1. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah
dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan
bermasyarakat (KD 1.2).
2. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (KD 2.4).
3. Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 2
(KD 3.4).
4. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (KD 4.4).
5. Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling
menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya,
dan gender (KD 4.9.1).
C. Indikator
1. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Pusat.
3. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.
4. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan
Daerah.
5. Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A.
“Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”
pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti
sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan
kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administrstif.
3. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 3
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasidibedakan
atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, sepertimengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
4. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 4
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagaiberikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe-
ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapatmengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapatdiadakan pembedaandan pengkhususan yangberguna bagi kepentingan- kepentingan tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang
langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
5. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 5
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang
serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan menguurus rumah
tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
6. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 6
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresidalam rangka membangun daerahnya.
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(1) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
7. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 7
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(2) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
8. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 8
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(4) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
9. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 9
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
Pendahuluan Memberikan salam
Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar
Menanyakan kehadiran siswa
Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa
Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi
Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi
Siswa dibagi secara berpasangan
Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang
lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan
kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh
pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan
kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan
pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi
atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan
pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
10. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 10
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
H. Penilaian [terlampir]
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
11. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 11
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah
dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pertemuan ke : 2
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
H. Kompetensi Inti
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
7. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
I. Kompetensi Dasar
6. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan
bermasyarakat (KD 1.2).
7. Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (KD 2.4).
8. Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(KD 3.4).
12. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 12
9. Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (KD 4.4).
10.Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling
menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya,
dan gender (KD 4.9.1).
J. Indikator
6. Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Pusat.
8. Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.
9. Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan
Daerah.
10.Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
K. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A.
“Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”
pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti
sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan
kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administrstif.
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
13. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 13
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasidibedakan
atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, sepertimengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
14. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 14
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagaiberikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe-
ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapatmengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapatdiadakan pembedaandan pengkhususan yangberguna bagi kepentingan- kepentingan tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang
langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
15. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 15
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang
serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan menguurus rumah
tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
16. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 16
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresidalam rangka membangun daerahnya.
L. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(6) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
17. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 17
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(7) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(8) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
18. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 18
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(9) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(10) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
M. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
N. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
19. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 19
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
Pendahuluan Memberikan salam
Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar
Menanyakan kehadiran siswa
Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa
Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi
Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi
Siswa dibagi secara berpasangan
Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang
lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan
kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh
pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan
kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan
pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi
atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan
pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
I. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
20. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 20
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
J. Penilaian [terlampir]
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah
dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
O. Kompetensi Inti
9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
10. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
11. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
21. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 21
12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
P. Kompetensi Dasar
11.Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan
bermasyarakat (KD 1.2).
12.Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (KD 2.4).
13.Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(KD 3.4).
14.Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (KD 4.4).
15.Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling
menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya,
dan gender (KD 4.9.1).
Q. Indikator
11.Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Pusat.
13.Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.
14.Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan
Daerah.
15.Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
R. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A.
“Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”
pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup.
22. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 22
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti
sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan
kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administrstif.
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasidibedakan
atas 3 (tiga) bagian.
23. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 23
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, sepertimengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagaiberikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe-
ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapatmengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
24. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 24
terbagi-bagi.
j. Dapatdiadakan pembedaandan pengkhususan yangberguna bagi kepentingan- kepentingan tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang
langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang
serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan menguurus rumah
25. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 25
tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresidalam rangka membangun daerahnya.
S. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(11) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
26. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 26
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(12) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
27. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 27
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(13) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(14) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(15) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
28. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 28
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
T. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
U. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
Pendahuluan Memberikan salam
Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar
Menanyakan kehadiran siswa
Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa
Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi
Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi
Siswa dibagi secara berpasangan
Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang
lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan
kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh
pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan
kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
20 menit
29. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 29
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan
pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi
atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan
pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
K. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
L. Penilaian [terlampir]
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Pokok Materi : Harmonisasi Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Sub Pokok Materi : Desentralisasi atau Otonomi Daerah
dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
V. Kompetensi Inti
13. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
30. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 30
14. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
15. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
16. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
W. Kompetensi Dasar
16.Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan
bermasyarakat (KD 1.2).
