SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM
PUTUSAN PIDANA HAKIM MAHKAMAH AGUNG
BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN
YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
Latar Belakang
Permasalahan
Problematika
Hukum
Permasalahan Kerangka Teori Kerangka
Konsep
Filsafati
Teoritis
Yuridis
Sosiologis
Bagaimanaa Dasar
Pertimbangan
Hukum Hakim
Tingkat Kasasi dalam
Perkara Pidana
Bagaimana
Penalaran Hukum
Hakim Tingkat
Kasasi dalam
Perkara Pidana
Bagaimanaa
Rekonstruksi Dasar
Pertimbangan Hukum
Hakim Tingkat Kasasi
dalam Perkara Pidana
Teori Sistem
Hukum
Teori Keadilan
Teori
Penemuan
Hukum
Teori
Kemanfaatan
Hukum
Konsep
Rekonstruksi &
Paradigma
Konsep Nilai-
Nilai Hukum
Konsep Rasa
Keadilan
Masyarakat
Konsep Hukum
Progresif
Masyarakat
Dasar Pertimbangan
Hukum Hakim Tingkat
Kasasi
Kontroversi
Paradigmatik
Pemikiran
PENALARAN
HUKUM
PUTUSAN HAKIM
I
D
I
K
A
T
O
R
A
N
A
L
I
S
I
S
Metode dan Analisis
Secara
Komprehensif
Putusan
Mengandung
penafsiran baru
Putusan
Mengandung
Konstruksi Hukum
Baru
Hakim melakukan
Proses Berfikir
Silogistik Runtut
Tidak Ada Jumping
Conclusion
Konklusi terlalu
dipaksakan
Kesesuaian dengan
Nilai dan rasa
keadilan
P
O
L
A
R
I
S
A
S
I
N
A
L
A
R
Penalaran Hukum
Parsial
Penalaran Hukum
Etis
Penalaran Hukum
Pragmatis
Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan Filsafati
• Penalaran Berbasis Nilai-
Nilai Hukum
• Panalaran Berbasis
Keadilan
• Penalaran Berbasis Metode
Ilmiah
Kesimpulan
Dasar
pertimbangan
hukum hakim
mahkmah agung
dalam tingkat
kasasi cenderung
mengedepankan
pertimbangan
hukum normatif
dengan
mengabaikan nilai
nilai hukum dan
rasa keadilan yang
hidup dalam
masyarakat.
Putusan tersebut
menimbulkan
kontroversi
paradigmatik
pemikiran, formal
dan substansial.
Penalaran hukum
hakim tingkat
kasasi lebih
mengedepankan
pada kaidah
normatif dan
legalis formal.
Akibatnya putusan
hakim Mahkamah
Agung
menunjukkan tiga
polarisasi
pemikiran yang
parsial, etis dan
pragmatis
Rekonstruksi dasar
pertimbangan dan
penalaran hukum
hakim yang
ditawarkan lebih
dioreintasikan pada
perubahan cara
berfikir, sikap dan
tanggungjawab
yang berparadigma
holistik-
komprehensif.
Rekomendasi
Diperlukan perubahan yang sangat
fundamental menyangkut pertimbangan dan
penalaran hukum hakim. Perubahan tersebut
harus diterjemahkan berbentuk revisi
peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung. Sehingga
perubahan yuridis ini menjadi dasar pijakan
untuk dilakukan transformasi yang mendalam.
Perlunya penormaan tentang
judicial liabilty, sehingga
Hakim Agung punya
pertanggungjawaban jelas
atas putusannya.
Mahkamah Agung perlu meningkatkan peran dan
kapasitas eksaminasi ( legal anotation) yang dilakukan
selama ini , supaya tidak sekedar memenuhi
persyaratan formalitas kenaikan pangkat tetapi untuk
menilai kualitas putusan yang memenuhi nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat.
Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi

More Related Content

Similar to Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi

Kritik ideologis
Kritik ideologisKritik ideologis
Kritik ideologis
Kau Hatiku
 
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
IlyasAlbar
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
Kau Hatiku
 

Similar to Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi (20)

Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdfArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docxArgumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
Argumentasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.docx
 
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdfPenemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.pdf
 
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptxV- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
V- Kedudukan filsafat ilmu.pptx
 
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docxPenemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
Penemuan Hukum dengan Metode Konstruktif.docx
 
