Pemberdayaan Pesisir

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya
permasalahan perekonomian masyarakat; karena definisi kemiskinan adalah
lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat
yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada
dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan
perekonomian dan kehidupannya. Imran (2003) mengatakan bahwa :
“Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan
bersifat multi dimensional. Disebut cair karena kemiskinan bisa
bermakna subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif.
Secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin
karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan,
yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok
berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Akan tetapi, apa yang
tampak secara objektif tidak miskin itu, bisa saja dirasakan sebagai
kemiskinan oleh pelakunya karena adanya perasaan tidak mampu
memenuhi kebutuhan ekonominya, atau bahkan dengan
membandingkan dengan kondisi yang dialami oleh orang lain,
yang pendapatnya lebih tinggi darinya.”

Dengan demikian, kemiskinan merupakan masalah yang bersifat
kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun
struktural. Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari
kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya
kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level-security) dan
keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan
kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan
ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.
Tidak dapat disangkal lagi bahwa masyarakat pesisir merupakan segmen
anak bangsa yang paling tertinggal tingkat kesejahteraannya dibandingkan
dengan anak bangsa lainnya yang bergelut di sektor non perikanan. Betapa
tidak, nelayan kecil yang jumlahnya cukup banyak mendiami wilayah pesisir
mempunyai pendapatan hanya sekitar Rp 300.000,-/bulan/keluarga. Memang

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 1

sungguh ironis, padahal wilayah pesisir sangat kaya sumberdaya kelautan dan
perikanan serta jasa kelautan lainnya. (Direktorat PEMP – Ditjen P3K)
Masalah kemiskinan struktural yang terjadi pada masyarakat pantai, di
mana faktor-faktor yang menjadi penyebabnya pada dasarnya dikelompokkan
atas : (1) masalah yang berkaitan dengan kepemilikan alat tangkap atau lebih
tegasnya perahu bermotor; (2) akses terhadap modal khususnya menyangkut
persyaratan kredit; (3) persyaratan pertukaran hasil tangkapan yang tidak
berpihak pada buruh nelayan; (4) sarana penyimpanan ikan; (5) hak
pengusahaan kawasan tangkap; dan (6) perusakan sistem organisasi
masyarakat pesisir.
Atas dasar pendapat di atas dan melihat kondisi kekinian di daerah
kabupaten Lombok Timur, salah satu akar kemiskinan masyarakat pantai
adalah keterbatasan mengakses permodalan yang ditunjang oleh kultur
kewirausahaan yang tidak kondusif yang dilandasi dengan sifat usaha yang
individual, tradisional dan subsistem. Banyak kasus pengentasan kemiskinan
yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek. Ini
dilakukan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah
pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan) alat tangkap yang tidak mengacu
pada kebutuhan nelayan, melainkan merupakan paket yang sudah ditentukan
dari atas, dan cenderung seragam antar berbagai daerah. Dengan sistem
bantuan yang sifatnya top down ini, mengakibatkan alat bantuan menjadi tidak
efektif. Seharusnya, jenis bantuan itu tidak semata-mata ditentukan dari atas,
melainkan didasarkan atas dialog dengan masyarakat setempat. Dengan cara
demikian, nelayan diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan perikanan
sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh nelayan.
Permasalahan yang terkait dengan produksi memang merupakan
permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan di kabupaten Lombok Timur,
selain masalah pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan itu, nelayan
berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara
mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapannya, dan
meminjam uang kepada pemilik modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan


tetapi, ternyata berbagai upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk
meningkatkan kesejahteraannya telah menjebak mereka dalam ketergantungan
dengan pihak lain sekaligus menempatkan pada posisi yang lemah.
Pada kondisi seperti tersebut di atas, berakibat potensi sumber daya alam
kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan
dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Malah yang
terjadi adalah sebaliknya, di mana lingkaran setan kemiskinan terus saja
terjadi di berbagai daerah pesisir. Lingkaran setan ini, pada pokoknya berasal
dari fakta bahwa produktivitas total di daerah terbelakang (pesisir) sangat
rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan
keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan tersebut kalau dilihat dari
sudut permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat
permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat
investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali
menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah.
Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan yang nyata
rendah. Pendapatan nyata rendah berarti tingkat tabungan juga
rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat
investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada
gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah. Dengan
demikian lingkaran setan itu lengkaplah pula kalau dilihat dari
sudut penawaran”. Jhingan (2004 : 33-34)

Apabila digambarkan, maka lingkaran setan itu akan membentuk pola
sebagai berikut:

Produktivitas
Produktiv Produktivitas
Rendah
itas Rendah
Rendah

Kurang Pendapatan Kurang Pendapatan
Modal Rendah Modal Rendah

Investasi Permintaan Investasi Tabungan
Rendah Rendah Rendah Rendah

Gambar 3.1 Gambar 3.2


Melihat kenyataan ini, Departemen Kelautan dan Perikanan
menginisiasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
Program ini berupaya mengangkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
pesisir. Upaya yang akan dilaksanakan itu belum memuaskan, karena ada
obsesi untuk menjadikan profesional dan mandiri para pengelola Koperasi
LEPP-M3. Untuk itu Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama
dengan PT. BANK BUKOPIN mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) Swamitra Mina. Hadirnya lembaga ini di masyarakat pesisir akan
menjadi lokomotif permodalan bagi masyarakat pesisir. Lembaga ini telah
hadir di 139 kabupaten/kota. Launching LKM Swamitra Mina telah
dilaksanakan dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy
Numberi pada tanggal 12 Desember 2004 di Cilincing, Jakarta Utara.
Cikal bakal pelaksanaan program Swamitra Mina bermula dari
program PEMP. Pada tahun 2004 program PEMP mendapat kucuran dana
sebesar Rp 140 milyar untuk mengakomodir 160 kabupaten/kota. Adapun
pagu untuk Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang digunakan sebagai
penguatan modal sebesar Rp 98.347.592,000 yang dikelola melalui LKM
Swamitra Mina, BPR-Pesisir, dan USP. Adapun jumlah LKM Swamitra Mina
yang ada saat ini sebanyak 139 buah yang kesemuanya adalah Koperasi
LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang telah berbadan hukum. Dengan status
berbadan hukum, maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang mensyaratkan bahwa untuk menyerap dana masyarakat dan memberikan
pinjaman kepada masyarakat hanyalah lembaga perbankan dan koperasi yang
berbadan hukum. (Direktorat PEMP – Ditjen P3K)
Persoalannya kemudian adalah apakah dengan hadirnya LKM
Swamitra Mina di wilayah pesisir, peran tengkulak dan rentenir akan
berkurang ataukah sebaliknya? Ataukah keberadaan LKM Swamitra Mina ini
sendiri menjadi lembaga yang ekslusif nantinya, sehingga masyarakat pesisir
sebagai subyek pemberdayaan ekonomi sulit untuk mengaksesnya? Selain itu
juga, apakah dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
melalui swamitra mina akan hanya dijadikan alat untuk mengeruk