17.Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (KD 2.4).
18.Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(KD 3.4).
19.Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (KD 4.4).
20.Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling
menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya,
dan gender (KD 4.9.1).
X. Indikator
16.Menjelaskan konsep desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Pusat.
18.Mendeskripsikan kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.
19.Mendeskripsikan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan
Daerah.
31. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 31
20.Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
PERTEMUAN I
Y. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab IV, Sub-bab A.
“Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”
pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup.
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan
centerum yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo
Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut
dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti
sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan
kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administrstif.
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah
penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan
semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di
dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.
Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan
negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi
bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.
32. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 32
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil
pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu
mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasidibedakan
atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi
hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di
daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk
mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada
suatu daerah tertentu, sepertimengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi Kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan- golongan minoritas
dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan,
agama, dan sebagainya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan
sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada
badan-badan atau lembaga- lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah
daerah.
Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi
menunjukkan beberapa hal berikut.
a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai
perubahan yang terjadi secara cepat,
b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien,
c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif,
d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta
33. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 33
komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagaiberikut.
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pende- legasian wewenang da mempe-
ringan manajemen pemerintah pusat.
b. Mengurangi bertumpuknya peker- jaan di pusat pemerintahan.
c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan meningkatkan gairah kerja antara pemerintah
pusat dan daerah.
e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat
maupun daerah.
f. Dapatmengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian
tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat
terbagi-bagi.
j. Dapatdiadakan pembedaandan pengkhususan yangberguna bagi kepentingan- kepentingan tertentu.
k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang
langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih
mudah terganggu.
c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan
yang bertele-tele.
e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
2. Otonomi Daerah
Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa
definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Menyikap Tabir Otonomi
Daerah di Indonesia karangan H.M. Agus Santoso, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan
daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
34. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 34
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri
dan pemerintahan sendiri.
3. Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Adapun yang
dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang
serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan menguurus rumah
tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.
3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,
dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi
yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi
dan berekspresidalam rangka membangun daerahnya.
Z. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
35. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 35
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Pendekatan : Saintifik
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(16) Mengorientasi peserta didik pada masalah
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(17) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
36. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 36
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(18) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
37. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 37
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(19) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(20) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
Å. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
Ä. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
Pendahuluan Memberikan salam
Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar
Menanyakan kehadiran siswa
Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa
Tanya jawab materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
10 menit
38. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 38
Republik Indonesia
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Inti Menyampaikan mengenai Desentralisasi atau Otonomi
Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui contoh kasus.
Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi
Siswa dibagi secara berpasangan
Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang
lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan
kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh
pasangannya
Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan
kembali hasil wawancara dengan pasangannya
Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi mengenai Desentralisasi atau
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan
pembelajaran
Siswa membuat tugas laporan mengenai Desentralisasi
atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam bentuk makalah (dikumpulkan
pada 2 pertemuan yang akan datang)
Mengucapkan salam
20 menit
M.Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media : Tayangan video
Alat : LCD, Internet
Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
N. Penilaian [terlampir]
39. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 39
/lampiran
a. Lembar Observasi dan kinerja presentasi
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI
DAN KINERJA PRESENTASI
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Program : X/IPA/IPS
Kompetensi : __________________
No Nama Peserta didik
Observasi Kinerja Presentasi
Jml
Skor
NilaiAkt Disl Kerjsm Prnsrt Visual Isi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. AFRISKO ADHA
MACOLA
4 4 3 4 3 3 21
2. AGRY LEOFANNY
3. ANA RANIRI UTARI
4.
5.
6.
Rubrik Penilaian Pengamatan/Observasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Aktivitas Menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi
dan memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
4
40. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 40
Menunjukkan aktivitas yang tinggi dan
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
3
Menunjukkan aktivitas yang cukup tetapi
kurang memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas yang
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
1
2. Kerjasama Dapat bekerjasama dalam kelompok, dan
memberikan warna dalam kelompok
tersebut
4
Dapat bekerja sama dalam kelompok, dan
cukup memberikan warna dalam kelompok
3
Dapat bekerja sama dalam kelompok, tetapi
kurang memberikan warna dalam kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas kerjasama
dalam kelompok.
