
pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
Pengembangan kerja sama industry dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di
SMK atau SMALB; dan/atau
Biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian;

11 Penyelenggaraan Kegiatan Dalam Mendukung
Keterserapan Lulusan SMK dan SMALB
Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk
perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk
pengembangan kerja sama, verifikasi, pendampingan ke industry dan/atau
evaluasi;
Pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB
termasuk perjalanan dinas; dan/atau
Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK atau SMALB;

12 Pembayaran Honor
Berstatus bukan aparatur sipil negara
01
Tercatat dalam dapodik
02
Memiliki Nomor Unik Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (NUPTK)
03
Belum mendapatkan
tunjangan profesi guru
04

01
Melakukan transfer
Dana BOS Reguler ke
rekening pribadi
02
Membungakan untuk
kepentingan pribadi
03
Meminjamkan
kepada pihak lain
04
Membeli perangkat lunak untuk
pelaporan keuanganDana BOS
Reguler atau perangkat lunak
lainnya yang sejenis
05
Menyewa aplikasi pendataan
atau aplikasi penerimaan
peserta didik baru dalam
jaringan
06
membiayai kegiatan yang
tidak menjadi prioritas
sekolah
07
membiayai kegiatan
dengan mekanisme
iuran
08
Membeli pakaian, seragam, atau
sepatu bagi guru atau Peserta
Didik untuk kepentingan pribadi
yang bukan inventaris sekolahlah
09
Memelihara prasarana
sekolah dengan kategori
kerusakan sedang dan berat
10
Membangun gedung
atau ruangan baru
11
Membeli instrumen
investasi
12
Membiayai kegiatan untuk mengikuti
pelatihan, sosialisasi, dan
pendampingan terkait program Dana
BOS Reguler atau program
perpajakan BOS Reguler yang
diselenggarakan Lembaga diluar Dinas
13
Membiayai kegiatan yang telah
dibiayai secara penuhdari
sumber dana Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau
sumber lain yang sah
14
Melakukan penyelewengan
penggunaan Dana BOS Reguler
untuk kepentingan pribadi atau
kelompoktertentu
15
Menjadi distributor atau
pengecer pembelian buku
kepada Peserta Didik di
sekolah yang
bersangkutan
15 LARANGAN Penggunaan dana BOS Reguler

2
7
Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan
susunan keanggotaan
sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
2. anggota terdiri dari:
a. Bendahara (Bendahara BOS Negeri SK Kepala Daerah, Bendahara BOS
Swasta SK Kepala Sekolah)
b. 1 (satu) orang dari unsur guru;
c. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
d. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta
didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh
kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitas dan
menghindari terjadinya konflik kepentingan.
TIM BOS SEKOLAH

PENANGGUNG JAWAB BOS SEKOLAH
Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab BOS mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :
1. menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala SKPD
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja Dana BOS
3. melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri, Satdiksus
negeri, atau Satdikdas negeri yang dipimpinnya
4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
Dana BOS
5. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan;
6. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS;
7. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang
diajukan oleh Bendahara Dana BOS setiap bulan;

8. melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada
PA melalui PPK-SKPD;
9. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap
penyaluran;
10. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS;
11. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana
BOS;
12. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS kepada PA melalui PPK-
SKPD;
13. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan
komite sekolah;
14. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang menjadi tanggung
jawabnya; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BENDAHARA BOS SEKOLAH
Bendahara BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut :
1. Menerima, menyimpan dan menatausahakan uang penyaluran Dana
BOS;
2. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS;
3. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku kas umum
dan kas pembantu;
4. membayar belanja dari Dana BOS;
5. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS;
6. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOS
setiap bulan;

7. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan
belanja Dana BOS setiap bulan;
8. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS
setiap semester dan/atau sisa Dana BOS;
9. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi
penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
10.menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS;
11.menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah
dari Dana BOS bagi sekolah negeri;
12.menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS bagi
sekolah negeri; dan
13.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

3
2
1. Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana
kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
(Pasal 35 Ayat (1) Permendikbudristek 2/2022)
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS dilaksanakan paling
lambat :
a. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan
realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I;
b. Tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian
laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II; dan
c. Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian
laporan keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS
Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran
(Pasal 35 Ayat (2) Permendikbudristek 2/2022)
LAPORAN REALISASI

3
3
SE Tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS

3
4

3
5

Pelaporan
Pelaporan menjadi persyaratan dalam penyaluran:
Pelaporan:
tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III tahun berjalan.
tahap II menjadi persyaratan penyaluran tahap I tahun berikutnya
tahap III menjadi persyaratan penyaluran tahap II tahun berikutnya
Pengembalian dana BOS Reguler diberlakukan bagi Sekolah dengan ketentuan:
1. Sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan; dan
2. Sekolah tutup/merger setelah dana BOS Reguler disalurkan.
i
ii Pengembalian
Dana
Aspek Permendikbud No 2/2022
Sanksi
Sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS Reguler dan/atau tidak menerima dana
BOS Reguler maka:
1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah biaya operasionalnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
2. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya operasionalnya menjadi
tanggung jawab badan hukum penyelenggara
iii
36
PELAPORAN, PENGEMBALIAN DAN SANKSI

TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOS
Evaluasi dan Identifikasi
kebutuhan satuan
pendidikan
Perencanaan dan
Penganggaran RKAS
untuk 1 Tahun ke depan
Menginput RKAS ke
dalam ARKAS
Mengumpulkan RKAS
melalui ARKAS
Realisasi Penggunaan
Dana (belanja) sesudah
RKAS di setujui
Mencatat hasil realisasi
dan bukti transaksi
setiap bulan ke dalam
ARKAS
Realisasi penggunaan
dana sesuai format
laporan yang tersedia di
ARKAS di validasi
Mengumpulkan
rekapitulasi laporan
yang telah divalidasi
melalui sitem ARKAS
Evaluasi dan identifikasi
kebutuhan untuk tahun
anggaran berikutnya
PERENCANAAN
PENATAUSAHAAN
PELAPORAN
TAHUN
ANGGARAN
BERJALAN
(T)
T-1

“DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG BERISI
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKOLAH
YANG DIBIAYAI OLEH DANA BOS”
RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

a. Buku Kas Umum
b. Buku Pembantu Kas
c. Buku Pembantu Bank
d. Buku Pembantu Pajak
e. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja
“BUKU KAS UMUM DAN
PEMBANTU
SETIAP AKHIR BULAN DILAKUKAN
PENUTUPAN BUKU”
BUKU-BUKU BENDAHARA

a. Penerimaan dan Belanja yang bersumber dari dana BOS
dicatat oleh Bendahara Dana BOS pada buku kas umum
dan buku kas pembantu
b. Buku kas pembantu paling sedikit meliputi buku pembantu
kas tunai, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.
c. Buku kas umum dan buku kas pembantu setiap akhir bulan
dilakukan penutupan buku.
d. Dalam hal terdapat penerimaan dan belanja lainnya selain
Dana BOS, pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan
buku kas pembantu secara terpisah
4
2
PELAPORAN DANA BOS

e. Penutupan buku setiap akhir bulan ditandatangani oleh
Bendahara Dana BOS dan penanggung jawab dana BOS.
f. Penutupan buku dengan melampirkan bukti belanja yang
sah dan lengkap.
g. Berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu yang
telah ditandatangani Bendahara Dana BOS dan
penanggung jawab Dana BOS, Bendahara Dana BOS
menyusun laporan penerimaan dan belanja Dana BOS
bulanan.
4
3
PELAPORAN DANA BOS

4
4
BUKU KAS UMUM

4
5
BUKU PEMBANTU KAS

4
6
BUKU PEMBANTU BANK

4
7
BUKU PEMBANTU PAJAK

4
8
BUKU RINCIAN OBJEK BELANJA

4
9
REKAP REALISASI BELANJA BARANG HABIS PAKAI (BHP)

5
0
REKAP REALISASI BELANJA MODAL/ASET

5
1
LAPORAN REALISASI BULANAN

5
2
LAPORAN REALISASI TAHAP

5
3
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

5
4
LAPORAN REALISASI SEMESTER

5
5
PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

56
CONTOH : BUKTI KAS PENGELUARAN (BKP)

57
CONTOH : NOTA PEMBELIAN DIKELUARKAN OLEH PENYEDIA

58
CONTOH : KWITANSI PEMBAYARAN DIKELUARKAN OLEH PENYEDIA

59
Contoh : Kode Billing Pajak & Bukti Setor
NTPN
KODE AKUN PAJAK
JENIS PAJAK
NPWP
NAMA REKANAN

60
Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada
Sekolah, maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah dengan
ketentuan:
1. telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan
SISA PENGGUNAAN ANGGARAN
Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 : “Sisa dana BOS tahun anggaran 2020 dan
tahun anggaran 2021 diperhitungkan Kembali dalam penyaluran dana BOS tahun
anggaran 2022. Penganggaran penggunaan Kembali sisa Dana BOS dilakukan
penyesuaian mendahului perubahan APBD tahun 2022 dengan menetapkan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan Pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD”.

61
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana BOS di Pemerintah Daerah, pada Pasal 29
ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan atau
imbalan lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro, dan/atau
imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Bunga Bank/Jasa Giro disetorkan atau auto debet oleh Bank Lampung
ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung (380.00.06.00001.1)
JASA GIRO

BOS
2 0 2 2
TERIMA
K A S I H

MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf

Similar to MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

MATERI DAN KEBIJAKAN BOS 2022.pdf