keuntungan/modal oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan
mengatasnamakan lembaga keuangan dan kepentingan rakyat pesisir?
Keberadaan sebuah lembaga yang ditujukan untuk pemerataan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan ekonomi daerah pada
umumnya, tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan dan dampak yang
ditimbulkannya secara sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kajian
yang lebih mendalam mengenai keberadaan LKM Swamitra Mina di
Kabupaten Lombok Timur perlu dilakukan secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah keberadaan swamitra mina dapat memberdayakan ekonomi
masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina di
kabupaten Lombok Timur?
3. Upaya apa yang dilakukan guna menangani kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui
swamitra mina di kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:
1. Keberadaan swamitra mina dalam memberdayakan ekonomi masyarakat
pesisir di Kabupaten Lombok Timur.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina di kabupaten Lombok
Timur.
3. Upaya yang dilakukan guna menangani kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui
swamitra mina di kabupaten Lombok Timur.


D. Manfaat Penelitian
Manfaat/kegunaan hasil penelitian ini diantaranya adalah:
1. Manfaat Teoretis :
a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya ilmu ekonomi;
b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya,
dan
c. Dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana dan
kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten
Lombok Timur.

2. Manfaat Praktis:
a. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan formal
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui program-program
kerja kepemerintahan.
b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola program-program
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lombok Timur
A.1 Kondisi Fisik Wilayah
Kabupaten Lombok Timur berada disebelah timur Pulau Lombok, jika
ditinjau dari letak geografis terletak antara 116° - 117° Bujur Timur, dan 8° -
9° Lintang Selatan.
Sedangkan secara administratif, Kabupaten Lombok Timur dibatasi :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat
Sebelah Timur : Selat Alas

Berdasarkan kondisi perwilayahan, Kabupaten Lombok Timur
mempunyai luas wilayah ± 160.555 Ha. Dari 20 Kecamatan yang ada saat ini,
maka kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Sambelia
± 245,22 Km² (16,9%) dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur
sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Sukamulia, ±
14,49 Km² atau hanya 1,0 % dari luas keseluruhan.
Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m
diatas permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada
daerah pegunungan. Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk
kelerengan antara 0 – 2% atau daerah yang datar mencakup kecamatan
Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas
keseluruhan mencapai 25.760 Ha, Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2
– 15% dan merupakan kriteria kelerengan yang dominan di Kabupaten
Lombok Timur, mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra
Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Sikur,
Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Kecamatan Sambelia
dengan luas keseluruhan wilayah sekitar 96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah


dengan kelerengan antara 15 – 40% mencakup sebagian wilayah Kecamatan
Suela, dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah
yang paling curam dengan kelerengan >40% meliputi daerah Pegunungan
Rinjani yang ada di Kecamatan Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha.
Jenis tanah di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri atas
jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol
coklat kemerahan. Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah
kecamatan yang ada, diperoleh gambaran sebagai berikut: Tanah jenis
Grumosol tersebar di kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading,
Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel,
Wanasaba dan sebagian Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 ha
(23.93%) dari seluruh luas Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan
Jerowaru mempunyai luas tanah Gromusol 18.462 Ha (11.50%), sedangkan
Kecamatan Sukamulia dan Suralaga hanya 23 Ha. Seperti daerah lainnya di
Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur juga beriklim trofis yang ditandai
dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Curah hujan
rata-rata sebesar 1882 mm/tahun dengan jumlah hari hujan perbulan selama 15
hari. Adapun kecamatan yang paling basah pada musim penghujan adalah
Kecamatan Aikmel, Suela, Sembalun, Masbagik, Pringgasela, Montong
Gading. Sedangkan daerah kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru
dengan curah hujan rata-rata 1080 mm/tahun.
Wilayah Kabupaten Lombok Timur dilalui oleh banyak aliran sungai
dan anak sungai, akan tetapi tidak semua sungai berair sepanjang tahun.
Danau hanya satu di daerah ini, yaitu danau Segara Anak yang berada
diperbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok
Timur, yang luasnya kira-kira 30 Km dengan kedalaman 200 meter. Luas
wilayah menurut penggunaan lahan di kabupaten Lombok Timur dapat dilihat
pada tabel berikut:


Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan
Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2000
JENIS PENGGUNAAN LAHAN (Ha)
N KECAMAT
AN 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah
1 Jerowaru 3.356 1.176 - 837 6.540 13 - 2.370 14.292
2 Keruak 2.083 164 - 698 - 8 - 1.105 4.057
3 Sakra 2.074 140 12 196 - 7 - 56 2.484
4 Sakra Barat 2.807 180 17 222 - 56 - 88 3.370
5 Sakra Timur 3.090 106 83 167. - 12 - 150 3.441
6 Terara 2.959 - 573 346 47 - - 316 4.241
7 Mt. Gading 1.625 304 - 225 132 - - 180 2.466
8 Sikur 2.806 624 - 239 400 - - 158 7.827
9 Masbagik 184 - 746 514 - - - 162 3.317
10 Pringgasela 141 3.246 - 175 7.556 - - 340 11.331
11 Sukamulia 937 251 1 200 - - - 61 1.449
12 Suralaga 1.894 459 - 192 - - - 156 2.702
13 Selong 1.205 809 2 484 - - - 666 3.168
14 Labuhan Haji 1.505 2.722 1 250 - - - 480 4.957
15 Pringgabaya 2.818 6.752 - 503 2.371 - - 3.547 15.991
16 Suela 1.239 2.648 - 239 6.142 - - 4.155 14.424
17 Aikmel 3.325 868 - 294 2.432 - 318 1.344 12.292
18 Wanasaba 2.249 804 - 304 2.186 - - 54 5.597
19 Sembalun 1.105 515 - 237 15.46 - - 3.388 20.708
3
20 Sambelia 3.042 - 250 318 16.17 - 53 2.606 22.440
1
Jumlah 40.31 21.76 1.684 6.473 59.44 96 371 21.75 160.555
7 6 0 3
Sumber : Kecamatan dalam angka 2000

Keterangan:
1. Tanah Sawah 5. Hutan
2. Kebun campur Tegalan 6. Padang/semak belukar
3. Kolam/Tambak 7. Tanah Rusak
4. Permukiman 8. Lain-lain

A.2 Pola Perkembangan Kawasan Perikanan
Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah
daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan. Di wilayah Lombok
Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat Alas dan Samudera
Indonesia berkembang kawasan perikanan yang mencakup wilayah
Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia, sedangkan wilayah
kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan
mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan perikanan yang dikenal berada


di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi, Kecamatan Keruak mencakup
Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru kawasan perikanan yang terkenal
berada di Desa Pemongkong. Pada umumnya daerah pantai di wilayah
Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah penghasil ikan dan tempat
pengembangan tambak, meliputi tambak udang/Lobster disekitar Kecamatan
Keruak dan Sambelia. Tambak garam disekitar wilayah Kecamatan Jerowaru.
Lokasi pemasaran hasil ikan yang dominan di Lombok Timur bagian
selatan berada di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji,
berikutnya di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya
kawasan perikanan utama yang berada di Tanjung Luar Kecamatan keruak,
sedangkan untuk wilayah timur Lombok Timur lokasi pemasaran ikan yang
dominan terletak di Labuhan Lombok wilayah Kecamatan Pringgabaya.

A.3 Pola Perkembangan Ekosistem Pesisir
1. Hutan Mangrove
Hutan Mangrove di wilayah Lombok Timur secara umum tersebar di
Gili Lawang, Gili Sulat dan Gili Petagan di bagian pantai utara. Luas
keseluruhan hutan bakau ± 1.301,32 Ha dengan penyebaran di kawasan
Telong-elong seluas 33,52 Ha, Teluk Jor seluas 43,35 Ha, Teluk Kecibing
seluas 41,55 Ha, Teluk Serewe seluas 107,06 Ha, Teluk Ekas seluas 73,48 Ha,
Teluk Saung seluas 7,05 Ha, Gili Sulat & Gili Lawang seluas 995,31 Ha.
Adapun jenis tumbuhan yang dilestarikan, antara lain :Sonneratia alba
Rhiziphora stylosa, Rhizophora apiculata, Avicennia alba, Rhizophora
mucronata, Ceriops tagal, Aegialitis annulata, Penphis acidula, Lumnitcera
recemosa. Walaupun secara umum hutan Mangrove di Kabupaten Lombok
Timur masih bagus, namun harus tetap dilindungi guna menjaga
keseimbangan ekosistem, melalui pengawasan yang ketat untuk mencegah
pengurangan luasan hutan mangrove serta untuk menunjang sektor wisata.

2. Terumbu Karang
Terumbu karang dapat ditemukan pada perairan sekitar Gili Sulat,
Gili Lawang dan Gili Lampu sedangkan pada bagian selatan terdapat di


perairan Gili Meringkik, terutama di daerah-daerah yang mempunyai aktifitas
perikanan tinggi. Luas terumbu karang diperairan Kabupaten Lombok Timur
622 Ha, adapun kawasan yang masih memiliki prosentase penutupan karang
yang kondisinya baik seluas 311 Ha, sedangkan luas terumbu karang dalam
kondisi rusak 15 - 50 % seluas 218 Ha dan yang mengalami kondisi kritis 93
Ha. Kondisi terumbu karang yang disebabkan oleh adanya aktivitas
penangkapan ikan karang yang tidak ramah lingkungan.

3. Padang Lamun (Sea Grass)
Tumbuhan Lamun terdiri dari rhizome, daun dan akar. Lamun di
perairan pantai pulau Lombok diantaranya berada di Gili Lampu, Padang
lamun ini merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya.
Didaerah ini hidup bermacam-macam biota laut seperti crustacea, moluska,
cacing dan juga ikan. Salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis
penting yang berassosiasi dengan lamun adalan ikan beronang.

4. Estuaria
Estuaria dapat dikatakan sebagai tempat peralihan dari kedua ekosistem
akuatik, kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat yang berlumpur.
Substrat yang berlumpur ini berasal dari sedimen yang dibawa kedalam
estuaria baik oleh air laut mapun air tawar (sungai). Wilayah perairan estuaria
berada di muara sungai, dalam teluk dan di daerah pantai yang memiliki mata
air yang langsung bercampur dengan air laut. Perairan estuaria berada dalam
teluk yang memiliki muara sungai seperti di sekitar Teluk Ekas, Teluk Serewe,
Teluk Kecibing, dan Teluk Jor. Pada musim kemarau, perairan estuaria ini
sempit tergeser oleh perairan laut dan bahkan hilang.