1
3. Disiplin Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan memberikan
warna dalam kegiatan
4
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik membeirkan
waran dalam kegiatan
3
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
waran dalam kegiatan
2
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
waran dalam kegiatan
1
Rubrik Penilaian Kinerja Presentasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
41. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 41
1. Peran serta dalam presentasi Terlibat aktif dalam presentasi dan
memberikan makna dalam presentasi
3
Terlibat aktif dalam presentasi tetapi kurang
memberikan makna dalam presentasi
2
Tidak terlibat aktif dalam presentasi 1
2. Visualisasi dalam presentasi Bersuara jelas dan keras saat melakukan
presentasi
3
Bersuara jelas tetapi kurang keras saat
melakukan presentasi
2
Bersuara kurang jelas dan kurang keras saat
melakukan presentasi
1
3. Isi Presentasi Isi presentasi yang disampaikan lengkap
sesuai dengan materi ajar
3
Isi presentasi yang disampaikan sesuai
dengan materi ajar, tetapi kurang lengkap
2
Isi presentasi yang disampaikan kurang
sesuai materi ajar dan kurang lengkap.
1
Keterangan :
3. Sangat tinggi
2. Tinggi
1. Kurang
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
Judul Presentasi : ……………………………………………..
No
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai
42. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 42
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN
a. Ide pokok laporan
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
tujuan, hasil, dan kesimpulan.
c. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI
a. Kelancaran penyampaian gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS
a. Bukti empirik atas argumen
b. Konsistensi argumentasi
15%
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN
MANFAAT
a. Sifat kebaruan hasil karya
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
20%
a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
konsistensi, berkomunikasi lisan
b. Keruntutan dalam penalaran
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL 15%
a. Originalitas atas keaslian karya
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
c. Dampak atau manfaatnya
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%
a. Kerapihan
b. Kesopanan
43. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 43
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor
PENILAIAN PORTOFOLIO
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ..............................................................................
Nama peserta didik : ...............................................................................
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : …………………………………………………
No Komponen Portofolio Bobot Skor Nilai
1 KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
a. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
b. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
2 KELENGKAPAN PORTOFOLIO
c. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
d. b. …………………………..
25%
3 KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
c. Rapi dan tidak kotor
d. ………………………
25%
4 KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO
c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
d. ………………………..
25%
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
44. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 44
Nilai = bobot x skor
Evaluasi Hasil
1. Soal Pilihan Ganda
Evaluasi BAB ___ Buku PPKn halaman _____ no ___ sampai dengan ____
Kunci Jawaban
1. ..... 6. ....
2. ..... 7. ....
3. ..... 8. ....
4. ..... 9. ....
5. ..... 10. .....
2. Soal Uraian
Buku PPKn halaman _____ sampai dengan ______
Kunci Jawaban
1. _____________________________________________________________________
__
2. _____________________________________________________________________
__
3. _____________________________________________________________________
__
4. _____________________________________________________________________
__
5. _____________________________________________________________________
__
Evaluasi Pembelajaran (Proses)
Lembar kegiatan diskusi
No
Nam
a
Sisw
a
Aspek pengamatan
Jum
lah
skor
Nil
ai
Ket
Kerj
a
sam
a
Menkomunikasik
an pendapat
Toleran
si
Keaktif
an
Mengharg
ai
pendapat
teman
Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4 : Baik Sekali
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
45. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 45
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
∑ Skor perolehan
Skor Maksimal
X 100
Kriteria Nilai :
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = < 60 : Kurang
Rubrik penilaian presentasi
N
o
Na
ma
Sis
wa
Aspek pengamatan Ju
mla
h
sko
r
Nil
ai
K
et
Komuni
kasi
Sistemati
ka
penyampa
ian
Wawas
an
Keberan
ian
Antus
ias
Gesture
dan
penamp
ilan
Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4 : Baik Sekali
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
∑ Skor perolehan
Skor Maksimal
X 100
Kriteria Nilai :
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = < 60 : Kurang
Format penilaian makalah
Struktur Makalah Indikator Nilai
Pendahuluan
Menunjukkan dengan tepat isi :
Latar belakang masalah
Rumusan masalah
Tujuan penulisan
Isi
Orisinalitas makalah
Ketepatan memilih kasus
Ketepatan penanggulangan atas kasus
yang dipilih
46. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 46
Struktur/logika penulisan disusun dengan
jelas sesuai dengan metode yang dipakai
Bahasa yang digunakan sesuai dengan
EYD dan komunikatif
Daftar pustaka yang dapat dipertanggung
jawabkan (ilmiah)
Menghindari sumber (akun) yang belum
dikaji secara ilmiah
Penutup
Kesimpulan sesuai dengan rumusan
masalah
Saran relevan dengan kajian dan berisi
pesan untuk peningkatan terhadap
penegakkan HAM
Jumlah
Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator :
Sangat sesuai 4
Sesuai 3
Cukup 2
Kurang 1
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
∑ Skor perolehan
Skor Maksimal
X 100
Materi Ajar
A. HAK ASASI MANUSIA
1. PengertianHakAsasi Manusia
a. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah dari
Tuhan.
b. Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia
menurutkodratnyayangtidakdapat dipisahkandari hakikatnyasehinggasifatnyasuci.
c. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap
manusia.
d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindunganharkatdanmartabat manusia.
e. Dari pengertiandi atasdapatdisimpulan:
47. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 47
1. Hak asasi manusia bersifat universal artinya berlaku dimana saja dan kapan saja, untuk
siapasaja dan tidakdapatdiambil olehsiapapun.
2. Hak asasi dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan
digunakansebagai landasanmoral dalambergaul dankomunikasi dengansesamanya.
3. Konsep hak asasi manusia mencakup seluruh segi kehidupan baik hak hukum, hak sosial
budaya,hak ekonomi,maupundalampembangunan.
2. Macam-macam Hak Hak Asasi Manusia
Pandangan tentang hak asasi sangat beragam dan kontemporer antara lain dapat kita lihat
kembali padaMagna ChartaBillof Right,Declaration of Human Right dan sebagainya.
a. Macam-macam hak asasi manusia menurut John Lock, Aristoteles, Montesquieu dan JJ
Rousseandapatdisimpulkansebagai berikut:
1. Hak kemerdekaanatasdiri sendiri.
2. Hak kemerdekaanberagama.
3. Hak kemerdekaanberkumpul.
4. Hak menyatakankebebasanwarganegaradari pemenjaraansewenang-wenang.
5. Hak kemerdekaanpikirandanpers.
b. Rumusan hak asasi manusia pada declaration des Droits del Homme et du Citoyen antara
lain.
1. Manusiadilahirkanmerdeka.
2. Manusiamerdekaberbuatsesuatutanpamerugikanpihakoranglain.
3. Manusiamempunyai hakyangsama.
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan
umum.
5. Manusiatidakbolehditangkapdandituduh,selainmenurutUndang-Undang.
6. Manusiamempunyai kemerdekaanagamadankepercayaan.
7. Manusiamerdekamengeluarkanpikiran.
8. Adanyakemerdekaansuratkabar.
9. Adanyakemerdekaanbersatudanmengadakanrapat.
10. Adanyakemerdekaanberserikatdanberkumpul.
11. Adanyakemerdekaanbekerja,berdagangdanmelaksanakankerajinan.
48. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 48
12. Adanyakemerdekaanrumahtangga.
13. Adanyakemerdekaanhakmilik.
14. Adanyakemerdekaanlalulintas.
15. Adanyakemerdekaanhakhidupdanmencari nafkah.
c. Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia (Universal
Declaration of Human Right) yangditetapkanPBBtanggal 10 Desember1948 antara lain:
1. Hak-haksipil danpolitisantaralain:
a) Hak atas hidup
b) Hak atas kebebasandankeamanandirinya
c) Hak atas kebebasanberpikirdanmempunyaiagama
d) Hak atas kebebasanberpikirdanmempunyaiagama
e) Hak untukmempunyai pendapattanpamengalami gangguan
f) Hak atas kebebasanberkumpul secaradamai
g) Hak untukberserikat
2. Hak-hakekonomi sosial danbudayayangmencakup
a) Hak atas pekerjaan
b) Hak untukmembentukserikatkerja
c) Hak atas pensiun
d) Hak atas kehidupan yang layak bagi diri serta keluarganya termasuk makanan,
minuman,pakaiandanperumahan
e) Hak atas pendidikan
d. Secara umumhak-hakasasi manusiadapatdikelompokkanmenjadi enammacamyaitu.