Argumentasi Hukum Logika dan Penalaran.docx
Argumentasi Hukum Logika dan Penalaran.docxArgumentasi Hukum Logika dan Penalaran.docx
Argumentasi Hukum Logika dan Penalaran.docx
 
Argumentasi Hukum Logika dan Penalaran.pdf
Argumentasi Hukum Logika dan Penalaran.pdfArgumentasi Hukum Logika dan Penalaran.pdf
Argumentasi Hukum Logika dan Penalaran.pdf
 
Kritik ideologis
Kritik ideologisKritik ideologis
Kritik ideologis
 
Logika Hukum Ratio Logis Putusan.pdf
Logika Hukum Ratio Logis Putusan.pdfLogika Hukum Ratio Logis Putusan.pdf
Logika Hukum Ratio Logis Putusan.pdf
 
Tugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdfTugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdf
 
Filsafat hukum dan Teori Hukum
Filsafat hukum  dan Teori HukumFilsafat hukum  dan Teori Hukum
Filsafat hukum dan Teori Hukum
 
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
 
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen ZanibarFilsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.ppt
 
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 RevTeori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
 
Logika Hukum Ratio Logis Putusan.docx
Logika Hukum Ratio Logis Putusan.docxLogika Hukum Ratio Logis Putusan.docx
Logika Hukum Ratio Logis Putusan.docx
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
 
Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019
 
Teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabatTeori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat
 

Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi

  • 1. REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PIDANA HAKIM MAHKAMAH AGUNG BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
  • 2. Latar Belakang Permasalahan Problematika Hukum Permasalahan Kerangka Teori Kerangka Konsep Filsafati Teoritis Yuridis Sosiologis Bagaimanaa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi dalam Perkara Pidana Bagaimana Penalaran Hukum Hakim Tingkat Kasasi dalam Perkara Pidana Bagaimanaa Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi dalam Perkara Pidana Teori Sistem Hukum Teori Keadilan Teori Penemuan Hukum Teori Kemanfaatan Hukum Konsep Rekonstruksi & Paradigma Konsep Nilai- Nilai Hukum Konsep Rasa Keadilan Masyarakat Konsep Hukum Progresif Masyarakat
  • 3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi Kontroversi Paradigmatik Pemikiran
  • 4. PENALARAN HUKUM PUTUSAN HAKIM I D I K A T O R A N A L I S I S Metode dan Analisis Secara Komprehensif Putusan Mengandung penafsiran baru Putusan Mengandung Konstruksi Hukum Baru Hakim melakukan Proses Berfikir Silogistik Runtut Tidak Ada Jumping Conclusion Konklusi terlalu dipaksakan Kesesuaian dengan Nilai dan rasa keadilan P O L A R I S A S I N A L A R Penalaran Hukum Parsial Penalaran Hukum Etis Penalaran Hukum Pragmatis
  • 5. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan Sosiologis Pertimbangan Filsafati • Penalaran Berbasis Nilai- Nilai Hukum • Panalaran Berbasis Keadilan • Penalaran Berbasis Metode Ilmiah
  • 6. Kesimpulan Dasar pertimbangan hukum hakim mahkmah agung dalam tingkat kasasi cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi paradigmatik pemikiran, formal dan substansial. Penalaran hukum hakim tingkat kasasi lebih mengedepankan pada kaidah normatif dan legalis formal. Akibatnya putusan hakim Mahkamah Agung menunjukkan tiga polarisasi pemikiran yang parsial, etis dan pragmatis Rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim yang ditawarkan lebih dioreintasikan pada perubahan cara berfikir, sikap dan tanggungjawab yang berparadigma holistik- komprehensif.
  • 7. Rekomendasi Diperlukan perubahan yang sangat fundamental menyangkut pertimbangan dan penalaran hukum hakim. Perubahan tersebut harus diterjemahkan berbentuk revisi peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sehingga perubahan yuridis ini menjadi dasar pijakan untuk dilakukan transformasi yang mendalam. Perlunya penormaan tentang judicial liabilty, sehingga Hakim Agung punya pertanggungjawaban jelas atas putusannya. Mahkamah Agung perlu meningkatkan peran dan kapasitas eksaminasi ( legal anotation) yang dilakukan selama ini , supaya tidak sekedar memenuhi persyaratan formalitas kenaikan pangkat tetapi untuk menilai kualitas putusan yang memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat.