1. KAJIAN BAHAN AJAR
PKn_Tn
TRI WAHYUNI
A 220100098
VI B
1 Tri Wahyuni (A.220100098) 10 April 2013

2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SMP KELAS VIII SEMESTER I
Kurikulum KTSP
DISUSUN OLEH:
TRI WAHYUNI A.220100098
PROGDI PPKn
FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2 Tri Wahyuni (A.220100098) 10/04/2013

3. Materi tiap Pertemuan
Pertemuan 1: pengertian Ideologi negara
Pertemuan 2: pentingnya Ideologi dalam suatu bangsa
Pertemuan 3: pengertian Dasar Negara
Pertemuan 4: pancasila dan Ideologi Lain
Pertemuan 5: nilai-nilai pancasila sebagai ideologi
negara
Pertemuan 6: nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara
Pertemuan 7: Sikap positif terhadap nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat
Pertemuan 8: Ujian Mid Semester
Pertemuan 9: Konstitusi yang pernah pdigunakan di
Indonesia
3 Tri Wahyuni (A.220100098) 10/04/2013
Pertemuan 10: periode berlakunya UUD 1945 (1945 -

4. Pertemuan 11: periode berlakunya Konstitusi RIS
(1949-1950)
Pertemuan 12: periode berlakunya UUDS 1950
(1950-1959)
Pertemuan 13: periode berlakunya kembali UUD
1945 (1959-1999)
Pertemuan 14: Penyimpangan-penyimpangan
terhadap UUD Pertemuan 15: UUD 1945 Hasil
Amandemen (1999-sekarang)
Pertemuan 15: Sikap positif terhadap pelaksanaan
UUD 1945 Hasil Amandemen
Pertemuan 16: Ujian Akhir Semester
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 4

5. Bab I
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN
DASAR NEGARA
PETA KONSEP
Pancasila
Ideologi Negara Dasar Negara
Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai pancasila
sebagai Ideologi sebagai Dasar Negara
Negara Sikap positif terhadap
nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa,
bernegara, dan
bermasyarakat
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 5

6. Kata Kunci: Ideologi, Dasar Negara, Nilai-nilai
Pancasila.
6 Tri Wahyuni (A.220100098) 10/04/2013

7. Standar Kompetensi:
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
pancasila.
Kompetensi Dasar:
1.1. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara.
1.2. Menguraikan nilai-nilai pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara.
1.3. Menunjukkan sikap positif terhadap pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
1.4. Menampilkan sikap positif terhadap pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 7

8. Indikator:
1. Mendiskripsikan pentingnya ideologi bagi
suatu bangsa.
2. Menganalisis pengertian ideologi.
3. Mendiskripsikan pentingnya ideologi bagi
suatu bangsa.
4. Menguraikan latar belakang pancasila
sebagai ideologi negara.
5. Mendiskripsikan sejarah lahirnya pancasila
sebagai ideologi negara.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 8

9. 6. Mendiskripsikan nilai-nilai pancasila sebagai
ideologi.
7. Mendiskripsikan nilai-nilai pancasila sebagai
dasar negara.
8. Mendiskripsikan karakteristik ideologi
pancasila.
9. Menguraikan arti penting pancasila dalam
mempertahankan NKRI.
10. Mendiskripsikan upaya mempertahankan
ideologi dan dasar negara pancasila.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 9

10. A.PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN
IDEOLOGI NEGARA
1. Perlunya Ideologi bagi Suatu Negara
a. Pengertian Ideologi
Ideologi berasal dari kata idea (Inggris):gagasan
dan logos (Yunani):pengetahuan.
• Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan
tentang gagasangagasan,pengetahuan tentang
ide-ide,science of ideas
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 10

11. Pengertian Ideologi yang dikemukakan oleh
beberapa ahli:
1. Destutt de Tracy (seorang Perancis pada tahun
1796).
Ideologi yaitu: ‘science of ideas’, suatu
program yang diharapkan dapat membawa
perubahan institusional dalam masyarakat
Perancis.
2. Karl Marx, Ideologi yaitu: pandangan hidup
yang dikembangkan berdasarkan kepentingan
golongan atau kelas sosial tertentu dalam
bidang politik atau sosial ekonomi
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 11