1. Hak asasi pribadi (personalrights)
2. Hak asasi politik(politicalrights)
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
4. Hak mendapatkanpersamaanhukumdanpemerintahan (rightsof legalequality)
5. Hak sosial budaya(socialand cultural rights)
6. Hak mendapatkanprosedurhukumyangbenar(proceduralrights)
49. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 49
e. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya tercantum dari pasal 27
sampai dengan34 sajaantara lain:
1. Pasal 27 ayat 1 tentanghakpersamaanhukumdan pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 tentanghakuntuk mendapatkanpekerjaanyanglayak.
3. Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pendapatsecaralisandantulisan.
4. pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut
kepercayaanmasing-masing.
5. Pasal 30 ayat 1, tentanghakuntukmembelanegara.
6. Pasal 31 ayat 1, tentanghakuntukmendapatkanpengajaran.
7. Pasal 32 ayat 2, tentanghakuntukmengembangkankebudayaan.
8. Pasal 33 ayat 1, sampai dengan3 tentanghakberekonomi.
9. Pasal 34 tentanghak sosial bagi fakirmiskindananakterlantardipeliharaolehnegara.
Setelah UUD 1945 diamandemen ke 4 tahun 2002 disempurnakan rincian tentang hak asasi
manusia menjadi lebih banyak dan lengkap, disamping pasal-pasal terdahulu masih
dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
besertapasal pasalnya(Pasal 28 A sampai denganpasal 28 J)
B. UPAYAPEMAJUAN,PENGHORMATAN,DAN PENEGAKANHAM
Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa, dan
negaraIndonesiaadalahsebagai berikut,
1. Sosialisasi HakAsasi Manusia
Untuk menegakkan hak asasi manusia, langkah pertama adalah memasyarakatkan hak asasi
manusia di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari usaha ini, antara lain
sebagai berikut,
a. Agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusiasebagai inti hakasasi manusia.
b. Tumbuhnyakesadaranrakyattentanghakasasi manusia.
c. Mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat dicegah munculnya kekuasaan yang
sewenang-wenang.
2. PendidikanHAM
50. Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 50
Dalam rangka internalisasi nilai-nilai, hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan
manusia sejak dini, pada sekolah, kampus, dan media massa, Sebagai suatu tata nilai, hak asasi
manusia untuk bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses yang panjang.
Pembentukan sikap dan kebiasaan memerlukan interaksi denganlingkungan di bawah pimpinan,
guru,atau tokoh masyarakat.
3. Advokasi HAM
Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya, dan tindakan yang terorganisir dengan
menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan
yang dapat menciptakan masyarakat yang adil da,n sederajat. Tujuan advokasi terhadap HAM
adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan
kesetaraanuntukmemperolehaksesdari tuntutanpengambilankeputusan.
4. Kelembagaan
Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna
mendukungterwujudnyapembangunannasional.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan
kegiatansebagai berikut,
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada
masyarakatIndonesiamaupunkepadamasyarakatinternasional. . I
b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan tujuan
memberikansaran-saranmengenaikemungkinanmeratifikasinya.
c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat,
pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak
asasi manusia.
d. Mengadakan kerja sama regional daninternasional dalam rangka mengajukan dan melindungi
hak asasi manusia.
5. PelestarianBudaya(TradisiLama)
Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan
oleh pernantapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha
secara sadar kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di
Indonesia perlu memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa
dengantanpamembeda-bedakansuku,ras,agama,dangolongan.
6. PemberdayaanHukum
Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang
lebih demokratis. Hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan oleh pemerintahan yang
represif.Eksistensi hakasasi manusiatergantungsejumlahfaktor,seperti:
