hak dasar pekerja

1.  UUD 1945 Pasal 27 dan 28
 UU No. 18 tahun 1956 (Ratifikasi ILO
No. 98 tentang hak berorganisasi dan
berunding )
 Keppres no 83/1998. (Ratifikasi ILO
No. 87).
 UU No. 13 tahun 2003
Dasar Hukum Serikat Pekerja
UU No. 21 tahun 2000
tentang Serikat Pekerja

2. UU 21/2000
Pasal 5 ,9 & 15.
Setiap pekerja berhak membentuk dan jadi anggota
serikat pekerja.
Serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10
orang pekerja.
Serikat pekerja federasi dan konfederasi dibentuk atas
dasar kehendak bebas tanpa tekanan atau campur tangan
pengusaha,pemerintah,parpol atau pihak manapun.
Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari
satu serikat pekerja di satu perusahaan.

3. Pasal 25.
Serikat pekerja,federasi dan konfederasi yang sudah
punya nomor bukti pencatatan berhak :
A.Membuat perjanjian kerja dengan pengusaha.
B.Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan
industrial.
C.Mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan.
D.Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan.
E.Melakukan kegiatan lain dibidang ketenaga kerjaan yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
UU 21/2000

4.  Pasal 28 UU 21/2000
Siapapun dilarang untuk menghalang-menghalangi atau memaksa pekerja/buruh
untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi
anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP/SB dengan cara :
1. PHK, Skorsing, Demosi, Mutasi
2. Upah dipotong
3. Intimidasi
4. Kampanye anti SP/SB
 Pasal 43 UU 21/2000
Barang siapa yang menghalang-menghalangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 ( seratus
juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat diatas merupakan tindak pidana kejahatan.
UU 21/2000

5.  HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA
 HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3
 HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAH
 HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU KERJA,
ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR
 HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN
 HAK PEKERJA UNTUK MOGOK
 HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA
 HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI
TINDAKAN PHK

6. 8 Hak Dasar Pekerja
Hubungan Kerja
PKB
Mogok
Upah
JamSos dan K3
Istirahat
Wanita
PHK

7.  Memiliki kebebasan memilih dan
atau pindah pekerjaan sesuai
dengan bakat dan kemampuannya
 Berhak mendapatkan
perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan,
pemeliharaan moril kerja serta
perlakuan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moral agama
 Berhak mendirikan dan menjadi
anggota Serikat Pekerja, yang
pembentukannya dilakukan secara
demokratis
HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA
1

8. Berhak mendapatkan jaminan
sosial bagi diri dan
keluarganya berupa :
- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Kematian
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Berhak menolak pekerjaan yang
berbahaya
Berhak meminta dilaksanakannya
semua syarat K3
HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3
2

9. Berhak atas upah yang sama antara pekerja laki-laki
dan perempuan
Mendapat tambahan upah bila pengusaha terlambat
membayar upah sebesar 5 % per hari
Tetap menerima upah karena memenuhi kewajiban
agama, maksimum 3 bulan
Tetap menerima upah karena memenuhi kewajiban
negara
Tetap menerima upah selama sakit, melaksanakan
perkawinan sendiri atau anak dan hal lain yang diatur
dalam Undang-Undang
Tetap menerima upah walau tidak bekerja karena
kesalahan pengusaha
Upah merupakan utang bila pengusaha pailit
HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAH
3

10.  Tidak boleh melaksanakan pekerjaan lebih
dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu
 Istirahat minimum 30 menit setelah bekerja
4 jam
 Pekerja tidak boleh diwajibkan lembur
 Mendapatkan cuti setelah bekerja 12 bulan
HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU KERJA, ISTIRAHAT,
CUTI DAN LIBUR
4

11.  Pekerja secara bersama-sama atau secara
perwakilan berhak membuat perjanjian
perburuhan (PKB)
HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN
5

12.  Pekerja yang karena sedang mengalami
Perselisihan Perburuhan dapat melakukan mogok
HAK PEKERJA UNTUK MOGOK
6

13.  Hari pertama dan kedua haid tidak boleh diwajibkan bekerja
 PHK tidak diperbolehkan karena pekerja wanita yang hamil,
menikah atau melahirkan
 Pekerja wanita tidak boleh melaksanakan pekerjaan pada
malam hari kecuali jika pekerjaan itu menurut sifat, jenis,
tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita
 Dalam keadaan hamil, pekerja wanita berhak mendapatkan
cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan
 Pekerja wanita tidak boleh dipekerjakan dalam tambang
atau tempat yang berbahaya
 Pekerja wanita mempunyai hak yang sama dengan pekerja
pria
 Buruh wanita yang hamil dan berusia dibawah 18 tahun
dilarang bekerja pada malam hari
HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA
7

14.  Pekerja tidak dapat di PHK karena :
- sakit
- memenuhi kewajiban negara
- menjalankan perintah yang diwajibkan oleh agama
- keanggotaan Serikat Pekerja
-disebabkan Suku, Agama, Faham, Aliran, Golongan atau
jenis kelamin
 Pekerja hanya dapat di PHK bila ada ijin dari P4D/P4P
 Selama ijin PHK belum ada pengusaha harus mempekerjakan
dan membayar upah
 PHK tanpa ijin batal demi hukum
PHK dilarang karena perbedaan SUKU, AGAMA, BANGSA dan
GOLONGAN
HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN
DARI TINDAKAN PHK
8