12. 3. Gunawan Setiardjo, ideologi adalah
seperangkat ide asasi tentang manusia dan
seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan
cita-cita hidup.
4. Ramlan Surbakti, mengemukakan ada dua
pengertian Ideologi yaitu Ideologi secara
fungsional dan Ideologi secara struktural.
• Ideologi secara fungsional diartikan
seperangkat gagasan tentang kebaikan
bersama atau tentang masyarakat dan negara
yang dianggap paling baik.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 12

13. • Ideologi secara fungsional ini digolongkan
menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang doktriner
dan Ideologi yang pragmatis.
1. Ideologi yang doktriner: ajaran-ajaran yang
terkandung didalam Ideologi itu dirumuskan
secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi
secara ketat oleh aparat partai atau aparat
pemerintah.contohny: komunisme
2. Ideologi yang pragmatis: ajaran-ajaran yang
terkandung di dalam Ideologi tersebut tidak
dirumuskan secara sistematis dan terinci, tetapi
hanya prinsip-prinsipnya.contonya:
individualisme dan liberalisme.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 13

14. • Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa
Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan,
ide-ide, keyakinan-keyakinan yang
menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut
berbagai bidang kehidupan manusia.
b. Pentingnya Ideologi bagi Suatu Negara.
Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga
terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri.
• Adapun fungsi ideologi adalah membentuk
identitas atau ciri kelompok atau bangsa.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 14

15. • Ideologi berfungsi mempersatukan sesama
kita. Apabila dibandingkan dengan agama,
agama berfungsi juga mempersatukan orang
dari berbagai pandangan hidup bahkan dari
berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi
mempersatukan orang dari berbagai agama.
• Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi
berbagai pertentangan (konflik) atau
ketegangan sosial.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 15

16. • Ideologi berfungsi sebagai pembentuk
solidaritas (rasa kebersamaan) dengan
mengangkat berbagai perbedaan ke dalam
tata nilai yang lebih tinggi.
• Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan
memenyatukan keseragaman ataupun
keanekaragaman.
misalnya: dengan memakai semboyan
“kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan
dalam kesatuan”.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 16

17. c. Pengertian Dasar Negara
• Dasar Negara adalah landasan kehidupan
bernegara. Dasar negara sebagai pedoman
hidup bernegara mencakup cita-cita negara,
tujuan negara, norma bernegara.
2. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi
Negara
a. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi
dan Dasar Negara
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 17

18. • Ideologi dan dasar negara kita adalah
Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila.
Kelima sila itu adalah:
1. Ketuhanan yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusayawaratan
perwakilan, dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 18

19. • Penjajahan Belanda berakhir pada tahun
1942,tepatnya tanggal 8 Maret.
• Pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh bala
tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu
lama menduduki Indonesia. Mulai tahun
1944,tentara Jepang mulai kalah dalam
melawan tentara Sekutu.
• Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar
bersedia membantu Jepang dalam melawan
tentara Sekutu, Jepang memberikan janji
kemerdekaan dikelak kemudian hari.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 19

20. • pada tanggal 29 April 1945 Jepang
memberikan janji kemerdekaan yang kedua
kepada bangsa Indonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan
dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar
Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang
di Jawa dan Madura) No. 23.
• pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 20

21. • Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan
mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya
dikemukakan kepada pemerintah Jepang
untuk dapat dipertimbangkan bagi
kemerdekaan Indonesia.
• dilantik pada tanggal 28 Mei 1945
• Melakukan sidang:
sidang I :tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945
(mengenai dasar negara untuk Indonesia
merdeka nanti)
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 21

22. • pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin
mengajukan usul mengenai dasar negara
secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 22

23. • usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima
hal,
yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dala
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 23

24. • pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno
mengajukan usul mengenai calon dasar negara
yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 24

25. • Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila
tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
• tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas
menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.
• tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI
membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya
adalah menampung usul-usul yang masuk dan
memeriksanya serta melaporkan kepada sidang
pleno BPUPKI.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 25

26. • anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan
orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 26

27. • Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan
antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang
berdomisili di Jakarta.
• Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar
Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 27

28. • Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI
mengadakan sidang, dengan acara utama (1)
mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan
preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih
Presiden dan Wakil Presiden.
b. Pancasila dan Ideologi Lain
Didunia ini ada dua ideologi yang terkenal yaitu
liberalisme dan sosialisme.
Ideologi liberalisme banyak dianut oleh negara-
negara Barat, contohnya:Amerika Serikat dan
negara-negara Eropa seperti Inggris,Belanda,
Spanyol, Italia.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 28

29. • Negara yang menganut paham sosialisme adalah
Uni Soviet (sekarang Rusia), Cina, Korea Utara,
Vietnam.
• Negara dengan Ideologi Pancasila
1 Hubungan antara warganegara dengan negara
adalah seimbang.Kepentingan negara dan
kepentingan warganegara sama-sama
dipentingkan.
2 Agama erat hubungannya dengan negara. Negara
memperhatikan kehidupan agama. Atheis atau
tidak mengakui adanya Tuhan, tidak
diperbolehkan.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 29

30. B. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA DAN DASAR NEGARA
1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi
Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di
dalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat
objektif dan subjektif.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 30

31. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, adalah:
1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri
memiliki makna yang terdalam.
2) Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada
sepanjang masa.
3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan
UUD1945 sebagai pokok kaidah negara yang
mendasar.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 31

32. nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, adalah:
1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa
Indonesia.
2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan
hidup bangsa Indonesia.
3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung
nilai-nilai kerokhanian, yaitu nilai kebenaran,
keadilan, kebaikan,kebijaksanaan,dan religius.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 32

33. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
a. Di bidang Hukum: Pancasila sebagai
paradigma pembangunan hukum
ditunjukkan dalam setiap perumusan
peraturan perundangundangan nasional.
b. Di bidang Sosial Budaya, Pancasila merupakan
sumber normatif dalam pengembangan aspek
sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-
nilai kemanusiaan,nilai Ketuhanan dan nilai
keberadaban.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 33

34. c. Di bidang Ekonomi, Pancasila juga menjadi
landasan nilai dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi.
C. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
DAN BERNEGARA
1. Karakteristik Ideologi Pancasila
• Tuhan Yang Maha Esa. pengakuan bangsa
Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai
pencipta dunia dengan segala isinya.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 34

35. • penghargaan kepada sesama umat manusia
apapun suku bangsa dan bahasanya.
• bangsa Indonesia menjunjung tinggi
persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah
dapat dibina kerja sama yang harmonis.
• bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan
dan bernegara berdasarkan atas sistem
demokrasi.
• Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita
bangsa kita sejak masa lampau.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 35

36. 2. Arti Pentingnya Pancasila dalam
Mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
golongan dan kekuatan yang ada di Indonesia ini
sepakat untuk menjaga, memelihara, dan
mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan bingkai Pancasila.
3. Upaya Mempertahankan Ideologi dan Dasar
Negara Pancasila
mengusahakan agar silasila dalam Pancasila
dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan
bermasyarakat maupun bernegara.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 36

37. • pertama adalah dengan jalan melaksanakan
sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara.
• kedua adalah dengan jalan melaksanakan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
• ketiga melalui bidang pendidikan.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 37

38. I.Pilihan Ganda
Evaluasi 3. Apabila ajaran-ajaran yang terkandung di
petunjuk: pilihlah salah satu jawaban yang benar! dalam Ideologi itu dirumuskan secara
1. Ideologi secara struktural diartikan sebagai ... sistematis, dan pelaksanaannya diawasi
secara ketat oleh aparat partai atau aparat
a. suatu kebenaran yang diyakini oleh semua pemerintah, disebut ideologi...
rakyat yang harus tunduk pada kemauan a. pragmatis;
penguasa;
b. sistem pembenaran, seperti gagasan dan b. struktural;
formula politik atas setiap kebijakan dan c. doktriner;
tindakan yang diambil oleh penguasa. d. fungsional.
c. kemauan penguasa dalam mengatur 4. Pancasila sebagai ideologi tidak diciptakan oleh
jalannya kehidupan negara dengan negara, melainkan...
mengambil segala kebijakan untuk a. dibuat oleh rakyat Indonesia untuk
kesejahteraan rakyatnya; pedoman hidup yang langgeng ;
d. kebijakan penguasa dalam mengatur b. ditemukan dalam hidup sanubari rakyat
negara untuk mempertahankan Indonesia;
kekuasaannya atas kehidupan rakyat. c. digali dari harta kekayaan rohani, moral
2. Ideologi secara fungsional diartikan... dan budaya masyarakat Indonesia sendiri;
a. seperangkat gagasan tentang kebaikan d. nilai-nilainya mengandung arti yang sangat
bersama; dalam bagi perjuangan bangsa Indonesia.
b. berfungsinya kebenaran yang dimiliki oleh
negara;
c. sistem kebijakan yang diambil oleh setiap
pemerintah;
d. sejumlah gagasan yang menjadikan sarana
dan prasarana suprastruktur politik dan
infrastruktur politik menjadi berfungsi.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 38

39. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 7. Pancasila memiliki makna sebagai sumber
merupakan ... semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945,
a. norma dasar yang menjadi pedoman hidup bagi penyelenggara negara, para pelaksana
manusia Indonesia; pemerintahan termasuk juga para pengurus
b. penjabaran dari pola perilaku hidup partai politik dan golongan fungsional.
manusia Indonesia; Makna tersebut menunjukkan kedudukan
Pancasila sebagai ...
c. cara pandang bangsa Indonesia dalam a. dasar negara;
menghadapi kemerdekaan;
d. kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam b. pandangan hidup bangsa;
masyarakat Indonesia. c. ideologi bangsa;
6. Pancasila sebagai dasar negara mengandung d. cita-cita hidup bangsa.
arti bahwa Pancasilamenjadi ... 8. Salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila
a. nilai-nilai yang didalamnya mengandung bersifat objektif adalah...
unsur-unsur kenegaraan yang tinggi; a. bersifat luwes dan dapat menyesuaikan
b. suatu asas kerokhanian yang meliputi perkembangan jaman sesuai dengan
suasana kebatinan atau cita-cita hukum perkembangan masyarakat;
c. sumber acuan dalam menyusun etika b. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa
kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia
Indonesia; sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut;
d. landasan politik yang menghindarkan c. Objek dari nilai-nilai Pancasila merupakan
praktik-praktik politik tak bermoral dan tak kehidupan nyata sehari-hari yang terjadi di
bermartabat. masyarakat;
d. rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri
memiliki makna yang terdalam menunjukkan
adanya sifat-sifat yang umum universal dan
abstrak;
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 39

40. 9. Salah satu maksud dari nilai-nilai 10. Maksud dari Pancasila sebagai
Pancasila bersifat subjektif adalah sumber nilai bagi manusia
bahwa ... Indonesia adalah bahwa Pancasila
a. kekuatan nilai-nilai Pancasila sebagai. . .
sangat menyentuh perasaan a. pusat pandangan hidup bangsa
kemanusiaan bangsa Indonesia dalam menjalankan roda
yang berakhlak mulia dan berbudi pemerintahan negara dan
luhur; kehidupan bermasyarakat.
b. secara subjektif nilai-nilai b. sumber kekuatan nilai dalam
Pancasila menyangkut pola menghadapi berbagai aspek
perilaku hidup manusia Indonesia kehidupan
dalam kehidupan berbangsa dan c. pusat segala tindakan dan
bernegara; perilaku bangsa Indonesia untuk
c. nilai-nilai Pancasila timbul dari menjalankan hidupnya dalam
bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dan negara;
bangsa Indonesia sebagai d. sumber acuan dalam
penyebab adanya nilai-nilai bertingkah laku dan bertindak
tersebut dalam menentukan dan
d. Pancasila dibuat dan disusun menyusun tata aturan hidup
oleh bangsa Indonesia sejak berbangsadan bernegara
jaman dahulu dan berkembang
mengikuti jaman.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 40

41. II. Uraian
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi itu!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai
sumber nilai dibidang hukum!
3. Berikan satu contoh sikap positif terhadap
ideologi Pancasila!
4. Jelaskan Pancasila sebagai dasar negara dibidang
sosial budaya!
5. Tunjukkan beberapa keunggulan ideologi
Pancasila dibandingkan dengan satu ideologi lain
yang ada di dunia!
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 41

42. Kunci Jawaban: I. Objektif
1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. A
7. A
8. A
9. B
10.A
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 42

43. Kunci Jawaban: II. Uraian
1. Ideologi adalah:kumpulan gagasan-gagasan, ide-
ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan
sistematis, yang menyangkut berbagai bidang
kehidupan manusia.
2. Pancasila sebagai sumber nilai di bidang hukum
adalah: Pancasila sebagai paradigma
pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap
perumusan peraturan perundangundangan
nasional.
3. Contoh sikap positif terhadap ideologi pancasila
adalah menghargai dan saling menghormati
antar sesama manusia yang berbeda suku,
agama, ras, gender dan bangsa.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 43

44. 4. Pancasila sebagai dasar negara adalah: Pancasila
merupakan sumber normatif dalam
pengembangan aspek sosial budaya yang
mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan,nilai
Ketuhanan dan nilai keberadaban.
5. keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan
dengan satu ideologi lain yang ada di dunia
adalah: ideologi pancasila mempunyai karakteristi
yaitu Tuhan yang maha esa, penghargaan kepada
sesama umat manusia apapun suku bangsa dan
bahasanya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi
persatuan bangsa, kehidupan dalam
kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas
sistem demokrasi, Keadilan dalam kemakmuran
adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 44

45. Daftar Pustaka
Dadang, Sundawa dkk. 2008. Contextual
teaching and Learning Pendidikan
Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII Edisi IV.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 45

46. BAB II
KONSTITUSI YANG PERNAH
DIGUNAKAN DI INDONESIA
Peta PKonsep
UUD 1945
e
(1945-1949) n
Sikap positif
y UUD 1945
Konstitusi RIS i Terhadap
Konstitusi yang Hasil
(1949-1950) m pelaksanaan
pernah Amandemen
p UUD 1945
digunakan di UUDS 1950 (1999-
a Hasil
Indonesia (1950-1959) n
sekarang)
Amandemen
g
UUD 1945 a
(1959 - 1999) n
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 46

47. Kata Kunci: Konstitusi/UUD,UUD 1945,Konstitusi
RIS 1949,UUDS 1950,Amandemen,Bentuk
Negara,Bentuk Pemerintahan,Sistem Pemerintahan,
dan Penyimpangan terhadap UUD.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 47

48. Standar Kompetensi:
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah
digunakan pdi Indonesia.
Kompetensi Dasar:
2.1. Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah
berlaku di indonesia.
2.2. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan
terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2.3. Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD
1945.
2.4. Menampilkan sikap positif terhadap
pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 48

49. Indikator:
1. Mendiskripsikan pengertian konstitusi.
2. Mendiskripsikan penyimpangan terhadap
UUD 1945.
3. Menguraikan hasil-hasil perubahan UUD
1945.
4. Menganalisis tujuan perubahan UUD 1945.
5. Menunjukkan sikap positif pelaksanaan UUD
1945 setelah hasil perubahan.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 49

50. A. KONSTITUSI-KONSTITUSI YANG PERNAH
BERLAKU DI INDONESIA
• Menurut Sri Soemantri (1987), suatu
konstitusi biasanya memuat atau mengatur
hal-hal pokok sebagai berikut.
1. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan
warga negara
2. susunan ketatanegaraan suatu negara
3. pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 50

51. • negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD
yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara
1950
• Dilihat dari periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut,
dapat diuraikan menjadi lima periode yaitu:
1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945,
2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS
1949,
3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara
1950,
4. 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 1945
5. 19 Oktober 1999 – sekarang berlaku UUD 1945 (hasil
perubahan).
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 51

52. 1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 – 27
Desember 1949
Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) adalah
sebagai lembaga tertinggi negara.
Lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945
(sebelum amandemen) adalah :
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 52

53. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag
(Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November
1949.
KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan
pokok yaitu:
1. didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;
2. penyerahan kedaulatan kepada Republik
Indonesia Serikat; dan
3. didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 53

54. lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS
adalah :
a. Presiden
b. Menteri-Menteri
c. Senat
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Mahkamah Agung
f. Dewan Pengawas Keuangan
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 54

55. 3. Periode Berlakunya UUDS 1950
lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950
adalah :
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Menteri-Menteri
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Dewan Pengawas Keuangan
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 55

56. 4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober
1999
Ada dua periode yaitu periode Orde Lama
(1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-
1999).
masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan
politik dan pemerintahan sering terjadi
penyimpangan yang dilakukan Presiden dan
juga MPRS yang justru bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 56

57. • Pada masa Orde Baru sangat dominannya kekuasaan
Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-
kebijakan Presiden/pemerintah.
5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang
Lembaga-lembaga tinggi negara adalah:
• a. Presiden
• b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
• c. Dewan Perwakilan Rakyat
• d. Dewan Perwakilan Daerah
• e. Badan Pemeriksa Keuangan
• f. Mahkamah Agung
• g. Mahkamah Konstitusi
• h. Komisi Yudisial
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 57

58. 1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal
kemerdekaan,antara lain:
a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X
(baca:eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang
mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi
badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya
MPR, DPR,dan DPA. Hal ini bertentangan dengan
UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi
”Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala
kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan
bantuan sebuah komite nasional”.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 58

59. b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14
November 1945 yang merubah sistem
pemerintahan presidensial menjadi sistem
pemerintahan parlementer. Hal ini
bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan
pasal 17 UUD 1945.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 59

60. 2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada
masa Orde Lama, antara lain:
a. Presiden telah mengeluarkan produk
peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden,
yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.
b. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi
kedudukan sebagai menteri-menteri negara,
yang berarti menempatkannya sejajar dengan
pembantu Presiden.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 60

61. c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai
Presiden seumur hidup melalui Ketetapan
Nomor III/MPRS/1963.
d. Hak budget tidak berjalan, karena setelah
tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan
RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR
sebelum berlakunya tahun anggaran yang
bersangkutan.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 61

62. 3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada
masa Orde Baru
a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan
tidak akan melakukan perubahan terhadap
UUD 1945 serta akan melaksanakannya
secara murni dan konsekuen (Pasal 104
Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Tata
Tertib MPR).
b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.
IV/MPR/1983 tentang Referendum yang
mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak
sesuai dengan pasal 37 UUD 1945.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 62

63. C. HASIL-HASIL PERUBAHAN UUD 1945
1. Apa dasar pemikiran untuk melakukan
perubahan terhadap UUD 1945?
• a. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan
eksekutif dan legislatif, khususnya dalam
membentuk undangundang.
• b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang
terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 63

64. 2. Apa Tujuan Perubahan UUD 1945?
a. menyempurnakan aturan dasar mengenai
tatanan negara dalam mencapai tujuan
nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b. menyempurnakan aturan dasar mengenai
jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
serta memperluas partisipasi rakyat agar
sesuai dengan perkembangan paham
demokrasi.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 64

65. c. menyempurnakan aturan dasar
penyelenggaraan negarasecara demokratis
dan modern.
d. menyempurnakan aturan dasar mengenai
kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai
dengan perkembangan jaman dan kebutuhan
bangsa dan negara.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 65

66. 3. Bagaimana Hasil Perubahan UUD 1945?
Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak
empat kali melalui mekanisme sidang MPR yaitu:
a. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober
1999
b. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus
2000
c. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November
2001
d. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus
2002.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 66

67. • D. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN
UUD 1945 HASIL PERUBAHAN
Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai
berikut:
a. pemegang kekuasaan membentuk undang-
undang yang semula dipegang oleh Presiden
beralih ke tangan DPR.
b. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih
oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat
secara langsung dalam satu pasangan.
c. Periode masa jabatan Presiden dan wakil
Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah
menjadi maksimal dua kali masa jabatan
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 67

68. Sikap positif tersebut antara lain:
a. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa
dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan
reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur
dalam UUD 1945 sebelum perubahan,
b. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga negara khususnya MPR yang telah melakukan
perubahan terhadap UUD 1945,
c. menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945,
d. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai
dengan UUD 1945 hasil perubahan,
e. mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945,
f. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD
1945.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 68

