Dokumen tersebut membahas tentang alat bukti dan metode penafsiran konstitusi dalam 3 kalimat. Alat bukti yang disebutkan meliputi keterangan saksi, surat atau tulisan, keterangan ahli, dan keterangan para pihak. Sedangkan metode penafsiran konstitusi mencakup penafsiran tekstual, historis, doktrinal, struktural, dan etikal.

1. Alat Bukti dan
Penafsiran
Konstitusi

2. Keterangan
ahli
Petunjuk alat bukti
lain
Keterangan
saksi
Surat
atau
tulisan
Keterangan
para pihak
Alat
Bukti

3. Alat Bukti
1. Surat atau tulisan
Berupa tulisan yang dimaksudkan sebagai bukti atas suatu
transaksi yang dilakukan, atau surat dan jenis tulisan yang
dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti surat
menyurat, kuitansi, catatan-catatan, akta
2. Keterangan saksi
Adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami
sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang
diperiksa oleh majelis hakim

4. 3. Keterangan ahli
 Adalah pendapat yang disampaikan seseorang
dibawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan
mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang
diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
 Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan
dan/atau tertulis.

5. 4. Keterangan para pihak
Adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-
pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan
sebagai pemohon, termohon maupun
berkedudukan sebagai pihak terkait.
5. Petunjuk
Hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,
surat dan alat bukti

6. 6. Informasi elektronik
Adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan
melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik.
Informasi ini dapat berupa surat atau bentuk tulisan
lain, data komunikasi, angka-angka, suara, gambar,
video atau jenis informasi dan data lain
Perangkat elektronik yang digunakan berupa laman
(website) atau media perekam lain dalam berbagai
bentuk (cakram padat, hard disk, flash disk, card dll)

7. Penafsiran Konstitusi
• Penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation
merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam konstitusi atau UUD
• Penafsiran konstitusi ini digunakan sebagai suatu metode
dalam penemuan hukum (rechtsvinding) berdasarkan
konstitusi atau UUD yang digunakan atau berkembang dalam
praktik peradilan MK
• Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-
undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang
jelas dan tidak membuka penafsiran lagi

8. Beberapa Metode Interpretasi
1. Interpretasi Gramatical
 Interpretasi ini memberi penekanan pada pentingnya
kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna
terhadap sesuatu objek
 Metode Interpretasi gramatikal (metode penafsiran objektif)
merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling
sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU
dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata
atu bunyinya.
 Tidak berarti hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari
UU.
 Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis

9. 2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis
Apabila makna UU ditetapkan berdasarkan tujuan
kemasyarakatan
3. Interpretasi Sistematis atau Logis
Menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan
sistem perundang-undangan dengan jalan
menghubungkannya dengan UU lain

10. 4. Interpretasi Historis
Makna ketentuan dalam suatu peraturan
perundang-undangan dapat juga ditafsirkan
dengan cara meneliti sejarah pembentukan
peraturan itu sendiri
Ada 2 macam interpretasi historis:
a. Penafsiran menurut sejarah UU
b. Penafsiran menurut sejarah hukum

11. 5. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan
 Merupakan metode penafsiran yang
dilakukan dengan jalan memperbandingkan
antara beberapa aturan hukum
 Tujuannya untuk mecari kejelasan mengenai
makna dari suatu ketentuan UU

12. 6. Interpretasi Futuristik
 Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum
yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan
UU yang belum mempunyai kekuatan hukum
 Interpretasi ini lebih bersifat ius constituendum
(hukum atau UU yang dicitakan) daripada ius
constitutum (hukum atau UU yang berlaku pada
saat sekarang)

13. Metode Penafsiran Konstitusi
1. Penafsiran Tekstual
Merupakan bentuk atau metode
penafsiran konstitusi yang dilakukan
dengan cara memberikan makna
terhadap arti dari kata-kata di dalam
dokumen atau teks yang dibut oleh
lembaga legislatif

14. 2. Penafsiran Historis (penafsiran originalism)
 Penafsiran historis (penafsiran orisinal) merupakan bentuk
atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada
sejarah konstitusi atau UUD itu dibahas, dibentuk, diadopsi
atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani
institusi yang berwenang
 Pada umumnya menggunakan pendekatan original intent
terhadap noram-norma hukum konstitusi
 Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan
teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi

15. 3. Penafsiran Doktrinal
Merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara
memahami aturan UU melalui sistem preseden atau melalui
praktik peradilan
4. Penafsiran Prudensial
Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari
keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan
dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan
suatu aturan atau UU tertentu

16. 5. Penafsiran Struktural
Merupakan metode penafsiran yang
dilakukan dengan cara mengaitkan aturan
dalam UU dengan konstitusi atau UUD
yang mengatur tentang struktur-struktur
ketatanegaraan

17. 6. Penafsiran Etikal
 Merupakan metode penafsiran yang dilakukan
dengan cara menurunkan prinsip-prinsip
moral dan etik sebagaimana terdapat dalam
konstitusi atau UUD
 Dikonstruksi dari berpikir konstitusional yang
menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi
atau moral

18. Thank You