B. Deskripsi Umum Swamitra Mina
B.1 Pengertian
Swamitra Mina adalah suatu bentuk kerjasama/kemitraan antara Bank
Bukopin dengan Koperasi LEPP3-M3, untuk memodernisasi usaha simpan
pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan


sistem manajemen yang profesional serta untuk mendapatkan Dana DEP
dalam rangka melaksanakan program PEMP.
Swamitra Mina merupakan unit simpan-pinjam milik seluruh masyarakat
pesisir yang direpresentasikan oleh Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan
lainnya. Swamitra Mina dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga muda
pesisir yang sebelumnya telah memperoleh pelatihan dari Bank Bukopin.
Dengan pendampingan Bank Bukopin Cabang, Swamitra Mina diharapkan
akan menjadi lembaga keuangan mikro terkemuka di daerah pesisir, yang
mudah diakses oleh para nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.
Sebagai konsekuensi dari kepemilikan Swamitra Mina, maka nelayan
dan masyarakat pesisir akan mendapatkan sisa hasil usaha (deviden) setiap
tahun dari keuntungan Swamitra Mina. Selain itu, melalui Swamitra Mina
dana masyarakat dapat dimobilisasi melalui tabungan dengan tingkat suku
bunga yang kompetitif serta dana dari sumber lain, untuk akhirnya disalurkan
kembali ke masyarakat pesisir dari lembaga keuangan lainnya. Swamitra Mina
merupakan proses pembelajaran bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk
mengakses dana dari pihak perbankan, begitu pula sebaliknya proses
pembelajaran bagi perbankan dalam mengakses masyarakat pesisir.
Agar masyarakat pesisir dapat mengakses dengan mudah LKM
Swamitra Mina serta mengelola secara efesien modal yang telah diperolehnya,
maka disediakan tenaga pendamping desa (TPD) masing-masing dua orang
tiap kabupaten/kota. TPD tersebut terdiri atas sarjana-sarjana baru yang
sebelumnya dilatih secara nasional. Selain itu, juga disediakan Konsultan
Manajemen (Perguruan Tinggi, LSM, atau lembaga konsultan profesional)
untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kinerja kelembagaan
dan pemasaran.
Hadirnya LKM Swamitra Mina di wilayah pesisir, maka secara bertahap
peran tengkulak dan rentenir akan berkurang sehingga LKM dapat
memobilisasi dana masyarakat dengan adanya suku bunga tabungan yang
menarik. Dengan lancarnya pengelolaan LKM Swamitra Mina maka perlahan
tapi pasti bantuan modal yang disalurkan di masyarakat pesisir bukan lagi
berasal dari APBN, tapi dari LKM Swamitra Mina itu sendiri. Sehingga LKM


Swamitra Mina semakin dilirik oleh lembaga keuangan lainnya untuk bermitra
mengakses permodalan. Dengan demikian LKM Swamitra Mina sebagai
lokomotip dapat menggandeng lembaga keuangan lainnya dalam kiprahnya
membangun usaha sektor perikanan dan kelautan. (Sumber : Direktorat PEMP
– Ditjen P3K)

B.2 Tujuan
• Menumbuh kembangkan simpan pinjam dikalangan anggota guna memacu
petumbuhan/usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota
tersebut.
• Membuka peluang akses permodalan bagi Koperasi yang selama ini
menghadapi banyak ..kendala dalam kerjasama dengan bank atau lembaga
keuangan lainnya.
• Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor Swamitra Mina
diseluruh Indonesia.

B.3 Manfaat Swamitra Mina
• Anggota/nasabah Swamitra Mina dapat melakukan transaksi keuangan,
informasi, dan komunikasi bisnis dengan jaringan teknologi yang modern.
• Transaksi Keuangan dapat dilakukan secara ON Line, berdasarkan
kesepakatan antar Swamitra Mina.
• Laporan Keuangan beserta perubahanya dapat diketahui secara cepat dan
akurat sehingga >.pengendalian dan pengawasan Swamitra Mina dapat
dilakukan dengan lebih baik.

B.4 Produk Swamitra Mina

a. Simpanan
Setiap Penyimpan dapat menempatkan dananya di Swamitra Mina
dengan mengisi permohonan Simpanan.yang berfungsi sekaligus sebagai
tanda mendaftarkan keanggotaan dan persetujuannya mematuhi.segala
ketentuan yang berlaku di Swamitra bersangkutan, dan juga berfungsi


sebagai pemberian kuasa..kepada Swamitra untuk melakukan tindakan
tertentu.
Didalam form permohonan Simpanan terdapat persyaratan yang
harus penuhi oleh Penyimpan yang..belum masuk kategori sebagai
anggota Koperasi seperti tersebut diatas, antara lain :
Ø Penyimpan menyatakan dan mandaftarkan diri sebagai Calon Anggota
atau Anggota Luar Biasa, dan.karenanya.bersedia memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dan tunduk pada AD/ART Koperasi
pendiri.Swamitra Mina bersangkutan.
Ø Penyimpan memberikan kuasa kepada Swamitra Mina untuk
melakukanbpendebetan langsung dari rekening Simpanan.Penyimpan
guna memenuhi kewajiban Penyimpan selaku calon anggota Koperasi.
Ø Khusus Penyimpan yang berstatus Calon Anggota atau Anggota Luar
Biasa, menyatakan bersedia.menerima.keputusan yang menyangkut
keanggotaannya di Koperasi bersangkutan apabila..Simpanannya
bersaldo minimum.dan tidak bermutasi selama 4 bulan berturut-turut.
Kewajiban Penyimpan dapat berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib,
Simpanan Sukarela dan Simpanan Khusus yang besarnya dan cara
pembayarannya ditetapkan dalam AD/ART yang berlaku dimasing-masing
Koperasi pendiri Swamitra.

b. Simpanan Berjangka
Setiap Penyimpan dapat menempatkan dananya di Swamitra Mina
dengan mengisi permohonan Simpanan.Berjangka yang..berfungsi
sekaligus sebagai tanda mendaftarkan keanggotaan dan
persetujuannya..mematuhi segala ketentuan yang.berlaku di Swamitra
Mina bersangkutan, dan juga berfungsi sebagai..pemberian kuasa kepada
Swamitra untuk melakukan tindakan tertentu.
Didalam form Permohonan Simpanan Berjangka terdapat
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyimpan yang belum masuk
kategori sebagai anggota Koperasi seperti tersebut diatas, antara lain :


