1. Kelompok 2
NAMA NIM
1. Madinah 12117206
2. M.Ali Shodik 12112881
3. Aditiya Fahmi 12112643
4. Shinta juwita 12113675
5. Dewi Astuti 12114161

2. • Cybercrime adalah Tindak criminal yang dilakukan
dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat
kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan
yang memanfaatkan perkembangan teknologi
computerkhusunya internet.
• Cyberlaw dapat didefinisikan sebagai seperangkat
aturan hukum yang diberlakukan untuk menanggulangi
perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan teknologi internet (Cybercrime).
Pengertian Cybercrime dan Cyberlaw

3. Kejahatan Cybercrime sedang menjadi
trend bagi beberapa kalangan pengguna
jasa internet. pada server-server IRC
favorit, seperti:DALnet, UnderNet dan
Efnet banyak dikunjungi orang dari
seluruh dunia untuk mencari kartu-kartu
kredit bajakan dengan harapan dapat
digunakan sebagai alat pembayaran ketika
mereka berbelanja lewat Internet.

4. JENIS-JENIS KEJAHATAN CYBER
A. Joy Computing Adalah pemakaian komputer orang
lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu
operasi komputer.
B. Hacking Adalah mengakses secara tidak sah atau
tanpa izin dengan alat suatu terminal.
C. The Trojan Horse Manipulasi data atau program
dengan jalan mengubahdata atu instruksi pada
sebuah program , menghapus, menambah,
menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi atau orang lain

5. D. Data Leakage Adalah menyangkut bocornya data
keluar terutama mengenai data yang harus
dirahasiakan.
E. Data Didling Yaitu suatu perbuatan mengubah data
valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input
atau output data.
F. To Frustate Data Communication ata Diddling Yaitu
penyianyiaan data computer
G. Software Privaci Yaitu pembajakan perangkat lunak
terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI

6. ASPEK HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER
Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa
asas yang biasa digunakan, yaitu :
1. Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa
keberlakuan hokum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan
dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain
2. Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum
yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan
memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang
bersangkutan
3. Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai
jurisdiksi untuk menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku
4. Azas Protective Principle Azas yang menekankan jurisdiksi
berdasarkan kewarganegaraan korban
5. Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak
untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan
6. Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hokum
didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara
dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan
apabila korban adalah Negara atau pemerintah

7. Berdasarkan Motif Kegiatan
a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal
b. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu
Berdasarkan Sasaran Kejahatan
a. Cybercrime yang menyerang individu
(Against Person)
b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts
Property
c. Cybercrime menyerang pemerintah
(AgaintsGovernment)

8. • Pengaturan Cybercrime dalam Perundang-
undangan Indonesia.
Sistem perundang-undangan di Indonesia
belum mengatur secara khusus mengenai
kejahatan komputer termasuk cybercrime.
Mengingat terus meningkatnya kasus-kasus
cybercrime di Indonesia yang harus segera
dicari pemecahan masalahnya maka beberapa
peraturanbaik yang terdapat di dalam KUHP
maupun di luar KUHP untuk sementara dapat
diterapkan terhadap beberapakejahatan ini.

9. Contoh Kasus Perjudian Online
• Perjudian online, pelaku menggunakan sarana internet
untuk melakukan perjudian. Seperti yang terjadi di
Semarang, Desember 2006 silam. Para pelaku
melakukan praktiknya dengan menggunakan system
member yang semua anggotanya mendaftar ke admin
situs itu, atau menghubungi HP ke 0811XXXXXX dan
024-356XXXX. Mereka melakukan transaki online lewat
internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan
bola Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Jerman yang
ditayangkan di televisi. Untuk setiap petaruh yang
berhasil menebak skor dan memasang uang Rp 100
ribu bisa mendapatkan uang Rp 100 ribu, atau bisa
lebih. Modus para pelaku bermain judi online adalah
untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Dan
sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 303
tentang perjudian dan UU 7/1974 pasal 8 yang
ancamannya lebih dari 5 tahun.

10. Kesimpulan :
1. Opini umum yang terbentuk bagi para pemakai jasa internet
adalah bahwa cybercrime merupakan perbuatan yang merugikan.
Para korban menganggap atau memberistigma bahwa pelaku
cybercrime adalah penjahat.
2. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur
secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media
internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam
KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan
terhadap beberapakejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak
dapatdiantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku.
3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan
penyidikan terhadap cybercrime antara lainberkaitan dengan
masalah perangkat hukum, kemampuanpenyidik, alat bukti, dan
fasilitas komputer forensik.

11. Saran
1) Undang - undang tentang cybercrime perlu dibuat secara
khusus sebagai lexspesialis untuk memudahkanpenegakan
hukum terhadap kejahatan tersebut.
2) Kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengancybercrime harus
dibuat secara jelas agar tercipta kepastianhukum bagi masyarakat
khususnya pengguna jasa internet.
3) Perlu hukum acara khusus yang dapat mengatur seperti
misalnya berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti yang sah dalam
kasus cybercrime, pemberian wewenang khusus kepada penyidik
dalam melakukan beberapa tindakan yang diperlukan dalam
rangka penyidikan kasus cybercrime, dan lain-lain.
4) Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupunpenuntut umum
dapat dipertimbangkan sebagai salah satucara untuk
melaksanakan penegakan hukum terhadap cybercrime.

12. Free Powerpoint Templates
SELESAI..
^_^