Planning of Sounds Goverrnance : Pendekatan Klasik di abad 21

1. Delfiazi Puji Lestari
DAP UNDIP 2018

2. OPA
NPM
NPS
GG
Sounds
Governance
DG
OG
1900-1970
2003
1980-1990 Keterangan :
OPA : Old Public Administration
NPM : New Public Management
NPS : New Pulic Service
GG : Good Governance
DG : Dynamic Governance
OG : Open Goverment

3.  Paradigma ke 2 Administrasi Negara : Prinsip-
prinsip Administrasi (1927-1937) ; AN berlaku
universal, Fokus nya pada penerapan Prinsip-
pinsip Adm Negara dan dipengaruhi oleh
POSDCoRB (Nicholas Henry )
 Peranan administrator publik adalah
melaksanakan prinsip-prinsip Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,
Reporting dan Budgetting (Denhart& Denhart)

4.  Accordingly the definition that has been well
defined byAli Farazmand, sound governance
would adhere to principles of participation,
fairness, equity, efficiency, transparency, and
accountability.
 Given that working definition, it could be
further argued that the heart of governance
would have to be planning (Bryson, 1995).

5.  Tidak ada perubahan yang signifikan dalam
perencanaan pada abad 21
 Apa yang paling mungkin akan berubah
adalah evolusi berkelanjutan atau
metamorfosis antara sektor publik dan
swasta.
 Sektor publik > Informasi
 Sektor swasta > teknologi

6.  Sektor publik dan swasta dapat bekerja lebih
efektif dalam perencanaan.
 Titik awal yang paling jelas adalah informasi
penting yang dibutuhkan untuk perencanaan.
 Dengan revolusi informasi pada akhir abad
ke-20, jelas bahwa kita harus menciptakan
cara baru untuk menggunakan informasi
pribadi untuk perencanaan publik

7. Archaic methods
such as public
hearings, open
records, polling,
and town
meetings
a circuitous,
behind-the-scenes,
clandestine
communications
the goals of
transparency and
participation

8.  pendekatan baru yang melibatkan informasi,
teknologi, dan penetapan tujuan, argumen serupa
harus dibuat untuk pemulihan visi perencanaan tata
pemerintahan
 Farazmand (2004:19) menegaskan, innovation is key
to sound governance, and innovation in policy, and
administration is central to sound governance as well.
 Secara konseptual teoritik, inovasi bercerita tentang
semua komunikasi yang menggabungkan perilaku
biologis dan teknis manusia (lihat lebih lanjut Herbig
& Dunphy, 1998).

9. Military
Corporate
Local
•The plan is nothing, the process is everything
•The process of bringing the stakeholders
together in a comprehensive fashion that follows
the principles described above allowed a high
level of participation,
•Ownership that enabled the plan to be carried
out
•Proses inti nya dapat berupa perencanaan
strategis; pemrograman, sistem penganggaran;
perencanaan jangka panjang; atau yang lain
•Semua perusahaan memiliki fungsi perencanaan
dasar yang komprehensif yang dapat bervariasi
dari waktu ke waktu
• Perencanaan untuk pemerintah di
tingkat lokal
• Timbul banyak gerakan sepertiThe
City Beautiful Movement in the
United States, Smart Growth, New
Urbanism

10.  Planning is the process of preparing
in advance, and in a reasonable
systematic fashion, alternative
courses of action to attain goals of
government that have been
established by the people
(Woodbury, 1953).

11.  Process / proses
 In advance / pendahuluan
 Reasonably Systematic Fashion / model
yang masuk akal
 Alternative Courses of Action /Tindakan
Alternatif
 Goals / tujuan

12.  Perencanaan berfungsi untuk menerapkan disiplin pada proses
berpikir sehingga hasil yang disepakati dapat diperoleh.
 Implikasi kebijakan untuk tata kelola adalah bahwa
terjemahan penerapan jauh lebih sulit. Itu sendiri mungkin
merupakan hambatan yang melekat pada proses
perencanaan.
 Perencanaan menjembatani kesenjangan antara proses dan
implementasi
 Perencanaan belum tentu merupakan konsensus, terutama
bila dimanfaatkan dalam konteks

13.  Perencanaan di abad 21 meskipun masih
terpengaruh dengan pendekatan klasik,
namun harus bisa memanfaatkan keadaan
berupa globalisasi dan teknologi informasi
 Kerjasama antara sektor publik dan sektor
swasta adalah sebuah keharusan.
 Penggunaan inovasi dalam penyusunan dari
visi dan misi tata pemerintahan mutlak
diperlukan