Ø Penyimpan menyatakan dan mandaftarkan diri sebagai Calon Anggota
atau Anggota Luar Biasa, dan karenanya .bersedia memenuhi
persyaratan yang bbditetapkan dan tunduk pada AD/ART Koperasi
pendiri Swamitra Mina bersangkutan.
Ø Bersamaan dengan penyetoran nominal Simpanan Berjangka,
Penyimpan membayar kewajiban Penyimpan untuk keanggotaan
Koperasi, atau bbmenyatakan bersedia untuk dibebankan dari bunga
atau nominal Simpanan Berjangka pada saat jatuh tempo untuk
pembayaran sisa kewajiban yang belum dipenuhi Penyimpan selaku
calon anggota Koperasi.
Ø Khusus Penyimpan yang berstatus Colan Anggota atau Anggota Luar
Biasa, menyatakan bersedia menerima keputusan yang menyangkut
keanggotaannya di Koperasi bersangkutan, apabila setelah jatuh tempo
Simpanan Berjangka, Penyimpan itidak lagi memiliki Simpanan
Berjangka bbdan atau Simpanan di Swamitra Mina selama 4 bulan
berturut-turut.
Kewajiban Penyimpan dapat berupa Simpanan Pokok dan Simpanan
Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Khusus yang besarnya
ditetapkan dalam AD/ART yang berlaku masing-masing Koperasi
pendiri Swamitra Mina.

c. Pinjaman
Produk Pinjaman terdiri dari :
o Pinjaman Berulang
o Pinjaman Fleksibel
o Pinjaman Insidentil
o Pinjaman Angsuran Harian
Yang dapat dilayani Swamitra Mina adalah : Anggota, Calon Anggota,
dan Anggota Luar Biasa dari Koperasi bersangkutan, dan atau
Koperasi lainnya dan Anggotanya (sesuai Peraturan Pemerintah yang
berlaku).


Calon Peminjam harus telah menjadi Anggota dari Koperasi pendiri
Swamitra Mina bersangkutan, dengan memenuhi persyaratan
keanggotaan sesuai AD/ART Koperasi tersebut.

d. Syarat Pendirian Swamitra Mina
1. Berbadan Hukum Koperasi
2. Memiliki Unit Simpan Pinjam
3. Tersedia Aliran Listrik dari PLN
4. Tersedia sambungan. Telepon dari Telkom
5. Tersedia Gedung kantor / Ruang Kerja
6. Memiliki Laporan Keuangan yang terpisah dari Unit lain (Otomon)
7. Tidak sedang menanggung kerugian yang material
8. Tidak sedang terjadi perselisihan (Perdata/Pidana/Kepailitan)

C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan
lautan (Dahuri dkk, 2001 dalam Mulyadi 2005 : 1). Apabila ditinjau dari garis
pantai (coastline), suatu wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas
(boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang
tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore).
Adanya pemetaan semacam itu, terkait dengan pola pemberdayaan
masyarakat desa dan masyarakat pesisir, di mana pembangunan masyarakat
nelayan dan desa pantai tidak bisa lepas dari pembangunan masyarakat desa
pada umumnya. Strategi pada pembangunan masyarakat desa harus diterapkan
juga pada pembangunan masyarakat pantai, yaitu membantu masyarakat untuk
dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri,
dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam lingkungan desa.
Kebijakan yang digariskan di dalam melaksanakan pembangunan
masyarakat desa meliputi beberapa hal. Pertama, program pembangunan
masyarakat desa diarahkan untuk mencegah dan meniadakan kemiskinan dan
kesengsaraan yang dapat terjadi di kalangan masyarakat. Untuk itu perlu
selalu dilakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan
hidup minimum, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan dapat


mendorong masyarakat desa untuk selanjutnya tumbuh dan berkembang
dengan kekuatan sendiri/mandiri.
Kedua, mendorong dan meningkatkan aktivitas, kerativitas, prestasi dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga, di dalam usaha
menghapus kemiskinan di kalangan masyarakat perlu diusahakan peningkatan
sumber daya alam, swadaya serta produktivitas masyarakat guna dapat
menciptakan kehidupan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan
kerja dan peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.
Keempat, meningkatkan dan memanfaatkan peranan lembaga-lembaga
masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Kelima, pembangunan desa diarahkan untuk lebih
mengutamakan desa dengan masyarakat yang relatif miskin, masyarakat
terpencil, masyarakat di wilayah kritis, wilayah pantai, kepulauan perbatasan,
dan sebagainya.
Untuk meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat pantai
meningkat perlu usaha-usaha untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi.
Permasalahan masyarakat pantai memang kompleks, baik masalah
pendudukan/sumber daya manusia, permasalahan potensi alam daratan
maupun masalah perairan sebagai lahan masyarakat mencari nafkah.
Di dalam pembangunan masyarakat, desa pantai sesuai sifat, situasi dan
kondisi yang ada, ditemukan beberapa permasalahan (Dahuri dkk, 2001,
dalam Mulyadi, 2005 : 128) sebagai berikut:
(1) Desa pantai pada umumnya terisolasi.
(2) Sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas.
(3) Kondisi lingkungan kurang terpelihara sehingga kurang memenuhi
persyaratan kesehatan.
(4) Air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi.
(5) Keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni.
(6) Keterampilan yang dimiliki penduduk umumnya terbatas pada masalah
penangkapan ikan sehingga kurang mendukung diversifikasi kegiatan.
(7) Pendapatan penduduk rendah karena teknologi yang dimiliki tidak
mendukung penangkapan ikan dalam skala besar.
(8) Peralatan yang dimiliki terbatas pada perahu dayung dan jala saja sehingga
hasil tangkapannya pun kecil/sedikit.
(9) Permasalahan modal karena langkanya lembaga keuangan/kredit yang
melayani atau berada di desa-desa pantai mempersulit usaha
pengembangan.