69. Evaluasi
I. Petunjuk: Bubuhkantanda (X) 3. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel
pada jawaban yang paling tepat atau luwes jika ...
di antara empat alternatif a. Dibuat oleh lembaga
pembentuk konstitusi
jawaban yang tersedia
b. Mudah mengikuti
1. Istilah konstitusi lebih tepat perkembangan jaman
diartikan sebagai ... c. Sulit untuk dilakukan
a. Hukum Dasar perubahan
d. Dicantumkan dalam naskah
b. Hukum Dasar tertulis tertulis
c. Hukum Dasar tidak tertulis 4. UUD 1945 pada saat disahkan
d. Undang Undang Dasar tanggal 18-08-1945 meliputi …
a. Pembukaan, Batang
2. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul Tubuh,Penjelasan
dalam praktik penyelenggaraan b. Pembukaan dan Batang Tubuh
negara sering disebut ... c. Preambul dan Batang Tubuh
a. Konvensi ketatanegaraan d. Mukadimah, Batang Tubuh,dan
b. Yurisprudensi penjelasan
c. Hukum dasar tertulis Tri Wahyuni (A.220100098)
d. Adat-kebiasaan
10/04/2013 69

70. 5. Berdasarkan UUDS 1950 sistem 7. Sistem pemerintahan
pemerintahan yang digunakan parlementer pertama kali
adalah ... dipraktikkan di Indonesia sejak
a. Sistem Presidensial ...
b. Sistem Campuran a. Keluarnya Maklumat Wakil
c. Sistem Parlementer Presiden tanggal 16 Oktober
1945
d. Sistem Pemisahan b. Keluarnya Maklumat
Kekuasaan Pemerintah tanggal 14
6. Pimpinan lembaga-lembaga November 1945
negara diberi kedudukan c. Disahkannya konstitusi RIS
sebagai menteri-menteri 1949
negara. Hal ini
merupakanpenyimpangan d. Diberlakukannya UUDS
pada masa... 1950
a. Awal kemerdekaan 8. Di bawah ini merupakan
b. Orde Baru penyimpangan konstitusi pada
masa Orde Lama, Kecuali ...
c. Orde Lama
d. Masa reformasi
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 70

71. a. Pengangkatan presiden c.Mempertegas/menggunak
seumur hidup an sistem pembagian
b. Menggunakan sistem kekuasaan
pemeintahan parlementer d. Mempertahankan Negara
c. Membubarkan DPR hasil kesatuan
pemilu tahun 1955 10. Salah satu hasil perubahan
d. Adanya produk peraturan UUD 1945 adalah ...
dalam bentuk penetapan a. Kekuasaan Presiden
presiden berada dibawah MPR
9. Di bawah ini merupakan b. DPR memiliki kekuasaan
kesepakatan dasar dalam eksekutif
melakukan perubahan, c. Pemilihan Presiden secara
Kecuali ... langsung
a. Tidak mengubah d. Adanya lembaga DPD
Pembukaan UUD 1945 yang dipilih oleh DPR
b. Melakukan perubahan
dengan cara addendum
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 71

72. II. Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini
dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi
dalam suatu negara menurut K.C.Wheare!
2. Sebutkan lembaga-lembaga tinggi negara
menurut UUD 1945 sebelum diamandemen!
3. Sebutkan hasil sidang KMB pada periode
berlakunya Konstitusi RIS!
4. Jelaskan kedudukan MPR sebelum diadakannya
perubahan terhadap UUD 1945!
5. Sebutkan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
dikeluarkan oleh Ir. Soekarno!
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 72

73. Kunci Jawaban: I. Objektif
1. A
2. D
3. B
4. A
5. C
6. C
7. D
8. B
9. B
10.C
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 73

74. Kunci Jawaban: II. Uraian
1. Konstitusi menurut K.C.Wheare adalah keseluruhan
sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa
kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan
mengatur atau memerintah dalam pemerintahan
suatu negara
2. Lembaga tinggi negara sebelum diamandemen
adalah:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 74

75. 3. KMB menghasilkan tiga buah persetujuan pokok
yaitu:
1. didirikannya Negara Rebublik Indonesia
Serikat;
2. penyerahan kedaulatan kepada Republik
Indonesia Serikat; dan
3. didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan
Belanda.
4. MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi
negara dan berada di atas lembaga negara lain,
berubah menjadi lembaga negara yang sejajar
dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR,
Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan Komisi Yudisial.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 75

76. 5. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang
isinya adalah:
1. Menetapkan pembubaran Konsituante
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 76

77. Daftar Pustaka
Dadang, Sundawa dkk. 2008. Contextual
teaching and Learning Pendidikan
Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII Edisi
IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 77