Makin berkembangnya Jaringan TIK di Indonesia pada umumnya dan di Bandung pada khususnya.
Sejak era tahun 90 an, telah dikembangkan pemikiran Bandung High Technology Valley, sampai sekitar 2012 dikembangkan Bandung Digital Valley, sehingga TIK sangat berkembang di Bandung.
TIK telah digunakan untuk berbagai aktivitas pribadi, bisnis, pemerintahan dsb, sehingga cukup banyak data yang perlu dilindungi.
Maraknya issue Intersepsi/Penyadapan, Hacking dsb sehingga masalah keamanan merupakan issue Nasional bahkan Global.
1. Ashwin Sasongko Sastrosuboto
Pusat Penelitian Informatika – LIPI
Kompleks LIPI, Jln Cisitu ,
Bandung 40135
Masukan pada diskusi tentang
Kemanan Jaringan
Universitas Langlangbuana, Bandung 22 Februari 2014
1
2. Latar belakang (1)
• Makin berkembangnya Jaringan TIK di Indonesia pada
umumnya dan di Bandung pada khususnya.
• Sejak era tahun 90 an, telah dikembangkan pemikiran
Bandung High Technology Valley, sampai sekitar 2012
dikembangkan Bandung Digital Valley, sehingga TIK
sangat berkembang di Bandung
• TIK telah digunakan untuk berbagai aktivitas pribadi,
bisnis, pemerintahan dsb, sehingga cukup banyak data
yang perlu dilindungi
• Maraknya issue Intersepsi/Penyadapan, Hacking dsb
sehingga masalah keamanan merupakan issue Nasional
bahkan Global.
3. Perkembangan IPTEK di “ Akses, Network, Aplikasi dan Konten” menumbuhkan
Cyberspace - Dunia Maya”
& Contents
Latar belakang (2) : Perkembangan Cyberspace
Networks
4. Latar belakang (3) : Transformasi berbagai aktivitas
Transformasi
Nilai – Nilai (Budaya. Sosial, Etika, Pengetahuan, dll)
Regulasi
Pembangunan
Aktivitas – Aktivitas (Transaksi, dll)
TRANSFORMASI
Contoh :
Commerce e-Commerce
Banking e-Banking
Notary Cyber Notary
Voting e – Voting,dll.
5. Real Space = Cyber Space
Kedua space harus dikelola dengan baik;
Kalau real space harus aman, maka
cyberspace juga harus aman.
5
8. Cakupan UU 11/2008 ttg
Informasi danTransaksi Elektronik
Bab II
Asas danTujuan
Bab III
Informasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, dan
TandaTangan Elektronik
Bab IV
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik
BabV
Transaksi Elektronik
BabVI
Nama Domain, HKI, dan
Pelindungan Hak Pribadi
Bab I
Ketentuan Umum
BabVII
Perbuatan yang
Dilarang
BabVIII
Penyelesaian Sengketa
Bab IX
Peran Pemerintah
Dan Masyarakat
Bab X
Penyidikan
Bab XI
Ketentuan Pidana
Bab XII
Ketentuan
Peralihan
Bab XIII
Ketentuan Penutup
8
9. Ruang Lingkup Keberlakuan
Asas Ekstrateritorial
• Berlaku untuk: setiap orang
• Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE:
• Tempat : di dalam atau di luar Indonesia;
• akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia;
• merugikan kepentingan Indonesia.
“merugikan kepentingan Indonesia”: meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan
kepentingan:
- ekonomi nasional;
- perlindungan data strategis;
- harkat dan martabat bangsa;
- pertahanan dan keamanan negara;
- kedaulatan negara;
- warga negara;
- serta badan hukum Indonesia.
10. Keamanan di UU ITE
• Penyelenggara Sistem Elektronik harus
memperhatikan aspek keamanan
• Ancaman Pidana bagi pelanggar, baik
pelanggaran terhadap konten, intervensi
terhadap sistem yg menyebabkan kerugian
seperti data yg hilang, berubah dsb.
• UU ITE juga mengatur keberadaan PPNS -
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selain berbagai
proses penyelidikan dan penyidikan.
11. Amanat Pembentukan PP
Sembilan Pasal UU No 11 tahun 2008 tentang ITE
Mengamanatkan Pembentukan PP:
1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);
2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;
3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);
4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);
5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);
6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);
7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 );
9) Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan TIK (Pasal 40).
PP PSTE
RUU TCI
RPP tersendiri
12. PP 82/2012 ttg Penyelenggaran Sistem dan
Transaksi Elektronik
BAB Materi
BAB I : Ketentuan Umum
BAB II : Penyelenggaraan Sistem Elektronik
BAB III : Penyelenggara Agen Elektronik
BAB IV : Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
BAB V : Tanda Tangan Elektronik
BAB VI : Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
BAB VII : Lembaga Sertifikasi Keandalan
BAB VIII : Pengelolaan Nama Domain
BAB IX : Sanksi
BAB X : Ketentuan Peralihan
BAB XI : Ketentuan Penutup
13. Aspek Teknis
• Index KAMI – Keamanan Informasi, dari KemKominfo.
• SNI 270001 – Standard Nasional Indonesia utk Sistem
Keamanan Informasi, dari BSN – Badan Standardisasi
Nasional
• Berbagai aplikasi berbasis Open Source yg tersedia di
Repository pemerintah
• Filter utk konten Illegal, Trust Mark dari KemKominfo
• Berbagai perangkat lunak utk keamanan yg tersedia di
pasar
• dsb
14. Aspek Sosial Masyarakat
• Ini terkait sekali dengan sikap kita terhadap
Keamanan
• Secara umum, sikap kita dapat terlihat
bagaimana kita menyikapi keamanan di Real
space, dalam kehidupan se-hari2.
• Sikap kita di real spaceakan secara langsung
diterjemahkan kepada sikap kita di cyberspace
16. Contoh Aspek Sosial Masyarakat (2)
• Apakah tempat kerja anda aman ?
• Ada berapa pintu masuk ke kantor anda ? Semua dijaga
?
• Siapa saja yg bisa masuk kantor anda ?
• Bisakah orang masuk tanpa tanda pengenal ?
• Di kantor anda ada kantin/ toko/ tempat ibadah yg juga
terbuka utk orang luar ? Bagaimana mengechek
identitas mereka ?
• Ada penjual makanan/ tukang koran/pesuruh dari
kantor lain dsb yg bebas masuk kantor anda ?
• dsb
21. Contoh Aspek Sosial Masyarakat (7)
• Memasuki Pekarangan = Komputer /Sistem Elektronik ?
• http://www.victorystore.com/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/stop-do-not-enter-octagon-shaped-stock-corrugated-plastic-sign-18x24-incontext.jpg; http://theriskyshift.com/wp-
content/uploads/2013/01/cyber-crime-hacker-computer.jpg