(10) Waktu dan tenaga yang tersita untuk kegiatan penangkapan ikan cukup
besar sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk mencari usaha
tambahan maupun memperhatikan keluarga (sor pergi ke laut, pagi-pagi
kembali mendarat, siang hari dipakai istirahat mengembalikan tenaga
dan menyiapkan diri beserta alat-alat kerja untuk menghadapi tugas ke
laut sorenya)
(11) Kurang pengetahuan tentang pengelolaan kehidupan ikan maupun siklus
hidup biota laut, sehingga pencarian tempat-tepat ikan berkumpul, jenis-
jenis ikan dan lain-lain hanya berdasarkan pengalaman dan instink saja.
(12) Pada umumnya keadaan lingkungan alam sekitar pantai kurang
mendukung usaha pengembangan kegiatan pertanian.
(13) Karena kurun waktu senggang, umumnya mereka kurang bergaul,
kekeluargaan lemah dan kurang perhatian pada pengembangan lembaga-
lembaga masyarakat di desa maupun dalam pembangunan desanya.
(14) Kegiatan ekonomi masyarakat, umumnya masih tradisional terbatas pada
satu produk saja yaitu ikan.

Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pantai perlu diprioritaskan
usaha-usaha peningkatan pendapatan melalui hal-hal berikut: Pertama,
tunjangan modal. Kepada masyarakat pantai perlu diusahakan tunjangan
modal dalam bentuk pemberian bantuan kredit lunak dengan prosedur yang
sederhana dan mudah, misalnya melalui koperasi nelayan atau dengan bantuan
dana bergulir (revolving fund). Untuk mekanisme dana bergulir perlu
dikembangkan melalui LKMD dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama
Masyarakat Nelayan. Tentunya bagi mereka perlu didahului pelatihan
manajemen.
Kedua, usaha pelatihan dan supervisi. Dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, kemampuan para penduduk masyarakat nelayan
perlu usaha pelatihan yang meliputi: manajemen perikanan,
pengolahan/pengawetan, pengetahuan tentang siklus kehidupan ikan,
pengelolaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ketiga, untuk
meningkatkan produksi perlu diperkenalkan berproduksi seperti motorisasi
perahu agar jangkauan lebih jauh ke tengah laut, teknik pengenalan
berkumpulnya ikan, penggunaan jala yang memadai, teknologi pengolahan
dan pengawetan ikan, dan sebagainya.
Keempat, Pemantauan organisasi masyarakat yang ada agar dapat
berfungsi sebagaimana yang diharapkan, seperti LKMD, PKK, koperasi, dan
sebagainya. Kelima, peningkatan perbaikan lingkungan hidup. Usaha-usaha


ini termasuk juga usaha-usaha untuk mencegah atau mengurangi perusakan
pantai. Lingkungan hidup di desa-desa pantai cukup memperihatinkan.
Langkanya air bersih dan sanitasi yang baik, perumahan,
transportasi/komunikasi, penerangan/listrik dan sebagainya menyebabkan
lingkungan yang kurang sehat.
Di dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan lautan perlu
dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
(1) Pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir harus diterjemahkan dalam
program kegiatan.
(2) Kegiatan dan program pelatihan wilayah pesisir dan lautan perlu diarahkan
untuk memenuhi tujuan: menjawab tantangan dan permasalahan jangka
pendek dan pengembangan ilmu dan teknologi kelautan.
(3) Ruang lingkup penelitian di laut dan pesisir bersifat luas dan kompleks.
(4) Perlu pentahapan dalam pendidikan kelautan antara lain peningkatan minat
terhadap wilayah pesisir dan lautan bagi siswa dan generasi muda,
pengembangan bertahap program pendidikan dan pelatihan, dan
penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
(5) Perlu ditingkatkan sarana dan fasilitas praktik dalam program kelautan
untuk dipakai sebagai acuan bersama di antara instansi yang terlibat di
dalam penelitian dan pendidikan.
(6) Perlu deregulasi dan debirokrasi dalam hal perizinan penelitian dan dunia
usaha yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan lautan.
Mulyadi (2005 : 130-131)


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan participatory action
research (PAR). Action research adalah proses spiral yang meliputi (1)
perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yang cermat; (2)
pelaksanaan tindakan ; dan (3) penemuan fakta-fakta tentang hasil dari
tindakan, dan (3) penemuan makna baru dari pengalaman sosial (Kurt Lewin,
1947).
Lebih lanjut dikemukan oleh Corey (1953), bahwa: action research
adalah proses dimana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah
mereka secara ilmiyah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan
mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Hopkins (1985),
mengemukakan, yaitu action research merupakan upaya untuk
mengkontribusikan baik pada masalah praktis pemecahan masalah maupun
pada tujuan ilmu sosial itu sendiri dengan mengkolaborasikan didalamnya
yang dapat diterima oleh kerangka kerja etik, sedangkan Peter Park (1993)
menjelaskan bahwa action research, merupakan cara penguatan rakyat melalui
penyadaran diri untuk melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan
kondisi kehidupan mereka.
Alur aktivitas program action research adalah cyclical, berupa siklus
kegiatan yang berulang dan berkesinambungan. Dalam konteks program
action reserach ini, siklus kegiatannya terdiri dari kegiatan (mapping),
penyusunan rencana tindak (action planning), pelaksanaan rencana tindak
(implementation), monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi
tersebut untuk selanjutnya dipetakan kembali dan kemudian dilakukan
penyusunan ulang rencana tindak (replan), implementasi, monitoring dan
evaluasi, dan terus kembali berulang. Setiap selesai satu tahapan kegiatan,
sesuai dengan prinsip dasar riset aksi, dilakukan kegiatan refleksi untuk
mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing tahapan.


Oleh karena itu, program tindak lanjut dari riset ini pada dasarnya
merupakan aktivitas pengulangan dari kegiatan refleksi-pemetaan ulang-
penyusunan rencana tindak-pelaksanaan rencana tindak, dan monitoring dan
evaluasi. Namun demikian, ada beberapa penekanan yang akan dilakukan,
yakni: (1) Peningkatan kemandirian dan kinerja masyarakat pesisir; (2)
Penguatan misi transformasi sosial masyarakat pesisir, dan (3) Penguatan
jejaring kerja (networking) dan aliansi strategis antar masyarakat pesisir.

B. Desain PAR
Program Pemberdayaan masyarakat pesisir ini hakikatnya adalah
sebuah "riset aksi". Oleh karena itu, pelaksanaannya secara umum
mengelaborasi konsep Participatory Action Research (PAR) dengan berbagai
modifikasi.
Sesuai dengan prinsip emancipatory research dan collaborative
resources yang menjadi bagian penting dari ciri sebuah riset aksi, maka dalam
pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat pesisir ini, masyarakat
pesisir adalah aktor utamanya (main actor). Peneliti tidak lebih dari sekedar
"pendamping" yang semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan
kemampuan dan partisipasi stakeholders masyarakat pesisir memetakan dan
merumuskan masalah, membuat rencana tindak, melaksanakan program
kegiatan, memantau dan mengevaluasi setiap proses implementasi program.
Pada setiap tahapan dan proses tersebut, peneliti juga berusaha
membangun suasana dan menciptakan iklim yang kondusif, memberi berbagai
masukan (input), meningkatkan kapasitas (capacity), membuka akses ke
berbagai jejaring kerja (networking), peluang, dan kesempatan (opportunities)
yang ada di luar komunitas masyarakat pesisir.

C. Lokasi Penelitian
Mengenai penentuan lokasi penelitian atau lapangan penelitian, Moleong
(1989) berpendapat bahwa:
“Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah
dengan jalan mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajakilah


lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang
berada dilapangan.
Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula
dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian”

Berdasarkan pendapat di atas dan sesuai dengan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi yang dipilih adalah di Desa
Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Penetapan
lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di desa Tanjung
Luar terdapat Tempat Penangkapan Ikan (TPI).

D. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PAR
Dalam pelaksanaan participatory action research (PAR), ada beberapa

tahapan yang dilalaui, yaitu:

1. Tahap persiapan sosial/awal

Pada tahap persiapan sosial/awal ini, peneliti terlibat secara langsung

dalam kehidupan kelompok sosial masyarakat

2. Identifikasi Data, Fakta Sosial

Mengamati dan mengidentifikasi realitas sosial, biasanya muncul sebagai

keluhan-keluhan masyarakat (Freire: Kodifikasi)

3. Analisa Sosial

Mendiskusikan/mengurai realitas sosial, (Freire: Dekodifikasi) untuk

menemukan isu sentral atau kata kunci (fokus masalah).

Mempertanyakan terus menerus, mengapa masalah itu terjadi, bagaimana

hubungan- hubungan antar kelompok sosial yang ada.

Menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antar

kelompok masyarakat tersebut

4. Perumusan Masalah Sosial


5. Mengorganisir gagasan-gagasan yang muncul guna mencari peluang-

peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah

dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat dimasa lalu

(keberhasilan dan kegagalannya)

6. Merumuskan rencana tindakan strategis yang akan dilakukan untuk

memecahkan masalah tersebut (menentukan apa, kapan, dimana dan siapa

serta bagaimana)

7. Pengorganisasian sumber daya, dengan mengidentifikasi siapa yang harus

diajak bekerjasama dan siapa yang akan menghambat.

8. Aksi Untuk Perubahan

9. Observasi Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan/learning experience.

10. Refleksi

Alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

PREPARATION MAPPING ACTION PLANNING IMPLEMENTATION MON & EVALUATION Re-PLAN

Preliminary P esantren self- St rat egic Planning Managing Program; Develop Guidelines and Strat egic P lanning
Research survey; Need-Risk self-planning Develop Guidelines T cehnique for
self-planning
T eamwork Assesment; T he Logical Frame-work and T cehnique for Implementation
effect ive demand; Implementat ion Logical Frame-
Buil ding Analysis
The resources-base; work Analysis
P esantren Slf- Prioritizat ion Prioritization
Analysis; Survey
Instansional;
Reconfirmat ion
Data

Cencept, Strategy , Dev elopment Plan (RIPP)
DATABASE Output, Impact Feed back
Teamw ork RIPP Rev is ion

,,
,,

refleksi refleksi refleksi refleksi refleksi


E. Jadwal Penelitian
Jadwal Penelitian terlampir

F. Personalia Penelitian
1. Ketua Tim Penelitian:
a. Nama Lengkap dan gelar : FAUZAN, S.Pd., M.Pd.
b. Jabatan dalam Organisasi : Ketua
c. Pendidikan Terakhir : S2 (Penelitian dan Evaluasi
Pendidikan) IKIP Negeri Singaraja
d. Alamat : : Rakam, Kelurahan Rakam Kec. Selong
e. Telp./HP. : (0376)22178/081805641615
f. Bidang Keahlian : Pendidikan, Penelitian, dan Evaluasi
Program

2. Anggota Tim Peneliti:
a. Nama Lengkap dan gelar : Muhammad Ali Gunawan, S.Pd
Jabatan dalam Organisasi : Sekretaris
Pendidikan Terakhir : S1 (Pendidikan Matematika) STKIP
HAMZANWADI Pancor
Alamat : Jln. Rinjani-Pringgasela, Kec.
Pringgasela
Telp./HP. : 085937074721
Bidang Keahlian : Pendidikan, Penelitian dan Sosial

b. Nama Lengkap dan gelar : Habibuddin, M.Pd.
Jabatan dalam Organisasi : Wakil Ketua
Pendidikan Terakhir : S2 Pend. Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta
Alamat : Kalijaga Kec. Aikmel
Telp./HP. : 081805762917
Bidang Keahlian : Ekonomi, Penelitian dan Sosial

3. Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

G. Perkiraan Biaya Penelitian
Dana penelitian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007. Dengan rincian
sebagai berikut:


No Uraian Kegiatan Satuan Harga Satuan Total
1.1 Bahan/Material
A Kertas HVS (F4) 4 rim Rp 27,000.00 Rp 108,000.00
b. Kerta Kuarto (A4) 6 rim Rp 24,000.00 Rp 144,000.00
c. Spidol White Board 4 kotak Rp 20,000.00 Rp 80,000.00
d. Tinta Komputer 2 kali isi Rp 150,000.00 Rp 300,000.00
(HP Laserjet 1300) ulang
e. Bolpoint 2 kotak Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
f. Steples 3 buah Rp 20,000.00 Rp 60,000.00
g. Isi Steples 5 kotak Rp 4,500.00 Rp 22,500.00
h. Lem Dlukol 3 buah Rp 5,000.00 Rp 15,000.00
i. Plash Disk (1 Gb) 1 buah Rp 525,000.00 Rp 525,000.00
j. CD Writer 1 bok Rp 35,000.00 Rp 35,000.00
k. Amplop 2 kotak Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
l. Klip 5 kotak Rp 3,500.00 Rp 17,500.00

2. Biaya Operasional
a. Transportasi
( 3 org x 180 hari x 2 kali) Rp 25,000.00 Rp 27,000,000.00
b. Konsumsi
( 3 org x 180 hari x 3) Rp 15,000.00 Rp 16,200,000.00
Pengurusan Izin
c. Penelitian 1 kali Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
d. Pengetikan Proposal 1 keg Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Penggandaan &
e. Penjilidan 6 eks Rp 50,000.00 Rp 300,000.00

3. Seminar Proposal dan Hasil
Penelitian/Publikasi
a. Seminar Proposal
- Rental LCD 1 keg Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Makan dan Minum
- Peserta 40 org Rp 7,500.00 Rp 300,000.00
- Snack 40 org Rp 3,500.00 Rp 140,000.00
- Penggandaan Proposal 50 eks Rp 5,000.00 Rp 250,000.00
Pengetikan Hasil
b. Penelitian 1 keg Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
c. Seminar Hasil Penelitian
Rental LCD 1 keg Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Makan dan Minum
Peserta 40 org Rp 7,500.00 Rp 300,000.00
Snack 40 org Rp 3,500.00 Rp 140,000.00
Penggandaan &
d. Penjilidan 8 eks Rp 250,000.00 Rp 2,000,000.00
Hasil Penelitian

Total Biaya Rp 49,081,000.00

TOTAL BIAYA PENELITIAN = Rp. 49.081.000,00 (Empat Puluh Sembilan
Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)


DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Edisi Pertama,
Cetakan Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

BPS. 2006. Lombok Timur Dalam Angka.

Dahuri, Rokhmin. 2000. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Untuk
Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: LISPI

----------------------. 2004. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembiayaan Usaha
Mikro – Kecil Bidang Kelautan dan Perikanan”. Paper. Jakarta:
USAKTI, 23 Juli 2004.

Dahuri, Rokhmin, dkk. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan
Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Ibrahim, Bafadal, Teknik Analisis Data Kualitatif, dalam Bakri, Masykuri,
Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis,
2002. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang Kerjasama
Dengan VISSIPRESS, 2002.

Imron, Masyuri. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: Media
Pressindo.

--------------------. 2002. Penanggulangan Sumber Daya Laut Secara Terpadu:
Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan. Jakarta: PMB-
LIPI.

Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerjemah D.
Guritno. Cet. 10. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif,
Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J., 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Pertama.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mulyono, Ali. “Nelayan Hanya Melaut Empat Bulan”. Suara Merdeka, Sabtu, 13
Maret 2004


Nadjib, Mochammad. 1993. “Karakteristik Sosial Budaya dan Masalah
Perkoperasian Masyarakat Nelayan”, dalam Masyarakat Indonesia.
No. 1 (20). 1993.

Nawawi, H. Hadari., 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang
Kompetitif, Cetakan kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University.

____________, 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan ketujuh.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, Moh., 1998. Metode Penelitian, Cetakan ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta:
PT. Rineka Cipta.

N. Djunaidi Rahma, 2002. Masa Depan Otonomi Daerah, Kajian Sosial,
Ekonomi, dan Politik Untuk Menciptakan Sinergi Dalam
Pembangunan Daerah. Surabaya: SIC.

Prayitno, Hadi & Budi Santoso. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Saad, Sudirman. “Masa Depan Nelayan Pasca UU Perikanan Baru”. Inovasi
Online: Edisi Vol.2/XVI/November 2004 .

Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan kesembilan,
Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Simamora, Henry. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua,
Cetakan ketiga. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Soetopo, HB., 2002. Pengumpulan dan Pengolahan Data Kualitatif, Masykuri
Bakri, Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan
Praktis, Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang Kerjasama
Dengan VISIPRESS.

Subeno, Bambang Tri. “Industri Bahari, Raksasa Tidur Yang Butuh Dukungan”.
Suara Merdeka. Selasa, 30 Nopember 2004.

Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia,
Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.


DAFTAR ISI

Halaman Judul……………………………………………………………………..i
Kata Pengantar…………………………………………………………………….ii
Daftar Isi………………………………………………………………………….iii
BAB I .................................................................................................................. 1
PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian.................................................................................... 6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 7
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lombok Timur............................. 7
B Deskripsi Umum Swamitra Mina........................................................... 11
C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir .............................. 16
BAB III : METODE PENELITIAN ................................................................... 20
A. Jenis Penelitian....................................................................................... 20
B. Desain PAR ............................................................................................ 21
C. Lokasi Penelitian .................................................................................... 21
D. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PAR....................................................... 22
E. Jadwal Penelitian.................................................................................... 24
F. Personalia Penelitian .............................................................................. 24
G. Perkiraan Biaya Penelitian...................................................................... 24
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 26
LAMPIRAN

1


Pemberdayaan Pesisir

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pemberdayaan Pesisir

Similar to Pemberdayaan Pesisir (20)

Pemberdayaan Pesisir